Menteri Pertahanan Singapura kembali mengundang lulusan terbaik Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) dan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Lemhannas RI yang dipimpin Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. R.Z. Panca Putra S., M.Si. ke Singapura pada program Distinguished Graduands’ Visit (DGV) pada Rabu (22/11), dan mengunjungi sejumlah fasilitas/instansi Pemerintahan Singapura. 

Kunjungan DGV yang merupakan tradisi sejak tahun 2012 dan terhenti sementara selama pandemi Covid-19 tersebut, sejalan dengan salah satu misi utama Lemhannas RI, yakni untuk memperkuat nilai-nilai dan karakter pemimpin tingkat nasional serta penekanan yang kuat pada komponen pertahanan militer.

Dalam kesempatan tersebut, Panca Putra beserta alumni lulusan terbaik PPSA 24 dan PPRA 65 mengunjungi Singapore Civil Defence Force, Central Fire Station, dan Civil Defence Heritage Gallery bersama para peserta DGV-9 Lemhannas RI.

Di Central Fire Station, dilakukan tur fasilitas sekaligus mendengarkan penjelasan tentang awal mula terbentuknya dinas pemadam kebakaran di Singapura. Pada rangkaian kunjungan yang dilakukan, Senior Assistant Director LTC. Abdullah menyampaikan tentang perkembangan pertahanan sipil Singapura dari abad ke-19 hingga sekarang.

Selama melakukan peninjauan, Sekretaris Utama Lemhannas RI didampingi oleh Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Raja Erjan H.S. Girsang, S.E., M.M., M.Sc., Dirjian Sosbud dan Demografi Debidjianstrat Brigjen Pol Chaidir, S.H., S.I.K., M.Si., M.P.P. dan dua orang staf. (SP/BIA)

Kegiatan Program Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah Lemhannas RI tahun 2023 yang telah berlangsung selama tiga pekan resmi ditutup pada Jumat (17/11) di Ruang Konstitusi, Gedung Trigatra Lantai 3, Lemhannas RI oleh Plt. Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Maman Firmansyah.

Jumlah peserta yang mengikuti program KPPD-1 tersebut, sejumlah 16 orang yang terdiri dari 8 orang Bupati, 7 orang Walikota, dan 1 orang pimpinan DPRD. Dalam laporannya, Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A. menyampaikan bahwa program KPPD-I tersebut telah berjalan dengan lancar. Seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan bersemangat dan memiliki antusias yang sangat tinggi dalam diskusi, baik yang diselenggarakan di Singapura maupun diskusi studi kasus yang diselenggarakan di Lemhannas RI.

Dari program KPPD-1 tersebut, telah menghasilkan berbagai gagasan-gagasan cerdas, menarik, penting, dan sangat strategis sehingga bisa diaplikasikan dan dapat dikompilasi untuk bisa dibagikan ke berbagai daerah hingga bisa membantu pembangunan di daerah masing-masing. 

“Dengan demikian, dapat dilaporkan bahwa proses belajar mengajar dinilai telah memenuhi kriteria dalam rangka mengembangkan dan memperkuat kepemimpinan yang berwawasan kebangsaan serta memiliki kemampuan menaikkan publik yang handal,” ujar Dadan Umar Daihani.

Lebih lanjut, Maman Firmansyah menyampaikan ucapan selamatnya kepada seluruh peserta KPPD-I atas partisipasinya dalam mengikuti rangkaian kegiatan yang diselenggarakan di National University of Singapore dan Lemhannas RI. Selain itu, dirinya juga menyampaikan keberhasilan pembangunan daerah merupakan kunci utama keberlanjutan pembangunan nasional dalam rangka menuju Indonesia emas tahun 2045.

“Oleh karena itu, peran pemimpin daerah sangat strategis karena merupakan driver pembangunan di daerah,” ujar Maman Firmansyah. Ia juga berharap agar upaya yang Lemhannas RI lakukan bersama PYC, NUS, dan Kementerian Dalam Negeri RI dapat membuahkan hasil yang optimal.

