Dalam plenary session IV Jakarta Geopolitical Forum (JGF) VIII/2024 pada Kamis (26/9), di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, menghadirkan sejumlah narasumber yaitu Head of Office and Liasion to ASEAN UNODC in Indonesia Erik van der Veen, Regional Humanitarian Affairs Adviser of the International Committee of the Red Cross (ICRC) Masayoshi Mita, dan Fellowship of the Australian National Center for Ocean Resources and Security (ANCORS) Sudarsan Shrikhande.

Plenary session II JGF VIII/2024 membahas tentang “Projecting Future Challenges In Maritime Security”. Kegiatan diawali dengan trigger speech yang disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksdya TNI (Purn.) Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, ST., M.Sc., DESD., IPU., ASEAN.Eng.

Prof. Amarulla dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa saat ini terdapat banyak ancaman keamanan maritim tradisional dan kontemporer. Ancaman keamanan maritim tradisional merujuk pada berbagai bentuk aktivitas kriminal. “Laut adalah media untuk pembajakan, perampasan, perdagangan pasar gelap, penyelundupan, imigrasi ilegal, terorisme maritim, dan IUU (illegal, unreported, and unregulated) fishing,” ujarnya.

Disampaikan oleh Prof. Amarulla bahwa telah banyak kerja sama antara angkatan laut, penjaga pantai, dan kolaborasi dengan polisi internasional untuk mencegah dan menangani berbagai tindakan kriminal oleh aktor non-negara. Namun demikian, kerja sama dan kolaborasi internasional masih diperlukan untuk meminimalkan jumlah kejahatan.

Ancaman keamanan maritim dari aktor negara juga muncul dalam bentuk kontestasi dalam konflik perbatasan maritim yang menuju ke arah perang hibrida. Jenis perang baru tersebut merupakan kombinasi kapal perang yang diawaki oleh tentara dan sistem tak berawak yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan. Prof. Amarulla  menyampaikan kesepakatan tentang aturan internasional untuk penggunaan yang tepat dari sistem tak berawak dan pencegahan penyalahgunaan kecerdasan buatan masih belum tercapai.

Pada ancaman keamanan maritim kontemporer, orientasinya lebih kepada dampak negatif terhadap lingkungan laut akibat kerusakan ekosistem, polusi laut, dan polusi udara di atas laut yang sebagian besar disebabkan oleh limbah plastik dan zat beracun yang berbahaya dan sering ditemukan di dasar laut, di perut ikan, terumbu karang serta berbagai flora laut.

Hal tersebut mengancam keanekaragaman hayati, karena selain menyebabkan kenaikan permukaan laut, pencairan es di kutub utara dan selatan juga dikhawatirkan melepaskan gas kuno yang awalnya terperangkap dalam es. Pemanasan global juga mempengaruhi kesehatan lautan. Untuk saat ini, belum banyak negara atau organisasi internasional yang mendorong kerja sama antara angkatan laut dan penjaga pantai untuk mengatasi kerusakan ekosistem laut. 

Lebih lanjut, Prof. Amarulla mengatakan geopolitik modern banyak diadopsi oleh berbagai negara dalam upaya mencapai kepentingan nasional masing-masing dan lebih menekankan pada pengaruh politik dalam mencapai kepentingan nasional daripada dominasi angkatan bersenjata, seperti dalam pemikiran geopolitik klasik. Sedangkan geo-ekonomi dalam geopolitik modern lebih mengoptimalkan semua sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat dan memastikan keberlanjutannya.

Berdasarkan pemahaman geopolitik modern dan geoekonomi, Prof. Amarulla mengatakan geomaritim adalah penerapan geopolitik modern untuk mengoptimalkan semua sumber daya alam di laut demi kesejahteraan umat manusia, sekaligus memastikan kelestarian ekosistem laut. Geomaritim menjadi dasar ilmiah untuk upaya bersama dalam memberdayakan laut sebagai sumber pangan, bahan baku obat-obatan, air bersih dan air minum serta energi. Hal tersebut juga berfungsi sebagai perspektif hukum dalam merumuskan berbagai aturan internasional untuk mendorong dan menerapkan kebijakan dan regulasi tentang pemberdayaan laut dan pelestarian ekosistem laut secara berkelanjutan.

