Pengurus Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI (IKAL) Komisariat Provinsi (Komprov) DKI Jakarta masa bakti 2020-2025 dikukuhkan dan dilantik bertempat di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, (10/07).  “Saya sangat berharap Saudara terima ini sebagai suatu kehormatan, terima ini sebagai suatu kepercayaan. Ketika Saudara menerima kepercayaan dan kehormatan seperti ini, tekadkan di dalam hati akan berusaha tidak mengecewakan kepercayaan dan kehormatan,” ujar Ketua Umum IKAL Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar.

Pada kesempatan tersebut, Agum menyampaikan bahwa IKAL adalah suatu organisasi yang bercirikan berwatak pejuang dan berwatak negarawan. Sehingga apa yang ada di benak para pengurus dan para anggota adalah bagaimana bisa berpikir dan berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu Agum menyampaikan hal yang dapat dipedomani.

Agum mengingatkan para anggota IKAL untuk yakin bahwa di negeri ini tidak akan ada pemimpin yang menginginkan rakyatnya sengsara. Menurut Agum, yang ada adalah seni seorang pemimpin dalam mengenali dengan benar permasalahan yang dihadapi dan seni dalam mencari solusi dalam mengatasi masalah tersebut. “Tugas IKAL adalah bagaimana kita dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemimpin untuk mengenali dengan benar permasalahan yang dihadapi sekaligus memberikan solusi  bagaimana cara pemecahan,” ujar Agum.

Agum juga menyampaikan harapannya kepada seluruh anggota IKAL agar dewasa dalam berdemokrasi, dalam menghadapi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan nuansa demokrasi. Dewasa berdemokrasi yang dimaksud adalah menyadari bahwa perbedaan dalam pemilihan bersifat sementara, perbedaan dalam pemilihan akan berakhir dan harus berakhir ketika pemilihan tersebut selesai. “Tugas sekarang dan ke depan adalah merajut kembali persatuan untuk bisa mengawal perjalanan bangsa Indonesia menuju ke yang dicita-citakan bangsa Indonesia,” kata Agum.

“Antara IKAL dan Lemhannas RI bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan” kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengawali sambutannya. Menurut Agus, reputasi dan nama lembaga, akan sangat ditentukan oleh kiprah dan perilaku para alumninya.

Pada kesempatan tersebut, Agus menyampaikan harapannya pada Pengurus IKAL Komprov DKI Jakarta agar dapat mengembang amanat dan menjalankan tugasnya dengan memberikan pengabdian terbaik. “Selamat dan semoga Pengurus IKAL Komprov DKI Jakarta mampu mengemban amanat dan tugasnya dalam memberikan pengabdian terbaik kepada  masyarakat, bangsa, dan negara,” tutur Agus.

“Saya berharap IKAL bisa menjadi salah satu simbol yang ikut mendorong hadirnya keadilan sosial dan ikut menjaga simbol-simbol persatuan yang ada di bangsa kita,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D. yang turut hadir dalam kesempatan tersebut. Anies menyampaikan bahwa republik ini didirikan karena ingin ada keadilan sosial, dan jika sudah ada keadilan sosial maka muncul persatuan. Anies juga menyampaikan harapannya pada Pengurus IKAL Komprov DKI Jakarta untuk dapat menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya.

Pengukuhan dan pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan pada Surat Keputusan Ketua Umum IKAL Nomor 01/VII/2020/IKAL Tentang Susunan Pengurus IKAL Komisariat Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2020-2025.

Susunan Pengurus IKAL Komprov DKI Jakarta masa bakti 2020-2025 diketuai oleh Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H.,M.Si., dengan Wakil Ketua I Irjen Pol M. Iqbal, S.I.K., M.H, Wakil Ketua II Dr. Edi Slamet Irianto, M.Si, dan Wakil Ketua III Isfan Fajar Satryo, S.E. Kemudian sebagai Sekretaris Dr. Dadang Solihin, S.E., M.A, Wakil Sekretaris I Dr. Ir. Peppy Fachrial, M.M, Wakil Sekretaris II H. Widodo Edi Sektianto, S.PI., M.M., dan Wakil Sekretaris III Dr. Bambang Utoyo, A.K., M.Si. Selanjutnya bertanggung jawab sebagai Bendahara, yaitu Dr. Agus Suparman, S.E., M.M, Wakil Bendahara I Dr. Eddy Ramontorong, S.E., M.Si, dan Wakil Bendahara II Brigjen TNI Dr. P. Theresia E.P.U., M.M.


“RPJMN sebenarnya adalah perintah dari Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dr. (H.C.) Ir. H. Suharso Monoarfa dalam ceramah kepada peserta PPRA 61, Selasa (07/07). 

Kemudian Suharso menegaskan bahwa setiap kepala pemerintahan meletakkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang konvergen dengan sasaran di dalam RPJP. 

