Putri sulung Presiden Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid, Alissa Wahid, memberikan ceramah kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 61, Rabu, 24 Juni 2020. Pada kesempatan tersebut Alissa mengangkat topik “Menakar Perkembangan Politik Identitas dan Pengaruhnya Terhadap Komitmen Pemimpin Nasional Untuk Menjaga Keutuhan NKRI”.

“Sebetulnya narasi kebencian tidak hanya terjadi di Indonesia, dan tidak hanya terjadi pada masyarakat muslim,” kata Alissa mengawali ceramahnya. Lebih lanjut Alissa menjelaskan bahwa narasi kebencian yang biasanya menjadi narasi identitas sebenarnya tidak terkait dengan agama dan tidak terkait dengan negara. Narasi identitas juga bukan hanya tentang agama, tetapi bisa juga tentang ideologi.

 “Persoalan identitas kelompok bukan hanya persoalan Indonesia, bukan hanya persoalan agama tertentu, tetapi adalah persoalan global,” ujar Alissa. Menurut Alissa, identitas kelompok di Indonesia memang sangat mudah menyebar. Hal itu disebabkan karena banyak masyarakat Indonesia yang adalah masyarakat yang sosiosentris, yakni meletakan kepentingan kelompok, identitas kelompok, agenda kelompok, serta aturan kelompok di atas aturan individu. “Karena sosiosentris, jadi mudah sekali menyulut identitas politik,” tutur Alissa.

Secara umum identitas politik adalah membawa aspirasi dan agenda politik kelompok, serta menggunakan identitas kelompok sebagai bahan bakar. Kemudian narasi-narasi yang digunakan adalah narasi kebencian, karena narasi kebencian menggugah rasa terancam pada suatu kelompok.

Selanjutnya Alissa menjelaskan desentralisasi pemerintahan yang terkait dengan komitmen pemimpin, terutama pemilihan kepala daerah secara langsung. Hal tersebut membawa konsekuensi, yakni distribusi lokus perebutan kekuasaan politik berada di tingkat lokal yang membuat kontrak politik menjadi cukup di tingkat lokal, tidak perlu ditingkat nasional. Hal tersebut membuat pressure group (kelompok penekan) berada di tingkat lokal dan mayoritarianisme juga ada di tingkat lokal.

Mengutip salah satu pernyataan Abdurrahman Wahid, Alissa menegaskan bahwa masalah di kehidupan sekarang hanya dipenuhi oleh kegiatan untuk mempertahankan kekuasaan, bukan mencapai kepemimpinan yang diharapkan. Kekuasaan disamakan dengan kepemimpinan dan kekuasaan tidak lagi mengindahkan aspek moral dalam kehidupan sebagai bangsa. Oleh karena itu, untuk menjaga agar bisa mempertahankan Indonesia diperlukan Pancasila sebagai asas dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. “Tanpa Pancasila, negara akan bubar,” ujar Alissa.


Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Dr. Ir. Hammam Riza, M.Sc. memberikan ceramah kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60, Selasa, 23 Juni 2020. Pada kesempatan tersebut Hammam mengangkat topik “Membangun Ekosistem Inovasi dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19”.

Mengawali ceramahnya, Hammam mengajak seluruh peserta untuk melihat potret pembangunan teknologi Indonesia melalui posisi Indonesia di Indeks Inovasi Dunia 2019 yang berada di rangking 85. Dalam menentukan indeks inovasi dunia, indikator terpenting adalah investasi penelitian dan pengembangan, jumlah paten dan merek internasional yang dimiliki sebuah negara, serta ekspor produk teknologi tepat guna dan teknologi tinggi. Sedangkan, Indonesia masih kalah dalam ekspor produk teknologi tepat guna. Menurut Hammam, Indonesia harus membawa ekonomi menjadi berbasis pada inovasi karena itu adalah ciri negara maju. “Inovasi potret dari perkembangan teknologi kemudian menghasilkan inovasi dalam konteks kapasitas birokrasi,” kata Hammam.

“Masalah yang dihadapi Indonesia adalah masih terjebak dalam middle income trap,” ujar Hammam. Walaupun secara total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sudah berada diatas US$ 1 Triliun, masalah middle income trap bukan sesuatu yang bisa ditepis. “Bagaimana keluar dari jebakan pendapatan menengah? Kita harus melakukan terobosan menggunakan innovation driven economy,” ujar Hammam.

Saat ini Indonesia masih menggunakan efficiency driven economy sebagai basis bisnis biasa. Hal tersebut harus diterobos dengan innovation driven economy, yakni perekonomian dengan basis pemanfaatan teknologi agar bisa keluar dari middle income trap. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar terlepas dari middle income trap dan menjadi negara maju melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi.

