Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo memberikan materi “Sistem Keamanan Nasional” kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60 dan 61, Senin, 8 Juni 2020. Topik tersebut diangkat dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada para peserta PPRA 60 dan 61 tentang perkembangan sistem keamanan nasional di Indonesia.

“Sebuah sistem pasti punya rujukan dan dasar,” ujar Agus. Maka, menurut Agus ketahanan sebagai bagian dari sistem nasional harus merujuk kepada konstitusi. Agus melanjutkan bahwa jika bicara tentang keamanan, sebetulnya harus mengetahui keamanan apa yang dimaksud. Jika keamanan regional dan keamanan bersama, berarti sifatnya antarbangsa. Kemudian, keamanan nasional dibagi menjadi keamanan dalam negeri serta keamanan dan ketertiban masyarakat yang harus didasarkan pada hukum. “Kalau pendekatan hukum untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tidak bisa efektif maka situasi bisa berkembang menjadi gangguan keamanan dalam negeri,” tutur Agus.

Selanjutnya, Agus juga menjelaskan bahwa setelah perang dunia ke-2 mulai muncul pemikiran adanya nilai-nilai HAM sebagai nilai universal yang melahirkan keamanan insani. Keamanan insani sendiri sebenarnya bisa ditujukan dalam keamanan dalam negeri, tapi sifat lingkup insani lebih bersifat mengancam warga negara secara perseorangan terhadap keamanan itu sendiri. Agus juga menjelaskan mengenai implikasi peralihan dari sistem keamanan nasional menuju keamanan insani di mana pergeseran dari hak suatu negara untuk mengatur urusannya sendiri menjadi kewajiban suatu negara untuk menjamin hak-hak dasar warganya. Titik berat keamanan juga bergeser dari keamanan pada lingkup negara menjadi keamanan pada tingkat individu warga.

“Di dalam berbicara tentang sistem keamanan, tidak bisa lepas dari hakikat hubungan sipil dan militer,” kata Agus melanjutkan. Agus menjelaskan bahwa sipil dan militer adalah tatanan di mana kebijakan dirumuskan oleh sipil dan dalam fungsi pertahanan pelaksanaan dilakukan oleh militer sebagai organisasi profesional. Hubungan sipil dan militer pada hakikatnya merupakan alur pembuatan dan pelaksanaan kebijakan fungsi pertahanan nasional dalam sistem politik. “Berawal dari perumusan kebijakan oleh otoritas politik sipil dan berakhir dengan pelaksanaan kebijakan oleh militer,” ujar Agus.

Pada penghujung materinya, Agus menyampaikan saran pembentukan Dewan Keamanan Nasional sebagai badan pembantu pengambilan keputusan presiden di tingkat pusat. Namun, badan tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan kewenangan pemegang otoritas politik kekuasaan eksekutif. Dewan Keamanan Nasional disarankan diketuai oleh Presiden dan memiliki anggota tetap dan anggota tidak tetap. Anggota tetap diisi oleh Menteri Koordinator, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala BIN, Menteri Keuangan, Kepala Polisi RI, dan Panglima TNI. Sedangkan anggota tidak tetap diisi oleh anggota kabinet dan pejabat Lembaga Non Kementerian.


“Kita akan dapat mengatasi Pandemi COVID-19 apabila kita dapat mengejawantahkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila,” kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letnan Jenderal (Purn.) Agus Widjojo dalam Konferensi Pers Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Senin, 1 Juni 2020.

Dalam keadaan saat ini, suatu bangsa dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai terbaik dari ideologi kebangsaan untuk dapat mengatasi tantangan pandemi COVID-19. Keadaan ini mengandung semua nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila, yaitu efektivitas pemerintahan yang berpadu dengan kepercayaan dan kepatuhan rakyat terhadap semua ketentuan yang diterbitkan pemerintah, serta kesadaran pada masyarakat untuk menghubungkan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat, yakni dengan menjauhi sikap egosentris yang hanya memikirkan diri sendiri. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan keputusan tetap berada di rumah, tidak bepergian, dan menghindari kerumunan.

