Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Marsekal Madya TNI Wieko Syofyan, mewakili Gubernur Lemhannas RI, menerima kunjungan Commander Australia Defense Collage (ADC) Mayor General Mick Ryan bertempat di Ruang Tamu Gubernur Lemhannas RI, Selasa, 3 Maret 2020.

Wieko dan Mick membuka pembicaraan mengenai Pusat Bahasa Indonesia yang bertempat di Melbourne. Pusat Bahasa Indonesia merupakan fasilitas bagi orang Indonesia yang belajar di Australia dan jika ada orang Australia yang ingin belajar di Indonesia bisa terlebih dahulu belajar Bahasa Indonesia di Pusat Bahasa Indonesia.

Selanjutnya Wieko dan Mick Ryan bertukar informasi mengenai sumber daya manusia (SDM) yang terdapat pada masing-masing instansi. “Tenaga Profesional terdiri dari sipil dan militer yang sudah pensiun,” kata Wieko menjelaskan mengenai Tenaga Profesional (Taprof) Lemhannas RI. Selanjutnya Wieko menjelaskan bahwa Taprof di Lemhannas RI sangat bermanfaat dalam memberikan masukan-masukan pada perkembangan teknologi yang ada.

Selain hal tersebut, para Taprof juga menguasai bidang teknologi pertahanan dan sangat mengharapkan pengetahuan dari para Taprof yang sudah memiliki banyak pengalaman. Wieko juga menjelaskan bahwa partisipan di Lemhannas berasal dari berbagai latar belakang yakni TNI, Polisi RI, dan akademisi, sipil. 

Setelah berdiskusi mengenai SDM, Mick Ryan menjelaskan bahwa saat ini ADC sedang mengembangkan teknologi pembelajaran siswa, yakni Scientific Fiction. Hal tersebut dimaksudkan agar bisa melatih imajinasi dalam berbagai hal. “Setiap tahun ada teknologi baru dengan Scientific Fiction yang baru, kita sedang mengeksplorasi berbagai teknologi baru,” kata Mick. Kemudian partisipan di ADC juga berasal dari berbagai latar belakang, sama seperti Lemhannas RI.

Kemudian Mick Ryan menjelaskan bahwa ADC sedang berusaha keras untuk meningkatkan berbagai lapangan pelayanan publik. Menurutnya, pendekatan pelayanan publik di Indonesia dapat dilakukan di berbagai departemen di Australia. 

Dalam kunjungan tersebut, Wieko didampingi oleh Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Laksamana Pertama TNI Budi Setiawan, S.T. dan Kepala Bagian Kolonel Edy Supriyanto, S.T. sedangkan Mick Ryan didampingi oleh Direktur Kebijakan Internasional Departemen Pertahanan Australia Sarah Russell-Farnham.

Persatuan Istri (Perista) Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas RI) bekerja sama dengan Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI) dan RS Kanker Dharmais menyediakan Mobile Mamografi bagi karyawati Lemhannas RI dan Perista Lemhannas RI bertempat di Lemhannas RI, Kamis, 27 Februari 2020.

“Tujuan diadakan Mamografi ini adalah untuk memberikan bantuan pemeriksaan kesehatan, khususnya payudara, kepada karyawati Lemhannas RI dan Perista Lemhannas RI,” ungkap Plt. Ketua Perista Lemhannas RI Lisa Wieko Syofyan. Kegiatan Mobile Mamografi merupakan salah satu program kerja sosial budaya Lemhannas RI dalam rangka HUT Lemhannas RI ke-55.

Lisa juga menjelaskan bahwa program tersebut direncanakan menjadi program rutin tahunan demi meningkatkan kesadaran Perista dan karyawati Lemhannas RI atas kesehatan pribadi. “Harapan saya terutama adalah memberikan kesadaran agar kita semua, khususnya ibu-ibu, yang berada di Lemhannas RI untuk aware terhadap kesehatan pribadi khususnya payudara,” tutur Lisa.

Pada kesempatan tersebut hadir Dokter Poliklinik Deteksi Dini RS Kanker Dharmais, dr. Rinilda Caesar yang akan memberikan pengecekan fisik terhadap Pengurus Perista dan karyawati Lemhannas RI. dr. Rinilda menjelaskan bahwa jika ditemukan ada keluhan maka bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh tim medis dan alat seperti Mamografi, USG, dan MRI.

