Dalam rangka Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-93 Tahun 2021 di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), telah diselenggarakan Seminar Motivasi Pengelolaan Diri dalam Berbagai Aspek Kehidupan pada Masa Pandemi, Rabu (29/12). Hadir sebagai narasumber dalam seminar tersebut Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) Dr. dr. Diah Setia Utami, Sp. KJ., MARS.

Kegiatan tersebut diselenggarakan secara hybrid, yakni diselenggarakan secara tatap muka bagi Pengurus Persatuan Istri Anggota (Perista) Lemhannas RI; Tajar, Taji, dan Taprof Perempuan Lemhannas RI; Istri Pejabat Eselon I dan II Lemhannas RI; serta personel Perempuan Lemhannas RI dan secara virtual bagi Pejabat Struktural dan Fungsional Lemhannas RI serta personel Lemhannas RI yang tidak hadir secara tatap muka. Tujuan PHI tersebut adalah untuk mengenang perjuangan para kaum perempuan di masa kemerdekaan dan meningkatkan peran perempuan dalam segala sektor pembangunan nasional.

“Hakekat Peringatan Hari Ibu setiap tahunnya adalah mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda akan arti dan makna hari ibu sebagai sebuah momentum kebangkitan bangsa,” kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. Seperti diketahui, Hari Ibu lahir dari gerakan perempuan Indonesia yang diawali dengan kongres perempuan pertama pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta telah mengukuhkan semangat dan tekad bersama untuk mendorong kemerdekaan Indonesia. “Penggalangan rasa persatuan dan kesatuan serta gerak perjuangan kaum perempuan tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia,” ujar Gubernur Lemhannas RI.

“Perempuan-perempuan Indonesia dengan gagah berani menembus batas-batas sosial, bersuara untuk memperjuangan hak-hak kaumnya dan bersama-sama dengan kaum laki-laki meraih kemerdekaan,” kata Gubernur Lemhannas RI. Menurut Gubernur Lemhannas RI, kemajuan perempuan tentunya akan menjadi kemajuan bangsa. Sehingga menjadi kewajiban semua pihak untuk mendukung perjuangan pencapaian kemajuan tersebut serta mendorong peran perempuan dalam pembangunan nasional.

Gubernur Lemhannas RI berharap kegiatan tersebut dapat menambah manajemen kendali para perempuan dalam berbagai aspek kehidupan dan bisa menciptakan ketahanan keluarga.

“Pandemi Covid-19 merupakan suatu situasi yang mengubah segalanya dan menjadi stressor atau penyebab orang menjadi stress,” kata Ketua PDSKJI Dr. dr. Diah Setia Utami, Sp. KJ., MARS. Ketua PDSKJI menekankan bahwa kondisi pandemi mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan dan turut berpengaruh terhadap ketahanan nasional.

PDSKJI melakukan survei di 34 provinsi dengan melibatkan 6.541 responden. Survei tersebut menemukan bahwa ada peningkatan angka depresi dan kecemasan pada masyarakat yang sebelumnya berada pada rata-rata 40% menjadi 73%. Bahkan angka ingin bunuh diri sekitar 43%. Hal tersebut menunjukan bahwa kondisi psikologis turut terdampak dengan adanya pandemi Covid-19. Sejalan dengan hal tersebut, WHO juga menyatakan bahwa pandemi Covid-19 menghancurkan kesehatan mental dan kondisi mental tentu terkait dengan imunitas dari tubuh seseorang.

Ketua PDSKJI menyampaikan bahwa dalam mengelola kesehatan mental dibutuhkan daya adaptasi dengan berbagai coping skill (keterampilan mengatasi). Jika memiliki daya adaptasi dengan berbagai coping skill, maka akan memperkuat kesehatan fisik dan mental. Menurut Ketua PDSKJI, coping skill diperlukan karena manusia tidak pernah bisa mengatur apa yang terjadi. Coping skill yang dapat dilakukan untuk mengelola kesehatan mental diantaranya adalah latihan-latihan relaksasi, menarik nafas, berdoa, beraktifitas kreatif, pikiran positif, membangun harapan, membaca, dan mendengarkan musik.

“Orang yang berhasil dalam kehidupan adalah orang yang mampu beradaptasi dalam setiap situasi,” ujar Ketua PDSKJI. Lebih lanjut, Ketua PDSKJI menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai cara yang berbeda dalam melakukan adaptasi. Dengan bisa melakukan adaptasi, maka seseorang akan mampu bertahan dan memiliki resistansi dalam setiap bahaya.

