“Semoga pencerahan dari Pak Imam membawa kita ke satu wawasan atau sudut pandang bagaimana cara mengelola arsip,” kata Kepala Biro Umum Settama Lemhannas RI Brigjen Pol. Drs. Wibowo, M.H. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas pada Kamis (22/2) bertempat di Ruang Syailendra, Lemhannas RI.

Lebih lanjut, Kepala Biro Umum Lemhannas RI menyampaikan bahwa arsip seringkali dipandang tidak seberapa dalam suatu kegiatan administrasi. Namun, pada kenyataannya arsip memiliki dampak hukum yang diatur dalam UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. “UU tentang Kearsipan mengatur kita harus memberikan pelayanan pekerjaan dan kinerja dari suatu arsip yang pengukurannya dari arsip dan pengadministrasian,” ujar Kepala Biro Umum Lemhannas RI.

Menutup sambutannya, Kepala Biro Umum Lemhannas RI mengimbau seluruh peserta untuk menyimak dengan seksama pengayaan wawasan yang disampaikan narasumber. Kepala Biro Umum Lemhannas RI juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah menyempatkan hadir dalam kegiatan tersebut. Hadir dalam sosialisasi tersebut narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia, yakni Direktur Kearsipan Pusat ANRI Drs. Muhammad Imam Mulyantono, M.AP. dan Arsiparis Ahli Muda pada Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, ANRI Peny Wulandari.

“Titik lemahnya adalah arsip di unit kerja tidak ditata, tidak dikelola,” kata Direktur Kearsipan Pusat ANRI Drs. Muhammad Imam Mulyantono, M.AP. menjelaskan masalah kearsipan yang terjadi pada cukup banyak instansi. Menurut Direktur Kearsipan Pusat ANRI, seharusnya arsip dari unit kerja disampaikan ke bagian pengarsipan untuk akhirnya dimusnahkan atau dijadikan arsip bersejarah.

Sependapat dengan Kepala Biro Umum Lemhannas RI, Direktur Kearsipan Pusat ANRI menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan terkait kearsipan sudah memiliki kekuatan yang cukup kuat. Namun, implementasi dan pelaksanaannya belum sejalan dengan kekuatan peraturan di atas.

Lebih lanjut, Direktur Kearsipan Pusat ANRI menjelaskan pendekatan dalam memahami arsip. Proses awalnya adalah sebuah peristiwa yang menyajikan fakta dalam peristiwa tersebut. Lalu dilakukan pendataan atas fakta tersebut. Dari data yang bermakna, maka akan menjadi informasi. Ketika informasi direkam karena perlu dijaga maka terjadi proses pembuatan dokumen. Setelah menjadi dokumen, akan berlanjut menjadi arsip. “Tidak semua dokumen dapat menjadi arsip, karena arsip harus memenuhi syarat terpercaya, autentik, utuh, dan dapat digunakan,” ujar Direktur Pusat ANRI.

Terpercaya artinya naskah dokumen merekam kejadian yang sebenarnya. Autentik maksudnya arsip tersebut sebisa mungkin persis bagaimana aslinya dibuat. Utuh berarti arsip tersebut lengkap. Dapat digunakan adalah arsip dapat diakses lagi saat akan digunakan.

Pada kesempatan tersebut, turut disampaikan Rekapitulasi Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal Lemhannas RI Tahun 2023. Lemhannas RI meraih nilai 72,05 dengan kategori BB (Sangat  Baik). Namun, bukan berarti Lemhannas RI dapat berhenti meningkatkan kinerjanya. “Untuk mendorong kinerja kearsipan, dibutuhkan penguatan di unit kerja untuk pengelola arsipnya,” pungkas Direktur Kearsipan Pusat ANRI.

Setelah menerima paparan dari Direktur Kearsipan Pusat ANRI, para peserta sosialisasi menerima paparan dari Arsiparis Ahli Muda pada Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, ANRI Peny Wulandari. Dalam paparan tersebut, Peny Wulandari menjelaskan tentang aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) versi 3. Dijelaskan bahwa pengembangan saat ini sudah sampai Srikandi Versi 3 Tahap 1.