Di akhir paparannya, Prof Amarulla menyimpulkan bahwa Indo-Pasifik adalah salah satu kawasan perairan terbesar di dunia yang membentang dari Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik. Indo-Pasifik terdiri dari banyak negara yang tersebar di beberapa kawasan. “Keamanan maritim adalah kepentingan bersama semua kawasan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal demi kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan ekosistem laut,” ujar Prof. Amarulla. Untuk itu, sangat penting bagi akademisi dan praktisi untuk mengorganisir dualitas ketahanan nasional dan regional guna membangun fondasi yang kuat untuk kerja sama internasional di masa depan. 

Regional Humanitarian Affairs Adviser of the International Committee of the Red Cross (ICRC) Masayoshi Mita yang juga menjadi salah satu narasumber pada sesi tersebut, menyampaikan bahwa ICRC adalah organisasi kemanusiaan yang netral dan independen. ICRC hadir untuk melindungi kehidupan dan martabat korban konflik bersenjata, situasi kekerasan lain, dan memberikan bantuan serta mencegah dan mengurangi penderitaan manusia dengan mempromosikan international humanitarian law (IHL) dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal.

Masayoshi Mita menyampaikan potensi dampak kemanusiaan dari konflik di laut, yakni meningkatnya jumlah konflik bersenjata di seluruh dunia, risiko terhadap warga sipil yang tinggal di lingkungan maritim termasuk pelaut sipil, risiko terhadap infrastruktur penting warga sipil di laut, dampak lingkungan – tumpahan material dari kapal yang tenggelam, dan dampak terhadap pasokan makanan dan kebutuhan pokok.

Tentang IHL, Masayoshi mengatakan hal tersebut merupakan seperangkat aturan yang, atas dasar alasan kemanusiaan, berupaya mencegah atau mengurangi konsekuensi konflik bersenjata. Hukum tersebut melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi berperang dan membatasi sarana dan metode peperangan.

Di akhir paparannya, Masayoshi menyimpulkan beberapa hal utama, yakni IHL tetap relevan sebagai pilar utama untuk perlindungan warga sipil di masa konflik bersenjata, termasuk di laut, lalu menghormati dan memastikan penghormatan terhadap IHL sebagai jalur penting untuk membangun kepercayaan dan perdamaian untuk kesiapsiagaan kemanusiaan, serta ICRC tetap siap bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait.

Adapun narasumber lain yang hadir dalam plenary session IV Jakarta Geopolitical Forum (JGF) VIII/2024 tersebut, yakni Head of Office and Liasion to ASEAN UNODC in Indonesia Erik van der Veen dan Fellowship of the Australian National Center for Ocean Resources and Security (ANCORS) Admiral (Ret) Sudarsan Shrikhande. (SP/CHP)

Hari kedua kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Calon Anggota DPR RI Terpilih 2024-2029, Lemhannas RI menghadirkan Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., M.Ak., CSFA., CertDA., CGCAE., GRCE., CFrA., CIISA., ChFA. untuk memberikan ceramahnya di Grand Ballroom Hotel Shangrila Jakarta, pada Minggu (22/9). Anggota I BPK RI menyampaikan tentang pengelolaan keuangan negara dalam rangka menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

“Dewan Perwakilan Rakyat adalah manifestasi dari seluruh rakyat Indonesia yang mana mengusung semua keinginan, semua hajat dan semua harapan dari bangsa Indonesia untuk mau menjadi apa ke depan negara kita,” kata Anggota I BPK RI mengawali paparannya. Tujuan negara Indonesia pun dipertegas oleh Anggota I BPK RI yang tentunya menginginkan kesejahteraan untuk rakyatnya. Telah diketahui bersama bahwa tujuan negara Indonesia ada di pembukaan UUD 1945 alinea 4, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Anggota I BPK RI menyampaikan tujuan suatu negara adalah arah dari kebijakan negara untuk menentukan arah gerakan negara itu sendiri yang disesuaikan dengan tujuan dari berbangsa dan bernegara. Menurutnya, merupakan suatu hal yang penting bagi seluruh anggota DPR RI untuk memahami dan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dari mulai tahun berjalan maupun yang akan datang oleh pemerintah untuk dikawal guna mencapai tujuan bernegara. “Bukan hanya dikawal, mengingat fungsi DPR adalah fungsi legislasi, kontrol sekaligus budgeting, (maka) DPR ikut menentukan arah dan tujuan negara kita bagaimana mencapainya dan bagaimana mengevaluasinya,” ujar Anggota I BPK RI .