Menurut dr. Rinilda, pada prinsipnya benjolan pada payudara dikategorikan menjadi 2, yakni jinak atau ganas. Kategori ganas merupakan faktor risiko yang datang dari keluarga. Namun dengan berkembangnya zaman maka pola hidup juga sangat mempengaruhi, sehingga jika ada seorang pasien tidak ada rekam medis keluarga dengan kanker payudara tetapi pola hidup hidup tidak baik maka bisa menambah faktor resiko terkena kanker payudara. Pola hidup tidak baik yang dimaksud antara lain pola makan tidak mengonsumsi sayur dan buah serta lebih banyak mengonsumsi makanan cepat saji dengan pengawet.

Tidak hanya menghadirkan dokter, kegiatan Mobile Mamografi juga menghadirkan Radiografer Demayanti. Menurut Demayanti, sebaiknya Mamografi dilakukan oleh wanita yang berusia 40 tahun ke atas serta dilakukan satu tahun sekali dan apabila sebelum tahun berikutnya dirasa ada benjolan bisa dilakukan pemeriksaan USG.

Saat ini Mobile Mamografi sudah dilakukan di daerah Jabodetabek dan Puskesmas DKI Jakarta. Apabila ada yang ingin menghadirkan Mobile Mamografi dapat menghubungi Sekretariat YKPI Jakarta.

Dalam rangka menciptakan ruang dialog antarwarga di seluruh wilayah Indonesia, Kedeputian Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (Debidtaplaikbs) Lemhannas RI bertolak ke Yogyakarta untuk melaksanakan kegiatan Dialog Wawasan Kebangsaan pada tahun 2020. Tema Dialog Wawasan Kebangsaan tersebut adalah “Dengan Dialog Wawasan Kebangsaan Kita Tingkatkan Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber dari 4 Konsensus Dasar Bangsa guna Meningkatkan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan NKRI”.

Peserta Dialog Wawasan Kebangsaan terdiri dari para Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat (Birokrat, Akademisi, TNI/Polri dan Alumni Taplai), dan Organisasi Kemasyarakatan dari wilayah D.I. Yogyakarta yang berjumlah sebanyak 100 orang. Dialog Wawasan Kebangsaan tersebut dimulai pada Selasa, 3 Maret 2020, sampai Kamis, 5 Maret 2020 bertempat di Hotel Tentrem, Yogyakarta.

Tujuan diadakannya dialog kebangsaan tersebut adalah untuk menggugah kembali semangat kebangsaan, memberikan pencerahan dan pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari 4 Konsensus Dasar Bangsa sehingga terdapat kesamaan persepsi bagi para peserta dalam rangka memantapkan nilai-nilai kebangsaan ke seluruh lingkungan masyarakat.

Melalui kegiatan dialog wawasan kebangsaan tersebut diharapkan terciptanya cara berpikir, bersikap dan bertindak yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, sehingga peserta mampu menjadi agen-agen penggerak perubahan bagi lingkungannya.

“Kemajuan era globalisasi yang melanda negara-negara di dunia, dampaknya telah berpengaruh pada kehidupan politik suatu bangsa. Tidak terkecuali Indonesia,” kata Gubernur Lemhannas RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo membuka Dialog Wawasan Kebangsaan.

Menurut Agus, kemajuan era globalisasi salah satunya adalah kemajuan dibidang informasi dan komunikasi yang begitu deras dan kompleks. Selain berdampak positif, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga membawa dampak negatif bagi masyarakat khususnya generasi milenial yang cenderung lebih bersifat individual.

Selanjutnya Agus menyatakan bahwa menghadapi berbagai permasalahan, dampak yang dirasakan adalah semakin memudarnya pemahaman wawasan kebangsaan dan implementasi nilai-nilai kebangsaan. Hal tersebut dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya ketegangan dan konflik yang berpotensi timbulnya perpecahan dan merusak nilai persatuan dan kesatuan serta jati diri bangsa.

