Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto menerima kunjungan Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius bertempat di Gedung Trigatra Lemhannas RI, Senin (5/6).

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pertahanan Jerman didampingi oleh Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ina Ruth Luise Lepel beserta rombongan. Pertemuan itu dilakukan sebelum Menteri Pertahanan Jerman memberikan kuliah umum kepada peserta PPRA 65 dan PPSA 24 Lemhannas RI.

Gubernur Lemhannas RI menyambut baik kunjungan Menteri Pertahanan Jerman. Gubernur menyampaikan sejarah singkat Lemhannas RI yang didirikan Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1965. “Institusi ini didesain sebagai sekolah geopolitik. Kami harus mempersiapkan pemimpin masa depan Indonesia untuk memahami pertarungan geopolitik di wilayah kami,” tutur Gubernur Lemhannas RI.

Gubernur Lemhannas RI kemudian menceritakan pengalamannya yang pernah menjadi bagian dari tim reformasi sektor keamanan di awal tahun 2000 silam. Tim tersebut adalah satuan kerja yang mendesain reformasi militer di Indonesia. Saat itu, Indonesia terbantu dari Jerman, terutama oleh reformasi politik Jerman. 

Hal tersebut banyak menginisiasi reformasi militer, politik, dan intelijen di Indonesia. Indonesia banyak belajar dari proses demokrasi yang ada dan juga berusaha mengadopsi praktik terbaik dari negara lain, termasuk Jerman dan bertukar pengalaman terkait kondisi politik di Jerman.

“Ya, saya sangat menghargai adanya tukar pikiran atau pengalaman dan diskusi selama ini.  dan ke depannya hal ini akan menjadi lebih penting dan krusial lagi,” kata Menteri Pertahanan Jerman.

Lebih lanjut, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan dua fungsi utama Lemhannas RI, yakni pendidikan dan pengkajian. Tentang pengkajian, Presiden Joko Widodo meminta Lemhannas RI untuk fokus ke tujuh isu. Isu tersebut yakni geopolitik, demokrasi pada pemilu 2024, transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, Ibu Kota Nusantara, dan Papua.

Gubernur Lemhannas RI juga turut menyampaikan bahwa pada bulan Juni ini,  Lemhannas RI harus mengevaluasi dinamika geopolitik selama enam bulan, mulai dari Januari sampai Juni. Kemudian membuat proyeksi tentang apa yang akan terjadi di enam bulan ke depan di tahun 2023.

Pertemuan dilanjutkan dengan penyerahan plakat dan pemberian kuliah umum kepada peserta PPRA 65 dan PPSA 24 Lemhannas RI. (SP/CL)