Guna meningkatkan wawasan dan kemampuan analisis strategis para peserta pendidikan, Lemhannas RI menyelenggarakan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) dalam rangkaian kegiatan pendidikan. Pada PPRA 67, seluruh peserta dibagi ke dalam empat tujuan, yakni Korea Selatan, India, Kamboja, dan Vietnam.

Rombongan tujuan India yang dibina oleh Tenaga Ahli Pengajar Bidang Geografi Lemhannas RI Mayjen TNI Ramses Lumban Tobing, S.T. dan dipimpin oleh Tenaga Ahli Pengajar Bidang Hubungan Internasional Lemhannas RI Mayjen TNI Yunianto, S.Sos., M.M. mengunjungi India pada 9 sampai 12 September 2024.

Selama melakukan studi di India, rombongan mengunjungi beberapa tempat, di antaranya adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di New Delhi; National Defence College (NDC) New Delhi; Indian Fusion Centre - Indian Ocean Region (IFC IOR); Perusahaan BrahMos di New Delhi; serta kunjungan budaya ke Taj Mahal dan Janpath.

Saat berkunjung ke KBRI di New Delhi, rombongan disambut langsung oleh Duta Besar LBBP RI Ina Hagniningtyas Krisnamurthi. Selanjutnya rombongan mengunjungi NDC New Delhi dan diterima oleh Commandant NDC Air Marshal Handeep Bains AVSM VSM. Kemudian saat bertolak ke IFC – IOR, rombongan diterima oleh Captain Sachin Kumar Singh.

SSLN merupakan metode pembelajaran dengan melakukan peninjauan langsung ke pusat pemerintahan, objek strategis, dan lembaga internasional di suatu negara. Tujuan dilaksanakannya SSLN pada program pendidikan Lemhannas RI adalah untuk membekali peserta tentang kondisi dan prospek hubungan bilateral dengan negara yang dikunjungi dalam rangka kepentingan nasional.

India dipilih karena menjadi salah satu negara yang sangat besar yang memiliki beragam fitur geografis yang membentuk iklim; ekosistem; dan pola pemukiman di seluruh wilayahnya. Sebagai negara dengan populasi kedua terbesar di dunia setelah Tiongkok, India memiliki keberagaman budaya, etnis, bahasa, dan agama.

Diharapkan peserta PPRA 67 akan mendapatkan cakrawala pandang yang lebih luas atas perkembangan kondisi India yang dapat memberikan dampak strategis bagi Indonesia. (NA/CHP)


Lemhannas RI bersama Dewan Pengurus Pusat (DPP) Desa Bersatu melakukan penandatanganan nota kesepahaman pada Rabu (4/9), di Ruang Hening, Gedung Trigatra, Lemhannas RI. Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Plt. Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Eko Margiyono dan Ketua Umum DPP Desa Bersatu Muhammad Asri Anas.

Disampaikan oleh Anas bahwa DPP Desa Bersatu merupakan organisasi perjuangan desa terhadap segala bentuk kebijakan, seperti PP dan UUD. Pada tahun 2024, DPP Desa Bersatu resmi dijadikan lembaga organisasi wadah berhimpun seluruh desa. Penandatangan nota kesepahaman yang dilaksanakan adalah untuk menyelenggarakan pelatihan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

“Bimtek (Bimbingan Teknis -red) yang belum dilakukan peningkatan kapasitas kepemimpinan kecintaan kepada negara pendalaman terhadap pemahaman kebangsaan belum pernah, sehingga kami berinisiatif untuk mendorong agar dilakukan,” ujar Ketua Umum DPP Desa Bersatu. Ketua Umum DPP Desa Bersatuberharap dengan semakin besarnya peran desa ini, tantangannya juga semakin besar, sehingga kecintaan pada bangsa dan negara harus diperkuat.

Selanjutnya, Plt. Gubernur Lemhannas RI dalam sambutannya menyampaikan hal tersebut merupakan sebuah tantangan untuk Lemhannas RI khususnya Deputi Bidang Kebangsaan. Plt. Gubernur Lemhannas RI berpesan bahwa niat baik DPP Desa Bersatu harus tercapai, di antaranya menghilangkan korupsi dan memahami kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan pergelombang dengan tiap gelombang berjumlah 100 peserta sampai 110 peserta. Diminta juga oleh Plt. Gubernur Lemhannas RI dalam pelaksanaannya agar tidak hanya satu wilayah/desa, melainkan berbaur dari Sabang sampai Merauke agar terciptanya networking.

