Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan Sekretariat Utama Lemhannas RI menyelenggarakan Sosialisasi Pelaksanaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di Ruang Gatot Kaca, pada Selasa (2/4). Acara tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si.

Acara tersebut merupakan tindak lanjut dari apa yang disampaikan Panca Putra pada hasil rapat pimpinan tahun 2024 Januari lalu tentang pelaksanaan tugas untuk mengevaluasi hasil kinerja personel Lemhannas RI. Pada kesempatan tersebut, Panca Putra menekankan tiga hal yang harus ditingkatkan, yakni penilaian kinerja pengukuran ASN Lemhannas RI, penilaian terhadap keamanan cyber Lemhannas RI oleh BSSN RI, dan penilaian dari Kementerian PANRB yang harus dimaksimalkan.

Seperti yang kita ketahui, tugas pokok lemhannas RI adalah sebagai lembaga ketahanan nasional. Tugas pokok Lemhannas RI harus dipahami dari sejarah lahirnya Lemhannas RI. Panca Putra menjelaskan bahwa Lemhannas RI adalah lembaga yang dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tahun 1965 untuk mewujudkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. “Bangsa dan negara ini tidak bisa hidup tanpa memiliki ketahanan nasional,” ujar Panca Putra.

Lemhannas RI lahir karena Presiden Soekarno berpikir Indonesia harus dikelola dan didukung dengan menyinergikan unsur sipil dan militer untuk mewujudkan ketahanan nasional bangsa dalam menghadapi perkembangan dunia saat itu. Agar hidup bangsa ini dapat terus berjalan sesuai keinginan founding fathers, maka anak bangsa harus diberi pemahaman tentang pentingnya ketahanan nasional. Sejalan dengan hal tersebut, Panca Putra menegaskan harus adanya penanganan reformasi birokrasi (RB) yang diwujudkan dan diimplementasikan di lingkungan kerja Lemhannas RI. Oleh sebab itu nilai Lemhannas RI yang selama ini belum maksimal, harus bisa diperbaiki, salah satunya adalah pelaksanaan RB. “Maka hari ini sehubung dengan kita sudah membangun kerja sama dengan Pemprov Jawa Barat, nanti teman-teman akan dijelaskan aplikasi yang digunakan teman-teman Pemprov Jawa Barat untuk mendorong maksimal penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Lemhannas,” kata Panca Putra.

Sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber Kepala Biro Organisasi Provinsi Jabar Teten Ali Mulku Engkun, Ph.D. selaku pimpinan tim, Analis Kebijakan Ahli Madya Iwan Kurniawan, S.STP., M.A.P. selaku Ketua Strategic Transformation Unit Provinsi Jabar dan Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jabar Oky Putranto, S.STP., M.A.P.

Sosialisasi tersebut juga bertujuan sebagai penyampaian informasi terkait beberapa aplikasi yang dapat Lemhannas RI replikasi serta koordinasi. Pada tahap awal, aplikasi yang akan difokuskan adalah aplikasi JAPATI (Jawa Barat Manajemen Kinerja Terintegrasi) yang merupakan aplikasi untuk mengelola kinerja organisasi (unit kerja/satuan kerja) dan aplikasi TRK (Tunjangan Remunerasi Kinerja) yang merupakan aplikasi untuk mengelola kinerja individu yang akan menentukan besaran remunerasi yang diterima.

Iwan Kurniawan dalam sosialisasi tersebut menyampaikan lima milestone yang harus ada pada implementasi aplikasi di kabupaten/kota, yakni komitmen untuk leading institutions, peraturan dengan adanya pedoman SAKIP terintegrasi, kemudian cascading yang memuat perbaikan, dan perencanaan kinerja institusi serta individu, lalu screening kapasitas teknis teknologi informasi dan digitalisasi cascading kinerja yang diimplementasikan.

Acara dilanjutkan dengan paparan tentang aplikasi TRK oleh Oky Putranto. Perlu diketahui bersama, kerja sama yang telah dilaksanakan Lemhannas RI dengan Pemprov Jawa Barat adalah tentang implementasi tata kelola reformasi birokrasi instansi pemerintah. Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi, pendampingan implementasi RB, replikasi sistem informasi pelaksanaan RB, dan pengembangan sistem informasi pelaksanaan RB. Dengan adanya kerja sama tersebut, diharapkan dapat menyempurnakan implementasi tata kelola RB sehingga dapat meningkatkan capaian nilai RB Lemhannas RI. (SP/CHP)

Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI Mayjen TNI Rido Hermawan, M.Sc. bertindak sebagai narasumber dalam Focus Group Discussion “Konsep Strategi Pertahanan dan Keamanan Ibu Kota Nusantara Berbasis The Smart Defense and Security 5.0” di Hotel Le Meridien, Jakarta, pada Rabu (3/4). Acara tersebut diselenggarakan oleh Sekretariat Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pada kesempatan tersebut, Rido Hermawan berbicara tentang cara mengintegrasikan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam rangka mendukung smart defence and security 5.0. “Membangun kekuatan pertahanan negara juga harus sekaligus membangun kewaspadaan nasional yang bersifat antisipatif,” ujar Rido Hermawan.

