Pada tahun 2022, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) akan menyelenggarakan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 63 dan PPRA 64. PPRA 63 direncanakan diselenggarakan pada Januari sampai Agustus 2022 dengan diikuti sebanyak 100 peserta. Setelah dinyatakan lulus Tes Potensi Akademik (TPA) beberapa waktu lalu, para peserta PPRA 63 mengikuti daftar ulang bertempat di Ruang Diponegoro, Gedung Pancagatra, Lemhannas RI. Daftar ulang tersebut dilaksanakan selama tiga hari, yakni mulai tanggal 10 sampai dengan 12 Januari 2022.

Sebelum Peserta PPRA 63 melakukan daftar ulang secara tatap muka, Lemhannas RI telah memberikan seluruh peserta user id dan password untuk mengakses aplikasi e-peserta dan beberapa formulir yang harus diisi. Saat melakukan daftar ulang secara tatap muka di Lemhannas RI, peserta akan diminta menyerahkan hasil swab test bebas Covid-19.

Selanjutnya akan dilakukan pengambilan foto diri peserta untuk kartu identitas, dilanjutkan dengan registrasi awal untuk melengkapi berkas tambahan yang dibutuhkan selama masa pendidikan, kemudian pemeriksaan paspor dan penyerahan berkas softfile. Setelahnya peserta akan diverifikasi untuk kebutuhan e-peserta dan diberikan penyerahan jadwal pendidikan dan materi pendidikan.

Calon Peserta PPRA 63 berjumlah 100 orang yang terdiri dari beberapa unsur, yakni unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 16 orang, unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebanyak 40 orang, unsur Polisi Republik Indonesia (Polri) sebanyak 16 orang, dan unsur lainnya sebanyak 28 orang.

Program Pendidikan Reguler (PPRA) merupakan salah satu program pendidikan yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI. Awalnya PPRA disebut dengan Kursus Reguler Angkatan (KRA) dan dimulai pada tahun 1965. KRA I Tahun 1965 dibuka langsung oleh Presiden Soekarno dan dilanjutkan dengan kuliah pertama mengenai geo-politik. Setelah 56 tahun, kini KRA sudah berubah menjadi PPRA dan sudah diselenggarakan hingga 63 kali.


Presiden RI Ir. H. Joko Widodo melantik Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Tahun 2016-2022 Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia (Dubes LBBP RI) untuk Republik Filipina merangkap Republik Kepulauan Marshall dan Republik Palau, berkedudukan di Manila. Pelantikan tersebut dilakukan bertempat di Istana Negara, Jakarta, 12 Januari 2022.

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 4/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. Keppres yang ditetapkan Presiden di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2022 tersebut dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

Selain Gubernur Lemhannas RI Tahun 2016-2022 Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, pada kesempatan tesebut Presiden RI juga melantik dua Dubes LBBP RI lainnya, yakni Sunarko yang menjadi Dubes LBBP RI untuk Republik Sudan yang berkedudukan di Khartou dan Fientje Maritje Suebu menjadi Dubes LBBP RI untuk Selandia Baru merangkap Samoa, Kerajaan Tonga, Kepulauan Cook dan Niue yang berkedudukan di Wellington.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, serta Kepala Protokol Negara (KPN) Andy Rachmianto.


Pusat Laboratorium Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Lemhannas RI Marsma TNI Suroto, S.T., M.A.P. dan Kepala Balai Sertifikasi Elektronik BSSN Jonathan Gerhard T., S.ST. bertempat di Ruang Rapat Pusat Laboratorium Gedung Astagatra, Lemhannas RI, pada Selasa, 11 Januari 2022.

Pusat Laboratorium Lemhannas RI memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pengukuran ketahanan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Laboratorium Lemhannas RI dituntut untuk dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kementerian lembaga serta pemerintah daerah.

Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan work from home. Hal tersebut membuat kebutuhan koordinasi dan komunikasi semakin meningkat agar tugas dan fungsi lembaga terus berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Pusat Laboratorium Lemhannas RI bekerja sama dengan BSrE BSSN sebagai salah satu penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia pada instansi pemerintah, untuk menjadi pengguna sertifikat elektronik.

“Kami menyadari peran penting dari sertifikat elektronik untuk mempermudah birokrasi dan administrasi lebih efisien, praktis, aman dan fleksibel,” kata Kepala Pusat Laboratorium Lemhannas RI Marsma TNI Suroto, S.T., M.A.P yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. Menurut Kepala Pusat Laboratorium Lemhannas RI, sertifikat elektronik akan  mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sudah diimplementasikan Lemmhannas RI.

Sebelum tahapan Penandatanganan Perjanjian Kerja, Lemhannas RI telah menjalani berbagai tahapan penerapan sertifikat elektronik di Pusat Laboratorium Lemhannas RI seperti sosialisasi, konsultasi awal, pengajuan permohonan, hingga analisis kebutuhan. Diharapkan kegiatan ini akan mempercepat penerapan sertifikasi elektronik yang dapat mempermudah dan memperlancar kegiatan Pusat Laboratorium Lemhannas RI pada tahap-tahap selanjutnya.

“Kerja sama ini sebagai bentuk dukungan keamanan kepada penyelenggara sistem elektronik di lingkungan pemerintah pusat melalui penggunaan sertifikat elektronik, salah satunya diwujudkan dalam tanda tangan elektronik,” kata Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN Christyanto Noviantoro, S.H., M.H. Dengan kerja sama tersebut, BSSN berkomitmen menyediakan kebutuhan Sertifikat Elektronik melalui BSrE. BSSN akan mendukung pelaksanaan penerbitan sertifikat elektronik, mendampingi penerapan dan sosialisasi, serta dukungan teknis dalam pemanfaatan sertifikat elektronik.

 “Kami berharap penerapan sertifikat elektronik pada sistem elektronik di Pusat Laboratorium Lemhannas RI mampu memaksimalkan pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh, serta ikut berperan dalam menjaga keamanan siber di wilayah Republik Indonesia,” kata Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN.

Kerja sama yang dilakukan antara Pusat Laboratorium Lemhannas RI dengan BSrE BSSN merupakan salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan pemerintah pusat dalam menciptakan keamanan siber. “Saya berharap, semoga dengan adanya penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini, sertifikat elektronik dapat diimplementasikan dengan penuh komitmen dan langkah konkret, sesuai dengan ruang lingkup kerja sama oleh setiap pihak sehingga pemenuhan aspek keamanan sistem elektronik dapat terlaksana dengan baik,” kata Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN.



Hak cipta © 2022 Lembaga Ketahanan Nasional RI. Semua Hak Dilindungi.
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110
Telp. (021) 3451926 Fax. (021) 3847749