Dalam plenary session IV Jakarta Geopolitical Forum (JGF) VIII/2024 pada Kamis (26/9), di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, menghadirkan sejumlah narasumber yaitu Head of Office and Liasion to ASEAN UNODC in Indonesia Erik van der Veen, Regional Humanitarian Affairs Adviser of the International Committee of the Red Cross (ICRC) Masayoshi Mita, dan Fellowship of the Australian National Center for Ocean Resources and Security (ANCORS) Sudarsan Shrikhande.

Plenary session II JGF VIII/2024 membahas tentang “Projecting Future Challenges In Maritime Security”. Kegiatan diawali dengan trigger speech yang disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksdya TNI (Purn.) Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, ST., M.Sc., DESD., IPU., ASEAN.Eng.

Prof. Amarulla dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa saat ini terdapat banyak ancaman keamanan maritim tradisional dan kontemporer. Ancaman keamanan maritim tradisional merujuk pada berbagai bentuk aktivitas kriminal. “Laut adalah media untuk pembajakan, perampasan, perdagangan pasar gelap, penyelundupan, imigrasi ilegal, terorisme maritim, dan IUU (illegal, unreported, and unregulated) fishing,” ujarnya.

Disampaikan oleh Prof. Amarulla bahwa telah banyak kerja sama antara angkatan laut, penjaga pantai, dan kolaborasi dengan polisi internasional untuk mencegah dan menangani berbagai tindakan kriminal oleh aktor non-negara. Namun demikian, kerja sama dan kolaborasi internasional masih diperlukan untuk meminimalkan jumlah kejahatan.

Ancaman keamanan maritim dari aktor negara juga muncul dalam bentuk kontestasi dalam konflik perbatasan maritim yang menuju ke arah perang hibrida. Jenis perang baru tersebut merupakan kombinasi kapal perang yang diawaki oleh tentara dan sistem tak berawak yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan. Prof. Amarulla  menyampaikan kesepakatan tentang aturan internasional untuk penggunaan yang tepat dari sistem tak berawak dan pencegahan penyalahgunaan kecerdasan buatan masih belum tercapai.

Pada ancaman keamanan maritim kontemporer, orientasinya lebih kepada dampak negatif terhadap lingkungan laut akibat kerusakan ekosistem, polusi laut, dan polusi udara di atas laut yang sebagian besar disebabkan oleh limbah plastik dan zat beracun yang berbahaya dan sering ditemukan di dasar laut, di perut ikan, terumbu karang serta berbagai flora laut.

Hal tersebut mengancam keanekaragaman hayati, karena selain menyebabkan kenaikan permukaan laut, pencairan es di kutub utara dan selatan juga dikhawatirkan melepaskan gas kuno yang awalnya terperangkap dalam es. Pemanasan global juga mempengaruhi kesehatan lautan. Untuk saat ini, belum banyak negara atau organisasi internasional yang mendorong kerja sama antara angkatan laut dan penjaga pantai untuk mengatasi kerusakan ekosistem laut. 

Lebih lanjut, Prof. Amarulla mengatakan geopolitik modern banyak diadopsi oleh berbagai negara dalam upaya mencapai kepentingan nasional masing-masing dan lebih menekankan pada pengaruh politik dalam mencapai kepentingan nasional daripada dominasi angkatan bersenjata, seperti dalam pemikiran geopolitik klasik. Sedangkan geo-ekonomi dalam geopolitik modern lebih mengoptimalkan semua sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat dan memastikan keberlanjutannya.

Berdasarkan pemahaman geopolitik modern dan geoekonomi, Prof. Amarulla mengatakan geomaritim adalah penerapan geopolitik modern untuk mengoptimalkan semua sumber daya alam di laut demi kesejahteraan umat manusia, sekaligus memastikan kelestarian ekosistem laut. Geomaritim menjadi dasar ilmiah untuk upaya bersama dalam memberdayakan laut sebagai sumber pangan, bahan baku obat-obatan, air bersih dan air minum serta energi. Hal tersebut juga berfungsi sebagai perspektif hukum dalam merumuskan berbagai aturan internasional untuk mendorong dan menerapkan kebijakan dan regulasi tentang pemberdayaan laut dan pelestarian ekosistem laut secara berkelanjutan.

