Menjelang berakhirnya Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 24, Lemhannas RI menyelenggarakan Olah Sistem Manajemen Nasional (Olah Sismennas) ke-2 PPSA 24 Tahun 2023. Direktur Operasional Pendidikan Lemhannas RI Brigjen TNI R. Djaenudin Selamet, S.E. dalam laporannya saat upacara pembukaan kepada Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI menyampaikan bahwa pelaksanaan Olah Sismennas ke-2 PPSA 24 diselenggarakan mulai Selasa, 19 September 2023 sampai Jumat, 22 September 2023 dengan mengangkat tema “Koordinasi Lintas Sektoral Aparatur Pemerintah dan Pemangku Kepentingan terkait Penyelesaian Masalah Papua”.

“Olah Sismennas merupakan sebuah latihan simulasi hubungan kerja sama, koordinasi, dan sinkronisasi antarkementerian/lembaga untuk menghasilkan dan mengoperasionalkan suatu kebijakan pemerintah,” kata Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional dalam Upacara Pembukaan Olah Sismennas PPSA 24 Tahun 2023 Lemhannas RI.

Tujuan dari Olah Sismennas adalah melatih para peserta dalam proses penyelenggaraan negara, sehingga mampu memahami dan mengambil keputusan dalam kondisi kritis dan membuat kebijakan strategi dalam rangka memecahkan permasalahan nasional yang faktual secara komprehensif, integral, sistemik dan holistik.

Perlu diketahui bahwa dalam skenario Olah Sismennas akan tergambarkan berbagai dinamika kehidupan nasional yang diasumsikan secara logis. Situasi yang dimunculkan dibuat dengan sedemikian rupa sehingga tercipta kesamaan atau kemiripan dengan keadaan dan dinamika yang sesungguhnya. Berbagai dinamika yang digambarkan, baik eksternal maupun internal, akan memengaruhi kehidupan nasional, terutama dalam hal pembangunan nasional yang akan diselenggarakan menjadi lebih dinamis sesuai dengan skenario yang telah direncanakan.

Guna mendukung skenario tersebut, peserta PPSA 24 disusun dalam 13 kementerian/lembaga. Kementerian/Lembaga tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri OS, Kementerian Luar Negeri OS, Kementerian PAN RB OS, Kementerian Sosial OS, Kementerian Kesehatan OS, Kementerian Dikbudristek OS, Kementerian PDDT OS, Kementerian PUPR OS, Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan OS, Kementerian Parekraf OS, Kementerian Perhubungan OS, Mabes TNI OS, dan Mabes Polri OS.

Saat upacara penutupan, Direktur Operasional Pendidikan Lemhannas RI melaporkan kepada Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI bahwa pelaksanaan Olah Sismennas ke-2 PPSA 24 telah berjalan dengan baik dan lancar. Secara substansi, tujuan dan sasaran yang diharapkan telah tercapai. Namun, masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, telah dilaksanakan kaji ulang dan evaluasi secara obyektif sebagai dasar untuk perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan Olah Sismennas selanjutnya.

“Berdasarkan laporan dan pengamatan yang saya peroleh, selama pelaksanaan kegiatan Olah Sismennas ini, para peserta telah menunjukkan upaya terbaik dalam menyelesaikan tugas dan peran yang diberikan,” kata Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI. Hal tersebut terlihat dari reaksi peserta dalam menyikapi dinamika dalam berbagai aspek, yaitu ideologi; politik; ekonomi; sosial budaya; pertahanan keamanan; serta permasalahan hambatan dalam upaya penyelesaian masalah Papua. Diharapkan hal-hal yang telah diperoleh selama kegiatan dapat menjadi tambahan bekal bagi peserta PPSA 24 dalam penugasan masing-masing nantinya. (NA/CHP)

Lemhannas RI melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) tentang “Konstitusi dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia” pada Rabu (20/9) di Ruang Kresna, Gedung Astagatra Lantai 4, Lemhannas RI. Kegiatan FGD tersebut dilaksanakan dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan yang strategis dan sistematis guna disampaikan kepada Presiden RI.

Sejak masa reformasi, UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami empat kali amandemen. Namun, setelah lebih dari 20 tahun, sampai saat ini amandemen keempat masih menjadi amandemen terakhir dan gagasan amandemen kelima belum diwujudkan. Amandemen kelima kerap dicurigai hanya untuk kepentingan politik. Padahal amandemen dirasa perlu dilakukan, mengingat kondisi lingkungan strategis dan geopolitik dunia yang jauh berubah dibandingkan awal reformasi dulu.

