Guna meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan atase pertahanan negara-negara sahabat, Lemhannas RI menyelenggarakan Coffee Morning Plt. Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Maman Firmansyah bersama Atase Pertahanan Negara-Negara Sahabat dan Instansi Pemerintah Terkait pada Selasa (5/2) di Ruang Nusantara, Gedung Trigatra Lantai 1, Lemhannas RI. 

Dalam acara yang dihadiri sejumlah atase pertahanan dari berbagai negara sahabat tersebut, Maman Firmansyah menyampaikan terima kasihnya atas kerja sama yang telah berjalan selama ini. Sejak tahun 2009 sampai tahun 2023, sebanyak 161 orang dari negara sahabat tercatat telah mengikuti PPRA di Lemhannas RI. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar dari peserta berasal dari kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Pada tahun 2024, dalam PPRA 66, terdapat sebanyak delapan peserta dari negara sahabat, yakni berasal dari negara Australia, Arab Saudi, Brunei Darussalam, Fiji, India Malaysia, Singapura Dan Timor Leste.

Sementara pada tahun 2024, Lemhannas RI mengalokasikan sebanyak 10 kuota untuk peserta mancanegara untuk penyelenggaraan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 68 di tahun 2025. Pemberitahuan tentang penerimaan PPRA tersebut sudah disampaikan secara resmi melalui surat penawaran yang dikirim ke atase pertahanan negara sahabat di Jakarta. Diharapkan para negara sahabat dapat mengirimkan perwakilan terbaiknya untuk mengikuti PPRA 68.

Selain dalam program pendidikan, Lemhannas RI juga akan menyelenggarakan forum internasional, yakni Jakarta Geopolitical Forum pada Juni 2024. Penyelenggaraan JGF diharapkan menjadi sarana berbagi informasi dari sejumlah pakar terkait dengan isu geopolitik dunia. Selain itu, JGF diharapkan dapat menjadi sarana dan media bertukar pikiran para akademisi dan ahli geopolitik untuk mengartikulasikan pandangan dan pengalaman mereka.

JGF Tahun 2024 akan mengangkat tema “Geo Maritime Security Challenges In Indo-Pacific”. Oleh karena itu, diharapkan para atase pertahanan dapat menghadiri kegiatan tersebut. “Lemhannas RI menaruh harapan kepada hadirin sekalian untuk dapat berpartisipasi berupa subject matter expert serta bisa dikembangkan untuk melaksanakan agenda bilateral meeting di sela-sela pelaksanaan kegiatan tersebut,” ucap Maman Firmansyah.

Dalam kesempatan tersebut juga, Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI Brigjen TNI (Mar) Raja Erjan H.S. Girsang, S.E., M.M., M.Sc. menyampaikan bahwa kegiatan coffee morning tersebut merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan untuk membangun komunikasi dengan negara-negara sahabat yang memiliki perwakilan di Indonesia. “(Kegiatan Coffee Morning) sebagai bentuk komunikasi untuk menjejaki kerja sama dan untuk menyampaikan program-program Lemhannas RI kedepannya,” ungkap Raja Erjan H.S. Girsang.

Melalui kegiatan coffee morning ini, Raja Erjan H.S. Girsang berharap akan terbangun komunikasi dan pemberitahuan sehingga para atase bisa menyampaikan ke negaranya untuk menyiapkan perwakilan dan kesediaan serta kesiapannya untuk mengikuti PPRA.

Salah satu atase pertahanan yang hadir, yakni Atase Pertahanan Singapura ME7 Melvin Gan, dalam sesi wawancara mengucapkan terima kasih atas undangan kegiatan tersebut. ME7 Melvin Gan menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sangat menarik dan penting serta dapat menjadi wadah bertemunya atase pertahanan berbagai negara untuk membahas isu regional dan global di tengah kondisi dunia yang semakin kompleks. (NA/BIA)


Biro Perencanaan Bagian Organisasi dan Tata Kerja Laksana Lemhannas RI menyelenggarakan Kegiatan Pengisian Form Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Lemhannas RI bertempat di Ruang Kresna, pada Senin (4/3). Acara tersebut diselenggarakan dalam rangka evaluasi organisasi dan upaya perbaikan yang diperlukan, sehingga Lemhannas RI bisa menjadi instansi pemerintah yang efektif dan efisien dalam mencapai kinerja sesuai dengan mandat Peraturan Menteri PANRB (PermenPANRB) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah.

