Lemhannas RI menggelar Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD)-I tahun 2023 yang dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Maman Firmansyah pada Sabtu (28/10), di Ruang Nusantara, Gedung Trigatra Lantai 1, Lemhannas RI.

Dalam sambutannya, Maman Firmansyah menyampaikan bahwa tantangan yang kini dihadapi Indonesia semakin kompleks, baik di lingkup domestik maupun global. Hal tersebut ditandai dengan dampak dari peristiwa kekeringan akibat fenomena El Nino, pemanasan global jangka panjang dan perubahan iklim yang ekstrim.

Sementara itu pada sektor ekonomi, Indonesia menghadapi lemahnya daya saing pasar domestik terutama produk UMKM dan semangat hilirisasi sebagai salah satu program pemerintah. Dalam menyikapi semua tantangan tersebut, Lemhannas RI, Purnomo Yusgiantoro Center dan National University of Singapore berkolaborasi melaksanakan kursus pemantapan pimpinan daerah.

Hal tersebut sejalan dengan misi Lemhannas RI untuk menyiapkan para pimpinan tingkat nasional maupun daerah yang berpikir komprehensif dan berwawasan kebangsaan serta mempunyai cakrawala pandang yang universal. Selain meningkatkan kompetensi dan pengetahuan, para peserta KPPD-I tersebut juga dirancang untuk memberikan pemahaman tentang berbagai aspek kepemimpinan daerah, yang meliputi manajemen sumber daya manusia, kebijakan publik, komunikasi efektif, sampai dengan perumusan mitigasi berbagai permasalahan kompleks yang dihadapi.

“Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi para peserta untuk saling bertukar informasi, berbagi pengalaman, dan saling memotivasi satu sama lain dan membentuk jejaring kerja antar pemerintah daerah,” ujar Maman Firmansyah.

Dalam pengarahannya usai acara pembukaan, Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A menyampaikan bahwa penyelenggaraan KPPD-I tersebut diikuti oleh 16 orang, yang terdiri dari 8 orang Bupati, 7 orang Walikota, dan 1 orang anggota DPRD. Dirinya berharap program KPPD-I dapat berjalan dengan lancar, sehingga proses belajar mengajar dapat memenuhi kriteria penguatan kapasitas manajemen pemerintahan, juga memperkuat kepemimpinan nasional daerah yang berwawasan kebangsaan serta memiliki kemampuan manajemen publik yang handal.

Program KPPD-I dilaksanakan selama tiga minggu yang terbagi kedalam tiga tahap. Tahap pertama adalah tahap persiapan per tanggal 26 Oktober sampai 28 Oktober yang dimulai dengan registrasi di hari pertama, tes psikotes di hari kedua, dan upacara pembukaan di hari ketiga. Tahap kedua program kursus dilaksanakan selama dua minggu dari tanggal 29 Oktober sampai 10 November di Singapura. Lalu tahap ketiga program kursus dilaksanakan selama satu minggu dari tanggal 13 November sampai 17 November yang dilanjutkan dengan penutupan di Lemhannas RI.

Walikota Bogor Dr. H. Bima Arya Sugiarto sebagai salah satu peserta menyampaikan bahwa kehadirannya bersama peserta lainnya dalam KPPD-I merupakan bentuk perintisan dari suatu program yang diharapkan jadi bagian skenario Indonesia emas 2045. “Kita bangga jadi bagian ikhtiar itu,” kata Bima Arya.

Pada acara pembukaan KPPD-I tersebut, turut hadir Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A., Ph.D., Ketua Umum Purnomo Yusgiantoro Center Filda Citra Yusgiantoro, S.T., M.B.M., M.B.A., Ph.D., dan Presiden Direktur PT. Bayan Resources, Tbk Dato’ Dr. Low Tuck Kwong.

Selama seminggu kedepan, peserta KPPD-I melaksanakan pembelajaran di kelas, open ceremony yang dihadiri Duta Besar Singapura untuk Indonesia H.E. Mr. Kwok Fook Seng, melaksanakan tur kampus NUS, berkunjung ke Singapore-ETH Zurich Center, kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura dan Konservatorium Yong Siew Toh yang merupakan sekolah musik di National University of Singapore. (SP/BIA)

Lemhannas RI menyelenggarakan Sosialisasi PermenPANRB (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah pada Rabu (25/10), di Ruang Syailendra, Gedung Pancagatra Lantai 3, Lemhannas RI.

“Secara ideal, struktur organisasi harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal,” kata Plt. Koordinator Organisasi dan Tata Laksana Biro Perencanaan Settama Lemhannas RI Erwin Herwinadi, S.E., M.A. saat mengawali sambutannya.

Struktur organisasi yang baik, harus mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Lebih lanjut, proses organisasi merupakan gambaran seluruh aktivitas organisasi yang dilaksanakan untuk menciptakan dan memelihara rantai nilai (value chain) secara dinamis. Dengan demikian, setiap aktivitas dan interaksi antara elemen organisasi harus selaras satu sama lain selama proses organisasi. Oleh karena itulah evaluasi kelembagaan menjadi cara tepat untuk mengetahui apakah organisasi saat ini telah sesuai atau belum dengan tantangan yang ada. 

