Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA. berkesempatan mengisi ceramah pada peserta program pendidikan singkatan angkatan (PPSA) 24 dengan memberi paparan yang berjudul “Akuntabilitas Anggaran dan Keuangan Negara” pada Senin (11/9), di Ruang Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Pancagatra Lantai 3, Lemhannas RI.

“Sebetulnya perwujudan dari good governance itu dimulai dari akuntabilitas dimana didalamnya ada akuntabilitas publik,” kata Dr. Isma mengawali paparannya. Penerapan good governance dalam siklus anggaran bertujuan untuk memastikan bahwa penerimaan dan belanja pemerintah telah direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik serta telah diaudit oleh lembaga pemeriksaan eksternal yang independen.

Konsep dari anggaran yang akuntabel juga bertujuan untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien, efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta diharapkan pemerintah bisa memperkuat demokrasi dan memupuk kepercayaan masyarakat dalam mencapai tujuan bernegara.

Lebih lanjut, ada lima alasan pentingnya akuntabilitas anggaran yang disampaikan, yakni mencegah penyalahgunaan dana publik dan timbulnya fraud di sektor publik, meningkatkan efisiensi penggunaan dana melalui pengawasan penggunaan dan dana publik dapat difokuskan untuk program-program yang memberikan manfaat lebih maksimal bagi kesejahteraan masyarakat, lalu meningkatkan kualitas layanan publik melalui pengelolaan dana publik secara efektif dan efisien, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan lembaga pemerintah, serta menghindari krisis keuangan.

Perlu diketahui bersama, anggaran pemerintah adalah salah satu bagian dari Public Finance Management (PFM). Dalam perkembangannya, PFM mencakup tata kelola sumber daya keuangan publik untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

Pada siklus anggaran, PFM berada dalam enam tahapan, yakni tahap penetapan kebijakan, tahap formulasi anggaran, tahap penetapan anggaran, tahap implementasi anggaran, tahap akuntansi, dan pelaporan serta tahap audit eksternal.

Tentang audit eksternal, Pemeriksaan BPK RI merupakan mekanisme akuntabilitas anggaran yang paling utama dalam pengelolaan keuangan publik karena publikasi atas hasil pemeriksaan BPK dapat meningkatkan transparansi atas keseluruhan sistem pengelolaan keuangan negara, serta proses tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh entitas menjadi faktor krusial bagi terciptanya perbaikan berkelanjutan atas kualitas pengelolaan keuangan publik.

Untuk meningkatkan kapasitas organisasi, BPK terus berusaha mengembangkan diri yang salah satunya adalah melakukan transformasi digital, seperti memanfaatkan big data analytics, menerapkan proses bisnis berbasis digital, mengembangkan cyber-security awareness, dan mengimplementasikan pembangunan laboratorium digital forensic pada pemeriksaan investigatif.

Setelah mengakhiri paparannya, Dr. Isma berharap agar pengetahuan dan pengalaman yang diberikan kepada peserta PPSA 24 dapat bermanfaat dan menjadi motivasi untuk lebih baik dan lebih akuntabel dalam menjalankan tugas dan perannya di institusi masing-masing. (SP/BIA)

“Semoga dengan adanya kehadiran Ikabnas ini mudah-mudahan peran IKAL ke depan akan lebih nyata lagi dalam mengabdikan dirinya untuk kepentingan bangsa, menjadi katalisator bangsa,” kata Ketua Umum IKAL Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, M.Sc. dalam Upacara Pengukuhan Ikatan Keluarga Alumni Kebangsaan Lemhannas RI pada Minggu (10/9) di Auditorium Gadjah Mada, Lemhannas RI.

Pengukuhan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor SKEP 14/VIII/2023/IKAL tentang Organisasi dan Susunan Pengurus Ikatan Keluarga Alumni Kebangasaan Lemhannas (Ikabnas). Dr. Faizal Hafied. S.H., M.H. secara resmi dikukuhkan menjadi Ketua Ikabnas oleh Agum Gumelar. Selain itu, dalam kegiatan tersebut turut dilaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas.

Dalam kesempatan tersebut, Agum Gumelar mengatakan bahwa pengukuhan tersebut merupakan sebuah kepercayaan dan kehormatan. Terkait hal tersebut, dirinya berpesan agar seluruh pengurus Ikabnas menjaga kepercayaan dan kehormatan tersebut. “Jangan mengecewakan kepercayaan dan kehormatan ini,” katanya.

Kemudian Agum Gumelar mengatakan bahwa alumni pemantapan nilai-nilai kebangsaan sangat militan. Oleh karena itu, seluruhnya harus dikoordinir dibawah naungan IKAL. Kemudian ia menyampaikan harapannya terkait jati diri anggota IKAL dan Ikabnas, yakni berwatak pejuang dan berwawasan negarawan. 

“Setiap ada perkembangan situasi di negeri ini yang kita nilai strategis, maka ada kewajiban IKAL untuk melakukan kajian dan analisa situasi tersebut dan diserahkan kepada para penyelenggara negara,” ujar Agum Gumelar. Menurutnya, para anggota IKAL dan Ikabnas harus selalu berusaha untuk berperan dan memberikan masukan kepada pemerintah.

