Lemhannas RI menandatangani nota kesepahaman dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI di Ruang Hening Trigatra, Lemhannas RI pada Kamis (20/6). Nota kesepahaman tersebut dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dan bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara Lemhannas RI dan LAN RI.

Dalam sambutannya, Plt. Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Eko Margiyono menyampaikan harapannya agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Lemhannas RI bisa mengupgrade ilmu pengetahuan dan kemampuannya. Hal tersebut tertuang dalam ruang lingkup nota kesepahaman antara kedua pihak untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan calon pimpinan nasional, pelatihan dan pengembangan kompetensi, pendidikan tinggi terapan, pertukaran SDM ahli dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Sejalan dengan kolaborasi kedua instansi tersebut, Eko Margiyono juga berharap Lemhannas RI dapat mengupgrade metode pembelajaran dan kurikulum pendidikan di Lemhannas RI. “Kita harus beradaptasi mampu mengevaluasi kemudian beradaptasi dengan perubahan lingkungan,” ujar Eko Margiyono

Ruang lingkup lainnya yang akan dikolaborasikan adalah analisis kebijakan, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya.

Jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman tersebut adalah lima tahun sejak ditandatangani. Pada acara tersebut, Plt. LAN RI Dr. Muhammad Taufiq, D.E.A hadir didampingi Sekretaris Utama LAN RI Reni Suzana dan jajaran pejabat LAN RI. (SP/CHP)

Seluruh personel dan peserta pendidikan Lemhannas RI mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024 di Lapangan Tengah Lemhannas RI. Bertindak selaku inspektur upacara, yakni Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra., M.Si. Pada kesempatan tersebut, dibacakan Pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024.

Sekretaris Utama Lemhannas RI menyampaikan bahwa sebagai bangsa yang majemuk, Pancasila dan nilai-nilainya menjadi panduan hidup bangsa untuk mencapai cita-cita pendirian negara. Tema peringatan tahun ini, “Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045”, menegaskan peran Pancasila dalam menyatukan Indonesia dengan segala keberagamannya menuju 100 tahun Indonesia Emas yang maju, mandiri, dan berdaulat.

Pada kesempatan tersebut, Seluruh komponen bangsa diajak untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. “Pancasila terbukti mampu mempersatukan kita dalam menghadapi beragam gelombang tantangan dan ujian sejarah, sehingga sampai dengan saat ini indonesia tetap berdiri kokoh dan tangguh sebagai bangsa yang besar,” ungkap Panca Putra. Selain itu ia turut mengungkap bahwa Pancasila juga menjadi bintang penuntun yang membawa Indonesia pada gerbang kemajuan dan kemakmuran di era globalisasi teknologi dan informasi saat ini.

Pancasila harus terus dihidupi dan dipedomani agar menjadi ideologi yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks situasi global saat ini, Pancasila juga diharapkan dapat menjadi penyaring agar bangsa Indonesia tidak mengalami disorientasi di masa depan. Seluruh komponen bangsa harus mampu mengarusutamakan Pancasila dengan metode dan cara kekinian, terutama dalam menghadapi bonus demografi yang akan menempatkan kaum milenial dan generasi Z sebagai pelaku utama pembangunan bangsa. 

menyatakan keyakinannya bahwa dengan semangat Pancasila yang kuat, seluruh tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dapat diatasi. Mengakhiri pidatonya, ia mengajak seluruh komponen bangsa untuk bergotong royong merawat Pancasila melalui peringatan Hari Lahir Pancasila. “Kita harus bekerja sama dan berkolaborasi menjaga kerukunan dan keutuhan sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila,” pungkasnya.

Sementara itu, Plt. Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Eko Margiyono mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Dumai, Provinsi Riau, di mana Presiden RI Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara. (NA/BIA)

Plt. Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Eko Margiyono menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lemhannas RI dengan Komisi I DPR RI bertempat di Ruang Rapat Komisi I DPR RI pada Kamis (13/6). Dalam kesempatan tersebut, Plt. Gubernur Lemhannas RI didampingi oleh sejumlah pimpinan Lemhannas RI, di antaranya adalah Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si., para Deputi Lemhannas RI, para Direktur Lemhannas RI, dan para Kepala Biro Lemhannas RI.

Agenda RDP tersebut adalah menjelaskan realisasi dan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Lemhannas RI Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Lemhannas RI.

