“Kegiatan taplai akan membekali para peserta dengan materi yang terkait dengan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari 4 konsensus dasar bangsa yang dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ujar Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo dalam Upacara Pembukaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) bertempat di Ruang Pancasila, Senin, 24 Februari 2020.
Sebelumnya, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Kedeputian Taplai Lemhannas RI, Brigjen Pol Drs. Sumadi, M. Si. dalam laporannya menyatakan bahwa Taplai tersebut akan berlangsung selama 7 hari yakni mulai Senin, 24 Februari 2020 sampai dengan Minggu,1 Maret 2020 dan diikuti sebanyak 80 peserta yang berasal dari berbagai daerah.
Materi yang diberikan meliputi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari 4 konsensus dasar bangsa, wawasan nusantara, ketahanan nasional, kepemimpinan nasional, dan kewaspadaan nasional. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab, diskusi kelompok dan antarkelompok, pembinaan peserta, dan outbound.
Hasil yang ingin dicapai dari Taplai tersebut adalah peserta memahami nilai-nilai kebangsaan yang berdasarkan 4 konsensus dasar bangsa; peserta memahami konsepsi wawasan nusantara, ketahanan nasional, kepemimpinan nasional, dan kewaspadaan nasional; terwujudnya anggota LPJK yang bermoral, beretika, berkarakter serta berwawasan kebangsaan; peserta mampu memberikan saran kepada pemerintah secara baik dan benar; serta dapat menjadi agen perubahan untuk mengimplementasikan sekaligus menyebarkan nilai-nilai kebangsaan.
Menurut Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, LPJK mempunyai tugas pokok dalam mendorong penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan jasa kontruksi, melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi, tenaga kerja yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi, keterampilan serta keahlian, mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.
Selain itu, LPJK juga memiliki peran dan fungsi penting dalam upaya menjalin serta membina hubungan yang baik dan serasi dengan stakeholder, masyarakat, dan instansi-instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. “Oleh karena itu, dibutuhkan setiap insan yang tergabung dalam LPJK memiliki kemampuan dan profesionalisme untuk menunjang kegiatan dan memperjuangkan aspirasi kepentingan LPJK tersebut,” kata Agus.
Dengan memiliki bekal wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan, diharapkan LPJK mampu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. “Dengan demikian, kiranya sangat tepat LPJK mendapatkan pelatihan pemantapan nilai-nilai kebangsaan ini, sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab terhadap nasib bangsa,” ucap Agus.
