“Tujuan pendidikan adalah memantapkan kader pimpinan tingkat nasional yang berkarakter negarawan,” kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo saat memberikan pembulatan kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60 pada Kamis, (23/07). Agus menekankan bahwa Lemhannas RI bertujuan untuk memantapkan kader pimpinan, bukanlah membentuk kader pimpinan, karena adanya keterbatasan waktu program pendidikan yang berlangsung selama tujuh bulan.

Agus mengatakan bahwa Inti dari materi-materi yang diajarkan di Lemhannas adalah berwawasan kebangsaan sehingga diharapkan peserta akan mampu berpikir strategis dan terampil dalam memecahkan masalah pada lingkup nasional, regional, dan global. “para peserta diharapkan mampu memberikan saran kepada pemerintah tentang kebijakan pada tingkat strategis berdasarkan pada nilai-nilai kebangsaan,”ujar Agus.

Selanjutnya, Agus juga menyampaikan bahwa setelah mengikuti pendidikan. peserta bisa mendapatkan bonus yakni dapat meningkatkan kemampuan dalam mengkomunikasikan gagasan secara efektif, menganalisis secara sistematis, mengorganisasikan dan menggunakan jaringan untuk menyelesaikan tugas.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan mengenai bentuk operasional pendidikan di Lemhannas RI. Agus menyebutkan bahwa saat ini, Lemhannas RI sedang berusaha untuk membuat metode pendidikan yang melibatkan partisipasi aktif peserta dan menekankan pada pembekalan tentang cara berpikir yang nantinya dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek. “Peserta dipacu berpikir kritis dan strategis, komprehensif, integral dan holistik, dan berpusat pada peserta aktif serta diberikan studi kasus aktual, ini kita sedang dalam proses untuk mewujudkan, tutur Agus.

Agus lebih lanjut menuturkan bahwa bentuk pendidikan selanjutnya adalah pendidikan yang berfokus untuk mengembangkan kapasitas dan kompetensi individu yang dapat diartikan dengan penilaian yang didasarkan kepada produk individu, tidak adanya penilaian kelompok, tidak adanya sistem peringkat, materi penilaian yang dikelompokkan menjadi nilai akademik produk, nilai akademik non produk, dan nilai non akademik untuk identifikasi ciri kepemimpinan, dan penyelenggaraan dalam bentuk khusus yaitu pelaksanaan seminar.

Pada kesempatan tersebut, Agus juga menyampaikan bahwa Pandemi Covid-19 juga berdampak pada penyelenggaraan pendidikan. Kendala yang diakibatkan diantaranya adalah tidak dapat dilakukan metode pengajaran tatap muka, tidak dapat dilaksanakannya kegiatan mutlak tatap muka seperti Olah Sismenas, Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN), Studi Strategis Luar Negeri (SSLN), dan pengenalan budaya bagi peserta mancanegara, serta tidak dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan sosial. Lemhannas RI, jelas Agus, telah melakukan penyesuaian dalam kurikulum, yakni penyesuaian materi penilaian dengan mengeluarkan materi kegiatan tatap muka dari persyaratan kelulusan.


Kita harus sadari bersama, bahwa data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita dan data saat ini lebih berharga dari minyak,” kata Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Prof. Dr. Hasanuddin Z. Abidin, M.Sc. saat memberikan ceramah kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 61 pada Rabu, (22/07). Lebih lanjut, Hasan menyampaikan bahwa saat ini penguasaan data dan informasi dinilai sangat penting termasuk dengan menguasai data dan informasi geospasial.

Dalam tingkat internasional, jelas Hasanuddin, geospasial adalah ilmu tentang lokasi karena segala sesuatu itu terjadi pada lokasi tertentu. Tanpa lokasi, data-data yang dimiliki menjadi  kurang efektif dan efisien. Oleh karena itu, kesinambungan data dengan lokasi yang menjadi informasi geospasial dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dalam berbagai sektor.

Hasanuddin menuturkan bahwa dalam mendukung pembangunan nasional, diperlukan pengolahan data secara keseluruhan seperti seperti jarak, sudut, ketinggian, kedalaman, dan koordinat agar dapat menghasilkan kebijakan yang kemudian menghasilkan informasi. Informasi yang dihasilkan dalam bentuk jaringan control koordinat, peta dasar, dan peta tematik kemudian diolah menjadi pengetahuan seperti geodesy, geomatics, geography, dan geosciences. Selanjutnya, jelas Hasanuddin, ilmu pengetahuan tersebut menghasilkan kebijakan seperti pembangunan berkelanjutan, pengelolaan SDA, mitigasi dan adaptasi bencana, serta pertahanan dan keamanan negara.