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dalam melaksanakan seluruh pembangunan dibutuhkan biaya dan dukungan anggaran. Dukungan tersebut adalah anggaran keuangan baik yang ada di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Semua kekayaan negara wajib untuk dikelola dan digunakan untuk mencapai visi misi negara Indonesia. 

Tentang APBN, Anggota I BPK RI mengatakan harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dikatakan juga bahwa saat ini dunia internasional sudah berkembang sangat cepat dan semakin dipercepat dengan adanya pandemi COVID-19. Hubungan antar negara kini menjadi semakin ketat dan semakin prudent untuk dicapai. Atas dasar hal tersebut, hal yang paling penting adalah governance. “Jadi, kata governance menjadi suatu hal yang sangat penting pada saat negara kita mau mencapai tujuan negara kita. Governance (adalah) syarat utama kita masuk (dan) bergaul dengan dunia internasional,” ungkapnya.

Untuk mencapai good governance, terdapat asas-asas yang harus dipenuhi, yakni akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan negara dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas serta mandiri. Adapun bentuk good governance di Indonesia berupa Opini yang diberikan BPK RI, terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), dan Tidak Wajar (TW).

Selanjutnya, Anggota I BPK RI menyampaikan empat upaya peningkatan pengelolaan keuangan negara untuk kesejahteraan masyarakat. Pertama adalah komitmen kuat seluruh elemen bangsa atas peningkatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas keuangan. Kedua adalah mengidentifikasikan national interest, untuk menentukan fokus sektor unggulan sesuai competitive advantage serta roadmap pencapaian menjadi negara maju.

Kemudian upaya ketiga adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui strategi optimasi pendapatan, peningkatan kualitas belanja, penguatan proyek strategis nasional dan hilirisasi sektor industri, National Logistic Ecosystem (NLE) yang efisien dan terintegrasi, penguatan intelijen dan diplomasi serta perbaikan kebijakan dan regulasi yang mendukung iklim berusaha. Lalu yang keempat adalah sinergi pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), BPK dan DPR.

Mengakhiri paparannya, Nyoman Adhi menyampaikan bahwa tantangan ke depan yang akan dihadapi akan semakin besar. Untuk itu, dengan melakukan sinergi antar seluruh elemen bangsa, Nyoman Adhi yakin semua pihak mampu mendukung dan membantu pemerintah, baik yang saat ini maupun yang akan datang untuk menjadi lebih baik lagi guna mencapai visi Indonesia emas 2045. (SP/CHP)

Dalam plenary session II Jakarta Geopolitical Forum (JGF) VIII/2024 pada Rabu (25/9), di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Lemhannas RI menghadirkan sejumlah narasumber yaitu Director of Crimario Project Dr. Martin Inglott, Director of HC & Corporate Services Pertamina International Shipping Surya Tri Harto, Business Development Manager at Scytalys EFA Group Jakub Similski, dan Managing Director A.P. Moller Singapore Pte Ltd (Maersk Line Singapore) Rene Piil Pedersen.

Plenary session II JGF VIII/2024 membahas tentang “Strategic Partnership For Sustainable Maritime Industry”. Kegiatan diawali dengan trigger speech yang disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Perhubungan Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc., Ph.D.

Wihana Kirana mengawali paparannya dengan membahas lanskap global. Pergeseran lanskap global yang disampaikan Wihana Kirana adalah geopolitik yang juga menciptakan geoekonomi. Geopolitik tidak hanya mengubah geoekonomi, tetapi juga tren logistik, mobilitas, pelabuhan laut hingga transportasi laut yang sangat penting dalam pertukaran lanskap tersebut. “Itulah mengapa saya menyadari bahwa (ekonomi) biru adalah perubahan ekonomi dan kemudian (ekonomi) hijau juga merupakan perubahan lingkungan, perubahan keberlanjutan. Kita berbicara tentang industri maritim di Indonesia, dan kemudian geopolitik, teknologi, sehingga banyak risiko bagi kita,” ujar Wihana Kirana.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Perhubungan sedang menyiapkan regulasi. Dikatakan oleh Wihana Kirana bahwa Kementerian Perhubungan tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai operator (operator pelabuhan). Pelabuhan ditempatkan di banyak tempat untuk terhubung guna mengurangi ketimpangan dan perbedaan pendapatan antara Indonesia Timur dan Barat.