Dialog wawasan kebangsaan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat kebangsaan yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan zaman dan berbagai rongrongan ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. “Rasa kebangsaan serta nasionalisme yang tinggi akan mendorong semangat untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa, tumbuhnya dorongan untuk membela kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan, rela berkorban demi bangsa dan negara serta mempunyai kesadaran yang tinggi akan segala aturan dalam hidup berbangsa dan bernegara,” ujar Agus.

“Sesuai arah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara, kelapa sawit masih dipandang sebagai sektor yang sangat prospektif. Namun demikian berbagai persoalan di depan mata perlu segera kita carikan solusinya,” ungkap Deputi Pengkajian Strategis Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P dalam pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Direktorat Pengkajian Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam (SKA) bertempat di Ruang Gatot Kaca pada Rabu, 26 Februari 2020.

Mengangkat tema “Revitalisasi Kebijakan Pengelolaan Sawit Secara Berkelanjutan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dalam rangka Ketahanan Nasional”, Reni lebih lanjut menjelaskan mengenai beberapa persoalan yang dihadapi, yakni konflik lahan, kebakaran hutan, rentannya ekosistem lingkungan hidup, rendahnya harga dan upah premi, peremajaan yang belum tuntas, serta revitalisasi yang belum sesuai dengan yang diharapkan.

Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam (SKA) dan Ketahanan Nasional (Tannas), Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A. selaku ketua tim penulis kajian menyatakan bahwa salah satu elemen peningkatan ketahanan nasional adalah kesejahteraan rakyat yang juga merupakan tujuan negara. Pengelolaan sawit secara tepat dinilai akan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang juga akan meningkatkan ketahanan nasional. “Outcomenya kita ingin meningkatkan ketahanan nasional,” ujar Dadan.

“Perlu diupayakan secara terus menerus pengelolaan sawit secara berkelanjutan,” tutur Dadan. Berkelanjutan yang dimaksud prinsipnya memanfaatkan hari ini dan juga bertanggung jawab pada generasi masa depan.

Pada kesempatan yang sama Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Perkebunan, Dr. Ir. Antarjo Dikin, M.Sc. sebagai salah satu narasumber menyampaikan bahwa saat ini kelapa sawit merupakan industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja dan proses panen tidak bisa digantikan dengan robot.

Antarjo juga menjelaskan bahwa saat ini Kementerian Pertanian sedang menjaga supaya terus diterapkan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). ISPO adalah sistem sertifikasi yang telah mengintegrasikan berbagai peraturan perundangan di Indonesia yang wajib dipatuhi pelaku usaha. Dengan menerapkan ISPO, pelaku usaha membuktikan sudah mematuhi peraturan perundangan di Indonesia dan telah menerapkan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan.

Mendukung paparan Antarjo, Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Dr. Ir. Budi Situmorang menegaskan pentingnya dilakukan pembangunan berkelanjutan. “Sadar dan terencana yang paling penting,” ujar Budi. Pembangunan berkelanjutan memiliki 3 pilar yakni keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.  Selain ketiga pilar tersebut, ada 1 pilar tambahan yang dijelaskan budi yakni pilar tata kelola. Pilar tata kelola terdiri dari meningkatkan pemanfaatan lahan kritis, penanganan sengketa, legalisasi lahan, dan pemenuhan ketentuan ISPO.

“Ada beberapa nilai strategis hutan kita,” kata Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kustanta Budi Prihatno menyampaikan nilai strategis hutan. Nilai strategis yang dimaksud adalah kekayaan hutan Indonesia atas keanekaragaman hayati, sistem penyangga kehidupan dengan fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial, komponen penting dalam perubahan iklim, serta bisa dikatakan sebagai ruang terakhir bagi pembangunan sektor lain untuk generasi selanjutnya.

Kemudian Prihatno menjelaskan mengenai mekanisme perubahan peruntukan kawasan hutan yakni melalui pelepasan kawasan hutan dari hutan produksi yang dapat dikonversi dan tukar menukar kawasan hutan dari hutan produksi terbatas atau produksi tetap dengan lahan pengganti di areal penggunaan lain. Perubahan peruntukan kawasan hutan dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan ruang sesuai tuntutan dan dinamika pembangunan termasuk usaha perkebunan dan optimalisasi fungsi dan manfaat bagi masyarakat.