Secara ideal, struktur organisasi harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan. “Dengan tantangan organisasi yang semakin kompleks ke depannya, maka diperlukan gambaran apakah organisasi yang ada saat ini telah sesuai atau belum dengan tantangan tersebut. Salah satu caranya adalah melaksanakan evaluasi kelembagaan,” ujar Kabag Ortala Roren Settama Lemhannas RI Kombes Pol Yusuf Hondawantri Naibaho, S.H., M.Si., M.H.

Evaluasi kelembagaan dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan sebuah komitmen jangka panjang dalam rangka membangun sebuah organisasi menjadi lebih efisien, efektif, tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran. Pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah melalui PermenPANRB dapat menjadi sebuah landasan bagi instansi pemerintah dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur serta proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan sekitarnya.

Terbitnya Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI merupakan hasil dari transformasi Lemhannas RI. Yusuf Hondawantri menyampaikan kegiatan evaluasi kelembagaan sebagai komitmen Lemhannas RI dalam memastikan efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola organisasi pemerintah saatnya kembali dilaksanakan.

Tujuan utama kegiatan tersebut adalah tersusunnya hasil evaluasi kelembagaan Lemhannas RI yang menggambarkan capaian efektivitas kelembagaan seiring dengan kebijakan pemerintah terkait reformasi birokrasi bidang kelembagaan. Sejalan dengan hal tersebut, Yusuf Hondawantri mengimbau kepada seluruh peserta agar mengikuti secara saksama kegiatan tersebut, sehingga pengisian kuesioner yang ada dapat diselesaikan untuk kemudian hasilnya diolah dan disampaikan kepada Kementerian PANRB. Pada penyelenggaraan acara tersebut, peserta dapat mengunduh Form Evaluasi Kelembagaan dan Pedoman Evaluasi pada tautan yang telah disediakan (SP/CHP)


“Bicara arsip, bicara sejarah, itu kita tidak semata-mata bicara masa lalu, karena masa lalu itu sebetulnya refleksi dari apa kehidupan kita saat ini dan untuk sebagai modal untuk merancang masa depan kita kedepan,” kata Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Drs. Imam Gunarto, M.Hum yang berkesempatan memberikan ceramah kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 66 bertempat di Ruang NKRI, pada Senin (4/3). Materi yang diangkat dalam ceramah tersebut berjudul “Sejarah Pancasila Berdasarkan Arsip Sebagai Sumber Primer dan Autentik”.

Imam Gunarto menyampaikan, membuat bangsa yang semakin maju dari arsip sejarah merupakan tantangan kita bersama. Kearsipan nasional menjadi penting karena adanya tiga kebutuhan. Pertama adalah kebutuhan praktis sebagai administrasi dan manajemen, juga arsip berfungsi untuk percepatan reformasi birokrasi. Kedua adalah kebutuhan kesinambungan ilmu pengetahuan dan yang ketiga adalah kebutuhan pemajuan kebudayaan dan peradaban. Perlu disadari bahwa pelestarian dan pemanfaatan arsip sebagai sumber primer sejarah yang autentik merupakan referensi yang mempersatukan perdebatan dalam batas yang rasional dan akademik.

Imam Gunarto juga menggambarkan kondisi saat ini, Pancasila sebagai bintang penuntun meredup, idealisme luntur, egosentris meningkat, masyarakat apatis yang mengakibatkan ketahanan nasional melemah. Sejalan dengan hal tersebut, Imam Gunarto menyampaikan fungsi ideal dari lima sila, yakni titik tumpu yang mendasari ideologi dan norma negara, lalu titik temu yang mempersatukan keragaman dan titik tuju orientasi masa depan negara dan bangsa.

Adapun empat tahapan sejarah Pancasila, yaitu tahap perintisan dan penggalian pada masa kerajaan, penjajahan, dan pergerakan nasional, lalu tahap perumusan pada masa Jepang dan sidang BPUPKI, kemudian tahap pengesahan saat proklamasi kemerdekaan dan sidang PPKI, serta tahap ujian (secara konstitusional maupun gerakan fisik) dan penguatan (dalam negeri dan diplomasi internasional).