“Tahun ini Lemhannas RI mengusung tema Reaktualisasi Ketahanan Nasional sebagai salah satu upaya untuk mengingatkan seluruh elemen bangsa terhadap pentingnya menjaga dan merawat ketahanan nasional,” kata Plt. Gubernur Lemhannas RI. Hal tersebut bertujuan untuk turut mendukung program pemerintah yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029 di tengah berbagai dinamika geopolitik dan geostrategi yang memengaruhi bangsa dan negara melalui pembaruan serta peningkatan berbagai upaya yang dilakukan pada berbagai aspek kehidupan.

Lebih lanjut, Plt. Gubernur Lemhannas RI menyampaikan terkait APBN Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan pengelolaan APBN Lemhannas RI Tahun 2023, Lemhannas RI memperoleh peringkat ke-4 Realisasi Anggaran dari 39 K/L Pagu Kecil. Kemudian pengelolaan tersebut menghasilkan beberapa capaian, diantaranya adalah mencetak 100 alumni PPRA dan 79 alumni PPSA; 110 rekomendasi kebijakan dan pelaksanaan Jakarta Geopolitical Forum VII; 2.900 alumni pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang menjadi agen perubahan; serta satu indeks data ketahanan nasional, 34 indeks ketahanan nasional di tingkat provinsi, dan kamus kompetensi pimpinan tingkat nasional.

Selain capaian di atas, Lemhannas RI juga meraih berbagai prestasi dalam program dukungan manajemen. Beberapa prestasi tersebut adalah Predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK; NKA dari Kemenkeu sebesar 91,03 dengan kategori Baik; Nilai RB dari Kemenparn-RB sebesar 72,03 dengan kategori Sangat Baik dan Evaluasi AKIP sebesar 64,07 dengan kategori Baik; Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional dari Bappenas sebesar 94,83 dengan kategori Sangat Baik; Nilai Keterbukaan Informasi Publik dari KIP sebesar 90,13 dengan kategori Informatif; dan survei penilaian integritas oleh KPK dengan indeks integritas 81.26 dari skala 100.

Terkait agenda kedua, Plt. Gubernur Lemhannas RI menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Lemhannas RI Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Lemhannas RI. Plt. Gubernur Lemhannas RI menyatakan bahwa bahwa rencana kerja dan permohonan anggaran Lemhannas RI tahun anggaran 2025 akan selalu selaras dan mendukung program pemerintah dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 yang diturunkan ke dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025.

RDP tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari. Adapun Anggota Komisi I DPR RI yang hadir dalam RDP tersebut, yakni Junico BP Siahaan, Krisantus Kurniawan, H. Hasanuddin, Ali Imron, dan Nurul Arifin.

Dalam kesempatan tersebut, para Anggota Komisi I DPR RI menyampaikan apresiasi atas kinerja Lemhannas RI dan hal-hal yang masih perlu di tingkatkan Lemhannas RI. Menurut Anggota Komisi I DPR RI perkembangan dewasa kini tentunya diwarnai beragam ancaman dan gangguan yang karakternya sudah berbeda dari sebelumnya. Oleh karena itu, Lemhannas RI tidak boleh menutup mata terkait situasi geopolitik dan dapat menyampaikan rekomendasi bagaimana NKRI menghadapi beragam ancaman dan gangguan tersebut. (NA/CHP)

Direktorat Pengkajian Sosial Budaya dan Demografi Lemhannas RI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Optimalisasi Angkatan Kerja Guna Pemanfaatan Bonus Demografi dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya” pada Kamis (30/5), di Rattan Inn Hotel Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Acara ini dipimpin oleh Plt. Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Eko Margiyono.

Menghadapi bonus demografi, negara memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan angkatan kerja melalui SDM berkualitas dan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Upaya ini dilakukan melalui pendidikan berkualitas, pengembangan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja, dan penguatan sektor industri, termasuk promosi kewirausahaan sebagai solusi alternatif untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing ekonomi.

Eko Margiyono dalam sambutannya menyatakan bahwa optimalisasi angkatan kerja juga penting untuk memperkuat identitas budaya dan keberagaman masyarakat, yang merupakan aspek vital dari ketahanan sosial budaya. Tenaga kerja terlatih dapat menjadi penjaga dan penggerak kebudayaan lokal dan nasional, memanfaatkan bonus demografi untuk memperkuat ketahanan sosial budaya.