Menyambung pembahasan ketahanan yang disampaikan Gubernur Lemhannas RI sebelumnya, Ketua PDSKJI menyampaikan bahwa kemampuan adaptasi akan berdampak pada ketahanan mental. “Untuk ketahanan mental kita harus mampu beradaptasi dengan berbagai cara yang bisa dilakukan setiap individu. Karena setiap individu punya kemampuan yang berbeda dalam menghadapi setiap situasi. Itu adalah satu bentuk dari ketahanan mental kita,” kata Ketua PDSKJI.

Kemudian Ketua PDSKJI menyampaikan bahwa dalam mempersiapkan ketahanan keluarga dalam menghadapi tatanan baru ada beberapa hal yang harus dilakukan, yakni menjalankan fungsi kehidupan secara optimal, melewati proses adaptasi, serta sehat dan bahagia dalam menghadapi tatanan baru. Ketua PDSKJI juga menekankan bahwa keluarga memiliki peran dalam menghadapi pandemi. Untuk memenuhi peran tersebut keluarga harus menjalankan beberapa fungsi keluarga, yakni fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi pembinaan keluarga. “Semua ini menjadi tiang dari sebuah keluarga, kalau keluarga menjalankan semuanya dengan baik tentu tiangnya itu akan kuat,” kata Ketua PDSKJI.

Ketua PDSKJI juga berpesan agar peserta seminar tersebut dapat menjadikan pandemic sebagai peluang dalam berbagai aspek. Misalnya dalam aspek ekonomi, para peserta seminar dapat membangun bisnis dari rumah dan belajar mengatur keuangan lebih baik. Dalam aspek keluarga, pandemi ini merupakan saat yang tepat untuk meningkatkan kekeluargaan dengan anggota keluarga dan saling mendukung dalam menghadapi situasi ketidakpastian. Kemudian dalam aspek sosial, dapat menjadi kesempatan untuk tetap terhubung dengan dunia luar dan berkreasi di tengah keterbatasan.

Selain menyelenggarakan seminar motivasi, dalam rangkaian PHI kali ini Lemhannas RI juga memberikan tali asih kepada keluarga Lemhannas RI yang terdampak pandemic Covid-19.


Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Raya Bersatu (YPIRB) Dodi Rustandi S.I.Kom. beserta Sekretaris YPIRB Lukman Hakim, M.Pd. dan Bendahara YPIRB M. Yozar Putranto A, S.Sos., M.I.Kom. kunjungi Lemhannas RI untuk beraudiensi, Selasa (28/12). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.

Pada kesempatan tersebut, Ketua YPIRB menjelaskan mengenai fokus yayasan tersebut, yakni penguatan karakter kebangsaan. “Domainnya dari identifikasi personality kita pakai konsep pendekatan STIFin, dari situ kita ingin menguatkan karakter jati diri setiap insan dengan negaranya,” kata Ketua YPIRB.

Lebih lanjut Ketua YPIRB menyoroti banyaknya generasi muda yang mengajukan beasiswa pendidikan ke luar negeri. Salah satu keuntungan yang diharapkan dari hal tersebut adalah nantinya para peraih beasiswa dapat berkontribusi kepada bangsa. “Kami ingin mengantarkan generasi mewujudkan cita-citanya, tapi jangan melepaskan dari pengabdian ke bangsanya,” ujar Ketua YPIRB.

Kemudian Ketua YPIRB juga menyampaikan bahwa tujuan dari audiensi tersebut adalah ingin civitas YPIRB dapat menerima dari pelatihan yang dilaksanakan Lemhannas RI. “Sehingga kami menjadi salah satu mitra di Lemhannas RI juga untuk bisa menguatkan terkait dengan nilai-nilai kebangsaan secara umum di masyarakat,” ujar Ketua YPIRB.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Lemhannas RI menjelaskan bahwa ada dua program yang berkemungkinan untuk diikuti YPIRB, yakni Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang dapat diikuti oleh siapa saja dan Pelatihan Untuk Pelatih/Training of Trainer yang pesertanya berasal dari tenaga pendidik seperti dosen, widyaiswara, dan guru yang diharapkan akan menyebarkan isi pelatihan kepada peserta didik masing-masing. “Mereka diberikan tugas untuk menyebarkan kepada peserta didik mereka, nanti kita akan datang lagi untuk evaluasi dampak, menanyakan bagaimana kelanjutannya dari apa yang mereka dapatkan disini,” kata Gubernur Lemhannas RI.