Maman Firmansyah juga berharap program KPPD dapat terus berlanjut ke angkatan-angkatan selanjutnya agar Indonesia memiliki pemimpin-pemimpin daerah yang berkarakter dan berwawasan global serta mampu memperkuat ketahanan nasional.

Pada penyelenggaraan acara tersebut, salah satu peserta KPPD-I Bupati Bandung, Provinsi Jawa Barat Dr. H. M. Dadang Supriatna, S.I.P., M.Si. menyampaikan kesannya bahwa materi yang disampaikan, baik oleh NUS maupun Lemhannas RI sangat menarik dan menjadikan peserta agar terus berinovasi untuk menghadapi Indonesia emas tahun 2045. “Kami siap untuk mensupport keberlangsungan dan ekstensi daripada Lemhannas RI,” ungkapnya.

Acara diakhiri dengan pemberian sertifikat kepada masing-masing peserta KPPD-I. Pada kesempatan tersebut, turut hadir Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A., Ph.D., Ketua Umum Purnomo Yusgiantoro Center Filda Citra Yusgiantoro, S.T., M.B.M., M.B.A., Ph.D., Direktur PT. Bayan Resources, Tbk Alexander Wibowo dan Associate Dean at the Lee Kuan Yew School of Public Policy, NUS. Dr. Suzaina Kadir. (SP/BIA)

Lemhannas RI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Revisi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lemhannas RI pada Rabu (22/11), di Ruang Nusantara 2, Gedung Trigatra Lantai 1, Lemhannas RI. 

Tenaga Profesional Bidang Hukum dan HAM Lemhannas RI Andrea Hynan Poeloengan, S.H., M.Hum., MTCP selaku ketua Pokja menyampaikan bahwa FGD tersebut merupakan wadah tukar pikiran antara pemangku kepentingan yang berhubungan dengan kondisi Lemhannas RI yang personelnya berasal dari berbagai matra.

Personel Lemhannas RI berasal dari ASN, TNI, Polri, dan Tenaga Profesional yang terdiri dari purnawirawan, wredatama, guru besar, professional, dan mantan pejabat tinggi negara. Terkait hal tersebut, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan unsur diatas, seperti terbitnya UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, membuat Perpres Nomor 98 Tahun 2016 memerlukan penyesuaian agar dapat terus mengakomodir kebutuhan payung hukum Lemhannas RI.

“Tentu saja pengaturan kembali Perpres Lemhannas RI ini akan mendatangkan dampak bagi perubahan struktur, maka agar kami tidak salah, kami berharap mendapat banyak masukan dari para narasumber,” kata Andrea Hynan Poeloengan.

Hadir sebagai narasumber dalam FGD tersebut, yaitu Sekretaris Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Diah Faras, S.E., M.A.P.; Direktur Peraturan Perundang-Undangan BKN Julia Leli Kurniati, S.H., M.H.; Kabagjiansis Rojianstra SSDM Polri Kombes Pol Dirin, S.I.K., M.H.; Paban II/Bindik Spers TNI Kolonel Adm Mukhtar Bakhrong, S.E., M.M., M.Han.; Paban II/Minanev Spersad Kolonel Inf Gunawan Permadi, S.E., M.A.P.; Paban III/Binkar Spersau Kolonel Adm Rober Simanjuntak, S.AP.; Paban IV/Binkar Spersal Kolonel Laut (P) Rakhmat Arif Bintoro, M.Han., CHRMP. (NA/BIA)

Melalui Direktorat Pengkajian Sosial Budaya dan Demografi, Lemhannas RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat judul “Ketahanan Sosial Budaya dalam Adaptasi Teknologi dan Inovasi guna Menghadapi Krisis Global” pada Kamis (16/11) di Ruang Kresna, Gedung Astagatra Lantai 5, Lemhannas RI.

“Ketahanan sosial budaya itu tentunya mengacu kepada kemampuan suatu bangsa untuk bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi tekanan, krisis, atau perubahan sosial dan budaya,” kata Plt. Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Maman Firmansyah mengawali sambutannya.