Dalam beberapa kesempatan, MPR RI menyampaikan bahwa pembahasan amandemen kelima merupakan hal yang urgen. Bahkan sejak MPR RI periode 2014-2019, telah dibentuk panitia Ad Hoc yang membahas amandemen terbatas atas konstitusi. “Panitia tersebut mengusulkan untuk menyusun haluan negara serta memberikan kewenangan kepada MPR RI untuk menolak RUU APBN bila bertentangan dengan haluan negara,” kata Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Maman Firmansyah.

Beberapa hal yang dapat didiskusikan diantaranya adalah adaptabilitas konstitusi hasil empat kali amandemen terhadap perubahan geopolitik abad 21; amanat para pendiri bangsa yang perlu diperhatikan dalam mendesain ketatanegaraan Indonesia; amandemen kelima atau dikembalikan dalam teks aslinya kemudian diperbaiki dengan adendum yang diperlukan oleh UUD NRI Tahun 1945; substansi yang perlu dibahas dalam proses amandemen mendatang; serta prospek dan tantangan dari partai politik dan seluruh elemen bangsa apabila rencana amandemen kelima dilaksanakan dalam waktu dekat.

Mendiskusikan hal tersebut, hadir dalam FGD tersebut selaku narasumber, yakni Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.; Staf Khusus Bidang Komunikasi Politik dan Kelembagaan Menteri Sekretaris Negara RI Nicolaus Teguh Budi Harjanto, S.I.P., M.A., Ph.D.; dan Peneliti Hukum Tata Negara dan Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Bivitri Susanti, S.H., M.M. Selain itu, turut hadir Anggota Dewan Pengawas KPK/Pelaku Perubahan UUD NRI 1945, Dr. Harjono dan Staf khusus Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, Dr. Ichsanuddin Noorsy, B.Sc., S.H., M.Si. menjadi penanggap.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. menyampaikan wacana perubahan kelima UUD. Pertama, terkait Sistematika UUD dimana dibutuhkan perbaikan sistematika, koherensi, dan konsistensi UUD 1945. Kedua, tentang Pemilihan Umum yang butuh memperjelas penyelenggaraan Pilpres, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Kepada Daerah. Ketiga, Struktur Ketatanegaraan yang memperjelas struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Keempat, Kekuasaan Kehakiman yang berkaitan kewenangan MK dan MA, khususnya terkait dualisme pengujian peraturan perundang-undangan. Terakhir, Komisi Independen tentang kejelasan kedudukan komisi independen dan badan-badan negara. (NA/BIA)

“FGD ini diminta Presiden agar Lemhannas RI memberikan update-update kondisi terkini,” kata Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto saat menyampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang “Strategi Ketahanan Pangan Nasional Menghadapi Ancaman El Nino dan Krisis Pangan Global” pada Kamis (21/9), di Ruang Kresna, Gedung Astagatra Lantai 4, Lemhannas RI. 

Andi Widjajanto membagikan pengalaman kunjungan kerjanya ke Uni Emirat Arab (UEA), yakni kondisi UEA yang tidak pernah menghadapi masalah stok pangan. Hal tersebut antara lain karena UEA berhasil membangun tempat penyimpanan stok pangan yang sangat besar dan melakukan intensifikasi pangan. UEA menunjukkan keseriusannya dalam menjaga pasokan pangan melalui kolaborasi dengan berbagai laboratorium untuk terus mencari terobosan teknologi pangan, seperti rekayasa genetika. “Food storage di UEA besarnya enam kali lapangan bola dengan food storage yang luar biasa teknologinya,” ujarnya.

Selain melakukan kunjungan kerja ke UEA, Andi Widjajanto juga melakukan kunjungan kerja ke Dubai dan bertemu dengan berbagai food trader dan pengepul impor bahan pangan yang skalanya multinasional. Pangannya didatangkan dari berbagai negara di dunia. Terkait hal tersebut, ditemukan bahwa masalah pangan bukan di ketersediaannya, namun pada distribusi karena sulitnya kapal. Menurutnya, UEA sebagai negara yang ukurannya kecil telah berhasil menjadi hub perdagangan pangan yang signifikan.