Dalam versi ini arsitektur yang digunakan berbasis microservices. Berbasis microservices adalah desain arsitektur untuk membuat sebuah aplikasi yang terdiri dari berbagai unit layanan tersendiri tapi tetap saling terhubung. “Setiap unit layanan dalam aplikasi tersebut menjalankan fungsi berbeda, tapi tetap mendukung satu sama lain,” ujar Peny Wulandari. Selanjutnya dipaparkan berbagai perbedaan dalam fitur-fitur SRIKANDI versi 2 dan SRIKANDI versi 3. (NA/CHP)


Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menyelenggarakan Sosialisasi Evaluasi Reformasi Birokrasi bertempat di Ruang Pancasila, Lemhannas RI, pada Kamis (22/2). Acara yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas untuk mempercepat tercapainya pembangunan nasional melalui reformasi birokrasi (RB) tersebut dibuka langsung oleh Plt. Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Maman Firmansyah.

Perlu diketahui bersama, RB merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. “Lemhannas RI turut serta melaksanakan RB di lingkungan Lemhannas RI dalam rangka tentunya, menyukseskan program RB nasional,” kata Maman Firmansyah.

Berdasarkan informasi yang didapatkan pada portal RB nasional, hasil evaluasi RB Lemhannas RI tahun 2023 sebesar 72,03 dengan predikat BB (Sangat Baik). Hasil tersebut naik sebesar 2,71 dari capaian nilai RB tahun 2022 yang sebesar 69,32. 

Lebih lanjut, Maman Firmansyah menyampaikan empat penekanan yang harus dilakukan pada pelaksanaan RB ke depan. Pertama, pelaksanaan RB harus turut serta berkontribusi melakukan perbaikan birokrasi dan meningkatkan layanan yang menjadi tujuan RB. Kedua, seluruh aspek dalam penilaian RB harus dilakukan dengan sebaik-baiknya secara merata karena RB merupakan satu sistem yang saling berkesinambungan yang bila salah satu aspek dalam penilaian RB memiliki performa yang kurang, akan memengaruhi performa RB secara keseluruhan.

Pada penekanan ketiga, Maman Firmansyah menegaskan kepada seluruh personel Lemhannas RI untuk sungguh-sungguh dalam berupaya meningkatkan nilai RB karena hal tersebut merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan. Penekanan keempat, yakni ditegaskan kepada seluruh personel Lemhannas RI untuk memperkuat komitmen, usaha dan upaya dalam memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi RB di lingkungan Lemhannas RI.

Sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, yakni Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Kementerian PAN-RB RI Akhmad Hasmy, Ak. Pada kesempatan tersebut, Akhmad Hasmy menyampaikan road map reformasi birokrasi nasional 2020-2024. RB general yang baru terkait dengan cara kita memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan digital. “Oleh karena itu, di RB yang sekarang, Bapak Ibu di Lemhannas pikirkan bagaimana tata kelola di Lemhannas yang basisnya digital. Basisnya digital dan bisa merespons adaptif terhadap perubahan,” ujar Akhmad Hasmy.

Sedangkan pada RB tematik, Akhmad Hasmy menjelaskan RB yang mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata kelola pada berbagai program pengentasan kemiskinan, peningkatan Investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan, dan RB Tematik Prioritas Presiden.

Lebih lanjut, Akhmad Hasmy menyampaikan strategi peningkatan RB. Pertama adalah peningkatan kualitas Rencana Aksi (Renaksi) pembangunan RB general dan RB tematik yang lebih berfokus dalam rangka pencapaian indikator pelaksanaan reformasi birokrasi. Kedua adalah mengidentifikasi permasalahan dan rekomendasi pada setiap indikator penilaian. 