Kewaspadaan nasional merupakan konsep integral sikap waspada, antisipasi terhadap ancaman dan respon cepat terhadap situasi yang dapat membahayakan keamanan dan stabilitas negara. Dalam konteks global dan regional, Indonesia berada di persimpangan geopolitik dan membutuhkan strategi pertahanan negara yang matang. Bicara masalah membangun pertahanan negara di IKN, maka hal tersebut tidak lepas dari membangun pertahanan secara nasional. Sejalan dengan hal tersebut, pertahanan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi harus merambah ke seluruh holistik. Lebih lanjut, Rido Hermawan menyampaikan hal yang harus diamankan adalah kepentingan nasional yang tertuang di Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, mencapai kesejahteraan rakyat, menjamin keamanan, dan ketertiban masyarakat, mewujudkan keadilan sosial, serta menjamin kelangsungan, keberlanjutan hidup bangsa dan negara. Rido Hermawan mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh kehilangan momentum dalam menyiapkan pondasi yang bagus agar generasi penerus juga sejahtera.

Membangun kota pertahanan negara juga tidak boleh lepas dari permasalahan strategis kedepan. Mengatasi hal tersebut, dapat dilakukan dengan melakukan analisis dan identifikasi ancaman-ancaman yang melibatkan pemahaman mendalam berbagai faktor yang dapat memengaruhi stabilitas dan keamanan nasional dan internasional. “Dengan cara semacam itu, maka kita membangun kekuatan yang bagus untuk men-treatment ancaman tersebut,” ujar Rido Hermawan.

Selanjutnya, langkah integrasi strategi dalam smart defense and security pada bidang ideologi, diantaranya adalah analisis ideologi, pendidikan dan diseminasi ideologi, integrasi ideologi dalam kebijakan pertahanan, pembinaan kesadaran nasional, dan lainnya. Pada bidang politik langkah integrasinya adalah analisis politik, konsolidasi kepemimpinan politik, pembangunan konsensus politik, pengintegrasian politik luar negeri, dan lainnya.

Kemudian, pada bidang ekonomi, langkah integrasinya adalah analisis ekonomi, diversifikasi sumber pendapatan, peningkatan daya saing ekonomi, penguatan kemandirian ekonomi, dan lainnya. Lalu pada bidang sosial budaya, langkah strategisnya adalah promosi kebhinekaan dan toleransi, penguatan identitas nasional, pemberdayaan masyarakat sipil, proteksi dan promosi hak asasi manusia, dan lainnya.

Menutup paparannya, Rido Hermawan mengatakan bahwa pembangunan pertahanan negara di IKN harus kuat dan ulet yang berarti modern, dinamis, fleksibel, efektif, dan efisien. Lalu, negara sejahtera dan rakyat kuat adalah sebuah konsep yang harus diwujudkan serta integrasi elemen Ipoleksosbud di IKN harus menyesuaikan, sejalan, dan mendukung konsep Smart Defence and Security 5.0. (SP/CHP)

Dalam momentum Ramadan 1445 Hijriah, Lemhannas RI menyelenggarakan kegiatan Pasar Murah Ramadan bertempat di Ruang Dwi Warna Purwa pada Selasa dan Rabu, 2 dan 3 April 2024. Kegiatan Pasar Murah Ramadan tersebut merupakan salah satu program kerja rutin tahunan Korpri Lemhannas RI bekerja sama dengan Perista Lemhannas RI.

Ketua Dewan Pengurus KORPRI Lemhannas RI selaku Penanggungjawab Pasar Murah Ramadan Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si. dalam laporannya menyampaikan bahwa terdapat 108 stan. Stan tersebut terdiri dari UMKM binaan Kemenkop dan UKM, UMKM Umum, Bulog, Retailer Besar, Perista, IKAL, dan internal pegawai Lemhannas RI. Produk yang dijual di antaranya sembako, busana, perlengkapan dapur, makanan, minuman, batu permata dan perhiasan, paket umroh, kosmetik, kue kering, dan banyak produk lainnya, bahkan motor listrik.

Dalam kesempatan tersebut, panitia juga menyediakan stan Bazar Amal yang menyediakan berbagai barang bekas layak pakai yang dijual dengan harga lebih murah. Barang-barang yang dijual merupakan sumbangan dari anggota Lemhannas RI, para Tajar, Taji, Taprof, dari ibu-ibu Perista, dan dari peserta PPRA 66. “Seluruh hasil penjualan Bazar Amal ini akan disumbangkan ke Panti Asuhan,” ucap Ketua Dewan Pengurus KORPRI Lemhannas RI.

“Pasar murah yang diadakan dalam suasana Ramadan ini merupakan wujud kepedulian lembaga untuk meringankan beban keluarga besar Lemhannas RI dan masyarakat pada umumnya melalui penyediaan kebutuhan bahan pokok dengan harga yang relatif murah dan terjangkau,” kata Wakil Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Eko Margiyono. Diharapkan pasar murah Ramadan tersebut dapat memberikan manfaat bagi seluruh keluarga besar Lemhannas RI.

Oleh karena itu, Wakil Gubernur Lemhannas RI menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pasar murah Ramadan tersebut. “Semoga ke depan kegiatan seperti ini dapat menjadi agenda rutin Lemhannas RI dalam rangka menyejahterakan keluarga besar Lemhannas RI serta membangun hubungan dengan instansi lain dan masyarakat sekitarnya,” pungkas Wakil Gubernur Lemhannas RI.

Pasar Murah Ramadan tersebut turut dimeriahkan dengan Tari Kreasi Minangkabau Langkah Sakato oleh personel Lemhannas RI, peragaan busana oleh personel Lemhannas RI, kuis-kuis dengan berbagai hadiah yang menarik, dan pembagian kupon tebus murah. (NA/CHP)