Di akhir paparannya, Prof Amarulla menyimpulkan bahwa Indo-Pasifik adalah salah satu kawasan perairan terbesar di dunia yang membentang dari Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik. Indo-Pasifik terdiri dari banyak negara yang tersebar di beberapa kawasan. “Keamanan maritim adalah kepentingan bersama semua kawasan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal demi kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan ekosistem laut,” ujar Prof. Amarulla. Untuk itu, sangat penting bagi akademisi dan praktisi untuk mengorganisir dualitas ketahanan nasional dan regional guna membangun fondasi yang kuat untuk kerja sama internasional di masa depan. 

Regional Humanitarian Affairs Adviser of the International Committee of the Red Cross (ICRC) Masayoshi Mita yang juga menjadi salah satu narasumber pada sesi tersebut, menyampaikan bahwa ICRC adalah organisasi kemanusiaan yang netral dan independen. ICRC hadir untuk melindungi kehidupan dan martabat korban konflik bersenjata, situasi kekerasan lain, dan memberikan bantuan serta mencegah dan mengurangi penderitaan manusia dengan mempromosikan international humanitarian law (IHL) dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal.

Masayoshi Mita menyampaikan potensi dampak kemanusiaan dari konflik di laut, yakni meningkatnya jumlah konflik bersenjata di seluruh dunia, risiko terhadap warga sipil yang tinggal di lingkungan maritim termasuk pelaut sipil, risiko terhadap infrastruktur penting warga sipil di laut, dampak lingkungan – tumpahan material dari kapal yang tenggelam, dan dampak terhadap pasokan makanan dan kebutuhan pokok.

Tentang IHL, Masayoshi mengatakan hal tersebut merupakan seperangkat aturan yang, atas dasar alasan kemanusiaan, berupaya mencegah atau mengurangi konsekuensi konflik bersenjata. Hukum tersebut melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi berperang dan membatasi sarana dan metode peperangan.

Di akhir paparannya, Masayoshi menyimpulkan beberapa hal utama, yakni IHL tetap relevan sebagai pilar utama untuk perlindungan warga sipil di masa konflik bersenjata, termasuk di laut, lalu menghormati dan memastikan penghormatan terhadap IHL sebagai jalur penting untuk membangun kepercayaan dan perdamaian untuk kesiapsiagaan kemanusiaan, serta ICRC tetap siap bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait.

Adapun narasumber lain yang hadir dalam plenary session IV Jakarta Geopolitical Forum (JGF) VIII/2024 tersebut, yakni Head of Office and Liasion to ASEAN UNODC in Indonesia Erik van der Veen dan Fellowship of the Australian National Center for Ocean Resources and Security (ANCORS) Admiral (Ret) Sudarsan Shrikhande. (SP/CHP)


Dalam plenary session II Jakarta Geopolitical Forum (JGF) VIII/2024 pada Rabu (25/9), di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Lemhannas RI menghadirkan sejumlah narasumber yaitu Director of Crimario Project Dr. Martin Inglott, Director of HC & Corporate Services Pertamina International Shipping Surya Tri Harto, Business Development Manager at Scytalys EFA Group Jakub Similski, dan Managing Director A.P. Moller Singapore Pte Ltd (Maersk Line Singapore) Rene Piil Pedersen.

Plenary session II JGF VIII/2024 membahas tentang “Strategic Partnership For Sustainable Maritime Industry”. Kegiatan diawali dengan trigger speech yang disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Perhubungan Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc., Ph.D.