Lalu yang ketiga adalah melakukan pemetaan terhadap indikator yang belum dievaluasi serta berkoordinasi aktif dengan K/L Meso terkait untuk memastikan setiap indikator pada penilaian reformasi birokrasi dapat dievaluasi. Sedangkan yang keempat adalah Penguatan Tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) dan Tim Penilai Internal (TPI) dalam melakukan monitoring dan evaluasi baik pada tahap perencanaan, pelaksanaaan, maupun pada saat pelaksanaan evaluasi internal.

Akhmad Hasmy yang ditemui setelah sosialisasi, menyampaikan adanya perkembangan yang cukup baik pada penilaian Lemhannas RI melihat dari beberapa ukuran di RB general, pun beberapa indikator yang dilakukan melalui pengukuran meso juga ada perkembangan. Perlu diketahui evaluator meso adalah Kementerian/Lembaga yang memiliki peran, tugas, dan fungsi untuk melakukan evaluasi aspek implementasi kebijakan yang merupakan komponen dari indeks reformasi birokrasi dan menjadi tanggung jawabnya.

“Untuk yang (RB) tematik kami mengapresiasi nih, Lemhannas berupaya mengikuti seluruh tema yang ada di road map kami, tetapi memang perlu ada penguatan-penguatan diberbagai renaksinya, supaya kelihatan bahwa Lemhannas punya kontribusi yang jelas (dan) yang besar terhadap tema-tema yang ada,” ujar Akhmad Hasmy.

Akhmad Hasmy juga mengharapkan perbaikan, terutama untuk renaksi yang sudah disiapkan. Akhmad Hasmy ingin renaksi yang disusun dapat mengidentifikasi substansi yang lemah, serta lokasi unitnya. Diharapkan oleh Akhmad Hasmy Lemhannas RI dapat mencari dan berdiskusi tentang hal-hal yang perlu diperbaiki. (SP/CHP)


Plt. Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Maman Firmansyah menerima audiensi dari Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) bertempat di Ruang Tamu Gubernur Lemhannas RI pada Kamis(22/2). DPP Serikat Pekerja PLN (Persero) dipimpin langsung oleh Ketua Umum Serikat Pekerja PLN (Persero) M. Abrar Ali, SH, MH yang didampingi oleh Penasehat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Jaya Kira Lubis dan Ketua Departemen Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Priyanto.

Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum Serikat Pekerja PLN (Persero) menyampaikan informasi tentang pengelolaan sektor ketenagalistrikan. Terkait hal tersebut, PLN (Persero) menjalankan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, didiskusikan rencana kerja sama antara Lemhannas RI dengan Serikat Pekerja PLN (Persero) dalam bidang pengkajian strategik dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

“PLN bertugas memenuhi hajat hidup orang banyak, yakni listrik,” kata Plt. Gubernur Lemhannas RI. Oleh karena itu, Plt. Gubernur Lemhannas RI menyambut baik niatan kerja sama tersebut. Namun, Plt. Gubernur Lemhannas RI mengimbau agar isu-isu yang diajukan untuk dikaji oleh Lemhannas RI merupakan isu yang sudah disepakati antara pihak PT PLN dengan Serikat Pekerja PLN (Persero). Harus ada kejelasan isu dan permasalahan yang perlu dikaji serta narasumber yang dinilai dapat memberikan pengayaan dan rekomendasi.

“PT PLN sudah puluhan tahun mengelola listrik,” kata Ketua Umum Serikat Pekerja PLN (Persero). Kemudian Ketua Umum Serikat Pekerja PLN (Persero) menyampaikan bahwa akan melaksanakan imbauan tersebut. Terkait keikutsertaan Serikat Pekerja PLN (Persero) dalam pemantapan nilai-nilai kebangsaan di Lemhannas RI, Ketua Umum Serikat Pekerja PLN (Persero) memandang hal tersebut sangat diperlukan. Mengingat DPP Serikat Pekerja PLN (Persero) memiliki DPD yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. “Agar para DPD bisa mempertahankan idealisme kebangsaannya,” ujar Ketua Umum Serikat Pekerja PLN (Persero).

