Guna mempercepat penurunan stunting, Lemhannas RI selenggarakan Focus Group Discussion (FGD) kajian urgen dan cepat (jurpat) yang membahas optimalisasi keterpaduan kebijakan dan implementasi program lintas pemangku kepentingan pada Rabu (7/6), di Ruang Kresna, Gedung Astagatra Lantai 4, Lemhannas RI.

Stunting atau gagal tumbuh masih menjadi masalah besar di Indonesia yang harus segera diselesaikan. Dampak stunting tidak hanya terkait dengan kondisi fisik anak, tetapi juga berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM), kesehatan, dan kemampuan berpikir anak. Hal tersebut sangat menentukan kualitas generasi pemuda penerus bangsa.

Sejalan dengan hal tersebut, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa target penurunan angka stunting sebesar 14% harus dicapai pada tahun 2024 mendatang. Salah satu upaya yang dilakukan dalam percepatan penurunan stunting adalah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil.

“Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan program perawatan ibu hamil baik dalam penurunan angka kematian ibu maupun dalam upaya mengurangi stunting pada balita,” kata Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI saat menyampaikan sambutannya.

Keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga kesehatan, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan organisasi non-pemerintah sangat diperlukan untuk berkolaborasi dalam merancang kebijakan yang holistik dan terpadu. Koordinasi antar lembaga juga perlu ditingkatkan agar semua program dan kegiatan terkait penurunan stunting dapat berjalan secara harmonis.

Dalam kesempatan tersebut, Tenaga Profesional Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI Dra. Dwi Hernuningsih, M.Si. selaku fasilitator FGD tersebut, menyampaikan bahwa stunting masih menjadi tugas besar khususnya dalam menuju Indonesia emas 2045. Dirinya menilai bahwa untuk menuju Indonesia emas 2045 diperlukan sumber daya manusia (SDM) unggul sesuai konteks dan tantangan yang nanti akan terjadi. “Tidak boleh ada tentu saja keluarga kita, anak kita yang tertinggal dan (agar) bisa berpartisipasi, berkontribusi besar dalam mewujudkan Indonesia emas 2045,” tegasnya.

FGD tersebut menghadirkan narasumber dari berbagai ahli, yakni Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI Ir. Yohanes Baptista Satya Sananugraha, M.Eng., Deputi Advokasi, Penggerakan, dan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd., PLT. Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan RI dr. Lovely Daisy M.K.M., Direktur Sanitasi Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Ir. Tanozisochi Lase, M.Sc., dan Tenaga Ahli Local Government Capacity Building For Acceleration of Stunting Reduction (LGCB-ASR) Bapak Widodo.

Pada kesempatan tersebut, Sukaryo Teguh Santoso menyampaikan lima pilar dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting. Lima pilar tersebut adalah peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa, lalu peningkatan komunikasi perubahan perilaku (KPP) dan pemberdayaan masyarakat, kemudian peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian/ lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa, lalu peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat serta penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Fokus pada pilar kedua yakni tentang peningkatan komunikasi perubahan perilaku (KPP) dan pemberdayaan masyarakat, Sukaryo Teguh Santoso membahas strategi peningkatannya, mulai dari melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan, melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan stunting dan melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam KPP.

Guna mendukung target penurunan angka stunting sebesar 14% yang harus dicapai pada tahun 2024 mendatang, Sukaryo Teguh Santoso menyampaikan tiga strategi yang dilakukan BKKBN RI, yakni meningkatkan pelaksanaan kampanye nasional stunting khususnya terkait ASI Eksklusif, stop buang air besar sembarangan (BABS), dan gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN), lalu memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan dikonsumsi oleh sasaran dengan memastikan pendampingan, serta memastikan pemberian makanan tambahan (PMT) dikonsumsi oleh keluarga berisiko stunting melalui dukungan pendanaan dari bantuan operasional Kesehatan, dana desa, program keluarga harapan (PKH), BAAS/bantuan sosial, dan pendampingan.

Narasumber lainnya dr. Lovely Daisy M.K.M. menyampaikan gerakan dan layanan yang dilakukan pencegahan stunting. Gerakan dan layanan pertama, yakni aksi bergizi yang sasarannya adalah remaja (siswa-siswi SMP/sederajat dan SMA/sederajat). Kegiatan yang dilakukan adalah screening anemia, olahraga pagi, sarapan bersama, dan mengonsumsi tablet tambah darah.

Gerakan dan layanan kedua, yaitu bumil sehat yang sasarannya adalah ibu hamil. Kegiatan yang dilakukan adalah pemeriksaan kehamilan, mengonsumsi tablet tambah darah, mengonsumsi makanan tambahan, dan mengadakan kelas ibu hamil. Lalu gerakan dan layanan ketiga adalah posyandu aktif yang sasarannya kader, balita, serta ibu dan keluarga balita. Kegiatan yang dilakukan adalah pembelian alat antropometri untuk posyandu, pelatihan kader, dan pemberian makanan tambahan yang kaya protein hewani.