Nilai-nilai lainnya yang merupakan cerminan dalam kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila adalah gotong royong atau kebersamaan. Pada gilirannya nanti, perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal bukan saja menunjukkan keberhasilan melaksanakan gotong royong, tetapi juga dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan mewujudkan ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah upaya untuk mendayagunakan seluruh potensi dan aset bangsa guna mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. “Apabila ketahanan nasional diwujudkan melalui sumbangan masing-masing perseorangan, kita dapat segera memulihkan kondisi dari ancaman pandemi COVID-19,” ujar Agus.

Pada kesempatan tersebut, Agus juga mengapresiasi tenaga kesehatan yang telah bekerja melampaui batas panggilan. Sudah sepatutnya memberikan penghormatan kepada setiap tenaga yang bertugas atas pengabdian yang mengharukan dan profesionalitas yang menakjubkan.

Proses menanggulangi pandemi COVID-19 yang tidak mudah, membuat pemerintah memberlakukan kebijakan-kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), isolasi lokal, larangan bepergian, serta pemberian bantuan pada masyarakat yang mengandalkan penghasilan harian. Namun, semua upaya pemerintah berarti banyak jika tidak mendapat dukungan dari semua pihak. Menurut Agus, pada akhirnya berhasil atau tidaknya mengatasi pandemi COVID-19 akan sangat tergantung dari usaha perseorangan membangun daya tahan tubuh yang pada hakikatnya merupakan ketahanan perseorangan sebagai titik awal membangun ketahanan nasional.

“Oleh karena itu, dalam memperingati hari kelahiran Pancasila, saya mengajak seluruh saudara sebangsa agar membangun diawali dari diri sendiri, ketahanan diri, yang memberi kontribusi bagi ketahanan masyarakat yang merupakan pelaksanaan dari nilai gotong royong sebagai nilai inti dari Pancasila,” ujar Agus.


“Di tengah pandemi Covid-19, Lemhannas RI terus menjalankan tugas dan peran sesuai dengan kewenangan konstitusional yaitu menyelenggarakan kegiatan pendidikan bagi kader pimpinan tingkat nasional,” kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Letnan Jenderal (Purn) Agus Widjojo saat menjadi narasumber pada Sarasehan Kebangsaan Collab4Unity yang diselenggarakan oleh United in Diversity, Selasa, 2 Juni 2020.

Pada sarasehan yang mengangkat topik “Amplifikasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Tameng Bangsa Menghadapi Tantangan dan Dampak Covid-19” tersebut, Agus menyampaikan bahwa Lemhannas RI melakukan inovasi dan improvisasi, yakni sepenuhnya melakukan pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (daring). Adapun materi, substansi, atau konten kurikulum, tetap berada pada alurnya dan sama dengan program pendidikan sebelumnya.

“Ketahanan nasional bukan merupakan disiplin ilmu sendiri, sebetulnya (ketahanan nasional, -red) merupakan outcome upaya dalam rangka pencapaian tujuan nasional,” tutur Agus. Ketahanan nasional adalah sebuah kondisi yang diperlukan agar bisa mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Dalam mewujudkan ketahanan nasional, dibutuhkan 2 pendekatan yaitu pendekatan gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan, dan pendekatan spasial geografis yakni gatra tiap-tiap provinsi.

Selanjutnya Agus menjelaskan bahwa dalam mencapai tujuan nasional diperlukan kebijakan yang berdasarkan pengetahuan dalam merumuskan kebijakan dan kompetensi dalam mengimplementasikan kebijakan. Selain itu, hal yang tidak kalah penting yang perlu disadari adalah bagaimanapun demokrasi memberikan kebebasan untuk berpendapat, semua pendapat harus didasarkan pada 4 Konsensus Dasar Bangsa. “Segala sesuatu kebebasan yang berasal di luar konsensus dasar, perlu kita curigai adalah upaya untuk mengubah konsensus dasar,” tutur Agus.

