Bertempat di Monumen dan Museum PETA, Bogor, Jawa Barat, Gubernur Lemhannas RI diwakili oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko Syofyan menghadiri acara Peringatan Pemberontakan Pembela Tanah Air (PETA) pada Jumat (14/2).

Mengawali sambutannya, Wieko menyampaikan mengenai sejarah pemberontakan PETA di Blitar pada tahun 1945. “Pemberontakan PETA di Blitar yang terjadi pada tanggal 14 februari 1945 dan dipimpin oleh Shodanco Soeprijadi terhadap pasukan Jepang, muncul atas keprihatinan Soeprijadi melihat penderitaan rakyat yang berada di bawah penjajahan Jepang selama Perang Dunia kedua,” jelas Wieko.

Struktur komando Jepang yang tidak membentuk komando terpusat PETA, lanjut Wieko, berhasil mencegah suksesnya pemberontakan tersebut. Wieko menjelaskan bahwa para tentara PETA yang tertangkap kemudian diadili di Jakarta, sebanyak 68 orang anggota PETA yang memberontak ditangkap dan dihukum mati. Sementara Soeprijadi sendiri tidak ditemukan sampai hari ini. Atas jasa-jasanya, beliau secara resmi dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 9 Agustus 1975 berdasarkan Keputusan Presiden NO. 063/TK/1975.

Terkait dengan lingkungan strategis saat ini, Wieko menyampaikan rasa prihatinnya antara lain atas adanya keinginan kelompok tertentu untuk disintegrasi dari negara kesatuan, meningkatnya ancaman radikalisme, tindakan intoleransi, dan berbagai bentuk kekerasan yang muncul di masyarakat.

Wieko mengatakan bahwa peristiwa PETA di Blitar memiliki makna yang sangat khusus sebagai simbol perlawanan atas penjajahan terhadap bangsa, yang melahirkan kesengsaraan dan penderitaan. Pemberontakan tentara PETA Blitar merupakan pencerminan gelora semangat keberanian, jiwa kepatriotan/cinta tanah air dengan segala macam pengorbanannya, baik jiwa maupun raga putra-putri bangsa.

“Saya berharap agar kita semua dapat merenungkan kembali langkah dan perjuangan yang telah dikorbankan oleh para pendahulu dan pendiri bangsa. Perjuangan dan pengorbanan para founding fathers telah dan akan terus menjadi spirit dalam bermasyarakat, bernegara, dan mempertahankan NKRI,” pungkas Wieko menutup sambutannya.

Hadir pada pertemuan tersebut, Ketua Umum Yayasan PETA Tinton Soeprapto, Walikota Bogor Bima Arya, para veteran perang, dan tamu undangan lainnya.

Sebagai tindak lanjut dari Focus Group Discussion  (FGD) yang telah dilaksanakan pada Selasa, 4 Februari 2020, Direktorat Pengkajian Hankam dan Geografi Kedeputian Pengkajian Strategik Lemhannas RI kembali mengadakan Focus Group Discussion (FGD) lanjutan mengenai “Pengaruh Sengketa Amerika Serikat-Iran Terhadap Stabilitas Nasional” bertempat di Ruang Gatot Kaca, Rabu (12/2).

Tenaga Pengajar Bidang Hubungan Internasional Lemhannas RI Marsda TNI Julexi Tambayong selaku moderator menyampaikan bahwa pada FGD sebelumnya telah disampaikan latar belakang historis mengenai sengketa tersebut. Isu tersebut sangat multidimensional. “Yang perlu kita bahas adalah apa dampaknya pada stabilitas nasional,” ujar Julexi.

Tenaga Pengkaji Bidang Politik Lemhannas RI Mayjen TNI Nurchahyanto, selaku Ketua Tim Kajian menyampaikan dampak konflik Amerika Serikat dan Iran. Beberapa dampak yang terjadi adalah meningkatnya harga minyak dunia, terganggunya stabilitas di Timur Tengah, potensi bangkitnya kelompok radikal, dan terjadinya salah tembak pesawat Ukraine International Airlines. “Dengan memanasnya hubungan Iran dengan Amerika Serikat tentunya akan berpengaruh pada stabilitas nasional Indonesia,” tutur Nurchahyanto.

Hadir sebagai narasumber pada FGD, yaitu Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkekuatan Penuh (LBBP) Negara Republik Islam Iran Drs. Dian Wirengjurit, M.A, Rektor Universitas Ibnu Chaldun Dr. Musni Umar, SH., M.Si., Ph.D., dan Pengamat Politik Timur Tengah LIPI Drs. M. Hamdan Basyar, M.Si.

“Perkembangan AS – Iran memang membawa pengaruh kemana-mana, tapi kita juga harus mengantisipasi mengapa sampai ada kekhawatiran dan perlukah ada kekhawatiran itu?” ujar Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkekuatan Penuh (LBBP) Negara Republik Islam Iran Drs. Dian Wirengjurit, M.A. Dian berharap analisa dan kajian yang dilakukan khususnya di lembaga-lembaga seperti Lemhannas RI benar-benar berdasarkan diskusi yang mendalam sehingga kekhawatiran yang timbul tidak terlalu jauh.