Lebih lanjut dijelaskan Lovely Daisy, gerakan dan layanan keempat, yakni jambore kader yang sasarannya adalah kader kesehatan. Kegiatan yang dilakukan adalah jambore kader, lomba kader terampil dan lomba posyandu. Kemudian gerakan kelima, yakni cegah stunting itu penting yang sasarannya adalah semua kalangan. Kegiatan yang dilakukan adalah produksi konten, melakukan edukasi di berbagai platform (radio, televisi, media cetak, dan media sosial), talkshow, seminar, podcast, storyline film, dan penyuluhan.

Terakhir gerakan dan layanan keenam, yakni kampanye protein hewani cegah stunting yang sasarannya adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kegiatan yang dilakukan adalah cooking class menu kaya protein hewani untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan makanan pendamping ASI (MPASI), lalu menyampaikan informasi pentingnya protein hewani setiap makan dan menyampaikan pedoman “Isi Piringku” yang kaya protein hewani. (SP/BIA)

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto menerima kunjungan Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius bertempat di Gedung Trigatra Lemhannas RI, Senin (5/6).

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pertahanan Jerman didampingi oleh Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ina Ruth Luise Lepel beserta rombongan. Pertemuan itu dilakukan sebelum Menteri Pertahanan Jerman memberikan kuliah umum kepada peserta PPRA 65 dan PPSA 24 Lemhannas RI.

Gubernur Lemhannas RI menyambut baik kunjungan Menteri Pertahanan Jerman. Gubernur menyampaikan sejarah singkat Lemhannas RI yang didirikan Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1965. “Institusi ini didesain sebagai sekolah geopolitik. Kami harus mempersiapkan pemimpin masa depan Indonesia untuk memahami pertarungan geopolitik di wilayah kami,” tutur Gubernur Lemhannas RI.

Gubernur Lemhannas RI kemudian menceritakan pengalamannya yang pernah menjadi bagian dari tim reformasi sektor keamanan di awal tahun 2000 silam. Tim tersebut adalah satuan kerja yang mendesain reformasi militer di Indonesia. Saat itu, Indonesia terbantu dari Jerman, terutama oleh reformasi politik Jerman. 

Hal tersebut banyak menginisiasi reformasi militer, politik, dan intelijen di Indonesia. Indonesia banyak belajar dari proses demokrasi yang ada dan juga berusaha mengadopsi praktik terbaik dari negara lain, termasuk Jerman dan bertukar pengalaman terkait kondisi politik di Jerman.

“Ya, saya sangat menghargai adanya tukar pikiran atau pengalaman dan diskusi selama ini.  dan ke depannya hal ini akan menjadi lebih penting dan krusial lagi,” kata Menteri Pertahanan Jerman.

Lebih lanjut, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan dua fungsi utama Lemhannas RI, yakni pendidikan dan pengkajian. Tentang pengkajian, Presiden Joko Widodo meminta Lemhannas RI untuk fokus ke tujuh isu. Isu tersebut yakni geopolitik, demokrasi pada pemilu 2024, transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, Ibu Kota Nusantara, dan Papua.

Gubernur Lemhannas RI juga turut menyampaikan bahwa pada bulan Juni ini,  Lemhannas RI harus mengevaluasi dinamika geopolitik selama enam bulan, mulai dari Januari sampai Juni. Kemudian membuat proyeksi tentang apa yang akan terjadi di enam bulan ke depan di tahun 2023.

Pertemuan dilanjutkan dengan penyerahan plakat dan pemberian kuliah umum kepada peserta PPRA 65 dan PPSA 24 Lemhannas RI. (SP/CL)

“Ini dilakukan untuk memantapkan nilai kebangsaan berdasarkan empat konsensus yang telah kita sepakati,” kata Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto saat memberikan sambutan pada Pembukaan Pelatihan untuk Pelatih/Training of Trainers (ToT) Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan bagi Dosen, Guru, dan Widyaiswara di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 pada Selasa (6/6), di Hotel Sutan Raja Manado, Sulawesi Utara. 

Berlangsung selama sebelas hari, sebanyak 100 peserta yang terdiri dari 35 dosen, 9 widyaiswara, 42 guru, 8 prajurit TNI, dan 6 anggota Polri mengikuti pelaksanaan ToT tersebut yang bertujuan untuk memperkuat wawasan kebangsaan di Sulawesi Utara serta menambah pengetahuan tenaga pengajar dan tenaga pendidik tentang nilai-nilai kebangsaan, sehingga terwujud satu pemahaman yang kuat bersumber dari empat konsensus dasar bangsa. 

