Mendukung Kesiapan World Water Forum 2024, Lemhannas RI menyelenggarakan FGD Strategi Peningkatan Ketahanan Air dalam Menghadapi Climate Change, Direktorat Pengkajian Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang berjudul “Strategi Peningkatan Ketahanan Air Dalam Menghadapi Climate Change: Menuju Kesiapan World Water Forum 2024” bertempat di Ruang Kresna, pada Rabu (14/3). Acara tersebut dipimpin langsung oleh Plt. Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Maman Firmansyah.
World Water Forum 2024 yang mengangkat tema “Air untuk Kesejahteraan Bersama” akan diadakan bertempat di Bali pada 18-25 Mei 2024. Kegiatan tersebut akan berfokus pada tercapainya penyediaan air bersih, sanitasi, pengelolaan air berkelanjutan, dan kerja sama global untuk mencapai pilar ke-6 dari tujuan pembangunan berkelanjutan.
”Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk kekeringan dan banjir,” kata Plt. Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Maman Firmansyah saat membuka FGD tersebut. Oleh karena itu, ketahanan air yang merupakan kemampuan untuk secara berkelanjutan menyediakan air bersih dan aman dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia dan ekosistem menjadi semakin penting bagi Indonesia dan dunia.
Sensus penduduk pada September 2020 menunjukkan saat ini penduduk Indonesia berjumlah 270,20 juta jiwa. BPS mengestimasi jumlah penduduk pada tahun 2025 akan mencapai 284 juta jiwa dan pada tahun 2045 akan melebihi 324 juta jiwa. Sebaran penduduk tidak merata di pulau-pulau Indonesia. Tercatat lebih dari 58% penduduk tinggal di pulau Jawa dan Bali padahal kedua pulau tersebut luasnya hanya 7% dari luas Indonesia. “Sebaran penduduk yang tidak merata ini menyebabkan ketimpangan dalam neraca air,” ujar Plt. Gubernur Lemhannas RI. Pulau Jawa sendiri sumber daya airnya sudah mendekati titik kritis.
Pengelolaan lingkungan alam dan lingkungan buatan yang saat ini masih berjalan sendiri-sendiri. Hal tersebut juga menjadi masalah karena mengakibatkan fungsi ruang tidak terlindungi sehingga memberi dampak negatif terhadap lingkungan hidup karena pemanfaatan ruang yang tidak tepat. Diharapkan melalui kajian tersebut dapat dirumuskan poin-poin strategis guna peningkatan ketahanan air dalam menghadapi perubahan iklim menuju kesiapan World Water Forum 2024.
Hadir dalam FGD tersebut selaku narasumber, yakni Direktur Sumber Daya Air Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/BAPPENAS RI Mohammad Irfan Saleh, S.T., MPP, Ph.D.; Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air Kementerian PUPR RI, Dr. Ir. Muhammad Rizal, M.Sc.; Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves RI Dr. Nani Hendiarti, M.Sc.; Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Lalu Ahmad Zaini, S.Si., M.T.; Guru Besar Bidang Hidrogeologi Vulkanik Universitas Padjajaran Prof. Dr. Ir. Hendarmawan, M.Sc.; Kepala Organisasi Riset Kebumian dan Maritim (ORKM) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. Ocky Karna Radjasa.
“Kita punya fresh water resources yang banyak, tapi belum bisa mengelola. Maka tantangannya lebih ke bagaimana kita bisa mengelola apa yang kita punya,” kata Direktur Sumber Daya Air Kementerian PPN/Bappenas RI Mohammad Irfan Saleh, S.T., MPP, Ph.D. Saat ini Indonesia masih menduduki peringkat 10 besar negara yang memiliki sumber daya air bersih, tetapi Indonesia belum memiliki kemampuan pengelolaan yang memadai.
Selain pengelolaan sumber daya air bersih yang belum maksimal, Direktur Sumber Daya Air Kementerian PPN/Bappenas RI juga menyampaikan fenomena cuaca ekstrem yang sudah semakin banyak sebagai akibat dari perubahan iklim. “Tren perubahan iklim di Indonesia konsekuensinya sudah cukup besar,” kata Direktur Sumber Daya Air Kementerian PPN/Bappenas RI.
Oleh karena itu, telah disusun strategi Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim yang terdiri dari peningkatan tampungan air, konservasi sumber daya air, implementasi infrastruktur green-grey dalam pengelolaan daya rusak air, dan smart water management system. “Kita perlu lihat di mana kombinasi pengelolaan air dari segi infrastruktur maupun segi lingkungan,” pungkas Direktur Sumber Daya Air Kementerian PPN/Bappenas RI.
Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) Lalu Ahmad Zaini, S.Si., M.T. yang turut hadir pada kesempatan tersebut menyampaikan upaya dan rekomendasi strategi peningkatan sustainabilitas ketersediaan air minum. “Air minum menjadi urusan pokok, urusan kita bersama, tapi sangat disayangkan tidak begitu seksi di hadapan negara dan para politisi sehingga pelayanan air minum dan sanitasi makin rendah bahkan di Asia Tenggara menjadi yang paling rendah,” ujar Ketua Umum PERPAMSI.
Menurut Ketua Umum PERPAMSI, masalah-masalah terkait dengan air akan semakin banyak dikemudian hari. Perbedaan kondisi alam akan mempengaruhi masalah terkait air, tantangan akan terus berubah, dan hal ini menjadi tantangan seluruh pihak. Masalah lainnya terkait air adalah cakupan pelayanan yang dirasa masih rendah dan belum adanya aturan yang memadai. Oleh karena itu, seluruh pihak harus bersama-sama bergerak dalam memecahkan masalah terkait air.
Beberapa rekomendasi yang disampaikan Ketua Umum PERPAMSI adalah pembentukan badan regulator pelayanan air minum dan sanitasi, penetapan kebijakan pengalokasian minimal 2% APBN dan APBD untuk sektor air minum, dibentuknya UU khusus air minum dan sanitasi, restrukturisasi pelembagaan PAM dengan pendekatan DAS, meningkatkan peran swasta dalam pendanaan air minum dan sanitasi, serta deregulasi sektor air minum dan sanitasi yang saat ini diatur dalam PP No. 5 Tahun 2012, PP No. 54 Tahun 2017, dan UU No. 17 Tahun 2019. (NA/CHP)