“Kita melihat yang cocok di kita di jalur yang tadi sebagai trainer, karena kami praktisi di pengembangan sumber daya manusia,” kata ketua YPIRB menanggapi arahan Gubernur Lemhannas RI.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI Laksda TNI Prasetya Nugraha, S.T., M.Sc., Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Lemhannas RI Laksma TNI Sri Widodo, S.T., CHRMP, dan Kepala Biro Humas Lemhannas RI Brigjen TNI A. Yudi Hartono, S.Sos., M.M., M.Han.


Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko Syofyan mewakili Gubernur Lemhannas RI menerima audiensi dari Hiapolo Institut (Hiapolo Filantropi Indonesia) pada Selasa (28/12). Rombongan Hiapolo dipimpin langsung oleh Direktur Hiapolo Institut Siti Aminah yang didampingi oleh Dewan Penasihat Hiapolo Institut Muhammad Ibrahim, Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian Hiapolo Institut Fahrudin, Sekretaris Bidang Kajian Kemasyarakatan Hiapolo Institut Ali, dan Wakil Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan Hiapolo Institut Hardiyanti.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Hiapolo Institut menjelaskan bahwa Hiapolo Institut merupakan lembaga yang berfokus pada kajian sosial, politik, dan demokrasi. Selain itu, Hiapolo Institut juga melakukan kegiatan kemanusiaan, pelatihan, dan pendidikan, serta mendiskusikan kajian-kajian isu terkini. “Misi daripada lembaga kami lebih cenderung kepada kajian-kajian isu kontemporer, isu-isu terkini dan terlibat langsung lebih cenderung kepada edukasi, penelitian, pengabdian,” kata Direktur Hiapolo.

Salah satu kegiatan yang telah dilakukan Hiapolo adalah menyelenggarakan refleksi peringatan Hari Sumpah Pemuda (28 Oktober) dan Hari Pahlawan (10 November) pada tanggal 13 November 2021. Pada kegiatan tersebut, Hiapolo Institut bekerja sama dengan Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (LEPRID) memberikan apresiasi kepada 50 tokoh pemuda berprestasi di Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, kedatangan Hiapolo Institut ke Lemhannas RI bertujuan untuk berdiskusi atas hal-hal yang dapat dikerjasamakan antara kedua lembaga dalam bidang pelatihan, penelitian, dan pengabdian. “Kami berinisiasi dan lembaga Hiapollo Institut sangat berharap untuk melakukan kerja sama, menyosialisasikan nilai-nilai kebangsaan ini kepada kalangan anak muda, itulah kehadiran kami untuk melakukan audiensi dan meminta kerja sama,” kata Direktur Hiapolo.

Hiapolo Institute berharap ada kerja sama yang dapat dilakukan dengan Lemhannas RI seperti kerja sama pelaksanaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan baik bagi anggota Hiapolo Institut, maupun masyarakat luas yang tersebar di berbagai daerah. Dalam waktu dekat Hiapolo Institut juga merencanakan Workshop Nasional tentang Pemuda Indonesia. Target peserta kegiatan tersebut adalah mengundang organisasi-organisasi nasional se-Indonesia dan keterwakilan beberapa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang ada di Indonesia untuk melakukan Workshop Nasional Pemuda Indonesia. Kegiatan tersebut direncanakan diselenggarakan pada 5 Februari 2022.

            Wakil Gubernur Lemhannas RI menyampaikan menyambut baik kehadiran dari Hiapolo Institut. Lebih lanjut, Wakil Gubernur Lemhannas RI menjelaskan bahwa Lemhannas RI memiliki tiga tugas pokok, yakni melaksanakan pendidikan bagi para calon kader pimpinan tingkat nasional, melaksanakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, dan elakukan pengkajian yang hasilnya disampaikan kepada presiden.

            Kemudian Wakil Gubernur Lemhannas RI mengarahkan niat kerja sama untuk dikoordinasikan lebih lanjut dengan Biro Kerja Sama dan Hukum Lemhannas RI sesuai dengan bidang yang akan dikerjasamakan. “Lemhannas RI banyak mengadakan kerja sama, kami tentunya akan mempelajari lebih jauh kira-kira hal-hal apa yang memungkinkan untuk dilaksanakan,” kata Wakil Gubernur Lemhannas RI.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Lemhannas RI didampingi oleh Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI Laksda TNI Prasetya Nugraha, S.T., M.Sc., Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Lemhannas RI Laksma TNI Sri Widodo, S.T., CHRMP, dan Kepala Biro Humas Lemhannas RI Brigjen TNI A. Yudi Hartono, S.Sos., M.M., M.Han.


