Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik memberikan ceramah dengan tema “Perkembangan Penegakan HAM di Indonesia” kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60 Lemhannas RI pada Rabu (01/07).

Pada kesempatan tersebut, Ahmad menjelaskan bahwa konsep HAM memang baru muncul tahun 1948. Namun ide-ide HAM sudah ada sebelumnya, seperti pada UUD 1945 sudah tertuang kebebasan berserikat, berekspresi, dan kebebasan menjalankan agama.

“Indonesia merupakan salah satu negara di ASEAN yang paling progresif untuk memasukkan isu HAM ke dalam perundang-undangan atau sistem hukum,” kata Ahmad. Di Indonesia, ketentuan-ketentuan mengenai HAM diatur sampai tingkat operasional seperti peraturan Kapolri dan peraturan Panglima TNI yang mengatur aparatur yang bekerja dengan standar HAM.

“Pembatasan dimungkinkan terhadap derogable rights,” ujar Ahmad saat menjelaskan mengenai derogable rights dan non-derogable rights. Yang dimaksud derogable rights adalah hak asasi yang bisa ditunda, dibatasi, dan dikurangi, namun bukan dicabut. Salah satu contohnya adalah pemberlakuan PSBB yang membatasi hak bergerak masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan karena bergerak bukan hak absolut. Contoh lainnya adalah jika dalam situasi perang atau situasi darurat militer, sangat mungkin hak komunikasi dibatasi. “Hak dapat dibatasi dengan catatan ada keadaan darurat,” ujar Ahmad.

Kemudian HAM dimungkinkan untuk ditunda, dibatasi, dan dikurangi jika ada dasar hukum yang digunakan, tidak boleh sembarangan. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya kegiatan demo boleh dilakukan hanya sampai pukul 18.00, maka lebih dari pukul 18.00 demo dapat dibubarkan karena ada ketentuannya dalam rangka menjaga ketertiban.

“Tapi ada hak yang tidak bisa dikurangi sama sekali,” tutur Ahmad. Hak yang tidak dapat dikurangi sama sekali adalah non-derogable rights. Hak yang termasuk non-derogable rights adalah hak untuk hidup, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

“Maka Komnas HAM selalu menolak hukuman mati karena berdasarkan prinsip ini,” kata Ahmad menjelaskan mengenai hak untuk hidup sebagai non-derogable rights. Setiap individu juga memiliki hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, yakni boleh meyakini apa saja di dalam pikiran, tetapi ketika ingin mempraktikkan ada regulasi yang mengatur.

“Negara pada intinya ada tiga tugasnya, penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan,” ujar Ahmad. Yang dimaksud penghormatan biasanya berkaitan dengan hak sipil politik, berserikat, berkumpul, dan berekspresi. Selanjutnya pemenuhan yang biasanya terkait dengan hak ekonomi dan sosial budaya, yakni seperti menyelenggarakan layanan kesehatan dan pendidikan. Terakhir perlindungan, yaitu melindungi supaya individu tidak mengalami pelanggaran hak asasi oleh pihak lain.


Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komisaris Jenderal Polisi Drs. Firli Bahuri, M.Si., Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) H. Tjahjo Kumolo, S.H., dan Wali Kota Surabaya Dr. (HC) Ir. Tri Rismaharini, M.T. menjadi narasumber dalam diskusi panel Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 61, Selasa, 30 Juni 2020. Topik yang diangkat pada diskusi panel tersebut adalah “Penguatan Integritas Pemimpin dalam Kehidupan Nasional”.

 

“KPK berperan sentral dalam rangka memberantas tindak korupsi apa pun bentuknya,” tutur Ketua KPK Komjen Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si. mengawali ceramahnya. Lebih lanjut Firli menegaskan bahwa KPK tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya. KPK hanya bisa melakukan penegakan hukum melalui kewenangan KPK, yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan pemutusan pengadilan sesuai dengan putusan yang sudah tetap.

 

Pada kesempatan tersebut Firli menegaskan bahwa yang bisa menghentikan korupsi hanya integritas. “Rekan-rekan sekarang disiapkan untuk pimpinan nasional, tentu integritas menjadi penting,” kata Firli.

 

Cara untuk menghilangkan korupsi adalah dengan membangun integritas. Integritas bisa dimulai dari diri sendiri, unit kerja, satuan kerja, sampai tingkat lembaga. Oleh karena itu, diperlukan komitmen nyata sebagai pimpinan, keseriusan membenahi sistem dan tata kelola, serta menerapkan penghargaan atas kinerja dan hukuman atas pelanggaran. “Untuk melawan korupsi tidak ada kata lain kecuali kita lawan dengan integritas” ujar Firli.

 

Mendukung pernyataan Firli bahwa peserta PPRA 61 disiapkan menjadi pemimpin nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) H. Tjahjo Kumolo, S.H. menyatakan bahwa peserta PPRA 61 diharapkan mampu membangun pola pikir yang komprehensif dan integral secara keseluruhan. “Diharapkan peserta mampu membangun pola pikir yang komprehensif integral secara keseluruhan,” kata Tjahjo.

