Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) meraih Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik sebagai Lembaga Pemerintahan Non Kementerian Cukup Informatif, pada Rabu (25/11). Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2020 diselenggarakan secara virtual oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia sebagai tahap akhir dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi Badan Publik. Penganugerahan tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana dalam laporan tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi Badan Publik di depan Wakil Presiden Prof. Dr. (HC) K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa hasil penganugerahan ini bukanlah suatu ajang yang dimaknai sebagai kontestasi antar Badan Publik, tetapi harus dimaknai sebagai tolak ukur implementasi keterbukaan Informasi Publik di Indonesia.

Lebih lanjut Gede menyampaikan bahwa dari hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan keterbukaan informasi Badan Publik terhadap 348 Badan Publik yang dievaluasi sepanjang tahun 2020, sebanyak 60 Badan Publik meraih kategori Informatif, 34 Badan Publik dalam kategori Menuju Informatif, 61 Badan Publik dalam kategori Cukup Informatif, 47 Badan Publik dalam kategori Kurang Informatif, dan 146 Badan Publik dalam kategori Tidak Informatif.

Dalam kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian Cukup Informatif, Lemhannas RI meraih peringkat ketiga dengan total nilai 77,3. Pada kategori ini, Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) berada di peringkat pertama dengan nilai 79,48, lalu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di peringkat kedua dengan nilai 78,7.

 

 


“Kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk mengembangkan kapasitas personel sebagai pendorong transformasi yang mendukung Indonesia melakukan lompatan proses pencapaian aspirasi Roadmap/Peta Jalan Program Making Indonesia 4.0 dan pembangunan berkelanjutan melalui tindakan kolaboratif dan solusi inovatif,” kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo saat membuka Pelatihan Penguatan Kapasitas Personel Lemhannas RI dalam Memasuki Era Industri 4.0 pada Senin (23/11).

Penyelenggaraan kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan personel Lemhannas RI dalam memahami proses Theory U sebagai sebuah kerangka dalam merancang dan memberikan proses transformasi yang inovatif baik di tingkat individu dan kolektif (organisasi) dengan capaian Head Intelligence, Hands Intelligence, dan Heart Intelligence.

Sejalan dengan tujuan tersebut, sasaran kegiatan ini meliputi penguatan kecerdasan berpikir secara komprehensif, holistik dan integral dalam proses pembelajaran memasuki Era Industri 4.0; penguatan  keahlian teknis, yang mampu menawarkan inovasi penciptaan sistem dan laboratorium pembelajaran yang bersifat lintas sektoral memasuki Era Industri 4.0; dan penguatan kecerdasan emosional dalam mentransformasikan berbagi pengalaman dan alat pembelajaran guna meningkatkan kualitas pembelajaran dalam proses pembelajaran memasuki Era Industri 4.0.

Agus menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan sarana untuk mengembangkan kapasitas personel Lemhannas RI. “Terkait dengan transformasi untuk mendorong perubahan, jadi kita harus akrab dengan perubahan. Kebanyakan dari kita itu masih mencari-cari posisi yang nyaman dengan perubahan,” kata Agus. Lebih lanjut Agus juga menyampaikan bahwa dalam melakukan lompatan aspirasi roadmap/peta jalan diperlukan tindakan kolaboratif. “Jadi kita sudah meninggalkan tindakan yang sifatnya individual dan sektoral. Kita mengutamakan pada tindakan kolaboratif, dan dapat bersama-sama kita cari lagi maknanya apa melalui pelatihan ini,” kata Agus.

Selanjutnya Agus menyampaikan harapannya bahwa para peserta akan mendapatkan sesuatu yang mampu diterapkan pada unit kerja masing-masing di Lemhannas RI. “Justru yang diharapkan adalah peserta dari materi ini dapat diserap individu dan mampu diterapkan di unit kerja pada Lemhannas RI. Jadi saya tidak ingin melihat pada aspek strategis dan global, tapi ada pada perubahan individu di Lemhannas RI,” ujar Agus.

Ketua Tim Pelaksana Making Indonesia 4.0 Mayor Jenderal TNI Juwondo, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari eselon I sebanyak satu orang, eselon II  sebanyak 17 orang, eselon III sebanyak 29 orang, eselon IV sebanyak 52 orang, dan staf sebanyak 1 orang. Kegiatan ini diselenggarakan dalam dua gelombang, yakni gelombang pertama pada 23 November sampai 9 Desember 2020 dan gelombang kedua pada 30 November sampai 11 Desember 2020. Selain diisi oleh fasilitator dari Lemhannas RI  dan United in Diversity (UID), pelatihan tersebut juga akan diisi oleh Rerie Lestari Moerdijat Wakil Ketua MPR RI, Suryopratomo Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Tantowi Yahya Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, serta Dr. Suyoto mantan Bupati Bojonegoro.


Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo memberikan Pembekalan kepada peserta Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) 11 Lemhannas RI secara daring pada Selasa, 24 November 2020. Pembekalan dengan judul “Anatomi Sistem Keamanan Nasional” ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang perkembangan sistem keamanan nasional di Indonesia.

“Jika kita bicara tentang keamanan, sering kali istilah itu hanya berarti keamanan saja yang merupakan terjemahan dari kata security. Padahal keamanan dapat dibagi menjadi beberapa macam pengertian yang berbeda antara satu dengan lainnya,” ujar Agus. Makna keamanan dapat dibagi dari beberapa ruang lingkup, antara lain lingkup antar bangsa (internasional), kebangsaan nasional (dalam negeri), dan keamanan yang ditujukan dalam negeri yang bersifat lingkup insani.

