Lemhannas RI melalui Direktorat Pengkajian Sosial Budaya dan Demografi menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengangkat judul “Mitigasi Risiko Krisis Ekonomi Nasional Triwulan III Tahun 2023” pada Selasa (26/9) di Ruang Kresna, Gedung Astagatra Lantai 4, Lemhannas RI.

FGD tersebut merupakan kajian urgent dan cepat tentang ekonomi yang bersifat series per triwulan guna mendapatkan perkembangan dan mencermati dinamika yang terjadi untuk menyusun mitigasi dalam rekomendasi kebijakan yang akan dibuat.

“Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mengalami perbaikan dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya,” kata Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. Hal tersebut terjadi meskipun pertumbuhan ekonomi Tiongkok di bawah ekspektasi dan pertumbuhan ekonomi global masih tertekan. Namun, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada dalam kisaran 4.7 hingga 5,0 persen.

Pada semester I tahun 2023, ekonomi Indonesia telah tumbuh sebesar 5.1%. Untuk mencapai target rencana kerja pemerintah (RKP) 2023, ekonomi Indonesia perlu tumbuh sebesar 5.5% di semester II tahun 2023 mengingat perlambatan aktivitas ekonomi global.

Lebih lanjut, Reni Mayerni juga menyampaikan bahwa pertumbuhan konsumsi pemerintah masih diperkirakan positif karena didorong oleh pemulihan dari kontraksi yang terjadi pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) diperkirakan mencapai sekitar 4% pada semester II tahun 2023 berkat adanya penyelesaian proyek strategis nasional dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sementara itu, ekspor dan impor barang akan mengalami kontraksi akibat terjadinya perlambatan ekonomi global. Namun ekspor dan impor jasa diperkirakan akan tumbuh positif seiring pemulihan sektor pariwisata dan pelonggaran kebijakan mobilitas Tiongkok.

Acara yang dimoderatori oleh Tenaga Profesional Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI Dra. Dwi Hernuningsih, M.Si. menghadirkan salah satu narasumberm Plt. Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal Kemenko Perekonomian RI Dr. Gunawan Pribadi, S.E., M.B.T., AK., C.A. menyampaikan beberapa terkait risiko ekonomi global, yakni adanya tekanan geopolitik pada perang Rusia dan Ukraina, perubahan iklim (termasuk el nino) yang meningkatkan kerentanan ketahanan pangan, pembatasan ekspor komoditas pangan oleh beberapa produsen utama yang mengurangi ketersediaan pasokan di pasar global, salah satunya beras dan perlambatan ekonomi Tiongkok yang lebih tinggi daripada perkiraan.

Pada kesempatan tersebut. Dr. Gunawan Pribadi menyampaikan bahwa beras menyumbang inflasi terbesar pada Agustus 2023, yakni sebesar 0.05%. Secara akumulatif, hingga Agustus 2023 beras telah mengalami inflasi sebesar 7.99%. Terkait bauran kebijakan, ia menyampaikan strategi 4K untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi dan memastikan inflasi dalam rentang sasaran. Pertama adalah keterjangkauan harga dengan meningkatkan operasi pasar/bazar pangan dan melaksanakan program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Kedua adalah ketersediaan pasokan dengan meningkatkan produksi melalui program tanam pekarangan, pengembangan food estate, dan penguatan cadangan pangan pemerintah (CPP).

Ketiga adalah kelancaran distribusi dengan memfasilitasi distribusi pangan dari daerah surplus ke defisit dan penguatan serta kerja sama antar daerah. Lalu yang keempat adalah menciptakan komunikasi yang efektif dengan melakukan pemantauan dan penguatan data secara detail serta pemantauan pasar bersama satgas pangan.