“Saya berpesan kepada penyelenggara, saya tidak ingin asal jalan. Tujuan dirumuskan dengan clear, dituangkan dalam bentuk kegiatan, hingga output betul-betul bisa dirasakan manfaatnya,” tegas Plt. Gubernur Lemhannas RI. Hal tersebut sejalan dengan harapan Plt. Gubernur Lemhannas RI yang menginginkan terbentuknya mindset pada tiap-tiap kepala desa, untuk punya kesamaan visi dalam bertindak mengelola desanya masing-masing. 

Apresiasi juga disampaikan oleh Plt. Gubernur Lemhannas RI kepada DPP Desa bersatu yang telah mempercayai Lemhannas RI untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Pada kesempatan tersebut, hadir delapan organisasi dari DPP Desa Bersatu, yakni APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), DPN PPDI (Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia), ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional), AKSI (Asosiasi Kepala Desa Indonesia), PABPDSI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia), PP PPDI (Pengurus Pusat Perangkat Desa Indonesia), Parade Nusantara (Persatuan Rakyat Desa Nusantara), dan KOMPAKDESI (Komunitas Mantan Kepala Desa Se-Indonesia). (SP/CHP)


Kepala Biro Pengkajian Strategis Staf Kapolri Bidang Operasi (Karojianstra Sops Polri) Brigjen Pol Marsudianto, S.I.K., M.Si. berkesempatan memberikan ceramah kepada para peserta PPRA 67 Lemhannas RI di Ruang Bhinneka Tunggal Ika, pada Kamis (5/9). Pada kesempatan tersebut Karojianstra Sops Polri menyampaikan paparan tentang “Kebijakan Penggunaan dan Pembinaan Kekuatan POLRI”.

Karojianstra Sops Polri menyampaikan enam strategi penggunaan dan pembinaan kekuatan Polri, yakni pengembangan dan peningkatan personel, penguatan organisasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengembangan kebijakan dan strategi, kerja sama dengan institusi lain serta penguatan fungsi pengawasan.

Strategi tersebut menargetkan kepada empat sasaran. Pertama adalah kalender keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang terdiri dari berbagai bentuk kegiatan masyarakat dan pemerintah yang bersifat tetap maupun dinamis. Kedua adalah hakikat ancaman yang meliputi potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata di wilayah masing-masing.

Selanjutnya, sasaran ketiga adalah operasional Polri yang meliputi kegiatan rutin, yang terdiri dari kegiatan rutin yang ditingkatkan dan operasi kepolisian, termasuk program unggulan Polri. Lalu yang keempat adalah sumber daya Polri yang meliputi aspek anggaran, kompetensi personel dan cara bertindak dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

Dalam pembinaan sumber daya manusia (SDM), Polri memiliki enam strategi kegiatan, yaitu peningkatan kuantitas dan kualitas SDM menuju era Police 5.0, peningkatan sistem manajemen karire berbasis kinerja, perluasan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri, pengelolaan SDM unggul yang humanis, dan peningkatan kesejahteraan pegawai Polri. Untuk mewujudkan SDM Polri yang unggul dan kompetitif, Karojianstra Sops Polri menyampaikan bahwa pembina SDM Polri harus melaksanakan empat pilar pembinaan SDM presisi. Pilar tersebut adalah pelaksanaan rekrutmen dengan baik, pembinaan karier yang adil dan konsisten, memberikan perawatan dengan optimal serta memberikan kesejahteraan yang tepat.

Di akhir paparannya, Karojianstra Sops Polri berpesan kepada peserta PPRA 67 khususnya pegawai Polri agar tetap bersinergi dengan pemerintah daerah dan para stakeholder. “Kita berbuat baik di polisi ini saja, belum tentu masyarakat maupun polisi sendiri menilai kita baik, apalagi kita berbuat tidak baik. Maka jangan pernah berhenti berbuat baik,” pungkas Karojianstra Sops Polri. (SP/CHP)


Direktorat Pengkajian Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam (SKA) Lemhannas RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Kajian bersama PT. PLN EPI (Energi Primer Indonesia) dengan judul “Pengelolaan dan Pendayagunaan Sampah Serta Limbah Untuk Mendukung Transisi Energi Dalam Rangka Percepatan Pencapaian Target ENDC dan NZE” bertempat di Ruang Kresna, pada Senin (2/9). Acara tersebut dipimpin langsung oleh Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P.

“Perubahan iklim global merupakan tantangan utama abad ke-21 yang membutuhkan tindakan konkret dari seluruh dunia,” ujar Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI mengawali sambutannya. Salah satu kerangka utama untuk mengatasi tantangan ini adalah melalui Nationally Determined Contributions (NDCS), yang merupakan komitmen nasional setiap negara untuk mengurangi gas rumah kaca (GRK) dan beradaptasi dengan perubahan iklim.