Lebih lanjut, Wihana Kirana menyampaikan Indonesia terdaftar dan masuk dalam kategori anggota International Maritime Organization (IMO) yang artinya, Indonesia memiliki banyak peluang untuk membuat kemitraan strategis, seperti dengan negara-negara Melanesia, negara-negara berkembang, negara-negara Asia, Cina, India, BRICS, dan juga anggota-anggota (IMO) yang lain.

Tentang transformasi digital, Wihana Kirana memperkenalkan beberapa regulasi baru terkait dengan platform area digital, yakni ekosistem logistik baru yang merupakan salah satu peluang kami untuk membuat kemitraan strategis. Kemudian, untuk memenuhi lanskap baru, Kementerian Perhubungan juga mempersiapkan sumber daya manusia agar bisa mengikuti perkembangan. Salah satu kemungkinan kemitraan strategis bukan hanya platform teknologi tetapi juga sumber daya manusia, karena untuk mengikuti pengalaman teknologi global, diperlukan beberapa kolaborasi. Berbicara tentang pemahaman strategi teknologi, visi baru dari visi global harus diketahui, lalu turun ke pola pikir dan kemudian fokus pada regulasi. 

Mengenai tantangan dan peluang untuk kolaborasi, Wihana Kirana menyampaikan perlu adanya penyediaan di beberapa titik transportasi, dan jaringan transportasi berdasarkan infrastruktur terintegrasi, komoditas, penyedia layanan logistik, regulasi, sistem informasi untuk membuat kolaborasi. “Harap rekan-rekan kami dari Lemhannas akan membantu kami untuk mendiskusikan dan memantau untuk mendorong Kementerian Perhubungan berikutnya mengikuti ide keberlanjutan dalam industri maritim, juga industri maritim digital,” pungkas Wihana Kirana.

Narasumber selanjutnya, Martin Inglott menyampaikan paparannya yang berjudul “Interconnecting The Maritime Domain In The Indo-Pacific Region”. Martin Inglott mengatakan lebih dari 90% produk dunia diangkut oleh industri pelayaran global yang merupakan pusat perdagangan internasional. Selain itu, fakta mengatakan bahwa sektor manajemen waktu menghadapi sejumlah besar masalah yang menimbulkan ancaman bagi efisiensi, keamanan, dan profitabilitasnya. Ancaman keamanan maritim, kompleksitas operasional, kepatuhan terhadap peraturan, kemajuan teknologi yang mahal, tekanan ekonomi, dan risiko geopolitik adalah beberapa dari tantangan-tantangan tersebut.

“Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, industri dan pemerintah perlu berkolaborasi melalui pendekatan multi-pemangku kepentingan, idealnya dengan memanfaatkan solusi teknologi yang umum dan canggih yang memfasilitasi konektivitas,” ujar Martin Inglott.

Pada kesempatan tersebut, Martin Inglott menyampaikan cara The Indo Pacific Regional Information Sharing (IORIS) mendukung industri pelayaran dalam mengatasi ancaman keamanan maritim. IORIS digunakan oleh angkatan laut penjaga pantai dan industri sekarang berkomunikasi secara rahasia dan real time. Selain itu, IORIS juga membantu para mitranya menghindari zona konflik, menjaga stabilitas regional, dan menanggapi berbagai insiden.  Selain itu, IORIS juga memungkinkan komunikasi yang terpisah dan aman antara sejumlah besar kapal dagang dan kapal perang serta membantu mengoordinasikan tindakan defensif dan reaktif untuk memfasilitasi perjalanan yang lebih aman ke daerah-daerah yang bergejolak.

Lebih lanjut, Surya Tri Harto narasumber selanjutnya mengatakan industri maritim menyumbang 2,5% (dua koma lima persen) energi global terkait dengan emisi CO2 (Karbon Dioksida). Dua koma lima persen energi global tersebut penting karena merupakan bagian dari industri transportasi, termasuk industri bahan bakar penerbangan.  “Perusahaan pelayaran dan logistik menengah terintegrasi kami juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada inisiatif untuk mengurangi emisi,” Kata Surya.