Konsep yang dibahas menyoroti pentingnya memahami dan memperkuat faktor-faktor sosial dan budaya dalam rangka meningkatkan daya tahan masyarakat terhadap berbagai tantangan. Konsep ketahanan sosial dan budaya digunakan dalam berbagai situasi, seperti menghadapi bencana dunia atau mengatasi perubahan besar pada lingkungan.

Ketidakpastian global yang mengarah kepada krisis global mempunyai dampak yang signifikan di berbagai bidang, baik sosial maupun ekonomi, seperti harga energi dan inflasi yang meningkat di tahun 2023 sehingga berdampak besar pada anggaran rumah tangga dan belanja masyarakat.

Sejalan dengan tantangan tersebut, respon kebijakan strategis dan pelibatan banyak negara melalui kerja sama global perlu dilakukan. Maman Firmansyah menyampaikan perlunya peran dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mengatasi krisis global dan pengaruh negatif perkembangan teknologi yang semakin pesat. Kerja sama antara semua pihak dapat menjadi kunci untuk membangun ketahanan sosial budaya yang solid di era adaptasi teknologi dan inovasi.

FGD yang dimoderatori oleh Tenaga Profesional Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI Dra. Dwi Hernuningsih, M.Si., salah satu narasumber yang hadir Analis Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Nuswardana Sarodja, B.Eng., M.M. menyampaikan tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) melalui gerakan Indonesia bersatu sebagai ketahanan sosial budaya dalam adaptasi teknologi dan inovasi guna hadapi krisis global.

Tentang gerakan nasional revolusi mental, terdapat lima program gerakan para penyelenggara negara dan masyarakat sebagai strategi implementasi yang dilengkapi dengan value attack. Pertama adalah “Gerakan Indonesia Melayani” untuk meningkatkan perilaku pelayanan publik berintegritas agar negara hadir melindungi kepentingan warganya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Kedua adalah “Gerakan Indonesia Bersih” untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat baik jasmani dan rohani pada semua simpul perubahan dan tingkatan kepemimpinan mengacu pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. 

Ketiga adalah “Gerakan Indonesia Tertib” untuk mewujudkan perilaku hidup tertib terutama di ruang publik mengacu kepada asas ketertiban umum. Keempat adalah “Gerakan Indonesia Mandiri” untuk mewujudkan perilaku kreatif, inovatif, dan beretos kerja tinggi untuk mewujudkan kemandirian di bidang pangan, energi, dan teknologi dalam menghadapi persaingan regional dan global. Lalu yang kelima adalah “Gerakan Indonesia Bersatu” untuk mewujudkan perilaku saling menghargai, dan gotong royong untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa berdasarkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. 

Nuswardana Sarodja juga menyampaikan beberapa kontribusi strategis revolusi mental dalam upaya pembangunan karakter, ketahanan sosial budaya dalam adaptasi teknologi, dan inovasi yang dilakukan gerakan nasional revolusi mental, yakni melakukan pembinaan ideologi pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa maju, modern, sejahtera, berkarakter, demokratis, lalu pada sistem sosial melakukan upaya pembangunan generasi berkualitas, keluarga dan masyarakat berkarakter pancasilais melalui pendidikan keluarga dan masyarakat.

Kontribusi lainnya diantaranya adalah aksi nyata “Gerakan Indonesia Bersatu: pada simpul-simpul pusat perubahan di daerah dan masyarakat untuk memperkokoh toleransi, kerukunan dalam kebhinnekaan, saling pengertian, dan memperkuat persatuan bangsa serta penguatan pendekatan multikulturalisme dan nilai-nilai pancasila untuk menciptakan harmoni dan kerukunan umat beragama guna membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong.

FGD tersebut juga menghadirkan beberapa narasumber lain, yaitu SVP Dentsu Corporate Bapak Janoe Arijanto, Direktur Eksekutif Pusat Analis Jaringan Sosial Dr. Rendy Ananta Prasetya, S.Sos., M.H., CEO PT. EBDesk Indonesia Bapak Ridwan Prasetyarto, Dosen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta Bapak Syarifuddin, M.Si dan Education For Sustainable Development Specialist Ibu Aulija Esti Widjiasih. (SP/BIA)