Selanjutnya berwawasan negarawan berarti semua yang dipikirkan dan dilakukan harus diorientasikan untuk kepentingan bangsa dan negara. “Ketika berbicara maka orientasi berpikirnya untuk bangsa dan negara, bukan pribadi atau golongan,” tutur Agum Gumelar. Diharapkan Ikabnas harus menjadi organisasi yang mengabdikan diri dan agar dapat menyesuaikan diri dengan IKAL Pusat.

“Mudah-mudahan ini akan menjadi energi baru tambahan personel untuk menguatkan IKAL dalam kerja-kerja nyata untuk kegiatan kebangsaan yang akan dilaksanakan oleh Lemhannas RI maupul IKAL,” kata Faizal Hafied usai dikukuhkan sebagai Ketua Ikabnas.

Lebih lanjut, Faizal Hafied menyampaikan akan bergerak cepat untuk melakukan konsolidasi penuh dengan 20.000 anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia. “Kami akan menyiapkan komisariat-komisariat di seluruh provinsi dan juga kabupaten/kota yang juga akan bersinergi dengan IKAL Pusat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dan kerja-kerja kebangsaan,” ujarnya.

Faizal Hafied menekankan bahwa Ikabnas akan tunduk dan taat serta mengikuti seluruh arahan yang diberikan. Diharapkan ini menjadi langkah bagi Ikabnas untuk mewadahi seluruh komponen bangsa yang telah mengikuti pemantapan nilai-nilai kebangsaan di Lemhannas RI. “Kami dari pengurus Ikabnas memohon doa restu,” pungkas Koordinator Ikabnas.(NA/BIA)

“Saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh peserta, karena telah menunjukkan semangat dan kesungguhan untuk mengikuti kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan ini,” kata Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Mayjen TNI Agus Arif Fadila, S.I.P. saat Upacara Penutupan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Tahun 2023 pada Minggu (10/9), di Auditorium Gadjah Mada, Lemhannas RI.

Lebih lanjut Agus Arif Fadila berharap kegiatan tersebut dapat menambah wawasan, menyegarkan ingatan, dan meningkatkan pengetahuan anggota PII agar lebih memahami dan menyadari betapa pentingnya nilai-nilai kebangsaan bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. “Membina persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilakukan bersama oleh seluruh komponen bangsa, termasuk anggota dari PII,” ungkapnya.

Mencermati kesungguhan dan keseriusan yang ditunjukkan anggota PII selama mengikuti kegiatan, Agus Arif Fadila meyakini dan optimis kegiatan tersebut dapat bermanfaat bagi anggota PII dalam menjalankan tugas dan pengabdian untuk bangsa dan negara. “Saya berharap para peserta mampu mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan tersebut secara maksimal, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam melaksanakan tugas dan peran Bapak dan Ibu,” katanya.

Ketua Umum PII Pusat Dr. Ir. Danis Hidayat Sumadilaga, M.Eng. Sc., IPU. yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Lemhannas RI atas kesempatan yang diberikan kepada anggota PII. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kegiatan ini penting karena dapat meningkatkan profesionalisme para insinyur. “Profesionalisme kompetensi insinyur dapat berkontribusi kepada bangsa dan negara dalam berbagai bentuk, bisa berupa pemikiran, karya, dan ide, agar bangsa dan negara maju sejahtera dan menjadi bangsa yang mandiri,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Danis Hidayat Sumadilaga menekankan bahwa profesionalisme saat kini tidak bisa hanya terpaku pada hal-hal teknis keinsinyuran, tetapi para insinyur juga harus memahami apa yang terjadi dalam tingkat nasional dan global karena saat ini hal tersebut turut berimplikasi pada tugas insinyur. “Tolong apa yang didapat ini disebarluaskan kepada teman-teman lainnya dan implementasikan,” imbaunya. (NA/BIA)

Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto melantik Laksda TNI Maman Firmansyah sebagai Wakil Gubernur Lemhannas RI, Irjen Pol Drs. R.Z. Panca Putra S., M.Si. sebagai Sekretaris Utama Lemhannas RI, dan Mayjen TNI Agus Arif Fadila, S.I.P sebagai Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI pada Jumat (8/9), di Ruang Hening, Gedung Trigatra Lantai 1, Lemhannas RI.

Pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan pada Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 155 dan 192 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Andi Widjajanto dalam sambutannya mengatakan bahwa ada kelegaan ketika regenerasi organisasi berhasil dilakukan. Dirinya juga mengungkapkan dengan adanya pelantikan tersebut telah menunjukkan bahwa organisasi berhasil melakukan regenerasinya dengan baik.

“Untuk tugas-tugas kedepan selama kira-kira 120 hari kedepan hingga Februari 2024, kita punya satu prioritas utama bersama pemerintah mengawal pemilu 2024,” kata Andi Widjajanto. Energi terbesar akan diarahkan untuk mengawal konsolidasi demokrasi 2024 hingga pemerintah negara Indonesia akan segera mendapatkan status demokrasi matangnya.

Bersama Wakil Gubernur dan Sekretaris Utama, Andi Widjajanto akan bersinergi untuk menjaga konsentrasi dan mengawal regenerasi tugas-tugas di Lemhannas RI yang harus dilakukan dengan baik.

Mengakhiri sambutannya, Andi Widjajanto mengucapkan selamat kepada pejabat yang dilantik dan berpesan agar segera beradaptasi sehingga dapat segera melakukan tugas jabatan barunya sesuai tugas fungsi yang diberikan dari negara kepada Lemhannas RI. (SP/BIA)