Adapun beberapa narasumber lain yang hadir, yakni Direktur Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia Irman Robinson, Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI Wahyu Utomo, S.Sos., M.Si., Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Ninasapti Triaswati, S.E., M.Sc., Ph.D., dan Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence Sunarsip. (SP/BIA)

“Hormat saya karena di bagian terakhir penugasan sebagai prajurit, saya akhiri ditempat yang sangat terhormat ini,” kata Letjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah saat memberikan kesan-kesannya selama menjabat sebagai Wakil Gubernur Lemhannas RI pada acara pisah sambut Wakil Gubernur, Sekretaris Utama, dan Deputi Kebangsaan Lemhannas RI pada Senin (25/9), di Ruang Dwi Warna Purwa, Lemhannas RI.

Sebelumnya pada Jumat (8/9), Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto telah melantik Laksamana Muda TNI Maman Firmansyah sebagai Wakil Gubernur Lemhannas RI menggantikan Letjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah, Irjen Pol Drs. R.Z. Panca Putra S., M.Si. sebagai Sekretaris Utama Lemhannas RI menggantikan Komjen Pol Drs. Rudy Sufahriadi, dan Mayjen TNI Agus Arif Fadila, S.I.P sebagai Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI menggantikan Laksda TNI Edi Sucipto, S.E., M.M., M.Tr. Opsla.

Pada acara pisah sambut tersebut, Letjen TNI (Purn) Mohamad Sabrar Fadhilah menyampaikan banyaknya pembelajaran dan pengetahuan dalam memahami geopolitik selama menjabat di Lemhannas RI. Rasa terima kasih juga dihaturkan kepada para jajaran pejabat Lemhannas RI, para wakor, taji, dan taprof yang telah memberikan banyak pengalaman pribadi dan telah setia mendampingi. Dirinya juga berharap sebagai lembaga think tank Indonesia, Lemhannas RI terus bisa memberikan pengabdian terbaiknya untuk bangsa dan negara Indonesia. 

Komjen Pol (Purn) Drs. Rudy Sufahriadi turut menyampaikan rasa terima kasihnya pada Gubernur Lemhannas RI beserta jajaran. Dirinya berharap dengan jabatan yang telah diemban di Lemhannas RI bisa menjadi bekal dan semangat untuk melanjutkan perjuangan di masa yang akan datang.

Lebih lanjut, Laksda TNI (Purn) Edi Sucipto, S.E., M.M., M.Tr. Opsla juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas kesempatan yang telah diberikan untuk mengabdi kepada negara oleh Lemhannas RI.

Setelah memberikan kesan pesan oleh pejabat lama Lemhannas RI, Wakil Gubernur Laksda TNI Maman Firmansyah, Sekretaris Utama Irjen Pol Drs. R.Z. Panca Putra S., M.Si., dan Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI Mayjen TNI Agus Arif Fadila memperkenalkan dirinya kepada pejabat Lemhannas RI. Maman Firmansyah menyampaikan harapannya untuk bimbingan dari Gubernur Lemhannas RI dan jajaran dalam melaksanakan tugas. Maman Firmansyah juga menyampaikan akan menjalankan tugas dengan sekuat-kuatnya dan amanah.

Setelah perkenalan pejabat baru, Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto menyampaikan bahwa tantangan ketika menjabat di Lemhannas RI. Tantangan utamanya adalah menerjemahkan keinginan presiden tentang Lemhannas RI. Sedangkan tantangan terberatnya adalah menerjemahkan keinginan presiden untuk melakukan kajian. 

Sejalan dengan hal tersebut, Andi Widjajanto bersama Deputi Pengkajian Strategik Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. dengan para direktur pengkajian, tenaga profesional dan tenaga pengkaji secara signifikan merombak hal-hal yang harus dilakukan di pengkajian. Dengan cara yang dilakukan tersebut, Lemhannas RI bisa dengan cepat memberikan data yang dibutuhkan Presiden, Wakil Presiden, sampai Kementerian/Lembaga.