Wihana Kirana mengawali paparannya dengan membahas lanskap global. Pergeseran lanskap global yang disampaikan Wihana Kirana adalah geopolitik yang juga menciptakan geoekonomi. Geopolitik tidak hanya mengubah geoekonomi, tetapi juga tren logistik, mobilitas, pelabuhan laut hingga transportasi laut yang sangat penting dalam pertukaran lanskap tersebut. “Itulah mengapa saya menyadari bahwa (ekonomi) biru adalah perubahan ekonomi dan kemudian (ekonomi) hijau juga merupakan perubahan lingkungan, perubahan keberlanjutan. Kita berbicara tentang industri maritim di Indonesia, dan kemudian geopolitik, teknologi, sehingga banyak risiko bagi kita,” ujar Wihana Kirana.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Perhubungan sedang menyiapkan regulasi. Dikatakan oleh Wihana Kirana bahwa Kementerian Perhubungan tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai operator (operator pelabuhan). Pelabuhan ditempatkan di banyak tempat untuk terhubung guna mengurangi ketimpangan dan perbedaan pendapatan antara Indonesia Timur dan Barat.

Lebih lanjut, Wihana Kirana menyampaikan Indonesia terdaftar dan masuk dalam kategori anggota International Maritime Organization (IMO) yang artinya, Indonesia memiliki banyak peluang untuk membuat kemitraan strategis, seperti dengan negara-negara Melanesia, negara-negara berkembang, negara-negara Asia, Cina, India, BRICS, dan juga anggota-anggota (IMO) yang lain.

Tentang transformasi digital, Wihana Kirana memperkenalkan beberapa regulasi baru terkait dengan platform area digital, yakni ekosistem logistik baru yang merupakan salah satu peluang kami untuk membuat kemitraan strategis. Kemudian, untuk memenuhi lanskap baru, Kementerian Perhubungan juga mempersiapkan sumber daya manusia agar bisa mengikuti perkembangan. Salah satu kemungkinan kemitraan strategis bukan hanya platform teknologi tetapi juga sumber daya manusia, karena untuk mengikuti pengalaman teknologi global, diperlukan beberapa kolaborasi. Berbicara tentang pemahaman strategi teknologi, visi baru dari visi global harus diketahui, lalu turun ke pola pikir dan kemudian fokus pada regulasi. 

Mengenai tantangan dan peluang untuk kolaborasi, Wihana Kirana menyampaikan perlu adanya penyediaan di beberapa titik transportasi, dan jaringan transportasi berdasarkan infrastruktur terintegrasi, komoditas, penyedia layanan logistik, regulasi, sistem informasi untuk membuat kolaborasi. “Harap rekan-rekan kami dari Lemhannas akan membantu kami untuk mendiskusikan dan memantau untuk mendorong Kementerian Perhubungan berikutnya mengikuti ide keberlanjutan dalam industri maritim, juga industri maritim digital,” pungkas Wihana Kirana.

Narasumber selanjutnya, Martin Inglott menyampaikan paparannya yang berjudul “Interconnecting The Maritime Domain In The Indo-Pacific Region”. Martin Inglott mengatakan lebih dari 90% produk dunia diangkut oleh industri pelayaran global yang merupakan pusat perdagangan internasional. Selain itu, fakta mengatakan bahwa sektor manajemen waktu menghadapi sejumlah besar masalah yang menimbulkan ancaman bagi efisiensi, keamanan, dan profitabilitasnya. Ancaman keamanan maritim, kompleksitas operasional, kepatuhan terhadap peraturan, kemajuan teknologi yang mahal, tekanan ekonomi, dan risiko geopolitik adalah beberapa dari tantangan-tantangan tersebut.

“Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, industri dan pemerintah perlu berkolaborasi melalui pendekatan multi-pemangku kepentingan, idealnya dengan memanfaatkan solusi teknologi yang umum dan canggih yang memfasilitasi konektivitas,” ujar Martin Inglott.

Pada kesempatan tersebut, Martin Inglott menyampaikan cara The Indo Pacific Regional Information Sharing (IORIS) mendukung industri pelayaran dalam mengatasi ancaman keamanan maritim. IORIS digunakan oleh angkatan laut penjaga pantai dan industri sekarang berkomunikasi secara rahasia dan real time. Selain itu, IORIS juga membantu para mitranya menghindari zona konflik, menjaga stabilitas regional, dan menanggapi berbagai insiden.  Selain itu, IORIS juga memungkinkan komunikasi yang terpisah dan aman antara sejumlah besar kapal dagang dan kapal perang serta membantu mengoordinasikan tindakan defensif dan reaktif untuk memfasilitasi perjalanan yang lebih aman ke daerah-daerah yang bergejolak.

