Sebagai upaya meningkatkan Reformasi Birokrasi, Lemhannas RI menyelenggarakan Diskusi dan Workshop Keberhasilan Pembangunan Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Selasa (3/10), di Ruang Syailendra, Gedung Astagatra Lantai 3, Lemhannas RI. 

Hadir dalam kegiatan tersebut sebagai narasumber, yakni Kepala Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Teten Ali Mulku Engkun, Ph. D.; Analis Kebijakan Ahli Madya Pemerintah Provinsi Jawa Barat Iwan Kurniawan, S.STP., MAP.; dan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Pemerintah Provinsi Jawa Barat Akhmad Deni Sumirat,. S.STP., M.M.

“Perlu upaya, komitmen, dan kerja sama dari seluruh unsur di lingkungan Lemhannas RI untuk dapat mensukseskan pelaksanaan Reformasi Birokrasi,” kata Kepala Bagian Fasilitas Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan Lemhannas RI Kolonel Laut (KH) Muhammad Dachlan, S.Pd., S.A.P., M.A.P. Hal tersebut berkaca pada terbitnya Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Penajaman Road Map RB Nasional yang dinilai akan meningkatkan tantangan bagi pelaksanaan RB di Lemhannas RI.

Seperti diketahui bahwa pelaksanaan RB di lingkungan Lemhannas RI telah dilaksanakan selama lebih dari sepuluh tahun. Namun, hingga saat ini nilai RB Lemhannas RI masih berada di predikat B. Diharapkan pelaksanaan kegiatan diskusi dan workshop tersebut dapat meningkatkan predikat RB Lemhannas RI menjadi predikat BB.

Sejalan dengan hal tersebut, satu instansi pemerintah yang dinilai telah berhasil dalam pembangunan RB adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperoleh predikat A untuk nilai RB dan predikat A untuk nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyelenggaraan diskusi dan workshop ini bertujuan untuk melakukan transfer pengetahuan yang mungkin dapat dilaksanakan di Lemhannas RI guna mendukung peningkatan RB di Lemhannas RI. Diharapkan pada peserta yang mengikuti dapat menyimak dengan seksama materi yang disampaikan sehingga mendapatkan pengetahuan baru untuk keberhasilan pembangunan RB di Lemhannas RI kedepannya.

Dalam kesempatan tersebut, para narasumber menjelaskan tentang konsepsi Transformasi Jabar. Bahwa dalam perjalanannya disadari bahwa dynamic governance, digital government, network government, dan whole of government merupakan satu kesatuan dalam menyukseskan Reformasi Birokrasi. Dalam melakukan transformasi harus memiliki beberapa konsep yang terintegrasi.

Selain itu, harus selalu disadari bahwa setiap kebijakan yang diambil harus bertujuan untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah dengan menuntaskan setiap isu-isu pembangunan. Terkait hal tersebut, SAKIP memiliki pengaruh yang besar dalam kinerja pembangunan daerah. Oleh karena itu, SAKIP menjadi salah satu hal yang diprioritaskan sebagai pengungkit kinerja pembangunan daerah Jawa Barat. (NA/BIA)