Dengan kemajuan teknologi, jelas Hasanuddin, terdapat cukup banyak perkembangan geospasial di tahun 2020, salah satunya adalah demokratisasi data yang menyebabkan data semakin terbuka. Hasanuddin menuturkan bahwa kemajuan teknologi tersebut mempengaruhi data dan informasi geospasial.

Kemudian Hasanuddin menjelaskan mengenai Satu Data Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019, yaitu kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antara instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

Hasanuddin menyampaikan bahwa pemerintah berusaha menggabungkan berbagai jenis data agar gambaran informasi geospasial bisa dipergunakan secara maksimal untuk pembangunan nasional. Dengan adanya Satu Data Indonesia, diharapkan semua data mempunyai satu standar, satu meta data, dan dapat dibagipakaikan dengan mudah, dan memiliki kode referensi yang jelas. “Tentunya satu data ini untuk mendukung perencanaan pembangunan, SDG’s dan kebutuhan-kebutuhan mendesak lainnya seperti Covid-19,” ujar Hasan. Dalam penanganan Covid-19, Satu Data Indonesia diharapkan dapat mengelola pengurangan resiko akibat bencana Covid-19 sehingga dapat meminimalkan korban dan dampak.


Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI (IKAL) kembali mengukuhkan dan melantik pengurus Komisariat Provinsi (Komprov), yakni Komprov Sulawesi Tenggara dan Komprov Bali bertempat di Ruang Konstitusi pada Jumat, (17/07).

Pelantikan dan pengukuhan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum IKAL No. Skep 0203/07/2020/IKAL Tentang Susunan Pengurus Ikal Komisariat Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bali masa bakti 2020-2025. IKAL Komprov Sulawesi Tenggara diketuai oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Dr. H. Lukman Abunawas, S.H., M.Si dan IKAL Komprov Bali diketuai oleh Brigjen Pol Drs. I Wayan Sunarta.

“Saudara-saudara harus menerima ini sebagai suatu bentuk kepercayaan, suatu bentuk kehormatan,” kata Ketua Umum IKAL Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar. Pada kesempatan tersebut, Agum mengingatkan bahwa tugas dari organisasi IKAL adalah selalu berusaha untuk menggali pemikiran. Pemikiran yang dimaksud adalah pemikiran mengenai permasalahan-permasalahan yang dinilai punya jangkauan nilai strategis yang berkembang di negeri. Terlebih lagi, IKAL adalah organisasi yang bercirikan watak pejuang, sehingga secara tidak langsung tidak boleh apatis terhadap perkembangan situasi di negeri ini. “Kita harus selalu peduli,” tutur Agum.

Hal lainnya yang harus dipedomani anggota IKAL adalah pengertian peran dalam proses demokrasi. Agum menyampaikan bahwa dalam mengemban peran dalam proses demokrasi sebagai organisasi, IKAL harus bersikap netral. Namun, anggota IKAL sebagai individu tetap memiliki hak demokrasi baik memilih maupun dipilih. Dalam hal tersebut, IKAL memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani masing-masing.

Selaras dengan yang disampaikan Agum, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo juga menyampaikan bahwa Lemhannas RI memandang IKAL sebagai sebuah bagian penting bagi keberadaan Lemhannas RI. Agus menegaskan bahwa IKAL dan Lemhannas RI bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. “Sebagaimana pada umumnya almamater pendidikan, maka reputasi dan kehormatan lembaga pendidikan akan ditentukan oleh bagaimana kinerja dan perilaku para alumninya,” kata Agus.

Agus juga menyambut baik pernyataan Agum, yakni bahwa IKAL mengemban sebuah tugas kehormatan dan amanat yang sangat penting karena karakteristik IKAL yang bercirikan watak pejuang. Terlebih lagi IKAL sebagai organisasi yang besar membawa aspek-aspek yang terkandung dalam Lemhannas RI, yakni 4 Konsensus Dasar Bangsa ke dalam cakupan geografis yang luas. “IKAL sebagai perpanjangan tangan dari Lemhannas RI kepada masyarakat tentu akan membawa core dari Lemhannas RI, 4 Konsensus Dasar Bangsa,” ujar Agus.



Hak cipta © 2020 Lembaga Ketahanan Nasional RI. Semua Hak Dilindungi.
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110
Telp. (021) 3451926 Fax. (021) 3847749