Kemudian Agus menjelaskan bahwa mengukur nilai-nilai Pancasila harus dari wujud konkret yang dapat diukur dari lapangan dan harus jujur dalam mengukur kondisi tersebut. Mencari wujud konkret nilai-nilai Pancasila untuk pengukuran juga berarti mencari indikator-indikator terukur yang harus memenuhi syarat, yakni harus konkret dan nyata, berdasar kerangka pengetahuan, menilai dengan jujur, dan terdapat nilai integratif antara teori dan kondisi nyata di lapangan. Menurut Agus, jangan mengukur nilai hanya dari nomenklatur yang sifatnya abstrak yang sifatnya idealis normatif. “Kemudian diperbandingkan antara kondisi ideal yang diinginkan dengan kondisi nyata di lapangan,” kata Agus. Dengan memperbandingkan dua kondisi tersebut bisa terlihat apakah implementasi dari sila-sila Pancasila dalam keadaan baik, cukup baik, kurang, atau keadaan lainnya.

Menurut Agus, ada beberapa kondisi ideal yang diharapkan. Kondisi pertama adalah terdapat kepercayaan yang kuat antara semua pemangku kepentingan terkait. Selanjutnya adalah kondisi yang mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi warga negara, misalnya hak kebebasan berpendapat dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah. Kemudian kebijakan pemerintah yang mudah dan jelas dimengerti masyarakat. Terakhir adalah dalam rangka kebijakan, yaitu keterkaitan antara kewenangan, data, dan ketentuan pelaksanaan.


Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letnan Jenderal (Purn) Agus Widjojo mengikuti peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2020 secara dalam jaringan (daring), Senin, 1 Juni 2020. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2020 dilaksanakan secara daring sebagai upaya pencegahan penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19).

Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa peringatan Hari Kelahiran Pancasila Tahun 2020 yang dilaksanakan di tengah Pandemi COVID-19 menguji daya juang sebagai bangsa, menguji pengorbanan, menguji kedisiplinan, menguji kepatuhan, dan menguji ketenangan dalam mengambil langkah kebijakan yang cepat dan tepat. “Dalam menghadapi semua ujian tersebut, kita bersyukur bahwa Pancasila tetap menjadi bintang penjuru untuk menggerakkan kita semuanya, menggerakkan persatuan kita dalam mengatasi semua tantangan, menggerakkan rasa kepedulian kita untuk saling berbagi, memperkokoh persaudaraan dan kegotongroyongan kita untuk meringankan beban seluruh anak negeri, dan menumbuhkan daya juang kita dalam mengatasi setiap kesulitan dan tantangan yang kita hadapi,” kata Presiden.

Mengangkat tema “Pancasila Dalam Tindakan Melalui Gotong Royong Indonesia Maju”, Presiden mengajak seluruh penyelenggara negara baik pusat dan daerah untuk terus meneguhkan keberpihakan pada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, untuk melayani masyarakat tanpa membedakan kelompok, ras, dan agama, serta untuk memenuhi kewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkokoh tali persatuan dan persaudaraan, saling membantu, saling menolong, saling bergotong royong, dan selalu optimis bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pemenang dalam menghadapi tantangan yang menghadang.

“Mari kita buktikan ketangguhan kita, mari kita menangkan masa depan kita, kita wujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa. Sebagai saudara sebangsa dan se-Tanah Air, mari kita terus memperkokoh persatuan, mari kita peduli dan berbagi untuk sesama, mari kita tunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang kuat,” tutup Presiden.

Acara peringatan tersebut turut dihadiri oleh para pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, perwakilan negara Republik Indonesia di luar negeri, dan sejumlah kepala daerah.



Hak cipta © 2020 Lembaga Ketahanan Nasional RI. Semua Hak Dilindungi.
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110
Telp. (021) 3451926 Fax. (021) 3847749