Pada kesempatan tersebut, Hammam menjelaskan bahwa Indonesia harus meninggalkan paradigma lama yakni “Iptek dikerjakan hanya untuk kemajuan Iptek” dan menerapkan paradigma baru yakni “Iptek harus menjadi landasan untuk pembangunan nasional”. Indonesia juga masih minim investasi untuk penelitian dan pengembangan, baik dari pihak pemerintah atau pun swasta.

Dalam membangun ekosistem inovasi dalam penanggulangan pandemi Covid-19 BPPT menghadirkan pentahelix, yakni bersatunya unsur akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Seminggu setelah kasus 01 dan 02 positif Covid-19 muncul di Indonesia, BPPT membentuk satuan tugas yang disebut Task Force Riset dan Inovasi Teknologi untuk Penanganan Covid-19 (TFRIC-19). Mandatnya adalah menghasilkan produk inovasi teknologi karya Indonesia dalam mengatasi Covid-19. “Ekosistem inovasi dalam penanganan wabah Covid-19 di Indonesia bertujuan menghilirkan inovasi teknologi yang dapat diproduksi industri dalam negeri secara cepat, dan segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” tutur Hammam.

Hingga saat ini TFRIC-19 sudah menghasilkan 5 aksi cepat. Pertama, Artificial Intelligence Covid-19, yakni aplikasi teknologi Informasi dan Al untuk mendukung penegakan diagnosa Covid-19 dan pengambilan keputusan. Kedua adalah sarana dan prasarana pandemi Covid-19, yaitu memperkuat penyiapan sarana dan prasarana deteksi, mobile lab, penyediaan logistik kesehatan dan ekosistem inovasi dalam menangani pandemi Covid-19. Ketiga adalah PCR Diagnostic Test Covid-19 yang dikembangkan sesuai dengan mutasi terbaru Covid-19. Keempat adalah Non-PCR Diagnostic Test Covid-19 yang dikembangkan dalam bentuk dip stick dan micro-chip. Kelima adalah Whole Genome Covid-19 Origin Indonesia yaitu analisis dan penyusunan menggunakan data orang Indonesia yang terinfeksi. “Pandemi Covid-19 ini tidak bisa kita atasi dengan bisnis as usual,” ujar Hammam.


Komisi I DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lemhannas RI dan Wantannas terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Lemhannas RI Tahun 2021 serta isu-isu aktual pada Selasa, 23 Juni 2020 di Ruang Rapat Komisi I DPR RI.

“Pada masa pandemi Covid-19, Lemhannas RI telah melakukan protokol kesehatan dengan melaksanakan pengukuran suhu tubuh, physical distancing pada pelaksanaan kegiatan, penyediaan hand sanitizer, penggunaan masker, penyemprotan disinfektan, rapid test dan pemberian bantuan Alat Pelindung Diri (APD), dan untuk operasional pelaksanaan Program Lemhannas RI menggunakan daring,” ujar Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo mengawali penjelasan Lemhannas RI kepada Komisi I DPR RI.

Selanjutnya Agus menjelaskan agenda pertama rapat, yaitu terkait tugas, fungsi, dan evaluasi pelaksanaan program Lemhannas RI T.A. 2020. Agus menyampaikan bahwa Kedeputian Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI telah melaksanakan kegiatan Program Pendidikan Reguler Angkatan ke 60 dan 61, dan pada semester kedua akan menyelenggarakan Program Pemantapan Pimpinan Daerah (P3DA). Kedeputian Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Lemhannas RI telah melaksanakan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan dan Dialog Wawasan Kebangsaan, serta akan menyelenggarakan Pelatihan untuk Pelatih (PUP).

Selanjutnya, Kedeputian Pengkajian Strategik telah dan akan melaksanakan empat Kajian Jangka Panjang dan empat Kajian Quick Response, meliputi bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial-Budaya dan Pertahanan Keamanan. Dua kajian telah dilaksanakan dan enam kajian dalam proses penyelesaian.

Kontribusi Lemhannas RI lainnya dengan sasaran Percepatan Peningkatan Pembinaan Ketahanan Nasional adalah melalui kegiatan Audiensi dengan Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Pertemuan dan Diskusi dengan Mufakat Budaya Indonesia (MBI), Pertemuan dengan Maktab Ketahanan Nasional Malaysia, serta beberapa kegiatan lainnya.

“Lemhannas RI membuat daftar pertanyaan kepada Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kajian-kajian tersebut sebagai tindak lanjut, sampai hari ini pertanyaan-pertanyaan yang Lemhannas RI buat hasilnya baik dan sangat baik. Juga ada beberapa kajian yang sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian / Lembaga terkait, seperti BSSN dan Kemenko PMK,” ujar Deputi Pengkajian Strategis Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. menjelaskan tindak lanjut kajian-kajian yang selama ini telah disusun Lemhannas RI.