“Kunjungan singkat saya ke UEA dan Dubai itu yang menyadarkan saya bahwa kita punya banyak peluang,” ungkap Andi Widjajanto. Salah satu contohnya adalah ketersediaan air di Indonesia yang masalahnya adalah terletak pada distribusinya. Oleh karena itu, harus dikelola dengan baik distribusinya. Atas hal tersebut, Andi Widjajanto memandang Indonesia memiliki banyak peluang pangan dalam menghadapi El Nino.

Diharapkan melalui FGD ini dapat didiskusikan dan dirumuskan rekomendasi untuk diserahkan kepada Presiden RI. Hadir dalam FGD tersebut selaku narasumber, yakni Wakil Menteri Perdagangan RI Dr. Jerry Sambuaga; Anggota Dewan Pengawas BULOG RI Donny Gahral Adian; Deputi III Bidang Perekonomian Kepala Staf Kepresidenan Dr. Ir. Edy Priyono, M.E.; Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI Irma Marlina; Asisten Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Ferry Ardianto, S.E., M.M., Ph.D.

Wakil Menteri Perdagangan RI Dr. Jerry Sambuaga menyampaikan kebijakan perdagangan Indonesia dalam menghadapi krisis pangan dunia. Beberapa kebijakan yang diambil, yakni Melakukan stabilisasi harga dan ketersediaan stok; Percepatan digitalisasi perdagangan; Penguatan fasilitas logistik dan distribusi; Peningkatan promosi produk pertanian dan pangan; dan Pemanfaatan kerja sama perdagangan internasional

Selain itu, Indonesia saat ini juga menjalin kerja sama perdagangan internasional. Setidaknya sampai saat ini sudah ada 37 perjanjian yang ditandatangani/ratifikasi/implementasi. “Mulai dari sisi distribusi, kawasan, ketersediaan harga dan kestabilan, sampai ekspor dengan memastikan perjanjian dagang supaya bisa masuk secara bilateral, kami lakukan secara konkret untuk memastikan supply aman, ketersediaan oke, rantai pasok kondusif, dan harga komoditas dapat kami jaga dengan baik,” pungkas Jerry Sambuaga. (NA/BIA)

Setelah resmi dibuka pada tanggal 28 Maret 2023, kegiatan Pelatihan untuk Pelatih/Training of Trainers (ToT) serta Pembinaan dan Pelaksanaan (Binlaks) Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI kini resmi ditutup pada Rabu (20/9), di Auditorium Gadjah Mada Lemhannas RI.

Kegiatan ToT yang dilaksanakan secara virtual tersebut terdiri dari 400 peserta dan terbagi menjadi empat angkatan dengan alokasi per angkatan sebanyak 100 peserta dengan lama kegiatan selama delapan hari. Sementara dalam kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan dengan jumlah peserta sebanyak 500 orang yang terbagi menjadi lima angkatan dengan alokasi perangkatan sebanyak 100 peserta dengan lama kegiatan selama tujuh hari. Waktu pelaksanaan berakhir pada 13 September 2023. 

Sekretaris Utama Lemhannas RI Irjen Pol Drs. R.Z. Panca Putra S., M.Si. yang menutup secara resmi kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan dimaksud untuk menyegarkan kembali dan memperkuat pemahaman nilai-nilai kebangsaan.

Panca Putra juga menekankan bahwa peserta perlu menyadari sebagai bagian dari proses pembangunan karakter bangsa, pemahaman nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa, yakni pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan proses panjang dan perlu dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.

“Untuk itu saya yakin, dengan waktu yang relatif singkat, Bapak dan Ibu telah lebih memahami dan menyadari arti pentingnya nilai-nilai kebangsaan bagi terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih baik dan demokratis,” kata Panca Putra.

Panca Putra juga berharap para peserta dapat menerapkan wawasan kebangsaan yang kuat, dapat menghadapi dan menyelesaikan berbagai perbedaan dan permasalahan dengan baik dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Kebangasaan Lemhannas (Ikabnas) Dr. Faizal Hafied. S.H., M.H. turut hadir menyampaikan bahwa kepengurusan yang telah dilantik oleh Ketua Umum IKAL Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, M.Sc. pada 10 September lalu, sedang dalam proses perekrutan kepengurusan nasional yang diharapkan dapat mewakili seluruh komponen yang ada.

Lebih lanjut, Faizal Hafied juga menginformasikan adanya program kerja bersama untuk pusat dan di daerah yang diharapkan nantinya dapat mensosialisasikan kegiatan ini pada profesi terkait di wilayahnya sehingga kerjasama dapat diperluas ke seluruh provinsi Indonesia. (SP/BIA)