Untuk program pendidikan Lemhannas RI, Andi Widjajanto mengatakan sedang dalam proses perombakan kurikulum yang target pelaksanaannya pada T.A. 2025. Sedangkan pada program kebangsaan, dirinya melihat program ini cepat menemukan bentuknya sehingga relatif berjalan otonom karena substansi materi yang dikembangkan berhasil dirumuskan dengan baik, juga metode yang dirumuskan sudah berjalan baik. “Kalau saya diminta menjelaskan tantangan atau apa yang dirasakan, saya selalu mengatakan saya didampingi oleh tenaga-tenaga yang tahu persis apa yang harus mereka lakukan,” ujarnya.

Diakhir sambutannya, Andi Widjajanto menyampaikan tantangan kedepan yang akan dihadapi bersama Wakil Gubernur Laksda TNI Maman Firmansyah dan Sekretaris Utama Irjen Pol Drs. R.Z. Panca Putra S., M.Si. adalah memastikan agar kajian dan kurikulum yang sudah dibuat mengacu pada geopolitik, kepemimpinan strategis, nilai kebangsaan, ketahanan nasional astagatra yang komprehensif, manajemen olah sismennas, dan kajian isu-isu strategis yang dibutuhkan presiden bisa terus berlangsung. (SP/BIA)

Lemhannas RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) tentang “Evaluasi 20 Tahun UU TNI Dihadapkan dengan Perkembangan Lingkungan Strategis” pada Senin (25/9), di Ruang Kresna, Gedung Astagatra Lantai 4, Lemhannas RI. 

Pada Juli 2024, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) genap memasuki usia 20 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, banyak terjadi perkembangan situasi dan kondisi baik dalam skala nasional, maupun internasional. Oleh karena itu, muncul wacana untuk merevisi undang-undang tersebut sebagai bentuk adaptasi.

Sebagian kelompok merasa wacana tersebut tidak sejalan dengan reformasi. Wacana tersebut dinilai sebagai salah satu bentuk upaya kembalinya angkatan bersenjata berkuasa kembali atas sipil. Namun, sebagian pihak lainnya berpendapat bahwa Undang-Undang tersebut memerlukan revisi karena sudah tidak dapat mewadahi perkembangan selama 20 tahun terakhir.

“Lemhannas RI akan melakukan kajian komprehensif untuk mengevaluasi 20 tahun UU TNI,” kata Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. Dalam kajian tersebut tidak hanya membahas UU TNI, tetapi juga tentang kerangka regulasi pertahanan militer yang terkait konstitusi, UU Pertahanan, UU TNI, UU Industri Pertahanan, UU Intelijen, UU PSDN, dan UU Ciptaker yang terkait industri pertahanan.

Diskusi ini merupakan salah satu upaya Lemhannas RI untuk berpartisipasi dalam menyumbangkan pikiran mengenai usulan revisi Undang-Undang TNI. Diharapkan melalui kajian tersebut dapat diberikan masukan yang strategis, tepat, dan akurat kepada pemerintah. “Kajian ini akan membahas perubahan lingkungan strategis, dinamika geopolitik, perubahan ancaman, lompatan teknologi, karakter perang, dan ekonomi pertahanan,” ujar Reni Mayerni.

Hadir dalam FGD tersebut selaku narasumber, yakni Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksda TNI Kresno Buntoro, S.H., LL.M., Ph.D.; Rektor Universitas Pertahanan Letjen TNI Jonni Mahroza, S.IP., M.A., M.Sc., CIQnR, CIQaR, Ph.D.; Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Mufti Makarim; Analis Pertahanan Dr. Connie Rahakundini Bakrie; Pengamat Militer Laksda Purn. Soleman B. Ponto, S.T., S.H., M.H.; dan Direktur Semar Sentinel Indonesia Alban Sciascia, Ph.D.

