Direktorat Pengkajian Pertahanan Keamanan dan Geografi Lemhannas RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang berjudul “Strategi Menurunkan Intensitas Konflik Bersenjata di Papua” pada Senin (27/5), di Ruang Kresna, Gedung Astagatra Lantai 4. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Deputi Pengkajian Strategik Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P.
Prof. Reni Mayerni dalam sambutannya menyampaikan bahwa konflik bersenjata di Papua dinilai terjadi peningkatan secara kualitas dan intensitas dalam beberapa bulan terakhir. “Diperlukan pendekatan yang lebih dalam, yang dapat diterima oleh masyarakat Papua dalam mengurangi konflik. Pendekatan ini dapat menghormati budaya Papua dan melibatkan dialog internal yang inklusif dan mengakomodasi pandangan berbagai suku dan agama,” katanya.
Prof. Reni Mayerni juga menyoroti pentingnya menghentikan upaya internasionalisasi konflik Papua sambil terus berusaha mencapai perdamaian. Pemerintah bersama TNI dan POLRI tetap berkomitmen menjaga keamanan dan mendukung kebijakan pembangunan di Papua.
Acara yang dimoderatori oleh Direktur Pengkajian Pertahanan Keamanan dan Geografi Lemhannas RI Marsma TNI Rolland Dulista G. Waha menghadirkan beberapa narasumber dalam FGD tersebut. Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM Kantor Staf Presiden RI Prof. Dr. Rumadi Ahmad, M.Ag. menyampaikan tiga tantangan utama dalam membangun Papua yang berada pada tata kelola pemerintahan di daerah, mendorong pemerataan pembangunan, dan memastikan situasi keamanan pada beberapa Kabupaten/Kota di Papua.
Adapun poin-poin kunci dari menurunkan konflik bersenjata di Papua, yakni tidak adanya korelasi positif antara pembangunan dengan menurunnya insiden kekerasan, lalu tidak semua wilayah di Papua rawan dan membutuhkan pendekatan keamanan yang komprehensif, serta pemerintah sebagian besar telah berhasil dan telah melakukan banyak hal untuk mendorong cerita yang baik dan mencegah masalah Papua menjadi masalah internasional.
Lebih lanjut, Rumadi Ahmad menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan dengan pendampingan dari lembaga pusat seperti KPK, BPKP, BPK, dan LAN untuk meningkatkan tata kelola di Papua, khususnya di pemerintahan tingkat kabupaten/kota. Ia juga menekankan perlunya pengawasan terhadap kinerja Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), kepala daerah, dan kementerian/lembaga terkait dalam implementasi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RI3P).
Selain itu, FGD ini juga dihadiri oleh Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam RI, Laksda TNI Kisdiyanto, M.Tr.Opsla.; Sekretaris Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Brigjen TNI Dr. Oktaheroe Ramsi, S.Ip., M.Sc.; Agen Ahli Madya BIN, Brigjen TNI Leo Rajendra Ratna Begum; Wakil Kepala BAIS TNI, Marsda TNI M. Tawakal S. Sidik, S.E., M.Han.; dan Direktur Keamanan Negara Baintelkam Polri, Brigjen Pol Drs. Ruslan Efendi, M.Si. (SP/BIA)