Lebih lanjut, Surya Tri Harto narasumber selanjutnya mengatakan industri maritim menyumbang 2,5% (dua koma lima persen) energi global terkait dengan emisi CO2 (Karbon Dioksida). Dua koma lima persen energi global tersebut penting karena merupakan bagian dari industri transportasi, termasuk industri bahan bakar penerbangan.  “Perusahaan pelayaran dan logistik menengah terintegrasi kami juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada inisiatif untuk mengurangi emisi,” Kata Surya.

Dikatakan oleh Surya bahwa Pertamina International Shipping (PIS) telah membangun fondasi yang kokoh untuk menjadi pemimpin global dalam pengiriman berkelanjutan dan logistik kelautan. Tidak hanya mencakup bisnis pelayaran, PIS juga mendorong program transportasi dari asal ke tujuan. Layanan lain yang PIS berikan adalah layanan penghubung antara laut dan darat, kemampuan untuk mengelola kepemilikan aset pelabuhan, mengelola bisnis logistik, serta mengelola layanan pendukung lainnya seperti uji coba, seperti bisnis layanan kelautan.

Dalam sudut pandang bisnis, Surya mengatakan bahwa saat ini PIS berfokus pada minyak bumi, tetapi juga ingin memperluas pada bahan kimia juga dalam bisnis container. Dikatakan olehnya bahwa PIS ingin mewujudkan perluasan bisnisnya ke wilayah tersebut dan juga memperluas bisnis geografis selain bisnis logistik kelautan dan jasa kelautan.

Selanjutnya, Jacub Similski dalam paparannya mengatakan Industri maritim sering digambarkan sebagai denyut nadi perdagangan global. Menurut Internasional Cyber of Shipping yang dikelola oleh lalu lintas laut, industri maritim bisa mencapai 19 persen total perdagangan dunia yang tentunya bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dan kemajuan aspek geopolitik.

Adapun peran teknologi dalam keamanan maritim yang disampaikan Jacub, yakni transformasi melalui teknologi canggih, lalu peningkatan pengawasan, integrasi sensor, tautan data dan platform otomatis, lalu penggunaan artificial intelligence (AI), big data, machine learning, dan sistem tanpa awak, serta peningkatan kesadaran domain maritim dan efisiensi operasional.

Jakub melanjutkan, bahwa Scytalys EFA Group menawarkan sistem yang menyeluruh untuk menghadapi masalah-masalah maritim kontemporer dengan menawarkan beberapa program, diantaranya MIMS C2 yang dapat membuat common tactical picture (CTP) yang terintegrasi dengan sensor dan data link dan bisa menyampaikan informasi dalam bahasa yang sama, lalu ada ULS untuk mengelola dan menyebarluaskan informasi digital yang telah diproses serta meningkatkan gambaran taktis umum, selain itu ada program National Data Link yang merupakan suatu bahasa yg memungkinkan lembaga yg berbeda bisa saling berkomunikasi dalam bahasa yang sama pada media yang aman secara real time, dan lainnya.

Jakub menegaskan juga dalam paparannya, bahwa Scytalys EFA Group berkomitmen untuk memahami kebutuhan pelanggan, menyediakan solusi yang bukan hanya mendukung pelanggan tetapi juga menguntungkan dalam jangka panjang. “Kami menyediakan standar, kami mengajari perorangan cara menggunakan, cara menangani masalah, cara memperbaiki masalah yang terjadi,” tegas Jakub.