Keamanan regional dan keamanan bersama bersifat internasional atau antar bangsa. Keamanan nasional, yaitu keamanan bagi bangsa tersebut secara keseluruhan. Di dalam Keamanan Nasional, ada Keamanan Dalam Negeri dan juga berkaitan dengan keamanan serta ketertiban masyarakat yang sifatnya untuk menjaga keamanan dalam masyarakat terhadap gangguan-gangguan fisik kecil. Di samping itu juga berkembang Keamanan Insani (Human Security) bagi Hak-hak dasar dan Hak Asasi Manusia. “Pergeseran konsep Keamanan Nasional sebagai bentuk Keamanan Tradisional menuju Keamanan Insani disebabkan karena berakhirnya era perang dingin, sehingga kekuatan global dapat menukik lebih dalam ke dalam masalah hak-hak dasar warga negara sebagai bentuk keamanan insani yang harus dapat dijamin oleh negara,” tambah Agus.

Dalam kesempatan itu Agus menyampaikan bahwa peran otoritas sipil adalah merumuskan kebijakan, membuat keputusan pengerahan militer, menentukan tujuan pengerahan, menentukan tingkat kekerasan, menentukan strategi nasional, dan melakukan kontrol demokratis serta oversight. Sedangkan peran otoritas militer adalah menentukan strategi atau cara militer untuk mencapai tujuan politik, mematuhi Undang-Undang, dan loyal kepada otoritas politik, serta melaksanakan manajemen internal untuk jamin kesiapan operasional.

Agus menambahkan bahwa fungsi Keamanan Nasional secara klasik diartikan mencakup fungsi Diplomasi Pertahanan dan Penegakan Hukum yang dapat diartikan sebagai fungsi keamanan dalam negeri. Dalam spektrum Keamanan Nasional, pertahanan negara menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, sedangkan penegakan hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Agus menyarankan untuk mewadahi portofolio tunggal bagi pengintegrasian fungsi keamanan dalam negeri perlu dibentuk Kementerian Keamanan Dalam Negeri yang merumuskan kebijakan nasional keamanan dalam negeri.

 

 

 


“Tidak ada pahlawan yang direncanakan,” kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo saat membuka Webinar Refleksi Hari Pahlawan yang diselenggarakan oleh Alumni Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsan (Taplai) Angkatan II Tahun 2020, Jumat (13/11).

Pada kesempatan tersebut Agus menyampaikan bahwa gelar pahlawan diberikan setelah darmabakti konkret seseorang yang melebihi panggilan tugas dan menunjukkan karakter yang kuat untuk tujuan kepentingan umum. “Pahlawan adalah manusia yang memiliki tujuan yang dijaga secara konsisten dalam karakter yang membangun energi positif di dalam kehidupan bersama,” tutur Agus.

Pahlawan di masa lalu dan di masa kini dirasa sudah sangat berbeda. Perjuangan pahlawan di masa lalu lebih fokus pada aspek fisik, karena saat itu memang merupakan kebutuhan untuk berjuang secara fisik. Dalam konteks era global, peluang untuk menjadi pahlawan terbuka bagi siapa pun dengan bercermin dan mengambil pelajaran serta inti sari dari sikap kepahlawanan yang sudah ditunjukkan oleh para pahlawan bangsa dengan membuktikan mampu menjadikan negara Indonesia merdeka dan membentuk negara berdasarkan Pancasila.

Dalam kesempatan tersebut, Agus menyampaikan bahwa semangat memperingati hari kemerdekaan di masa kini memberikan dua fokus orientasi, yakni ke masa lalu dan ke masa depan. Ke masa lalu dapat mempelajari hal-hal yang dapat diambil dari teladan yang diberikan oleh para pahlawan yang telah berjuang. Selanjutnya, ke masa depan harus menyadari bahwa peluang untuk menjadi pahlawan selalu terbuka bagi siapa pun dalam konteks apa pun dan tidak harus dalam bentuk secara klasikal seperti pahlawan-pahlawan di masa lalu.

Agus menegaskan bahwa menjadi pahlawan di masa lalu dan di masa depan akan memiliki konteks yang berbeda seiring dengan berubahnya prasyarat yang mengikuti zaman. Menjadi pahlawan adalah melaksanakan darmabakti dengan melebihi panggilan tugas, yakni tugas di masa lalu yang adalah merebut kemerdekaan, dan berbeda dengan tugas masa kini, yaitu menjadi pemenang di era globalisasi. Sebuah bangsa dapat menjadi pemenang dalam era globalisasi ketika berhasil membangun daya saing. Upaya membangun daya saing tersebut harus diawali dengan evaluasi mengenai kekurangan dan sisi lemah yang harus diperbaiki serta membina sisi kuat yang dimiliki agar lebih efektif sehingga dapat digunakan juga untuk membangun kerja sama dan perdamaian antarbangsa di dunia.

Dengan demikian era globalisasi membuka peluang bagi setiap warga untuk dapat memberikan darmabakti yang efektif bagi perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam era ini. Bahkan hal tersebut dapat menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga valid untuk dijadikan dasar bagi pembangunan masyarakat global yang terdiri dari elemen-elemen antarbangsa dengan karakteristik kebhinekaan.

Tidak lupa Agus juga menyampaikan bahwa gelar pahlawan akan diberikan oleh publik dan oleh sejarah kepada yang pantas menyandangnya. “Janganlah bekerja bertujuan untuk jadi pahlawan, bekerjalah dengan sepenuh hati, sebaik-baiknya untuk memberikan darmabakti dengan memenuhi panggilan tugas,” kata Agus.



Hak cipta © 2021 Lembaga Ketahanan Nasional RI. Semua Hak Dilindungi.
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110
Telp. (021) 3451926 Fax. (021) 3847749