“Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta penataran yang telah mengikuti berbagai rangkaian kegiatan dengan keseriusan dan kesungguhan hati, sehingga kegiatan penataran dapat terselenggara dengan baik dan lancar,” kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam sambutannya pada upacara Penutupan Penataran Istri/Suami Peserta PPRA 61 secara daring, pada Jumat, (09/10).

Sejak dibuka pada Senin, 5 Oktober 2020, seluruh peserta penataran diberikan ceramah pembekalan terkait dengan materi wawasan kebangsaan dan isu-isu aktual lainnya. Agus menegaskan bahwa walaupun terkesan normatif, namun lembaga memandang bahwa kegiatan ini penting untuk diberikan, agar para pendamping memahami tugas dan tanggung jawab suami dan istri Peserta PPRA 61 sebagai kader pimpinan tingkat nasional. “Saya berharap bahwa materi-materi yang diberikan selama 5 hari ini, mampu membangkitkan kesadaran untuk memotivasi diri sebagai pendamping sekaligus sebagai agen-agen kebangsaan di lingkungan masing-masing,” ujar Agus.

“Karakter yang baik dan kuat dapat dibangun dari keluarga, karena keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dan menjadi titik awal dalam membangun karakter bangsa,” tutur Agus. Menurut Agus, pendekatan keluarga untuk menyukseskan kebijakan pemerintah tentang revolusi mental, yakni membangun keluarga berkualitas, keluarga yang tangguh, yang tidak bergantung pada orang lain, sangat diharapkan pemerintah. Diharapkan ke depannya akan lahir SDM yang bermanfaat bagi pembangunan nasional.

Lebih lanjut Agus juga menjelaskan bahwa keluarga juga berfungsi menjadi pilar, terutama bagi masyarakat kita, yang sedang mengalami transisi politik, transisi kultural, dan transisi generasi di tengah revolusi teknologi informasi saat ini. Keluarga berfungsi sebagai pilar agar generasi penerus bangsa tidak mengalami kebingungan dalam menghadapi tantangan bangsa di masa depan.

“Oleh karena itu, saya ingin mengajak ibu dan bapak sekalian memotivasi diri menjadi teladan bagi diri sendiri dan bagi lingkungan di sekitarnya,” tutur Agus. Pada kesempatan tersebut Agus juga mengimbau pada  peserta penataran untuk mampu menjadi pendamping-pendamping yang bersahaja dan menjadi sumber motivasi di mana saja suami/istri peserta PPRA 61 bertugas.


Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI (IKAL) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar memberikan pembekalan kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 61, Senin (05/10). Dalam kesempatan tersebut, Agum menjelaskan bahwa IKAL adalah satu-satunya organisasi dan wadah untuk para alumni Lemhannas RI. Saat ini IKAL sudah memiliki Dewan Pengurus Pusat yang baru terpilih Agustus lalu dan memiliki 30 Komisariat Provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Pendidikan di Lemhannas RI ini akan menghasilkan alumni-alumni yang kita harapkan ke depan menjadi seorang pemimpin dan menjadi seorang staf,” ujar Agum. Lebih lanjut Agum menyampaikan bahwa ketika nantinya peserta kembali dalam melaksanakan tugas pasca pendidikan Lemhannas RI, diharapkan pada peserta agar menjadi pemimpin yang baik. Seorang pemimpin yang baik artinya memiliki tekad dan keinginan yang kuat untuk melanjutkan apa yang sudah baik yang dilakukan pendahulu. “Lanjutkan apa yang baik dan tinggalkan apa yang tidak baik,” kata Agum.

Selanjutnya Agum mengingatkan bahwa saat ini adalah era global yang kental dengan ciri kompetitif dan semakin bertambahnya peran pihak swasta. Oleh karena itu, ke depannya peran pemerintah adalah memberdayakan, melayani, dan memfasilitasi. Artinya pemimpin yang dibutuhkan adalah pemimpin yang bisa melayani masyarakat. “Jadilah pemimpin yang bisa menjadi kepala pelayan masyarakat yang melayani masyarakat,” kata Agum.

Agum juga menyampaikan bahwa setelah melihat perkembangan PPRA 61, ada keyakinan bahwa PPRA 61 akan melahirkan pemimpin masa depan. “Saya yakin dari PPRA 61 akan lahir pemimpin ke depan,” tutur Agum.


“Tidak ada seorang pun yang bisa sukses tanpa orang lain,” kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komisaris Jenderal Polisi Drs. Firli Bahuri, M.Si. saat memberikan pembekalan kepada peserta Penataran Istri/Suami Peserta PPRA 61, Kamis, (08/10). Firli memulai materinya dengan menegaskan bahwa kesuksesan para peserta PPRA 61 merupakan kesuksesan para pendamping peserta. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang dicapai oleh seseorang saat ini pasti ada campur tangan orang lain. Oleh karena itu, Firli menyampaikan bahwa peserta penataran harus terus berkoalisi dan membangun komunikasi dengan siapa pun.

Sama seperti saat bagaimana negara ini merdeka dan dibangun, lanjut Firli, negara dibangun oleh para pendiri bangsa dan tidak hanya seorang diri. “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun oleh para pendahulu kita, dengan tujuan yang sama,” ujar Firli. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Firli juga menegaskan bahwa dalam mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Firli menegaskan bahwa walaupun pemerintah berganti, tujuan negara tetap sama. “Pemerintah boleh berganti 5 tahun sekali, tapi tujuan negara tidak pernah berubah,” kata Firli.