RPJMN, lanjut Suharso, antara lain diisi juga oleh visi, misi, serta arahan presiden. Pada masa Presiden Jokowi, RPJMN dituangkan dalam 7 agenda pembangunan. Pertama adalah transformasi ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas, yakni dengan rata-rata pertumbuhan 6% per tahun. Kedua, pengembangan wilayah sebagai basis pembangunan untuk mengurangi kesenjangan. Ketiga, yaitu SDM berkualitas dan berdaya saing, hal ini penting karena untuk memasuki era Revolusi Industri 4.0 dibutuhkan tenaga kerja yang kualifikasinya berbeda dengan sekarang dan kualifikasinya patut disiapkan.

Keempat adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dalam hal ini sikap intoleran dan ingin menang sendiri harus dihilangkan. Kelima, yaitu pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar seperti pembangunan jalan, jembatan, air bersih, dan sanitasi. Keenam adalah memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lingkungan hidup dan kerentanan bencana, termasuk bencana non-alam seperti pandemi Covid-19.

Terakhir adalah kondisi politik, hukum, pertahanan, dan keamanan yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, serta stabilitas politik dan pertahanan keamanan. “Semua agenda pembangunan itu memuat 17 Sustainable Development Goals,” kata Suharso. Saat ini Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi ukuran sebuah bangsa maju atau tidak. “Kementerian PPN/Bappenas adalah pengampu wali amanat untuk SDGs tersebut,” jelas Suharso.

Pada kesempatan tersebut Suharso juga menyampaikan 5 fokus strategi untuk sasaran 2024. Fokus pertama adalah pembangunan SDM yaitu melalui layanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan produktivitas, dan penguatan karakter. Kemudian pembangunan infrastruktur mulai dari infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, energi dan kelistrikan sampai transformasi digital. Selanjutnya adalah penyederhanaan regulasi yang akan disusun berdasarkan analisis dampak regulasi serta analisis biaya dan manfaat. 

Fokus lainnya adalah penyederhanaan birokrasi dengan penyederhanaan prosedur dan penyelenggaraan e-government sehingga pelayanan tidak terhambat jarak. Terakhir adalah transformasi ekonomi dengan industrialisasi berbasis SDA dan rantai produksi global, pengembangan destinasi unggulan, serta penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital.


“Tujuan negara kita adalah terciptanya bangsa Indonesia yang bersatu, cerdas, sejahtera, maju, mandiri, adil, dan makmur,” kata Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. K. H. Ma’ruf Amin saat memberikan kuliah umum kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60 dan 61, Kamis, (09/07).

Pada kuliah umum tersebut, K. H. Ma’ruf Amin membahas mengenai dua tema seminar dari peserta PPRA 60 dan 61 yakni “Revitalisasi BUMN untuk Kesejahteraan Masyarakat” dan “Nasionalisme di Era Global dan Pemahaman Kebangsaan”. K. H. Ma’ruf Amin menganggap kedua tema tersebut sangat relevan dengan situasi yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini.

Lebih lanjut K. H. Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan negara yang sebelumnya disebutkan, pemerintah bersama segenap elemen bangsa sejak masa awal Republik Indonesia berdiri telah menjalankan berbagai kebijakan dan langkah pembangunan sesuai dengan situasi dan tantangan yang dihadapi pada masanya. Menurut K. H. Ma’ruf Amin, capaian yang diraih pada satu periode pemerintahan merupakan kontribusi yang menjadi landasan dan langkah lanjutan bagi pemerintahan berikutnya. Oleh karena itu, kemajuan yang dicapai pada satu masa merupakan akumulasi dari capaian periode-periode sebelumnya dan harus tetap diabdikan untuk mencapai tujuan pendirian negara. “Meski pemerintahan berganti, namun pembangunan nasional harus terus berjalan secara berkesinambungan,” ujar K. H. Ma’ruf Amin.

Kemudian K. H. Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa BUMN dibentuk dengan tujuan utama memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara serta memberikan kemanfaatan melalui layanan barang dan jasa bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Saat ini terdapat 142 BUMN yang bergerak di berbagai bidang, namun menurut Kementerian BUMN jumlah dan cakupan bidang tersebut terlalu besar dan luas sehingga perlu dikurangi dan dirampingkan sesuai dengan line of business dan kebutuhan pembangunan agar lebih efisien, kompetitif, dan memberikan hasil yang lebih baik.

Langkah tersebut dilakukan sebagai salah satu respons pemerintah dalam menghadapi persaingan global sekaligus untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional. “Sesuai dengan tujuan pembentukannya, diharapkan BUMN ke depan akan lebih mampu memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional termasuk dalam turut serta membesarkan UMKM,” ujar K. H. Ma’ruf Amin.

Selanjutnya K. H. Ma’ruf Amin membahas mengenai tema kedua, yaitu “Nasionalisme di Era Global dan Pemahaman Kebangsaan”. Menurut K. H. Ma’ruf Amin, nasionalisme pada intinya adalah kesadaran dan rasa cinta tanah air. Sementara globalisasi saat ini adalah suatu keniscayaan dan bukan lagi suatu pilihan. Globalisasi memang dimulai sejak adanya kemajuan teknologi yang memungkinkan manusia membangun hubungan tanpa dibatasi jarak dan waktu serta dapat melakukan berbagai hal secara virtual yang tidak menuntut kehadiran fisik.