Kajian lokus kali ini berfokus pada Provinsi Kalimantan Selatan yang kaya akan kearifan lokal dan budaya serta memiliki potensi besar dalam ekonomi kreatif. Meskipun saat ini pertumbuhan ekonominya masih terfokus pada sektor primer seperti pertambangan dan pertanian, Eko Margiyono menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi agar tidak bergantung pada sektor minerba yang tidak dapat diperbarui. Transformasi ekonomi diperlukan untuk menyediakan berbagai alternatif usaha bagi tenaga kerja.

Pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dipandang sebagai katalis pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan. Pembangunan IKN diharapkan meningkatkan aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan daerah sekitarnya. “Sehingga penting upaya pemerintah bersama lintas sektoral agar dapat merumuskan strategi pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia untuk siap menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan berkelanjutan,” kata Eko Margiyono.

Acara tersebut dimoderatori oleh Tenaga Profesional Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI Dr. Dadang Solihin, S.E., M.A. Dalam sesi 1 FGD tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Irfan Sayuti, S.Sos., M.Si sebagai narasumber menyampaikan beberapa tantangan ketenagakerjaan, yakni bonus demografi, revolusi industri 4.0, kualitas/kompetensi pencari kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan pengguna/dunia industri, kurangnya masyarakat yang memiliki jiwa kewirausahaan, kondisi pasar kerja yang timpang sehingga kesempatan kerja terbatas, dan perubahan kondisi ekonomi lokal, nasional, serta global.

Mengatasi tantangan tersebut, Irfan Sayuti menyampaikan empat strategi optimalisasi angkatan kerja, yakni sinergitas dunia pendidikan/vokasi dengan dunia usaha/industri/dunia kerja, lalu mengadakan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK)/Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) agar memiliki keahlian, kemudian mengadakan program pemagangan dan membangun jiwa entrepreneurship.

Selanjutnya, dalam sesi 2 FGD tersebut Walikota Banjarmasin H. Ibnu Sina, S.Pi., M.Si. hadir menyampaikan paparannya. Pada kesempatan tersebut, Ibnu Sina menyampaikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam permasalahan demografi. Pertama adalah jumlah penduduk di kota Banjarmasin akan terus mengalami kenaikan. Hal tersebut akan berpengaruh positif dari sisi ketenagakerjaan dimana peningkatan jumlah penduduk juga akan berpengaruh terhadap peningkatan penduduk yang berada pada angkatan kerja. 

Lalu yang kedua adalah angka harapan hidup yang terus meningkat menunjukkan baiknya derajat kesehatan masyarakat. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi terhadap peningkatan produksi dan produktivitas penduduk angkatan kerja. Kemudian yang ketiga adalah proporsi penduduk yang berada pada angkatan kerja harus lebih dioptimalkan pada awal masa bonus demografi, yaitu pada tahun 2025 - 2030, karena pada tahun 2035 usia non produktif diproyeksi akan terjadi peningkatan, sehingga dependency ratio (angka ketergantungan) juga akan meningkat. Peningkatan angka ketergantungan ini menunjukkan peningkatan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. 

Sejalan dengan hal tersebut, strategi yang diambil oleh pemerintah kota Banjarmasin adalah, mengelola pertumbuhan penduduk melalui pengendalian angka kelahiran dengan cara memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, lalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta penyediaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, kemudian meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan keluarga dalam rangka memperkuat kemampuan pengasuhan dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga, lalu mengatur persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan lainnya.

Adapun narasumber-narasumber lain yang hadir dalam FGD tersebut, yakni Komandan Korem 101/Antasari Brigjen TNI Ari Aryanto, S.E., M.I.P., Kadis Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin H. Muhammad Isa Anshari, S.E., M.AP., Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan Junita Sitorus, S.I.P., M.SI., Wakil Rektor Universitas Lambung Mangkurat Dr. dr. Iwan Aflanie., M.kes. Sp.F. SH., Ketua Aliansi Pekerja Buruh Banua Yoeyoen Indharto, Kadis Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Selatan Drs. Gusti Yanuar Noor Rifai, M.Si., Wakapolda Kalimantan Selatan Brigjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, S.H., S.I.K., M.H., Guru Besar UIN Antasari Banjarmasin Prof. Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA., Ketua Umum Bidang Vokasi Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kalimantan Selatan Agus Pebrianto, S.E., M.Si., serta Koordinator Bidang Sosial, Keagamaan dan Kepemudaan Yayasan Hasnur Centre Wawan Prasetyo. (SP/BIA)