Narasumber terakhir dalam plenary session II JGF hari pertama, Rene Piil Pedersen menyampaikan target utama dari Moller Singapore Pte Ltd adalah mengurangi karbon dioksida pada tahun 2040. Perhatian utamanya terhadap ketersediaan bahan bakar yang ramah lingkungan, seperti methanol. Namun, bahan bakar tersebut bisa dikatakan sangat rumit karena beracun. Oleh karena itu, Rene berharap dengan adanya teknologi yang tersedia dapat membangun kapal yang bisa menggunakan bahan bakar ramah lingkungan tersebut. (SP/CHP)


Sesi pleno ketiga Jakarta Geopolitical Forum VIII/2024 yang diselenggarakan pada 26 September 2024 mengangkat topik “Asean’s Future: Addressing The Region’s Geo-Maritime Rifts”. Dalam sesi tersebut diawali dengan pidato pemicu oleh Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra yang menyampaikan bahwa ketika menghadapi potensi konflik terutama di Laut Natuna Utara, kebijakan pertahanan Indonesia memprioritaskan serta memobilisasi sumber daya militer dan non militer.

Pendekatan komprehensif tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem pertahanan yang tangguh yang mampu menghalau ancaman sambil menekankan solusi diplomatik. Namun, jika diplomasi tidak cukup, komitmen Indonesia untuk meningkatkan kemampuan pertahanan tetap tegas melalui pendekatan ganda, baik secara diplomatik maupun militer. “Keamanan nasional tidak hanya bergantung pada kekuatan militer tetapi juga pada pemahaman diplomatik dan penguatan persatuan nasional,” jelas Wakil Menteri Pertahanan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Pertahanan menyampaikan pesan Menteri Pertahanan bahwa Indonesia selalu mengutamakan friendly neighbour policy, Indonesia selalu berupaya baik dengan tetangga agar stabilitas keamanan tetap terjaga. Indonesia menyadari bahwa penyelesaian masalah di Laut China Selatan secara damai sangatlah penting untuk menjaga stabilitas regional dan mendukung perkembangan ekonomi di Asia Tenggara.

Wakil Kepala Staf Angkatan Laut RI Laksdya Erwin S. Aldedharma menyampaikan bahwa Pasifik terus menjadi kawasan geopolitik dan geoekonomi penting yang menyumbang sebagian besar aktivitas perdagangan dan ekonomi global. Namun, keunggulan tersebut diiringi dengan sejumlah tantangan yang kompleks. Menyoroti hal tersebut, Indonesia yang terletak di jantung Indo-Pasifik mempunyai peran penting dalam mendorong keamanan dan stabilitas di Kawasan Indo-Pasifik.

Guna mewujudkan keamanan dan stabilitas di Kawasan Indo-Pasifik, Indonesia mengeluarkan kebijakan Poros Maritim Global yang berfokus pada lima pilar utama. Pertama, membangun kembali budaya maritim Indonesia sebagai bangsa yang memiliki sejarah panjang dalam konektivitas maritim. Kedua, mengelola Sumber Daya Kelautan untuk pembangunan berkelanjutan, menyeimbangkan pertumbuhan dengan pelestarian lingkungan. Ketiga, mengembangkan infrastruktur dan konektivitas maritim untuk memastikan akses yang lebih baik di ribuan pulau di Indonesia. Keempat, memperkuat pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan melindungi perbatasan maritim Indonesia. Kelima, mendorong diplomasi maritim yang berfokus pada penyelesaian sengketa maritim secara damai dan memajukan stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

“Indonesia melalui Poros Maritim Global berkomitmen terhadap diplomasi maritim dan operasi multilateral sebagai strategi dasar untuk menjamin perdamaian dan stabilitas di Kawasan Indo-Pasifik,” kata Laksdya Erwin S. Aldedharma. Laksdya Erwin S. Aldedharma menyadari bahwa tantangan yang dihadapi saat ini memang rumit, tetapi bukan berarti tidak dapat diatasi. Melalui kerja sama, diplomasi, dan visi bersama untuk masa depan lautan dapat diciptakan kawasan Pasifik yang aman, stabil, dan sejahtera untuk generasi mendatang.