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan Indeks Integritas Nasional yang merupakan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2021 “Mengukur Tingkat Korupsi di Indonesia”. Peluncuran tersebut dilaksanakan secara hybrid, yakni tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan bertempat di Gedung Merah Putih KPK dan disiarkan secara virtual pada Kamis (23/12).

“Kita sebagai anak bangsa sepakat untuk mewujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa, yaitu tujuan negara kita,” kata Ketua KPK Komjen Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si. Dalam mewujudkan hal tersebut, Ketua KPK memandang bahwa segenap elemen masyarakat harus mengambil peran karena tujuan negara akan sulit diwujudkan jika tidak ada kesatuan irama, kesatuan nafas, dan kesatuan tindakan dari seluruh masyarakat.

Lebih lanjut, Ketua KPK menegaskan bahwa tujuan negara juga akan sulit diwujudkan jika korupsi masih membelit negara. “Indonesia cerdas, Indonesia sejahtera, Indonesia maju, dan Indonesia yang membanggakan bagi kita semua, akan sulit rasanya kita wujudkan kalau korupsi masih ada,” ujar Ketua KPK. Berbicara tentang korupsi, Ketua KPK memandang bahwa anak bangsa harus bergandengan tangan dan terus berupaya membebaskan Indonesia dari praktik-praktik korupsi.

“Mulai saat ini, kita sama-sama memiliki mimpi Indonesia bebas dari lilitan korupsi,” tutur Ketua KPK. Dalam mewujudkan Indonesia bebas korupsi, berbagai upaya telah dilakukan KPK bersama Kementerian/Lembaga lainnya, salah satunya adalah pendidikan masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang tidak ingin melakukan korupsi.

KPK juga menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Dalam menjalankan amanat tersebut dan juga berdasarkan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, KPK melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI). Setidaknya 34 Pemerintah Provinsi, 98 Kementerian/Lembaga, dan 508 Pemerintah Kabupaten/Kota, serta sebanyak 255.010 responden telah terlibat dalam SPI 2021 yang dilakukan KPK. “Banyak hal yang bisa kita ketahui dengan Survei Penilaian Integritas,” kata Ketua KPK.

Dari survei tersebut diperoleh Indeks Integritas Nasional SPI 2021 dengan skor 72,43, melampaui target tahun 2021 yakni skor 70 sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024, dengan rentang indeks paling rendah 42,01 dan paling tinggi 91,72. Dilansir dari tempo.co, Lemhannas RI meraih skor 88,05 dan menjadi urutan kedua dalam kategori Lembaga Non Kementerian.

Ada beberapa temuan utama yang dipetakan berdasarkan hasil SPI 2021. Dilansir dari kpk.go.id, temuan pertama yaitu penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, risiko korupsi pada pengelolaan pengadaan barang/jasa, dan suap/gratifikasi masih terjadi hampir di semua instansi. Kedua, intervensi (Trading in Influence) baik dalam bentuk penentuan program dan kegiatan, perizinan, hingga penentuan pemenang pengadaan barang dan jasa pemerintah, paling banyak terjadi di instansi pusat (Kementerian/Lembaga). Ketiga, risiko korupsi dalam promosi/mutasi (jual beli jabatan) banyak terjadi di lingkungan pemerintah kabupaten.

Dari hasil survei tersebut kemudian dihasilkan 6 poin rekomendasi. Pertama, meminimalisir perdagangan pengaruh dalam pengambilan keputusan seperti optimalisasi teknologi dan pengelolaan Conflict of Interests. Kedua, memaksimalkan kemampuan sistem serta sumber daya internal untuk mendeteksi kejadian korupsi. Ketiga, optimalisasi pengawasan internal dan eksternal. Keempat, penguatan sosialisasi, kampanye dan pelatihan antikorupsi terhadap pegawai/pejabat dan pengguna layanan. Kelima, peningkatan kualitas sistem merit dan pengaturan pengelolaan Conflict of Interests. Keenam, pengembangan sistem pengaduan masyarakat terkait korupsi.

“Kami sungguh berharap survei ini akan memberikan masukan kepada kita semua selaku anak bangsa yang berperan di dalam melaksanakan orkestrasi pemberantasan dan pencegahan korupsi,” kata Ketua KPK.

 



Hak cipta © 2022 Lembaga Ketahanan Nasional RI. Semua Hak Dilindungi.
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110
Telp. (021) 3451926 Fax. (021) 3847749