Dalam pelaksanaan ToT tersebut, peserta dibekali materi tentang empat Konsensus Dasar, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, dibekali juga materi tentang tantangan global, eskalasi dinamika geopolitik, dan kondisi tanah air yang menyambut tahun politik. Terkait kondisi tanah air yang tengah memasuki tahun politik, Andi Widjajanto juga menekankan pentingnya memperkuat perisai bangsa melalui konsensus dasar dan wawasan kebangsaan. 

“Pengalaman di pemilu-pemilu sebelumnya, kita tahu bahwa politik kebangsaan itu harus diperkuat. Tugas dari Lemhannas RI untuk memastikan tidak ada intervensi yang dilakukan negara lain, tidak ada anomali dan penyebaran hoaks,” kata Andi Widjajanto.

Melalui pelatihan ini diharapkan para dosen, guru, dan widyaiswara yang menjadi peserta dapat menjadi pelatih pemantapan nilai-nilai kebangsaan di wilayah Sulawesi Utara ke depannya. Tidak hanya semata-mata memberikan materi pembelajaran dengan baik, tetapi sekaligus menjadi fasilitator yang andal guna mentransformasikan nilai-nilai kebangsaan dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sehari-hari dalam rangka pembentukan kepribadian ke-Indonesia-an yang berwawasan kebangsaan pada setiap peserta didik.

“Saya berharap bapak/ibu dapat menampilkan sikap ceria, terbuka, komunikatif, serta berkomitmen untuk mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan agar selaras dengan kemajuan zaman baik dilingkungan keluarga masyarakat terutama di lingkungan pendidikan di mana tempat bapak/ibu bertugas,” pungkas Andi Widjajanto.

Turut hadir dalam pembukaan pelatihan tersebut yaitu Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Utara Evans Steven Liow, S.Sos., M.M., Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Setyo Budiyanto, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara Ferry Sangian, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Utara. (NA/BIA)

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dadi Hartanto berkesempatan memberikan ceramah kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 65 dengan memberikan paparan berjudul “Pentingnya Tata Kelola Sistem Keamanan Nasional (Siskamnas) Suatu Negara dalam Menghadapi Ancaman Multidimensi” pada Senin (5/6), di Ruang NKRI, Lemhannas RI.

Pada kesempatan tersebut, Dadi Hartanto menyampaikan latar belakang suatu negara membutuhkan tata kelola siskamnas. Spektrum ancaman sebuah negara saat ini dan kedepannya semakin kompleks dan multi dimensi hingga menyentuh bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, geografi, sumber kekayaan alam, serta demografi.

Konsep keamanan nasional berubah tidak hanya dimensi keamanan negara, tetapi berkembang meliputi keamanan publik, keamanan manusia, keamanan siber, dan luar angkasa.  “Intinya melindungi kepentingan nasional suatu negara,” kata Dadi Hartanto. Oleh karena itu, menurutnya penanganan ancaman keamanan nasional harus dilaksanakan secara tepat, terintegrasi, holistik, dan bersifat komprehensif.

Dalam konteks Indonesia, ancaman terhadap keamanan nasionalnya adalah yang mengancam kepentingan nasional negara Indonesia. Dadi Hartanto menyampaikan bahwa kepentingan nasional (national interest) Indonesia terdapat tiga tingkatan.

Pertama adalah kepentingan nasional yang bersifat mutlak, yaitu tetap terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Kedua adalah kepentingan nasional yang bersifat vital, yaitu menyangkut keberlanjutan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika, sejahtera, adil dan makmur, serta demokratis. Ketiga adalah kepentingan nasional yang bersifat penting atau utama, yaitu kepentingan terkait dengan keterlibatan Indonesia pada perdamaian dunia dan stabilitas regional.

Sekretariat Jenderal Wantannas RI, jelas Dadi Hartanto, memiliki dua fungsi dari sisi respon dan sisi strategi. Dari sisi respon, Setjen Wantannas RI memiliki fungsi untuk koordinasi pembuatan kebijakan dan strategi serta melakukan pemantauan. Sedangkan dari sisi strategi memiliki fungsi untuk melakukan manajemen risiko keamanan nasional dan pembangunan ketahanan nasional. 

Lebih lanjut, Dadi Hartanto turut menyampaikan beberapa contoh ancaman terhadap keamanan nasional yang membutuhkan dewan keamanan nasional, seperti pembuatan kebijakan dan strategi serta pengambilan keputusan oleh Presiden RI dalam penanggulangan ancaman pandemi seperti Covid-19, menanggulangi aksi kelompok separatis, menanggulangi serangan siber eskalasi tinggi, dan pengambilan keputusan oleh presiden sebagai kepala negara dalam memutuskan hal yang sangat strategis misalnya pemberian izin referendum buat suatu daerah.

Sejalan dengan hal-hal tersebut, Dadi Hartanto menegaskan alasan adanya dewan keamanan nasional karena diperlukan sistem pengambilan keputusan saat krisis agar kepala negara tidak keliru dalam mengambil keputusan. (SP/BIA)