Direktorat Pengkajian Sosial Budaya dan Demografi Lemhannas RI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Optimalisasi Angkatan Kerja Guna Pemanfaatan Bonus Demografi dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya” pada Kamis (30/5), di Rattan Inn Hotel Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Acara ini dipimpin oleh Plt. Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Eko Margiyono.
Menghadapi bonus demografi, negara memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan angkatan kerja melalui SDM berkualitas dan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Upaya ini dilakukan melalui pendidikan berkualitas, pengembangan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja, dan penguatan sektor industri, termasuk promosi kewirausahaan sebagai solusi alternatif untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing ekonomi.
Eko Margiyono dalam sambutannya menyatakan bahwa optimalisasi angkatan kerja juga penting untuk memperkuat identitas budaya dan keberagaman masyarakat, yang merupakan aspek vital dari ketahanan sosial budaya. Tenaga kerja terlatih dapat menjadi penjaga dan penggerak kebudayaan lokal dan nasional, memanfaatkan bonus demografi untuk memperkuat ketahanan sosial budaya.
Kajian lokus kali ini berfokus pada Provinsi Kalimantan Selatan yang kaya akan kearifan lokal dan budaya serta memiliki potensi besar dalam ekonomi kreatif. Meskipun saat ini pertumbuhan ekonominya masih terfokus pada sektor primer seperti pertambangan dan pertanian, Eko Margiyono menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi agar tidak bergantung pada sektor minerba yang tidak dapat diperbarui. Transformasi ekonomi diperlukan untuk menyediakan berbagai alternatif usaha bagi tenaga kerja.
Pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dipandang sebagai katalis pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan. Pembangunan IKN diharapkan meningkatkan aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan daerah sekitarnya. “Sehingga penting upaya pemerintah bersama lintas sektoral agar dapat merumuskan strategi pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia untuk siap menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan berkelanjutan,” kata Eko Margiyono.
Acara tersebut dimoderatori oleh Tenaga Profesional Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI Dr. Dadang Solihin, S.E., M.A. Dalam sesi 1 FGD tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Irfan Sayuti, S.Sos., M.Si sebagai narasumber menyampaikan beberapa tantangan ketenagakerjaan, yakni bonus demografi, revolusi industri 4.0, kualitas/kompetensi pencari kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan pengguna/dunia industri, kurangnya masyarakat yang memiliki jiwa kewirausahaan, kondisi pasar kerja yang timpang sehingga kesempatan kerja terbatas, dan perubahan kondisi ekonomi lokal, nasional, serta global.
Mengatasi tantangan tersebut, Irfan Sayuti menyampaikan empat strategi optimalisasi angkatan kerja, yakni sinergitas dunia pendidikan/vokasi dengan dunia usaha/industri/dunia kerja, lalu mengadakan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK)/Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) agar memiliki keahlian, kemudian mengadakan program pemagangan dan membangun jiwa entrepreneurship.
Selanjutnya, dalam sesi 2 FGD tersebut Walikota Banjarmasin H. Ibnu Sina, S.Pi., M.Si. hadir menyampaikan paparannya. Pada kesempatan tersebut, Ibnu Sina menyampaikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam permasalahan demografi. Pertama adalah jumlah penduduk di kota Banjarmasin akan terus mengalami kenaikan. Hal tersebut akan berpengaruh positif dari sisi ketenagakerjaan dimana peningkatan jumlah penduduk juga akan berpengaruh terhadap peningkatan penduduk yang berada pada angkatan kerja.
Lalu yang kedua adalah angka harapan hidup yang terus meningkat menunjukkan baiknya derajat kesehatan masyarakat. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi terhadap peningkatan produksi dan produktivitas penduduk angkatan kerja. Kemudian yang ketiga adalah proporsi penduduk yang berada pada angkatan kerja harus lebih dioptimalkan pada awal masa bonus demografi, yaitu pada tahun 2025 - 2030, karena pada tahun 2035 usia non produktif diproyeksi akan terjadi peningkatan, sehingga dependency ratio (angka ketergantungan) juga akan meningkat. Peningkatan angka ketergantungan ini menunjukkan peningkatan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif.
Sejalan dengan hal tersebut, strategi yang diambil oleh pemerintah kota Banjarmasin adalah, mengelola pertumbuhan penduduk melalui pengendalian angka kelahiran dengan cara memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, lalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta penyediaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, kemudian meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan keluarga dalam rangka memperkuat kemampuan pengasuhan dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga, lalu mengatur persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan lainnya.
Adapun narasumber-narasumber lain yang hadir dalam FGD tersebut, yakni Komandan Korem 101/Antasari Brigjen TNI Ari Aryanto, S.E., M.I.P., Kadis Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin H. Muhammad Isa Anshari, S.E., M.AP., Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan Junita Sitorus, S.I.P., M.SI., Wakil Rektor Universitas Lambung Mangkurat Dr. dr. Iwan Aflanie., M.kes. Sp.F. SH., Ketua Aliansi Pekerja Buruh Banua Yoeyoen Indharto, Kadis Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Selatan Drs. Gusti Yanuar Noor Rifai, M.Si., Wakapolda Kalimantan Selatan Brigjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, S.H., S.I.K., M.H., Guru Besar UIN Antasari Banjarmasin Prof. Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA., Ketua Umum Bidang Vokasi Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kalimantan Selatan Agus Pebrianto, S.E., M.Si., serta Koordinator Bidang Sosial, Keagamaan dan Kepemudaan Yayasan Hasnur Centre Wawan Prasetyo. (SP/BIA)
