Putri sulung Presiden Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid, Alissa Wahid, memberikan ceramah kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 61, Rabu, 24 Juni 2020. Pada kesempatan tersebut Alissa mengangkat topik “Menakar Perkembangan Politik Identitas dan Pengaruhnya Terhadap Komitmen Pemimpin Nasional Untuk Menjaga Keutuhan NKRI”.

“Sebetulnya narasi kebencian tidak hanya terjadi di Indonesia, dan tidak hanya terjadi pada masyarakat muslim,” kata Alissa mengawali ceramahnya. Lebih lanjut Alissa menjelaskan bahwa narasi kebencian yang biasanya menjadi narasi identitas sebenarnya tidak terkait dengan agama dan tidak terkait dengan negara. Narasi identitas juga bukan hanya tentang agama, tetapi bisa juga tentang ideologi.

 “Persoalan identitas kelompok bukan hanya persoalan Indonesia, bukan hanya persoalan agama tertentu, tetapi adalah persoalan global,” ujar Alissa. Menurut Alissa, identitas kelompok di Indonesia memang sangat mudah menyebar. Hal itu disebabkan karena banyak masyarakat Indonesia yang adalah masyarakat yang sosiosentris, yakni meletakan kepentingan kelompok, identitas kelompok, agenda kelompok, serta aturan kelompok di atas aturan individu. “Karena sosiosentris, jadi mudah sekali menyulut identitas politik,” tutur Alissa.

Secara umum identitas politik adalah membawa aspirasi dan agenda politik kelompok, serta menggunakan identitas kelompok sebagai bahan bakar. Kemudian narasi-narasi yang digunakan adalah narasi kebencian, karena narasi kebencian menggugah rasa terancam pada suatu kelompok.

Selanjutnya Alissa menjelaskan desentralisasi pemerintahan yang terkait dengan komitmen pemimpin, terutama pemilihan kepala daerah secara langsung. Hal tersebut membawa konsekuensi, yakni distribusi lokus perebutan kekuasaan politik berada di tingkat lokal yang membuat kontrak politik menjadi cukup di tingkat lokal, tidak perlu ditingkat nasional. Hal tersebut membuat pressure group (kelompok penekan) berada di tingkat lokal dan mayoritarianisme juga ada di tingkat lokal.

Mengutip salah satu pernyataan Abdurrahman Wahid, Alissa menegaskan bahwa masalah di kehidupan sekarang hanya dipenuhi oleh kegiatan untuk mempertahankan kekuasaan, bukan mencapai kepemimpinan yang diharapkan. Kekuasaan disamakan dengan kepemimpinan dan kekuasaan tidak lagi mengindahkan aspek moral dalam kehidupan sebagai bangsa. Oleh karena itu, untuk menjaga agar bisa mempertahankan Indonesia diperlukan Pancasila sebagai asas dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. “Tanpa Pancasila, negara akan bubar,” ujar Alissa.


Gubernur Jawa Barat (Jabar) Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.Ud. memberikan ceramah kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 61, Senin, 22 Juni 2020. Pada kesempatan tersebut, Ridwan mengangkat topik tentang “Kompetensi Birokrasi di Daerah dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0”. Memulai ceramahnya, Ridwan, menyampaikan bahwa siapa yang tidak mau berubah pasti tertinggal. Berubah yang Ridwan maksud adalah meningkatkan kemampuan diri birokrat sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman.

Pada kesempatan tersebut, Ridwan menjelaskan mengenai Birokrasi 1.0, Birokrasi 2.0, dan Birokrasi 3.0. Birokrasi 1.0 adalah birokrasi pengaturan, yakni yang melakukan kegiatan hanya berdasarkan aturan yang ada. Dengan kata lain, jika tidak ada aturan maka suatu kegiatan tidak bisa dijalankan sehingga birokrat tidak bisa melakukan inovasi. Selanjutnya adalah Birokrasi 2.0 adalah birokrasi performa, yaitu birokrasi berdasarkan kinerja. Karena berdasarkan performa, maka biasanya Birokrasi 2.0 bersifat reward and punishment. Tetapi masih ada anggapan seluruh urusan pembangunan adalah urusan birokrasi sehingga tidak ada kolaborasi.

