I. LATAR BELAKANG

Suatu Lembaga Negara untuk menjalankan fungsinya tentunya terikat dalam sistem organisasi pemerintahan yang memiliki hierarki ataupun jenjang yang panjang hingga pada outputnya yang terkesan kurang fleksibel dan kurang efisien, proses penyelenggaraan pemerintahan ini berdasarkan dengan peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Namun hal tersebut memunculkan opini publik bahwa organisasi pemerintahan yang ada khususnya di Indonesia sangat rumit dan cenderung berbelit-belit (Subroto et al., 2021),(Subroto et al., 2021; Wastuhana & Werdiningsih, 2021). Faktor-faktor yang menjadi alasan rumitnya birokrasi di Indonesia salah satunya struktur organisasi yang besar dan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, namun jika birokrasi tidak seimbang dengan “perolehannya”, maka birokrasi tersebut tidak rasional lagi (Thoha, 2003). Jadi bila struktur organisasi memiliki hierarkhi yang lebar dan panjang, banyak yang didudukkan menjadi pejabat namun kurang imbang dengan pekerjaaannya, sehingga akan didapati suasana yang kurang rasional dalam organisasi pemerintahan tersebut.

Birokrasi merupakan sebuah organisasi dalam pemerintahan yang merupakan rantai administrasi untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintahan itu sendiri, yaitu pelayanan kepada masyarakat. Organisasi yang baik, efektif, efisien serta sesuai dengan kebutuhan, harus didasarkan pada asas-asas yang diterapkan dalam organisasi tersebut dengan kata lain birokrasi yang baik harus didasarkan pada asas-asas yang diterapkan. Reformasi birokrasi diupayakan menjangkau penataan struktur organisasi dan prosedur serta kebijakan manajemen sumberdaya manusia, upaha reformasi birokrasi makin terprogram dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.