Selanjutnya, Firli menekankan hal yang dapat mengganggu suatu negara dalam mewujudkan tujuannya, yaitu korupsi. “Korupsi adalah kejahatan luar biasa,” ujar Firli. Dikatakan sebagai kejahatan luar biasa karena korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan uang negara, tetapi dapat berdampak pada seluruh program pembangunan, kualitas pendidikan menjadi rendah, kualitas bangunan menjadi rendah, mutu pendidikan jatuh, serta kemiskinan tidak tertangani. Firli menjelaskan bahwa jika uang negara dikorupsi, maka program-program untuk mewujudkan tujuan negara tidak bisa berjalan dan mengakibatkan negara gagal. “Korupsi adalah kejahatan yang merampas hak rakyat, korupsi juga merampas hak asasi manusia, korupsi juga melawan kemanusiaan,” kata Firli.

Oleh karena itu, KPK kini membangun strategi pemberantasan korupsi dengan 3 (tiga) pendekatan. Pertama, Pendekatan Pendidikan Masyarakat dengan memberikan wawasan dan kesadaran kepada berbagai pihak baik rakyat, penyelenggara negara, maupun swasta supaya tidak ingin melakukan korupsi. Melalui pendidikan, KPK juga menyebarkan bahaya korupsi dan memberikan pengertian korupsi sebagai kejahatan luar biasa. “Pendidikan masyarakat menjadi penting karena kita ingin mengubah budaya, budaya yang koruptif menjadi budaya anti korupsi,” kata Firli.

Kedua, Pendekatan Pencegahan yang dilakukan karena kejahatan muncul didorong oleh sistem yang buruk, sistem yang lemah, dan sistem yang gagal. Dalam melakukan pencegahan, KPK berkoordinasi dengan berbagai pihak supaya tidak ada peluang korupsi. Salah satunya adalah dengan membuat kajian dan rekomendasi untuk memperbaiki sistem. Ketiga, Pendekatan Penindakan yang dilakukan untuk menanamkan rasa takut untuk melakukan korupsi dan menimbulkan kesadaran untuk tidak melakukan korupsi. “Tiga pendekatan ini dilakukan secara bersinergi, berbarengan, simultan, dan berkesinambungan” ujar Firli.

 

 


Menjelang berakhirnya Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 61, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menyelenggarakan Upacara Pembukaan Penataran Istri/Suami Peserta PPRA 61, pada Senin (05/10). Dalam laporannya, Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI Rahmat Pribadi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut akan diselenggarakan selama 5 hari mulai 5 Oktober 2020 hingga 9 Oktober 2020 dan diikuti oleh 96 peserta yang terdiri dari 90 istri dan 6 suami.

Tujuan diadakannya penataran bagi istri/suami peserta PPRA 60 adalah untuk membekali dan memantapkan para istri/suami dalam peranannya sebagai pendamping kader pimpinan tingkat nasional, meningkatkan wawasan tentang etika bagi istri/suami yang dapat menjadi teladan bagi keluarga besar unit kerja dan masyarakat, serta meningkatkan keakraban, persaudaraan, dan kekeluargaan antar sesama pendamping peserta PPRA 61 dan dengan Lemhannas RI.

Seperti penyelenggaraan Penataran Istri/Suami Peserta PPRA 60 yang lalu, Penataran Istri/Suami Peserta PPRA 61 juga dilaksanakan secara virtual dengan setiap peserta berada di tempat masing-masing. Hal tersebut dikarenakan Penataran Istri/Suami Peserta PPRA 61 diadakan di tengah pandemi Covid-19 yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian dalam pelaksanaannya, terutama para peserta harus dapat menyesuaikan penyelenggaraan penataran secara jarak jauh tanpa mengurangi kualitas belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan.

 “Keberhasilan para peserta Lemhannas RI dalam meniti karier dan mengemban tugas negara, tidak mungkin terwujud tanpa adanya peran istri/suami selaku pendamping, oleh sebab itu sudah sepatutnya keharmonisan suami/istri terus dijaga melalui pemeliharaan dan penyesuaian wawasan, moral dan etika,” kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.

Lebih lanjut Agus menyampaikan bahwa semangat kebangsaan, iklim kekeluargaan yang penuh toleransi, dan kebersamaan dengan landasan Bhinneka Tunggal Ika, dapat mengalami erosi akibat arus globalisasi dan dinamika situasi politik yang berkembang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap wawasan kebangsaan dengan lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa yang dilandasi oleh akar kerakyatan perlu semakin dikukuhkan.

Sejalan dengan hal itu, maka hakikat penataran tersebut adalah menyiapkan para istri/suami, agar lebih memantapkan peranan dalam membantu dan mendampingi suami/istri, baik dalam hubungan kedinasan maupun dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat. “Melalui penataran ini hendaknya dapat dipahami makna moral dan etika kebangsaan, yang selanjutnya dapat diimplementasikan dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Agus.

Pada kesempatan tersebut, Agus juga menyampaikan harapannya agar seluruh peserta dapat memanfaatkan penataran tersebut dengan sebaik-baiknya karena penataran tersebut merupakan upaya memantapkan peran peserta penataran dalam organisasi, keluarga maupun di lingkungan masyarakat.



Hak cipta © 2020 Lembaga Ketahanan Nasional RI. Semua Hak Dilindungi.
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110
Telp. (021) 3451926 Fax. (021) 3847749