Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto menghadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2022 bertempat di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (26/06). Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI hadir menyimak LHP LKPP Tahun 2022 yang disampaikan oleh Ketua BPK RI Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA. dan sambutan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo.

Isma Yatun menyampaikan bahwa LKPP merupakan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang meliputi tujuh komponen, yakni laporan hilirisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 

Hasil pemeriksaan BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LKPP tahun 2022 dalam semua hal material sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP). Opini WTP atas LKPP tahun 2022 tersebut didasarkan pada opini WTP atas 81 laporan keuangan kementerian/lembaga dan satu laporan keuangan bendahara umum negara tahun 2022 yang berpengaruh signifikan terhadap LKPP tahun 2022.

Lebih lanjut, Isma Yatun menyampaikan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Namun, secara keseluruhan pengecualian pada laporan keuangan tersebut tidak memberikan dampak terhadap kewajaran LKPP tahun 2022. “Terkait hal ini kami berharap pemerintah dapat terus melakukan upaya efektif agar nantinya seluruh kementerian/lembaga dapat memperoleh opini WTP” ujar Isma Yatun.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi kepada para pimpinan lembaga-lembaga pemerintah dan BPK RI yang telah bekerja sama dan mendukung pemerintah dalam mengamati pengelolaan keuangan negara. Rasa terima kasih juga turut disampaikan Presiden Joko Widodo kepada BPK yang telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPP tahun 2022 dengan tepat waktu dan predikat yang diberikan.

“Kewajiban para menteri dan kewajiban para pimpinan lembaga untuk menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab,” kata Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah sebuah prestasi, melainkan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh jajaran pemerintahan dalam mengelola dan menggunakan APBN.

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo juga mendorong seluruh pihak untuk berpartisipasi mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan negara agar lebih tepat sasaran. Presiden Joko Widodo meyakini kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian Indonesia akan makin kokoh apabila pengawalan tersebut dapat terwujud.

“Kalau ini bisa kita lakukan, kita bisa lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkokoh stabilitas dan pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju yang kita cita-citakan,” ujar Presiden Joko Widodo. (SP/CL)

Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 65 melaksanakan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) pada Senin—Jumat (19-23/06) di empat negara yakni, Singapura, Vietnam, Laos, dan Kamboja.

Para peserta dibagi dalam 4 kelompok dan masing-masing mengunjungi negara yang berbeda. SSLN sendiri merupakan salah satu kegiatan utama pendidikan yang melakukan peninjauan langsung ke pusat pemerintahan, objek strategis/unggulan, dan lembaga organisasi internasional di negara tujuan. 

Kegiatan SSLN yang berlangsung selama lima hari ini dilaksanakan sebagai pengkayaan dan pembulatan pemahaman para peserta setelah menerima ceramah, membuat kajian, serta melaksanakan diskusi tentang Lingkungan Strategis Kontemporer. 

Selain itu, SSLN ini juga bertujuan untuk membekali para peserta dalam mempelajari serta mengkaji kondisi dan prospek hubungan bilateral setiap negara tujuan dengan Indonesia, baik dalam rangka kepentingan nasional maupun dari segi perspektif pembangunan nasional. Di sisi lain, para peserta juga dapat mempelajari serta mengkaji kondisi dan prospek tersebut melalui audiensi, diskusi, dan peninjauan objek strategis/unggulan di masing-masing negara.

Kegiatan SSLN diikuti oleh 25 peserta PPRA 65 dalam masing-masing kelompok dan didampingi oleh pimpinan Lemhannas RI, antara lain, Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto mendampingi kelompok Singapura, Wakil Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah mendampingi kelompok Vietnam, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. Rudy Sufahriadi mendampingi kelompok Kamboja, dan Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Strategis Lemhannas RI Marsda TNI Andi Heru Wahyudi mendampingi kelompok Laos. Selain itu, para tenaga ahli pengajar, tenaga ahli pengkaji, tenaga profesional, para pejabat struktural, dan staf Lemhannas RI juga turut mendampingi para peserta ke negara tujuan. 

Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan dapat memiliki kepekaan dan cakrawala pandang yang lebih luas terhadap perkembangan lingkungan sekitar negara-negara lain di kawasan yang memiliki dampak strategis bagi Indonesia. 

Kepekaan tersebut penting untuk dimiliki, karena setiap perkembangan yang terjadi akan mempengaruhi kebijakan negara, baik dalam menggapai kepentingan nasional maupun menjalin hubungan kerja sama internasional.

Para peserta juga diharapkan dapat lebih memahami kondisi pembangunan nasional dan prospek hubungan bilateral negara tujuan dengan Indonesia. (MA/BIA)

“Kemajuan sebuah bangsa itu harus didasari oleh kemajuan sumber daya manusianya dahulu, bukan karena kekayaan alamnya,” kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia Erick Thohir saat mengawali ceramahnya pada kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI Bagi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) bertempat di Ruang Pancasila, Gedung Trigatra, pada Jumat (23/6).

Menteri Erick Thohir menyampaikan bahwa kekayaan alam bisa habis jika kita tidak memiliki kapabilitas. Namun, kekayaan alam tidak akan hilang jika kita terus mengasah kapabilitas. Karakter juga merupakan suatu hal yang penting karena membangun sebuah bangsa tidak mungkin dapat dilakukan tanpa pembangunan karakter.

Selain pentingnya pembangunan karakter dalam membangun sebuah bangsa, penting juga membangun sebuah negara yang memiliki cetak biru untuk diimplementasikan dan bukan sekedar wacana. Hal tersebut sejalan dengan era sosial media yang menunjukkan pencitraan dibanding kerja konkret.