Dengan teknologi internet, siapa pun dapat mengunduh dan mengunggah informasi serta bertransaksi tanpa batas ruang dan waktu. Tetapi, pada saat yang sama para pelaku kejahatan juga menikmati keleluasaan itu seperti untuk memperdagangkan narkoba, menyebar paham radikalisme, dan terorisme. “Jadi globalisasi tidak hanya membuka peluang bagi kemajuan dan manfaat, tetapi juga tantangan dan ancaman,” lanjut K. H. Ma’ruf Amin.

Oleh karena itu, nasionalisme dan rasa cinta tanah air generasi muda tidak cukup dipupuk dengan cara-cara lama, melainkan harus mampu diberikan pengertian nasionalisme yang kontekstual, yang memberikan pemahaman tentang jati diri dan semangat kebangsaan yang tidak saja kokoh memegang prinsip, tapi sekaligus juga menghargai perbedaan dan pentingnya kolaborasi antarbangsa. “Dalam konteks globalisasi, nasionalisme harus ditampilkan bukan lagi dengan semangat primordial yang sempit, tetapi dengan kemampuan berkompetisi yang mumpuni. “Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa nasionalisme di era globalisasi akan secara alami terkikis dan menipis bila suatu bangsa tidak memiliki kemampuan untuk berkompetisi,” kata K. H. Ma’ruf Amin.

“Indonesia memerlukan SDM yang unggul untuk mengawal pembangunan,” kata K. H. Ma’ruf Amin. Kemudian K. H. Ma’ruf Amin berharap bahwa peserta PPRA 60 dan PPRA 61 kelak akan menjadi negarawan yang andal, bijak, berwawasan kebangsaan, dan berpengetahuan luas serta memiliki integritas yang tinggi, dapat menjadi teladan dan panutan masyarakat, dan mampu melaksanakan praktik demokrasi yang sehat, beretika, bermoral sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.


Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjadi narasumber dalam Webinar Dewan Guru Besar (DGB) Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat, (03/07). “Kalau bicara tentang Pancasila, kita harus tahu dulu Pancasila itu apa. Bukan untuk menghafal sila-silanya dan isinya, tetapi bagaimana di dalam proses berbangsa dan bernegara,” kata Agus dalam Webinar yang mengangkat tema “Kembali Pancasila: Jati Diri Bangsa” tersebut.

Kemudian Agus menyampaikan pelajaran yang dapat ditarik dari perumusan Pancasila, yakni Pancasila lahir melalui berbagai proses penggalian mutiara bangsa dan merupakan kumpulan gagasan dan cara pikir beberapa pendiri bangsa. Pancasila, lanjut Agus, lahir melalui proses musyawarah dan toleransi menerima sikap bhinneka bangsa Indonesia. Proses tersebut, yakni 1 Juni 1945 saat pidato Bung Karno, 22 Juni saat munculnya konsep Piagam Jakarta, dan 18 Agustus ketika ditetapkan sebagai dasar negara. “Inilah warisan terbesar dari proses perumusan Pancasila yang harus kita hayati dan selanjutnya kita pegang di dalam menjaga kelangsungan hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Agus.

Selanjutnya Agus menjelaskan bahwa Pancasila akan kokoh apabila ketahanan nasional dapat diwujudkan. Menurut Agus, ketahanan nasional adalah sebuah prasyarat dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa. Indonesia sebagai negara yang beragam, harus menjadikan 4 Konsensus Dasar Bangsa, yakni Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945, sebagai pijakan dalam perbedaan. “Setiap perbedaan, walaupun atas nama demokrasi, tidak boleh lepas dari konsensus dasar kebangsaan kita. Sebagaimana diletakkan oleh para pendiri bangsa pada tahun 1945,” tutur Agus.

Kemudian Agus menyampaikan tantangan bagi Pancasila, yaitu untuk memiliki daya saing sehingga dapat disandingkan dengan ideologi lain, Menurut Agus, Pancasila harus memiliki nilai arahan konkret sehingga dapat dirasakan kehadirannya, dan perlu dibangun nilai instrumental implementatif sesuai dengan kondisi zaman. Dengan adanya pembangunan nilai instrumental tersebut, Pancasila dirasakan mempunyai daya guna konkret sehingga seluruh masyarakat akan mempunyai rasa memiliki akan Pancasila dan tidak menyerahkan Pancasila hanya kepada pemerintah saja. “Bagaimana Pancasila bisa diimplementasikan, bagaimana Pancasila bisa menjadi sakti menduduki posisi yang dominan di dalam budaya bangsa, akan sangat bergantung kepada apa yang kita lakukan semua di dalam fungsi masing-masing” ujar Agus.



Hak cipta © 2020 Lembaga Ketahanan Nasional RI. Semua Hak Dilindungi.
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110
Telp. (021) 3451926 Fax. (021) 3847749