Sedangkan Birokrasi 3.0 adalah Birokrasi Dinamis, yaitu birokrasi yang mengajak semua elemen yang mencintai suatu daerah untuk berkolaborasi bersama-sama menjadi elemen dengan fungsi kebirokrasian. Jabar sudah mulai melakukan kolaborasi tersebut yakni merangkul berbagai pihak, yaitu akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Pihak-pihak tersebut dirangkul sehingga seluruh dinas di Jabar masing-masing punya penasihat dari pihak-pihak tersebut sebagai pemberi masukan. “Kami meyakini di Jawa Barat sedang mencoba bergerak ke Birokrasi 3.0,” ujar Ridwan.

“Pada dasarnya revolusi 4.0 tidak bisa dihindari. Jawa Barat menerjemahkan revolusi 4.0 ke dalam 3 fungsi dalam birokrasi yaitu mengontrol, mengobservasi dan mengkoneksi,” tutur Ridwan. Mengontrol yang dimaksud adalah mengontrol birokrasi melalui aplikasi kinerja dinamis, maka setiap birokrat harus membuat laporan beserta bukti melalui aplikasi yang akan mempengaruhi tunjangan yang diperoleh. Mengobservasi adalah melakukan pengamatan seperti pembacaan media sosial dan pembacaan data-data. Mengkoneksi adalah membuat pelayanan publik berbasis teknologi yakni seperti bayar pajak online, pendaftaran online, dan aplikasi RT dan RW yang bisa berkomunikasi langsung dengan gubernur.


“Pelantikan dan pengangkatan pejabat dalam suatu organisasi bukan sekedar kepercayaan dan kehormatan semata, tetapi juga merupakan amanah,” kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) pada Upacara Pelantikan dan Pengangkatan Sumpah Janji serta Pelepasan Pejabat Eselon Lemhannas RI, Kamis, 18 Juni 2020. Sama seperti upacara pelantikan dan pelepasan pada April 2020 lalu, upacara kali ini masih dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) demi menjaga physical distancing sebagai upaya pencegahan Corona Virusdisease (COVID-19).

Pelantikan dan pengangkatan sumpah janji serta pelepasan pejabat eselon tersebut berdasarkan pada Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 66 Tahun 2020 Tanggal 13 Mei 2020, Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 76 Tahun 2020 Tanggal 29 Mei 2020, Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 77 Tahun 2020 Tanggal 29 Mei 2020, dan Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 78 Tahun 2020 Tanggal 5 Juni 2020. Dari sejumlah pejabat yang dilantik, salah satu di antaranya adalah Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI Rahmat Pribadi.

Pada kesempatan tersebut Agus mengingatkan dan menegaskan untuk kembali meningkatkan tertib organisasi yang akhir-akhir ini terkesan mengalami kemerosotan. Menurut Agus, ada 3 kriteria untuk mengukur kinerja dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pertama adalah hasil dalam tugas dan tanggung jawab jabatan untuk memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan administrasi tata laksana manajemen. Kriteria ini terlihat dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) terhadap kinerja lembaga.

Kriteria kedua lebih mengarah kepada kinerja internal lembaga, yaitu kemampuan lembaga untuk dapat melaksanakan seluruh rencana kegiatan yang sudah dituangkan dalam perencanaan program dan anggaran, yang menghasilkan kinerja dalam bentuk tingkat kualitas hasil didik. “Wujud ini merupakan hasil dari kemampuan para personel yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan proses belajar mengajar dengan segala perangkatnya,” tutur Agus.

Terakhir adalah tanggung jawab perseorangan untuk mematuhi semua ketentuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan. Ketiga kriteria tersebut saling berkaitan dan secara kumulatif akan membentuk kinerja dan reputasi Lemhannas RI. “Saya harapkan bahwa ke masa depan, kinerja Lemhannas RI dapat ditingkatkan melalui kinerja dari pelaksanaan tugas masing-masing individu di dalam tugas tanggung jawab jabatan masing-masing,” lanjut Agus.

Mengakhiri sambutannya, Agus mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada 6 pejabat eselon yang akan berpindah tugas. Agus menyampaikan bahwa kinerja dan prestasi para pejabat selama ini tentu menjadi inspirasi bagi generasi penerus di Lemhannas RI.



Hak cipta © 2020 Lembaga Ketahanan Nasional RI. Semua Hak Dilindungi.
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110
Telp. (021) 3451926 Fax. (021) 3847749