 

Thahjo menjelaskan bahwa salah satu visi misi Presiden Jokowi adalah melakukan reformasi birokrasi. Lebih mendalam konteksnya adalah penataan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuannya adalah mewujudkan ASN yang melayani masyarakat, ASN yang mempercepat proses perijinan, ASN yang mempunyai integritas, dan ASN yang produktif. Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin yang melayani, yang lebih banyak mendengar, mau memahami orang lain dan berempati, mampu mengendalikan diri, mampu mengatasi keadaan, mampu mengatasi keadaan, mampu memegang amanah, dan peduli terhadap keselamatan rakyat.

 

Pada kesempatan tersebut Wali Kota Surabaya Dr. Ir. Tri Rismaharini, M.T. menyampaikan bahwa saat ini fokus Risma adalah membuat ASN bekerja seefektif dan seefisien mungkin dengan anggaran yang efektif dan efisien. “Itu memang sulit jika orang per orang memperbaikinya, maka yang dilakukan adalah membuat sistem,” kata Risma.

 

Sistem yang dibuat juga untuk menghilangkan paradigma ASN bekerja mulai pukul 7, hasil 0, dan pulang pukul 2. Risma membuat sistem pengelolaan yang memaksa ASN harus bekerja dengan membuahkan hasil dan bisa langsung dikontrol. Beberapa contoh sistemnya adalah sistem pengelolaan keuangan daerah, e-sdm, e-monitoring, e-education, dan e-health.

 


Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) dan School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman antara kedua instansi pada Rabu (01/07). Bertempat di Ruang Nusantara Lemhannas RI, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dan Ketua SGPP Indonesia Safendrri Komara Ragamustari, Ph.D. menandatangani nota kesepahaman tersebut.

 

Nota Kesepahaman tersebut merupakan nota kesepahaman pertama antara kedua instansi yang berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan kedua instansi.

 

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman tersebut adalah peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, pengabdian kepada masyarakat, pertukaran tenaga ahli, dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

 

Dilaksanakan pada masa tatanan normal baru, penandatanganan nota kesepahaman tetap menerapkan protokol kesehatan

 


Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjadi narasumber dalam acara Happy Parenting with Novita Tandry, Rabu (24/06).

 

“Tadinya penyelenggaraan pendidikan, kegiatan proses belajar mengajar, diadakan tatap muka, sekarang dilaksanakan berdasarkan online,” kata Agus menjelaskan penyesuaian kegiatan-kegiatan Lemhannas RI di masa pandemi Covid-19. 

 

Menurut Agus dibalik pandemi Covid-19 ada hikmah yang dapat diambil, yakni memaksa seluruh elemen melakukan percepatan untuk terbiasa dengan teknologi komunikasi dan melakukan banyak hal melalui dalam jaringan. Lemhannas RI dalam hal ini dipaksa menyesuaikan metodologi pengajaran dan sarana prasarana teknologi. “Kita dipaksa cepat berbenah untuk menyiapkan perlengkapan teknologi untuk dari offline menjadi online,” ujar Agus.

 

Hikmah lainnya dari pembelajaran jarak jauh adalah lebih memberi penekanan pada fokus harus pada peserta dan aktivitas peserta, pengajar sifatnya hanya memfasilitasi saja. Oleh karena itu, paradigma semakin bergeser dari pembelajaran satu arah menjadi lebih interaktif. “Untuk menyadarkan bahwa belajar itu akan sangat ditentukan oleh para peserta” tutur Agus.

 

Sepertinya halnya Lemhannas RI yang harus melakukan penyesuaian dalam masa pandemi ini, orang tua juga perlu beradaptasi dalam mengasuh dan mendidik anak pada kondisi saat ini. Agus menyampaikan bahwa para orang dewasa perlu untuk memikirkan kegiatan bagi anak-anak yang dapat disesuaikan dengan keadaan saat ini. Misalnya sekolah dan bersosialisasi, karena sekolah harus dilakukan dari rumah sehingga anak-anak tidak bisa bersosialisasi secara tatap muka dengan teman sebayanya. Hal tersebut harus dicari jalan keluar terbaik walaupun tidak mungkin sama dengan keadaan biasanya. “Kita pikirkan caranya bagaimana, walaupun tidak mungkin menggantikan,” kata Agus.

 

Pandemi Covid-19 juga membawa hikmah untuk orang tua, yaitu dalam membangun kedekatan. Menurut Agus, keadaan seperti ini adalah keadaan yang berpeluang untuk membangun kebersamaan antara anggota keluarga. Keadaan saat ini harus dimanfaatkan sebagai waktu berkualitas antara orang tua dengan anak.

 

Agus juga mengingatkan bahwa betapapun sulit dan banyaknya tantangan bagi orang tua dalam menghadapi pandemi ini, orang tua harus menghadapi dengan bijaksana. Semua kesulitan atau hal-hal yang tidak diinginkan harus diselesaikan antara orang tua dan jangan sampai mempengaruhi anak. Agus menegaskan bahwa perilaku orang tua akan menjadi contoh bagi perilaku anak yang dalam perkembangannya akan membentuk pribadi anak.



Hak cipta © 2020 Lembaga Ketahanan Nasional RI. Semua Hak Dilindungi.
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110
Telp. (021) 3451926 Fax. (021) 3847749