“Tidak mungkin ada konsep Indo-Pasifik tanpa India dan Indonesia,” kata Duta Besar India untuk Indonesia H.E. Sandeep Chakravorty. Lebih lanjut H.E. Sandeep Chakravorty menyampaikan bahwa peningkatan kepentingan global di kawasan perairan Indo-Pasifik semakin terlihat.

Menurut H.E. Sandeep Chakravorty, di dunia yang saling terhubung, perairan memegang kunci stabilitas dan kemakmuran. Semua akan makmur jika lautan aman, terlindungi, dan terbuka untuk semua pihak. Namun, beragam peristiwa meresahkan sangat sering terjadi dan menimbulkan dampak yang lebih dalam, sehingga memaksa semua pihak untuk mempertimbangkannya dalam perhitungan ketahanan.

Karena tantangan dan tanggung jawabnya bersifat sangat kompleks dan bersifat multidimensi, H.E. Sandeep Chakravorty memandang sudah menjadi kewajiban semua pihak untuk menghadapi tantangan dan tanggung jawab di setiap aspek. “Kita perlu secara simultan bekerja di kawasan Indo-Pasifik secara luas dan subkawasan yang lebih kecil. Pada akhirnya, semuanya saling memperkuat satu sama lain,” ucap H.E. Sandeep Chakravorty.

Pada kesempatan tersebut, H.E. Sandeep Chakravorty juga menjelaskan bahwa India memberikan perhatian yang sangat besar pada Indo-Pasifik dan beberapa kepentingan Maritim di kawasan ini karena India menempati kawasan ini. Perhatian tersebut salah satunya dapat terlihat melalui berbagai upaya India melalui berbagai upaya dan forum yang dibangun seperti IFC-IOR, IORA, IPOI, dan BIMSTEC. “Kami mendukung tatanan berbasis aturan dan bersedia untuk bekerja sama dengan para mitra untuk menciptakan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” pungkas H.E. Sandeep Chakravorty.

Wakil Panglima Angkatan Laut Rusia Laksamana Muda (Vice Admiral) Vladimir Vorobev yang turut hadir dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa Rusia telah memiliki doktrin maritim baru sejak Juli 2022. Doktrin maritim tersebut memberikan banyak perhatian pada sistem dukungan komprehensif untuk aktivitas maritim, termasuk pada pembangunan kapal; pengadaan staf, pendidikan, dan pelatihan; perlindungan dan pelestarian lingkungan maritim; penyediaan informasi; dan dukungan hukum.

Dalam doktrin maritim tersebut juga diatur bahwa aktivitas maritim Rusia memerlukan sistem ukuran untuk memastikan keamanannya dari ancaman di area tersebut. Aktivitas maritim yang dimaksud melingkupi keamanan navigasi, pencarian dan penyelamatan, dukungan medis, keamanan infrastruktur maritim, pemberantasan pembajakan, dan terorisme maritim.

Laksamana Muda (Vice Admiral) Vladimir Vorobev menjelaskan bahwa perbedaan utama dari edisi baru doktrin maritim adalah fakta bahwa semua area prioritas dan arah kebijakan maritim nasional bertujuan untuk memastikan kedaulatan dan kemandirian Rusia di bidang aktivitas maritim.

Menutup paparannya, Laksamana Muda (Vice Admiral) Vladimir Vorobev menyampaikan bahwa pada Juni 2024 Presiden Rusia Vladimir Putin mengusulkan inisiatif untuk menggeser arsitektur keamanan generasi baru. Inisiatif tersebut mencakup promosi tatanan dunia multipolar yang adil yang bertujuan menyelesaikan kontradiksi berbagai pihak sehingga mencegah konflik di masa depan. (NA/CHP)


Hari kelima kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Calon Anggota DPR RI Terpilih 2024-2029, Lemhannas RI menghadirkan Tenaga Profesional Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI Tantri Relatami, S.Sos., M.I.Kom sebagai narasumber. Tantri Relatami menyampaikan materi dengan judul “Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Sesanti Bhinneka Tunggal Ika Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara” di Grand Ballroom Hotel Shangrila Jakarta, pada Rabu (25/9).