Dr. Connie Rahakundini Bakrie selaku salah satu narasumber memandang bahwa aspek revisi secara positif perlu dilakukan karena harus ada perubahan yang menyesuaikan perkembangan dan tantangan terkini. Namun, sisi negatifnya revisi tersebut adalah tentang masalah manajemen pertahanan. Bukan hanya tentang UU TNI dan tentang TNI, didalamnya turut terkandung perihal struktur, fungsi, organisasi, dan sistem karir. “UU TNI harus punya paradigma baru dalam membangun manajemen TNI yang modern, yang mampu secara non-linear menjawab tantangan dunia yang berubah sangat cepat,” pungkasnya. (NA/BIA)

Lemhannas RI melalui Direktorat Pengkajian Ekonomi Dan Sumber Kekayaan Alam (SKA) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengangkat judul “Penyusunan Peta Jalan PLTN Dalam Rangka Merealisasikan EBT Nasional” pada Senin (25/9), di Ruang Kresna, Gedung Astagatra Lantai 4, Lemhannas RI. 

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. menyampaikan bahwa Indonesia sedang mengalami permasalahan yang kompleks akhir-akhir ini, yakni perburukan kualitas udara. Hal tersebut terlihat pada kondisi kabut asap yang menyelimuti gedung pencakar langit di Ibu Kota setiap pagi.

Polusi tersebut yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur dan sumber daya listrik. Adanya beberapa pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di sekitar Jakarta yang beroperasi, ditambah dengan peningkatan emisi kendaraan dan aktivitas industri menjadi pemicu penurunan kualitas udara.

Hal tersebut menjadi perhatian yang serius mengingat dampak pencemaran PLTU terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. “Maka diperlukan langkah strategis untuk pembangunan infrastruktur energi dimana dilakukan transisi energi dari penggunaan pembangkit batu bara menjadi pembangkit ramah lingkungan,” ujar Reni Mayerni.

Acara tersebut dimoderatori oleh Direktur Pengkajian Ekonomi dan SKA Laksma TNI Ocktave Ferdinal, S.T.,M.Si.(Han)., CHRMP.,CFrA. salah satu narasumber yang hadir Dosen Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Dr. Ir. Andang Widi Harto, M.T., IPU menyampaikan perangkat untuk persiapan pembangunan PLTN, yakni perangkat regulasi, komitmen pemerintah dalam membangun PLTN, persiapan sumber daya manusia dan sistem pendidikan pendukung, persiapan kapasitas industri nasional untuk mendukung pengembangan teknologi PLTN, dan persiapan lembaga riset untuk pengembangan teknologi PLTN.

Lebih lanjut, Andang Widi Harto menyampaikan beberapa strategi global pengembangan PLTN di Indonesia dalam rangka menuju kemandirian energi nuklir berkelanjutan, diantaranya mengintensifkan eksplorasi sumber daya energi nuklir yang ada di Indonesia, melakukan riset dan pengembangan teknologi reaktor maju yang menggunakan siklus bahan bakar uranium tertutup atau siklus bahan bakar thorium tertutup, melakukan riset dan pengembangan proses-proses bahan bakar siklus uranium tertutup atau siklus thorium tertutup, melakukan eksploitasi secara terbatas sesuai keperluan terhadap sumber daya energi nuklir yang ada di Indonesia untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar PLTN baru yang menggunakan siklus uranium atau siklus thorium tertutup, dan menghindari mengekspor uranium atau thorium mentah. Dengan strategi tersebut, diharapkan Indonesia mampu mencapai kemandirian energi nuklir berkelanjutan.

Narasumber lain yang hadir pada kegiatan tersebut, yakni Plt. Kepala Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir BRIN RI Dr. Eng. Topan Setiadipura, M.Si., M.Eng., Direktur Aneka Energi Baru Dan Energi Terbarukan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI Andriah Feby Misna, S.T., M.T., M.Sc., Anggota Dewan Energi Nasional Dr. Ir. As Natio Lasman dan Executive Vice President Aneka Energi Baru Terbarukan PT. PLN Persero Dr. Zainal Arifin. (SP/BIA)