Dikatakan oleh Surya bahwa Pertamina International Shipping (PIS) telah membangun fondasi yang kokoh untuk menjadi pemimpin global dalam pengiriman berkelanjutan dan logistik kelautan. Tidak hanya mencakup bisnis pelayaran, PIS juga mendorong program transportasi dari asal ke tujuan. Layanan lain yang PIS berikan adalah layanan penghubung antara laut dan darat, kemampuan untuk mengelola kepemilikan aset pelabuhan, mengelola bisnis logistik, serta mengelola layanan pendukung lainnya seperti uji coba, seperti bisnis layanan kelautan.

Dalam sudut pandang bisnis, Surya mengatakan bahwa saat ini PIS berfokus pada minyak bumi, tetapi juga ingin memperluas pada bahan kimia juga dalam bisnis container. Dikatakan olehnya bahwa PIS ingin mewujudkan perluasan bisnisnya ke wilayah tersebut dan juga memperluas bisnis geografis selain bisnis logistik kelautan dan jasa kelautan.

Selanjutnya, Jacub Similski dalam paparannya mengatakan Industri maritim sering digambarkan sebagai denyut nadi perdagangan global. Menurut Internasional Cyber of Shipping yang dikelola oleh lalu lintas laut, industri maritim bisa mencapai 19 persen total perdagangan dunia yang tentunya bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dan kemajuan aspek geopolitik.

Adapun peran teknologi dalam keamanan maritim yang disampaikan Jacub, yakni transformasi melalui teknologi canggih, lalu peningkatan pengawasan, integrasi sensor, tautan data dan platform otomatis, lalu penggunaan artificial intelligence (AI), big data, machine learning, dan sistem tanpa awak, serta peningkatan kesadaran domain maritim dan efisiensi operasional.

Jakub melanjutkan, bahwa Scytalys EFA Group menawarkan sistem yang menyeluruh untuk menghadapi masalah-masalah maritim kontemporer dengan menawarkan beberapa program, diantaranya MIMS C2 yang dapat membuat common tactical picture (CTP) yang terintegrasi dengan sensor dan data link dan bisa menyampaikan informasi dalam bahasa yang sama, lalu ada ULS untuk mengelola dan menyebarluaskan informasi digital yang telah diproses serta meningkatkan gambaran taktis umum, selain itu ada program National Data Link yang merupakan suatu bahasa yg memungkinkan lembaga yg berbeda bisa saling berkomunikasi dalam bahasa yang sama pada media yang aman secara real time, dan lainnya.

Jakub menegaskan juga dalam paparannya, bahwa Scytalys EFA Group berkomitmen untuk memahami kebutuhan pelanggan, menyediakan solusi yang bukan hanya mendukung pelanggan tetapi juga menguntungkan dalam jangka panjang. “Kami menyediakan standar, kami mengajari perorangan cara menggunakan, cara menangani masalah, cara memperbaiki masalah yang terjadi,” tegas Jakub.

Narasumber terakhir dalam plenary session II JGF hari pertama, Rene Piil Pedersen menyampaikan target utama dari Moller Singapore Pte Ltd adalah mengurangi karbon dioksida pada tahun 2040. Perhatian utamanya terhadap ketersediaan bahan bakar yang ramah lingkungan, seperti methanol. Namun, bahan bakar tersebut bisa dikatakan sangat rumit karena beracun. Oleh karena itu, Rene berharap dengan adanya teknologi yang tersedia dapat membangun kapal yang bisa menggunakan bahan bakar ramah lingkungan tersebut. (SP/CHP)

Ketua DPR RI Puan Maharani membuka Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Calon Anggota DPR RI Terpilih Periode 2024-2029 Tahun 2024 Lemhannas RI pada Sabtu (21/9). Diikuti sebanyak 269 peserta, kegiatan yang diselenggarakan pada 21 September 2024 hingga 29 September 2024 tersebut mengangkat judul “Memantapkan Nilai-Nilai Kebangsaan Anggota DPR RI Terpilih Periode 2024-2029, sebagai Pemimpin Legislatif yang Inklusif, Berkarakter, dan Negarawan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”.