Bhinneka Tunggal Ika merupakan hakikat dari Pancasila dan UUD NRI 1945 yang telah disepakati sebagai norma, etika, dan ciri kepribadian bangsa. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika, yakni toleransi, harmonis, dan gotong royong.

Pada paparannya, Tantri menyampaikan implementasi toleransi. Toleransi bisa disikapi dengan sikap terbuka untuk mendengarkan pandangan yang berbeda, saling mengenal dan menghargai perbedaan yang ada, tenggang rasa, mudah memaafkan, dan damai dalam kehidupan bermasyarakat.

Kemudian, pada implementasi keharmonisan dapat diwujudkan dengan adanya keseimbangan dan kesamaan akses, tidak terjadi ketimpangan, hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh Masyarakat, kesamaan derajat di depan hukum, menghargai hak orang lain, dan bersikap bijaksana. Lalu pada implementasi gotong royong, bisa diwujudkan dengan bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan, melakukan pekerjaan tanpa pamrih, dan saling membutuhkan antar individu dalam pemenuhan kebutuhannya.

Berbicara mengenai Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks modern, ada lima hal yang harus dipahami, yaitu keberagaman, persatuan, keseimbangan, ancaman sosial budaya, dan ancaman pertahanan dan keamanan. Tentang nilai kebangsaan, Tantri menyampaikan bahwa nilai kebangsaan adalah seperangkat nilai dan prinsip yang dipegang teguh oleh suatu bangsa. “Nilai-nilai tersebut mencerminkan identitas, karakter, dan cita-cita bersama bangsa,” ujar Tantri.

Lebih lanjut, Tantri juga menyampaikan nilai kebangsaan dalam konteks manajemen. Dalam konteks manajemen, nilai-nilai kebangsaan dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek, seperti budaya organisasi, etika bisnis, dan strategi perusahaan. “Misalnya, nilai gotong royong dan musyawarah dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah organisasi,” kata Tantri. Tantri juga mengatakan bahwa penerapan nilai kebangsaan dalam manajemen dapat menciptakan iklim kerja yang positif, meningkatkan kinerja organisasi, dan memperkuat rasa.

Dalam penerapannya, penerapan nilai kebangsaan dalam praktik manajemen dapat meningkatkan budaya organisasi dengan mempromosikan solidaritas dan nasionalisme, mempertimbangkan dampak keputusan terhadap kemajuan bangsa, membangun budaya komunikasi yang terbuka serta memprioritaskan kepentingan nasional dalam proses pengambilan keputusan.

Implementasi nilai kebangsaan dalam organisasi dapat meningkatkan hal-hal positif, seperti integritas dan etika kerja mendorong karyawan untuk bekerja lebih produktif, karyawan akan cenderung lebih loyal untuk berkontribusi pada keberhasilan  organisasi, terciptanya lingkungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, serta karyawan akan lebih termotivasi untuk membangun budaya organisasi yang positif.

Untuk menciptakan nilai kebangsaan dalam organisasi, tentunya tidak luput dari peran pimpinan dalam membudayakan nilai kebangsaan. “Pimpinan dapat menjadi contoh penerapan nilai kebangsaan dalam setiap keputusan dan Tindakan,” ujar Tantri.

Selain itu, Tantri juga mengatakan bahwa pimpinan perlu berkomunikasi dengan jelas dan terbuka mengenai pentingnya nilai kebangsaan dalam organisasi. Selain itu, pimpinan juga dapat memberikan penghargaan kepada karyawan yang menunjukkan perilaku sesuai nilai kebangsaan serta dapat menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan internalisasi nilai kebangsaan.

Dengan adanya hal tersebut, Tantri berharap dapat terciptanya rasa peduli, keadilan, kesetiaan, respek terhadap otoritas hingga memiliki rasa hormat pada nilai-nilai yang dipandang suci dalam diri Masyarakat. (SP/CHP)



Hak cipta © 2024 Lembaga Ketahanan Nasional RI. Semua Hak Dilindungi.
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110
Telp. (021) 3451926 Fax. (021) 3847749