Direktorat Pengkajian Pertahanan dan Keamanan dan Geografi Kedeputian Pengkajian Lemhannas RI melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Jangka Panjang (KJP) di Lokus Kepulauan Riau dengan judul "Strategi Pemberantasan Kejahatan Transnasional yang Terorganisir " bertempat di Mapolda Kepulauan Riau (Kepri) pada Senin (22/4). Kegiatan FGD tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Eko Margiyono dan Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H.
Kejahatan transnasional terorganisir merupakan tantangan kompleks yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Luasnya wilayah perbatasan Indonesia yang bersentuhan dengan sepuluh negara tetangga menambah kompleksitas dalam mengawasi dan menanggulangi kejahatan ini.
Kejahatan transnasional terorganisir tidak hanya mengancam keamanan nasional tetapi juga merugikan masyarakat secara langsung. “Dengan perbatasan yang semakin terbuka dan teknologi yang semakin canggih, kejahatan seperti perdagangan manusia, perdagangan narkotika, dan penyelundupan senjata telah menjadi lebih terorganisir dan sulit diatasi,” kata Eko Margiyono.
Dalam menghadapi kompleksitas kejahatan transnasional, Eko Margiyono menyampaikan perlu adanya kolaborasi yang erat antara berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah. “Memahami peran, kemampuan, dan tantangan yang dihadapi adalah kunci dalam merumuskan strategi pemberantasan yang efektif dan berkelanjutan,” ujar Eko Margiyono.
Pemahaman mendalam terhadap dinamika kejahatan transnasional menjadi fondasi untuk membangun kerangka kerja komprehensif dan terkoordinasi juga pentingnya mempertimbangkan aspek perlindungan hak asasi manusia, pencegahan dan kerja sama lintas sektor dan lintas negara.
Melalui kajian ini, diharapkan akan banyak mendapatkan masukan, untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan merumuskan bagaimana mengoptimalkan upaya penanggulangan kejahatan transnasional, agar keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga.
Acara tersebut difasilitatori oleh Direktur Pengkajian Hankam dan Geografi Marsekal Pertama TNI Rolland D.G. Waha. Drs. Yan Fitri yang bertindak sebagai salah satu narasumber, menyampaikan paparannya dalam FGD tersebut. Salah satu dinamika gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang terjadi di Kepulauan Riau adalah saat pasca pemungutan dan perhitungan suara.
Kapolda Kepulauan Riau menegaskan bahwa provinsi Riau berbatasan langsung dengan lima negara, sehingga sering menghadapi masalah yang sebenarnya berasal dari daerah lain seperti Jawa dan Bali. Oleh karena itu, kajian yang hanya dilakukan di Kepulauan Riau tidak akan memberikan solusi efektif. Kajian yang lebih mendalam perlu dilakukan di daerah asal masalah tersebut untuk memahami dan menangani akar permasalahannya. Kombes Budi S., Karoum Polda Kepri, menambahkan bahwa Kepulauan Riau memiliki kekhususan dengan sekitar 2.408 pulau, di mana 366 berpenghuni dan 2.042 tidak berpenghuni, memberikan peran strategis dalam berbagai aspek.
Disampaikan juga bahwa fasilitas sarana dan prasarana di Kepulauan Riau perlu ditingkatkan untuk memberantas kejahatan transnasional. Keterbatasan fasilitas komunikasi dan penanganan kecelakaan kapal menghambat efektivitas penegakan hukum. Laporan tindak kejahatan seringkali tidak dapat dilakukan secara maksimal, dan informasi mengenai kecelakaan kapal sering terlambat diketahui. Peningkatan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk penanganan yang lebih efektif dan cepat terhadap berbagai permasalahan.
FGD tersebut menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IV Laksma TNI Tjatur Soniarto, CHRMP., M.Tr.Opsla., Kepala Kantor Zona Bakamla Barat Laksma TNI Rakhmawanto, S.E., M.Si. (Han)., CRMP., Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Bapak Rizal, S.H., Kepala Kantor Imigrasi Batam Bapak Samuel Toba, S.Sos., dan Kepala Kejaksaan Negeri Batam Bapak I Ketut Kasna Dedi, S.H., M.H. (SP/CHP)