“Dunia sudah terintegrasi. Konflik yang terjadi di suatu negara segera diketahui di seluruh penjuru dunia,” kata Rektor Universitas Ibnu Chaldun Dr. Musni Umar, S.H., M.Si., Ph.D. Kemudian Umar menyampaikan bahwa konflik antara Amerika Serikat dengan Iran paling tidak akan memberikan 3 pengaruh bagi stabilitas nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Politik Timur Tengah LIPI Drs. M. Hamdan Basyar, M.Si. juga menyampaikan pengaruh sengketa Amerika Serikat dengan Iran terhadap stabilitas nasional sisi ekonomi dan keamanan.

Sebelum diselenggarakannya Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 Tahun Ajaran 2021, Biro Kerja Sama Lemhannas RI mengadakan sosialisasi kepada sejumlah atase pertahanan negara sahabat bertempat di Ruang Airlangga Gedung Astagatra, Rabu (12/2). Pada kesempatan tersebut Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri Kolonel Edy Supriyanto, S.T. memberikan penjelasan mengenai Lemhannas RI.

Selain menjelaskan visi dan misi Lemhannas RI, Edy menjelaskan bahwa Lemhannas RI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kemudian Edy menjelaskan lebih dalam mengenai penyelenggaraan PPRA. “PPRA adalah Program Pendidikan Reguler yang biasanya diikuti oleh 80 sampai 100 peserta,” kata Edy. Peserta PPRA terdiri dari TNI, Polri, dan Sipil dan akan mengikuti pendidikan selama 7 bulan yang terdiri dari 1 bulan off campus dan 6 bulan on campus.

Calon peserta yang berasal dari negara sahabat diharuskan untuk mengikuti kursus Bahasa Indonesia terlebih dahulu sebelum mengikuti PPRA. “PPRA 62 direncanakan dibuka pada 26 Januari 2021 dan direncanakan selesai pada 31 Agustus 2021,” ungkap Edy. Bagi calon peserta PPRA 62 Tahun Ajaran 2021, kursus Bahasa Indonesia akan diselenggarakan mulai 1 Juli 2020 hingga 11 Desember 2020. Lebih lanjut Edy menjelaskan bahwa kursus Bahasa Indonesia terdiri dari 4 tingkatan yakni beginner level, intermediate level, advanced level, dan expert level.

Selain mendapatkan kursus Bahasa Indonesia, calon peserta PPRA 62 Tahun Ajaran 2021 juga akan mendapatkan pengenalan budaya lokal dan pre-course. Pengenalan budaya lokal bertujuan untuk mengenalkan Budaya Indonesia kepada calon peserta PPRA dengan mengunjungi daerah di Indonesia sehingga dapat langsung belajar dari daerah tersebut. Sedangkan pada pre-course, peserta akan mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme pendidikan yang akan diikuti peserta.

Peserta PPRA 60 pada Jumat (7/2) hingga Selasa (3/3) memasuki masa kegiatan pembelajaran jarak jauh yakni E-Learning. Perkembangan teknologi informasi mendorong Lemhannas RI untuk memanfaatkan sistem E-Learning dalam proses pembelajaran. E-Learning merupakan proses pembelajaran jarak jauh untuk menimba ilmu tanpa harus bertatap muka di kelas.

Penyelenggaraan E-Learning dilaksanakan dengan membagi peserta menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok akan didampingi seorang pembina materi dan seorang tutor. Pembina materi adalah Tenaga Ahli Pengajar/Tenaga Ahli Pengkaji/Tenaga Ahli Profesional Lemhannas RI yang sudah ditentukan dan ditunjuk untuk menilai kualitas jawaban dan produk, aktivitas, dan kualitas diskusi peserta. Sedangkan tutor adalah pejabat eselon 2 atau 3 Lemhannas RI yang ditugaskan untuk mengecek dan mencatat kehadiran serta keaktifan peserta.

Pelaksanaan E-Learning terdiri dari metode chatting dan video conference. Chatting adalah kegiatan tanya jawab secara tertulis yang menggunakan perangkat elektronik secara online. Dalam chatting peserta akan menjawab persoalan yang diberikan pembina materi dan dilanjutkan dengan diskusi antar peserta yang dipandu oleh pembina materi. Sedangkan dalam video conference, peserta melaksanakan diskusi secara tatap muka langsung dengan cara telekonferensi yang dipimpin oleh ketua kelompok dan dipandu pembina materi.

Selama masa E-Learning, peserta akan diberikan 6 bidang studi yakni Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, Geopolitik dan Wawasan Nusantara, Geostrategi dan Ketahanan Nasional, Kewaspadaan Nasional, Sistem Manajemen Nasional, serta Kepemimpinan.

Tujuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI adalah menyiapkan dan memantapkan kader pimpinan tingkat nasional yang mampu berpikir secara komprehensif, integral, profesional, berkarakter, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, berwawasan nusantara serta memiliki cakrawala pandang yang universal.