Dalam konteks tersebut, Enhanced Nationally Determined Contributions (ENDC) merujuk pada penguatan dan peningkatan komitmen untuk mencapai target yang lebih ambisius. Seperti, dari 29% Business as Usual (BAU) dan 41% dengan dukungan internasional menjadi 31,89% dan 43,20% dengan dukungan internasional.

Pengelolaan dan pendayagunaan sampah adalah salah satu aspek penting yang seringkali kurang diperhatikan, namun sangat relevan. Sampah yang dimaksud tidak terbatas pada sampah rumah tangga maupun sampah pasar, namun termasuk limbah pertanian, kehutanan, industri dan UMKM serta perkebunan. Pengelolaan sampah dan limbah yang efisien dan berkelanjutan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian target ENDC.

Lebih lanjut, Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI mengatakan pengelolaan sampah yang tidak efektif dapat berpotensi menyebabkan peningkatan emisi GRK. Hal tersebut terdiri dari metana, karbon dioksida, nitrogen oksida, baik pada aktivitas pembuangan sampah ke TPA maupun pembakaran terbuka.

Menurut laporan The United Nations Environment Programme (UNEP) yang berjudul “Waste and Climate Change”, emisi metana dari landfill atau tempat pembuangan akhir (TPA) adalah salah satu penyebab utama dampak iklim di sektor sampah. Konsep "Zero Waste to Landfill" bertujuan untuk mengurangi jumlah limbah yang dikirim ke TPA sebanyak mungkin, dan memungkinkan penggunaan strategi pengelolaan dan penggunaan sampah yang efektif untuk mengurangi emisi di sektor sampah. Konsep tersebut mendorong pengelolaan limbah yang lebih baik dan lebih berkelanjutan dengan fokus pada pengurangan, penggunaan kembali, daur ulang, dan komposting.

Untuk menerapkan zero waste to landfill diperlukan perubahan sistematis dalam cara masyarakat memproduksi, mengonsumsi dan mengelola limbah. Oleh karena itu, upaya-upaya pengelolaan dan pendayagunaan sampah dari hulu ke hilir rantai pasok perlu diimplementasikan melalui kolaborasi seluruh stakeholder terkait. “Sehingga zero waste to landfill dapat tercapai dan penurunan emisi dari sektor sampah dapat ditekan secara signifikan,” ujar Reni Mayerni.

FGD tersebut difasilitatori langsung oleh Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A. Kepala Organisasi Riset Energi dan Manufaktur Badan Riset Inovasi Nasional Prof. Dr. Cuk Supriyadi Ali Nandar, S.T., M.Eng bertindak sebagai salah satu narasumber dalam acara tersebut.

Cuk Supriyadi dalam paparannya menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi sampah yang signifikan sehingga diperlukan riset dan inovasi untuk mengolah sampah dan limbah menjadi produk intermediate atau produk akhir untuk mendukung transisi energi. Tentang potensi pemanfaatan biomassa, Cuk Supriyadi menjabarkannya ke dalam empat hal.

Pertama adalah meningkatkan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga (PLT) bio dengan memperbaiki iklim usaha dan investasi, meningkatkan kapasitas terpasang PLT bio, dan lainnya. Kedua, pemanfaatan biomassa dengan mendorong sinergi BUMN dalam penyediaan feedstock, mendorong pendanaan Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk mendukung program co-firing (pembakaran bersama biomassa dengan batu bara pada sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)).

Ketiga adalah implementasi biofuels dengan mengembangkan green refineries untuk menghasilkan green diesel, green gasoline, dan green avtur, lalu mengembangkan industri pendukung, seperti methanol, katalis, dan lainnya. Kemudian yang keempat adalah pengembangan biogas berkelanjutan dengan mengembangkan roadmap biogas berkelanjutan, mendorong pengembangan biogas untuk keperluan rumah tangga dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan memanfaatkan limbah domestik, kotoran hewan atau limbah pertanian.

Adapun narasumber-narasumber lain yang hadir dalam acara tersebut, yakni Dosen Fakultas Hukum/Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum., Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Ir. Hari Wibowo, M.Si., Direktur Bioenergi, Ditjen EBTKE Kementerian ESDM RI Ir. Edi Wibowo, M.T., Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Keenergian Institut Teknologi Bandung Dr. Ir. Retno Gumilang Dewi, M.Env.Eng.Sc., Kepala Pusat Penelitian Surfaktan dan Bioenergi (SBRC) IPB University Dr. Ir. Meika Syahbana Rusli, M.Sc.Agr. (SP/CHP)



Hak cipta © 2024 Lembaga Ketahanan Nasional RI. Semua Hak Dilindungi.
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110
Telp. (021) 3451926 Fax. (021) 3847749