“Itu penting Pak, dan kami sedang menggaungkan itu. Agar semua organisasi kemasyarakatan dan pihak swasta dapat mengikuti Lemhannas RI,” pungkas Plt. Gubernur Lemhannas RI menanggapi rencana keikutsertaan DPD Serikat Pekerja PLN (Persero) dalam pemantapan nilai-nilai kebangsaan di Lemhannas RI. Lebih lanjut Plt. Gubernur Lemhannas RI mengarahkan agar dilaksanakan penandatanganan kerja sama antara Lemhannas RI dengan DPP Serikat Pekerja PLN (Persero).

Turut hadir dalam audiensi tersebut, yakni Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P.; Koordinator Kerja Sama Dalam Negeri Edy Rusminandar, S.E., M.A.; dan Kepala Bagian Protokol dan Peliputan Drs. Paiman, M.I.P. (NA/CHP) 


Biro Umum Settama Lemhannas RI Lemhannas RI menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pembentukan serta Implementasi Katalog Sektoral dan Toko Daring di Lingkungan Lemhannas RI T.A. 2024 bertempat di Ruang Gatotkaca pada Rabu (21/2). Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Sosialisasi Penerapan Aplikasi Belanja Online E-Purchasing (E-Katalog dan Toko Daring) yang telah dilaksanakan pada Senin, 19 Februari 2024.

“Bimtek pembentukan serta implementasi katalog sektoral dan toko daring ini diperlukan mengingat belanja online ini akan mengaplikasikan sistem yang baru. Di mana melalui bimtek ini dapat mempermudahkan peserta dalam hal pemahaman materi,” kata Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Settama Lemhannas RI Kolonel Kal Heri Setyawan, S.T., M.M.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan upaya agar Lemhannas RI dapat menerapkan e-purchasing dalam proses pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa serta dapat segera memanfaatkan kartu kredit pemerintah. Sebagai informasi, kartu kredit pemerintah dapat digunakan untuk belanja digital dan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu mekanisme pembayaran.

“Melalui kegiatan ini saya berharap agar para peserta mampu memahami dan mengimplementasikannya pada pelaksanaan tugas dan fungsi di unit masing-masing,” pungkas Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Settama Lemhannas RI menutup sambutannya.

Hadir dalam bimbingan teknis tersebut dua narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yakni Analis Kebijakan Muda Direktorat Pasar Digital Pengadaan Hilman Fazri dan Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Elvi Egyasti.

“Kalau mau memakai e-purchasing, sesungguhnya ada 3 cara,” kata Analis Kebijakan Muda Direktorat Pasar Digital Pengadaan Hilman Fazri. Lebih lanjut dijelaskan bahwa jenis metode e-purchasing terdiri dari negosiasi harga, mini kompetisi, dan competitive catalogue. Namun, competitive catalogue belum beroperasi karena dari sisi regulasi teknis dan aplikasi belum tersedia sehingga belum bisa dipakai.

Sedangkan negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi, atau ketersediaan produk. Dapat dikatakan bahwa metode negosiasi harga serupa dengan pengadaan langsung. Metode negosiasi harga tidak memiliki limit nilai, yang membedakan adalah pelakunya di antara pejabat pengadaan atau PPK.

Di sisi lain, mini kompetisi adalah metode yang dilakukan terhadap dua atau lebih penyedia yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis untuk mendapatkan harga terbaik. Dapat dikatakan bahwa mini kompetisi sejenis dengan tender. Pada metode mini kompetisi tidak ada proses negosiasi harga, koreksi harga dilakukan pada proses kompetisi.

Setelah menerima penjelasan materi dari Hilman Fazri, para peserta menerima penyampaian demo penggunaan portal e-katalog.lkpp.go.id oleh Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Elvi Egyasti. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan pencerahan kepada personel Lemhannas RI dalam mengimplementasikan pembentukan serta implementasi katalog sektoral dan toko daring di lingkungan Lemhannas RI. (NA/CHP)



Hak cipta © 2024 Lembaga Ketahanan Nasional RI. Semua Hak Dilindungi.
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110
Telp. (021) 3451926 Fax. (021) 3847749