KemenPANRB telah menetapkan pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah melalui PermenPANRB Nomor 20 tahun 2018. ”Pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah tersebut dapat menjadi sebuah landasan bagi instansi pemerintah dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya,” ujar Erwin Herwinadi.

Pada kesempatan tersebut, Analis Kebijakan Madya Pada Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, Politik, Hukum dan Keamanan dan Pemerintah Daerah KemenPANRB Ibu Erni Herawati, S.E sebagai narasumber menjelaskan bahwa KemenPANRB wajib melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah dengan jangka waktu paling singkat tiga tahun sekali. Tahapannya meliputi persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta laporan evaluasi.

Hasil pelaksanaan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri PANRB, lalu Menteri akan melakukan verifikasi hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. 

Evaluasi kelembagaan terdiri dari dua dimensi, yakni struktur dan proses. Pada dimensi struktur, idealnya struktur perangkat daerah bersifat dinamis dan fleksibel. Sedangkan pada proses, organisasi berproses dan berperan dalam berlangsungnya aktivitas organisasi.

Lebih lanjut, dimensi struktur memiliki tiga sub-dimensi, yakni kompleksitas, formalisasi, dan sentralitas. Untuk kompleksitas, terdiri dari empat indikator yaitu, kompleksitas struktur organisasi, tingkat jabatan, tata hubungan antar pejabat, dan tingkat pembagian pelayanan  berdasarkan daerah/wilayah.

Kemudian, indikator yang terdapat dalam formalisasi diantaranya, tingkat pembakuan proses kerja, tingkat pembakuan dimensi-dimensi produk (pelayanan) yang harus dihasilkan, dan tingkat pembakuan keterampilan kerja.

Pada sentralisasi, tingkat keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi atau tingkat kejelasan ”kebijakan kerja” pejabat atau pegawai memperoleh kebebasan memutuskan menurut pendapat sendiri tanpa melanggar prinsip peraturan atau hukum yang berlaku dalam pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja.

Selanjutnya, Erna Herawati menyampaikan sub-dimensi yang terdapat pada dimensi struktur, yakni keselarasan, tata kelola dan kepatuhan, perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi.

Diakhir paparannya, Erna Herawati menjelaskan bobot penilaian  pada evaluasi kelembagaan. Dari sisi peringkat, peringkat komposit 1 (P-5) memiliki rentang skor 81-100 dengan kondisi dimensi struktur dan proses sangat efektif, lalu peringkat komposit 2 (P-4) memiliki rentang skor 61-80 dengan kondisi dimensi struktur dan prosesnya efektif. 

Pada peringkat komposit 3 (P-3) memiliki rentang skor 41-60 dengan kondisi dimensi struktur dan proses cukup efektif, kemudian peringkat komposit 4 (P-2) memiliki rentang skor 21-40 dengan kondisi dimensi struktur dan proses yang kurang efektif, dan peringkat komposit 5 (P-1) memiliki rentang skor 0-20 dengan kondisi dimensi struktur dan proses yang tidak efektif. (SP/BIA)

Menyoroti perkembangan masa kini, Lemhannas RI melakukan kajian tentang “Strategi dan Kepentingan Geo-ekonomi AS dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Nasional” pada Kamis (26/10), di Ruang Kresna, Gedung Astagatra Lantai 4, Lemhannas RI.

Dalam kegiatan yang bertajuk Focus Group Discussion (FGD) tersebut, Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. menyebutkan bahwa diplomasi ekonomi kini menghadapi langsung kekuatan pasar, market forces. Hal ini tergambar dari perkembangan dunia yang saling menjalin hubungan diplomasi ekonomi, yakni proses formulasi dan tawar-menawar kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan pertukaran barang, jasa, tenaga kerja, serta investasi di negara lain.

Sejalan dengan hal tersebut, Amerika Serikat telah lama menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia dan strategi geo-ekonominya memiliki peran penting dalam pemeliharaan dan perkembangan posisinya di tingkat global. Disisi lain, China juga memiliki kekuatan ekonomi yang semakin berkembang. Terkait hal tersebut, terjadi peningkatan persaingan geopolitik dan geo-ekonomi antara China dan Amerika Serikat di Kawasan Laut China Selatan yang tentunya berpengaruh bagi Indonesia.

“Hal ini (persaingan antara China dan Amerika Serikat) menimbulkan tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan keamanannya, serta mempertahankan posisi Indonesia di tengah transformasi energi dalam skala global,” ujar Reni Mayerni. Apalagi, menurutnya Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang dapat menjadi pertahanan ekonomi, baik nasional, maupun internasional.

Salah satu narasumber yaitu Peneliti CSIS Indonesia Dandy Rafitrandi, S.E., M.Sc. menyampaikan mengenai posisi dan strategi Indonesia. Disampaikan bahwa data IMF menggambarkan sebaran seberapa besar negara-negara akan terekspos dengan perubahan struktur rantai pasok. Kondisi Indonesia digambarkan menjadi negara yang relatif mengalami eksposur tinggi atas perubahan tersebut dan memiliki kapasitas beradaptasi yang relatif rendah. Hal tersebut dinilai menjadi salah satu hal yang harus dibenahi bersama.