Melanjutkan agenda pembahasan kedua, Agus menyampaikan Rencana Program Kerja dan Anggaran Lemhannas RI T.A. 2021. Pada Kedeputian Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, akan diselenggarakan PPRA, PPSA, dan P3DA. Sedangkan pada Kedeputian Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan akan diselenggarakan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Pelatihan untuk Pelatih, dan Dialog Kebangsaan. Selanjutnya, Kedeputian Pengkajian Strategik akan menyelenggarakan (4) empat Kajian Jangka Panjang, (4) empat Jangka Menengah, (4) empat Jangka Pendek, (48) empat puluh delapan Quick Response dan Kajian Urgen dan Cepat.

“Komisi I DPR RI mengapresiasi Lemhannas RI dalam beberapa kajian, untuk selanjutnya Komisi I DPR RI juga mendorong Lemhannas khususnya Tatanan Kehidupan Baru di era new normal pasca pandemi Covid-19 yang rekomendasinya menjadi rujukan kebijakan Pemerintah dalam menyiapkan kepemimpinan nasional bagi calon pimpinan bangsa yang lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRI RI Teuku Riefky Harsya menanggapi penjelasan Lemhannas RI.

Rapat kemudian ditutup dengan pembacaan poin-poin kesimpulan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya yang menyampaikan dukungan dan harapan terhadap Lemhannas RI dan Wantannas sesuai tugas dan fungsinya. "Komisi I mendukung dan berharap peran serta Lemhanas dan Wantannas sesuai tupoksinya, terutama terhadap dinamika baru yang terjadi. termasuk new normal di segala bidang, segala sendi dalam bernegara dan berbangsa tentu masukan Lemhannas dan Wantannas ini sangat penting untuk bangsa ke depan," ungkap Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya.


Gubernur Jawa Barat (Jabar) Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.Ud. memberikan ceramah kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 61, Senin, 22 Juni 2020. Pada kesempatan tersebut, Ridwan mengangkat topik tentang “Kompetensi Birokrasi di Daerah dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0”. Memulai ceramahnya, Ridwan, menyampaikan bahwa siapa yang tidak mau berubah pasti tertinggal. Berubah yang Ridwan maksud adalah meningkatkan kemampuan diri birokrat sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman.

Pada kesempatan tersebut, Ridwan menjelaskan mengenai Birokrasi 1.0, Birokrasi 2.0, dan Birokrasi 3.0. Birokrasi 1.0 adalah birokrasi pengaturan, yakni yang melakukan kegiatan hanya berdasarkan aturan yang ada. Dengan kata lain, jika tidak ada aturan maka suatu kegiatan tidak bisa dijalankan sehingga birokrat tidak bisa melakukan inovasi. Selanjutnya adalah Birokrasi 2.0 adalah birokrasi performa, yaitu birokrasi berdasarkan kinerja. Karena berdasarkan performa, maka biasanya Birokrasi 2.0 bersifat reward and punishment. Tetapi masih ada anggapan seluruh urusan pembangunan adalah urusan birokrasi sehingga tidak ada kolaborasi.

Sedangkan Birokrasi 3.0 adalah Birokrasi Dinamis, yaitu birokrasi yang mengajak semua elemen yang mencintai suatu daerah untuk berkolaborasi bersama-sama menjadi elemen dengan fungsi kebirokrasian. Jabar sudah mulai melakukan kolaborasi tersebut yakni merangkul berbagai pihak, yaitu akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Pihak-pihak tersebut dirangkul sehingga seluruh dinas di Jabar masing-masing punya penasihat dari pihak-pihak tersebut sebagai pemberi masukan. “Kami meyakini di Jawa Barat sedang mencoba bergerak ke Birokrasi 3.0,” ujar Ridwan.

“Pada dasarnya revolusi 4.0 tidak bisa dihindari. Jawa Barat menerjemahkan revolusi 4.0 ke dalam 3 fungsi dalam birokrasi yaitu mengontrol, mengobservasi dan mengkoneksi,” tutur Ridwan. Mengontrol yang dimaksud adalah mengontrol birokrasi melalui aplikasi kinerja dinamis, maka setiap birokrat harus membuat laporan beserta bukti melalui aplikasi yang akan mempengaruhi tunjangan yang diperoleh. Mengobservasi adalah melakukan pengamatan seperti pembacaan media sosial dan pembacaan data-data. Mengkoneksi adalah membuat pelayanan publik berbasis teknologi yakni seperti bayar pajak online, pendaftaran online, dan aplikasi RT dan RW yang bisa berkomunikasi langsung dengan gubernur.



Hak cipta © 2020 Lembaga Ketahanan Nasional RI. Semua Hak Dilindungi.
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110
Telp. (021) 3451926 Fax. (021) 3847749