Menteri BUMN menyampaikan apresiasinya atas kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang diadakan Lemhannas RI. Hal tersebut sejalan dengan pentingnya pembangunan karakter. 

Pembangunan karakter juga dilakukan Menteri Erick Thohir dalam membangun BUMN. “Saya tidak mungkin sukses membangun BUMN tanpa membangun karakternya. Itulah mengapa saya mendorong budaya AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif),” ujar Menteri Erick Thohir.

Budaya AKHLAK tersebut ditekankan agar terekam dalam pikiran para pemimpin di BUMN dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya bukan hanya berupa slogan. (SP/CL)

Setelah berlangsung selama dua hari, Jakarta Geopolitical Forum VII/2023 berakhir pada Kamis (15/6) di Hotel Borobudur, Jakarta. Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A. memberikan ikhtisar atas acara yang diselenggarakan pada forum tersebut.

Dadan Umar Daihani, menyampaikan bahwa keselamatan, stabilitas, dan kemakmuran ASEAN akan sangat bergantung pada kemampuannya mempertahankan sentralitasnya dalam menjaga keamanan geomaritim di kawasan. Oleh karena itu, semua anggota ASEAN perlu mengambil tanggung jawab dan kepentingan pada diskusi lebih lanjut untuk mengembangkan arsitektur keamanan dan skenario geomaritim untuk mencakup sebanyak mungkin berbagai pendekatan dari kekuatan eksternal.

Hal lain yang disampaikan Dadan Umar Daihani adalah tentang peningkatan dominasi ekonomi Tiongkok dalam memperluas cakupan Belt and Road Initiative (BRI) serta kekhawatiran konflik yang berkelanjutan di Laut China Selatan. Hal tersebut mendorong tiga mitra AUKUS untuk memperkuat aliansinya dengan menyediakan delapan sampai 12 kapal selam serangan bertenaga nuklir untuk Angkatan Laut Australia (RAN) selama tiga dekade ke depan dan dimulai dari tahun 2023.

Tentang stabilitas kawasan, Dadan Umar Daihani menyampaikan beberapa upaya untuk menemukan strategi perdamaian dan kerja sama yang tahan lama di kawasan. Rezim dalam kebebasan navigasi, menurutnya juga perlu diperkuat dan dilestarikan untuk menjamin lintas damai, lintas transit, dan lintas alur kepulauan. 

Mengakhiri penyampaiannya, Dadan Umar Daihani mengatakan bahwa ASEAN perlu berdiri teguh dalam setiap masalah geomaritim berdasarkan piagamnya dan mengurangi ketergantungan pada kekuatan besar lainnya. "Forum ini setuju bahwa ASEAN tetap relevan di lingkungan yang tidak menentu," ungkapnya. 

Selain itu, Dadan Umar Daihani mengungkap bahwa Lemhannas RI mengusulkan studi kolaboratif dengan mitra regional untuk memastikan bahwa konektivitas strategis yang berpusat pada ALKI I, II, dan III dapat diintegrasikan dengan rantai pasokan maritim yang menghubungkan negara-negara Selatan (South Connectivity) dan menjadi pemain global utama di masa depan. Hal tersebut, menurutnya sejalan dengan perpindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Nusantara yang menggeser pusat gravitasi.

“Kami juga berharap dengan bekerja sama, kita dapat membangun solidaritas yang lebih kuat antar bangsa untuk membangun struktur dunia yang demokratis, setara, dan adil, menuju koeksistensi geopolitik progresif,” pungkas Dadan Umar Daihani.

Pada penghujung acara, dalam pidato penutupnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan bahwa wilayah Asia Tenggara berhasil berlayar maju dan berada di jalur yang tepat untuk menjadi wilayah dengan pertumbuhan tercepat di dunia, pasar tunggal terbesar di dunia pada tahun 2030, dan pusat pertumbuhan global. “Tren positif ini hanya akan bertahan dalam gelombang yang akan datang jika kita memperkuat ASEAN sebagai busur stabilitas kawasan kita,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Retno Marsudi juga menyampaikan tiga hal. Pertama adalah ASEAN harus saling mendengar untuk bisa berkompromi mempertimbangkan pandangan yang berbeda. Lalu untuk bisa bertahan hidup bersama, ASEAN harus mengadopsi paradigma yang saling menguntungkan.

Yang kedua, kata Retno Marsudi, yaitu busur ASEAN dinavigasi dengan arsitektur kawasan yang inklusif. Menurutnya, inklusivitas merupakan nilai inti bagi ASEAN untuk menjadi kompas ASEAN dalam berlayar ke depan. Untuk itu, Indonesia dan ASEAN harus mengarusutamakan ASEAN Outlook on Indo-Pacific sebagai pengarusutamaan inklusivitas. Melalui ASEAN Outlook on Indo-Pacific, ASEAN akan mengarahkan semua negara untuk saling percaya melalui kerja sama yang konkrit.

Dan yang ketiga adalah busur ASEAN perlu ditambatkan pada aturan hukum. “Laut kita harus menjadi laut yang terbuka, bebas bagi semua untuk mendapatkan manfaat tetapi bukan tanpa aturan,” jelas Retno Marsudi. Hal yang menjadi tantangan, menurutnya adalah bagaimana menemukan cara untuk menegakkan secara konsisten pada deklarasi ZOPFAN, The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC),  The Bali Principle, dan ASEAN Outlook on Indo-Pacific.

Di akhir pidatonya, Retno Marsudi mengungkap bahwa ASEAN akan dapat bertahan menghadapi lautan yang penuh tantangan di masa depan jika dipelihara bersama-sama. “Saya sangat yakin bahwa forum ini akan menghasilkan promosi ide-ide untuk mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai, sejahtera, dan inklusif,” tuturnya. (SP/BIA)