Saat ditemui setelah memberikan ceramah kepada peserta PPRA 66, Imam Gunarto menyampaikan harapannya terhadap para peserta PPRA 66 agar dapat menjadi suatu agent untuk mengajarkan pancasila dalam lingkungannya ke dalam wilayahnya berdasarkan sumber-sumber yang benar. Imam Gunarto juga menegaskan para calon pimpinan nasional harus memahami sejarah Pancasila secara mendalam sehingga betul-betul bisa masuk ke dalam dirinya sendiri dan bisa menyebarkan ke orang lain. “Saya berharap nanti seluruh peserta Lemhannas ini menjadi pimpinan nasional yang pancasilais sejati,” pungkasnya. (SP/CHP)


Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI Mayjen TNI Rido Hermawan, M.Sc. berkesempatan menjadi narasumber pada kegiatan “Induksi Calon Pegawai Tetap Universitas Indonesia Angkatan-9 Tahun 2024 – Direktorat SDM Universitas Indonesia” di Kinasih Resort Bogor, pada Kamis (29/2). Topik yang diangkat pada acara tersebut adalah wawasan kebangsaan.

Rido Hermawan menyampaikan sebuah bangsa tidak hanya terbentuk dari sebatas garis batas geografis, tetapi dari ikatan batin yang membentuk suatu identitas bersama. Kesadaran kebangsaan merupakan jalinan tidak terlihat yang merangkul semua warga negara dan meleburkan perbedaan menjadi kekayaan bersama.

Menurut Rido Hermawan, setiap individu termasuk pendidik adalah pahlawan kecil dalam membangun kesadaran kebangsaan. Lewat tangan-tangan kreatif dan kata-kata bijak, para pendidik menjadi arsitek penting dalam pembangunan identitas nasional. Berdasarkan pengalaman dan kebijaksanaan pendidik juga lah, pembentukan karakter generasi penerus tidak tergantikan.

Lebih lanjut, Rido Hermawan menyampaikan peran pendidik dalam memasyarakatkan nilai-nilai kebangsaan. Pertama adalah pendidikan sebagai agen perubahan untuk membentuk karakter dan identitas nasional, mendorong keragaman dan toleransi, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika, dan lainnya. Kedua adalah pendidik berperan dalam membentuk karakter, seperti memberi contoh teladan, mendorong refleksi pribadi, pengembangan keterampilan sosial, dan lainnya. Lalu yang ketiga adalah kontribusi pendidikan tinggi terhadap kesadaran kebangsaan, seperti mempromosikan dialog multikultural, melakukan penelitian dan kajian kebangsaan, membentuk kegiatan mahasiswa yang berorientasi kebangsaan, dan lainnya.

Dalam menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkarakter kebangsaan, unggul, dan memiliki daya saing, tentunya ada tantangan dan peluang di dalamnya. Tantangan tersebut, di antaranya kurangnya pendidikan kebangsaan, rendahnya partisipasi sosial, polarisasi politik, diversitas budaya dan etnis, serta pengaruh globalisasi. Adapun peluang dibalik tantangan tersebut, yakni membentuk pendidikan berkarakter, pemberdayaan mahasiswa sebagai agen perubahan, pengembangan kurikulum kebangsaan, dan kegiatan ekstrakurikuler berorientasi kebangsaan.

Mengakhiri paparannya, Rido Hermawan menegaskan bahwa peran pendidik di universitas dalam membentuk kesadaran nilai-nilai kebangsaan tidak bisa diabaikan karena dosen bukan hanya penyampai materi, namun juga agen perubahan yang membentuk karakter dan identitas nasional mahasiswa. Rido Hermawan mengajak peserta untuk turut serta berperan aktif dalam memasyarakatkan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan pendidikan tinggi dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif serta memperkaya identitas kebangsaan. (SP/CHP)



Hak cipta © 2024 Lembaga Ketahanan Nasional RI. Semua Hak Dilindungi.
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110
Telp. (021) 3451926 Fax. (021) 3847749