“Sekarang international trades, investment, industry itu sudah merupakan pijakan yang sifatnya multipurpose. Tidak hanya melihat ekonomi, tapi juga melihat ketahanan dan pertahanan secara keseluruhan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, setidaknya ada beberapa hal yang harus dilakukan Indonesia. Pertama mengevaluasi hubungan kerja sama Indonesia, baik dengan Amerika Serikat, maupun dengan Tiongkok. Kedua, Indonesia perlu berhati-hati dalam menentukan aliansi dan menjaga prinsip “Bebas-Aktif” Indonesia. Ketiga, Indonesia harus mewaspadai perubahan teknologi yang berlangsung cepat. Keempat, Indonesia perlu mengadaptasi kebijakan dalam negeri yang lebih banyak, seperti strategi hilirisasi dan TKDN.

Selain Peneliti CSIS Indonesia Dandy Rafitrandi, S.E., M.Sc., turut hadir sebagai narasumber dalam FGD tersebut, yakni Kepala Magister Kajian Intelijen STIN Dr. Mira Murniasara, S.S., LL.M. CTMP; Dosen Kajian Amerika Universitas Indonesia Dr. Muhammad Fuad; Direktur Amerika I Kementerian Luar Negeri Iwan Fredy Susanto. Sedangkan bertindak sebagai pembahas, yaitu Asisten Staf Khusus Presiden – Sekretariat Kabinet RI Dr. Telisa Aulia Falianty, S.E., M.E. dan Tenaga Profesional Bidang Politik Lemhannas RI Komjen Pol (Purn) Drs. Heru Winarko, S.H., M.H.  (NA/BIA)

Merayakan peringatan HUT ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Lemhannas RI menggelar penyuluhan kesehatan yang mengangkat tema “Menua dengan Sehat dan Bugar: Keluarga Hebat Indonesia Maju” pada Senin (23/10), di Auditorium Gadjah Mada, Lemhannas RI.

Kegiatan yang berlangsung dihadiri dr. Dewi Inong Irana, Sp. D.V.E, FINSDV, FAADV hadir sebagai narasumber dan memaparkan tentang penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS)–HIV/AIDS akibat perilaku seks bebas dan LGBT yang berdampak terhadap ketahanan keluarga dan ketahanan bangsa.

Dijelaskan dr. Dewi Inong Irana, IMS memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia, diantaranya adalah kelainan penglihatan dan saraf, mudah tertular HIV, menyebabkan kemandulan, menyebabkan kanker mulut rahim, menyebabkan keguguran atau hamil diluar kandungan, bayi cacat atau bayi lahir mati, sampai kematian pada pengidap penyakit IMS.

Melihat hal tersebut, dr. Dewi Inong Irana menegaskan bahwa perilaku seks bebas termasuk LGBT sangat tidak sesuai dengan Pancasila, yakni sila ketuhanan yang maha esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal tersebut sejalan dengan penyakit IMS yang dapat menyebabkan kualitas manusia Indonesia hancur hingga ketahanan nasional turut hancur.

Peran orang tua juga sangat penting untuk menghindari LGBT. “Bapak, tolong jadilah sahabat dan teman anak laki-lakinya,” ujar dr. Dewi Inong Irana kepada audiens yang hadir. 

Disarankan oleh dr. Dewi Inong Irana untuk selalu menumbuhkan cinta, memperbaiki komunikasi, dan meluangkan waktu bagi anak-anaknya. “Mendidik anak itu agar imun, bukan steril,” serunya. Ia juga mengingatkan apabila anak-anak sehat, kelak anak-anak yang merupakan generasi bangsa Indonesia kedepan dapat bekerja dan berkarya dengan baik.

Selain membahas tentang penyakit IMS, dr. Dewi Inong Irana juga menyampaikan tentang perawatan kulit untuk lansia, yakni tidak menggunakan air yang terlalu panas saat mandi, tidak menggunakan sabun antiseptik/sulfur untuk mandi, menggunakan sabun bayi cair untuk mandi, dan menggunakan pelembab kulit yang mengandung ceramide.

Lebih lanjut, dr. Dewi Inong Irana juga berbagi informasi tentang makanan sehat yang baik untuk kesehatan tubuh dan kulit, seperti tempe untuk memperlambat kerutan kulit, jambu biji merah untuk mendapatkan kulit yang cerah, pepaya matang untuk menghilangkan bekas jerawat, tomat matang sebagai antioksidan, serta kolang-kaling sebagai pelicin sendi lutut. 

Sebelum mengakhiri paparannya, dr. Dewi Inong Irana memberikan tips untuk menjaga kulit tetap sehat dan awet muda dengan selalu mengaplikasikan sunscreen (tabir surya) dan mengulanginya setiap dua jam sekali, makan makanan bergizi seimbang, olahraga teratur, minum air yang cukup, tidur yang cukup, dan mengelola stres. (SP/BIA)