“Kami harapkan Bapak dan Ibu mampu membina dan membangun rasa, memahami dan juga memedomani semangat kebangsaan seluruh elemen kemasyarakatan, bangsa dan negara agar di masa kini dan juga di masa yang akan datang memiliki karakter keindonesiaan,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin saat menyampaikan sambutannya.

Lebih lanjut, Ketua KPU menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh para pendiri bangsa seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Diharapkan kegiatan tersebut mampu memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan meningkatkan kesadaran anggota DPR dan DPD RI terpilih terhadap identitas nasional melalui penguatan rasa cinta tanah air dan memahami pentingnya persatuan dalam keberagaman. “Saya berharap kegiatan ini dapat memperkuat ketahanan nasional dengan membangun karakter bangsa yang kuat, diharapkan masyarakat dapat menghadapi tantangan,” pungkas Ketua KPU.

Mendukung harapan ketua KPU, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan seluruh peserta bahwa amanah dari 204,8 juta pemilih terletak di pundak masing-masing anggota DPR dan DPD Terpilih periode 2019-2024. Oleh karena itu, kehadiran para peserta dalam kegiatan tersebut sangat penting guna mendapatkan pembekalan tentang nilai-nilai kebangsaan.

“Bangsa ini harus memiliki satu tekad bersama untuk memperkokoh kedaulatannya sebagai sebuah negara, terutama dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks dan tidak pasti,” kata Ketua DPD RI. Lebih lanjut, Ketua DPD RI menyampaikan bahwa tekad bersama tersebut harus didukung dengan kerja sama, semangat berjuang, dan keterlibatan semua elemen bangsa, termasuk anggota DPR dan DPD RI.

DPR dan DPD RI sebagai pemegang kekuasaan legislatif dan bertugas menyusun peraturan, harus menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum yang diproduksi. Oleh karena itu, penting bagi anggota DPR dan DPD RI untuk memiliki pengetahuan yang holistik terkait nilai-nilai kebangsaan. “Pemantapan nilai-nilai kebangsaan sangat penting sebagai fondasi kita semua dalam menyongsong dan mewujudkan Indonesia Emas melalui penyatuan langkah kolaborasi antara DPR RI dan DPD RI dalam kesatuan tekad,” ujar Ketua DPD RI.

Ketua DPR RI Puan Maharani dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa komitmen sebagai anggota DPR RI dan DPD RI dibangun dan harus dibangun atas kesadaran dan pemahaman bahwa Indonesia adalah bangsa dan negara yang terdiri atas keberagaman yang tersebar di berbagai pulau. Dengan adanya komitmen tersebut, setiap kebijakan yang disusun harus ditempatkan bagi kepentingan bangsa dan negara.

“Apapun yang akan kita lakukan, tugas-tugas kita yang akan kita laksanakan sebagai anggota DPR RI dan anggota DPD RI adalah seharusnya sebesar-besarnya dan sejati-jatinya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara,” tutur Ketua DPR RI. Pada kesempatan tersebut, Ketua DPR RI mengingatkan seluruh peserta bahwa kepentingan yang paling besar adalah pembangunan bangsa Indonesia. Dalam mewujudkan pembangunan tersebut, kerja sama dan kolaborasi yang dilakukan harus berdasarkan nilai-nilai kebangsaan.

Oleh karena itu, diharapkan kegiatan tersebut dapat memperluas cakrawala pandang para peserta mengenai dinamika kebangsaan yang nantinya akan mendukung penentuan kebijakan yang diambil saat para peserta bertugas.

“Selamat mengikuti kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi anggota DPR RI dan DPD RI terpilih untuk periode 2024-2029. Marilah kita terus perkuat jiwa bangsa Indonesia dalam setiap pelaksanaan tugas sebagai wakil rakyat,” pungkas Ketua DPR RI.

Sebagai informasi, kolaborasi antara Lemhannas RI dan KPU dalam memantapkan nilai-nilai kebangsaan bagi Anggota DPR dan DPD Terpilih sudah berjalan sejak periode 2019-2024. Kegiatan ini merupakan perwujudan dari perjanjian kerja sama Lemhannas RI dengan KPU. Diharapkan kegiatan ini dapat membekali para anggota DPR dan DPD Terpilih sehingga nantinya dapat mengabdi dengan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan. (NA/CHP)