“Pelantikan dan pengangkatan pejabat dalam suatu organisasi bukan sekedar kepercayaan dan kehormatan semata, tetapi juga merupakan amanah,” kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) pada Upacara Pelantikan dan Pengangkatan Sumpah Janji serta Pelepasan Pejabat Eselon Lemhannas RI, Kamis, 18 Juni 2020. Sama seperti upacara pelantikan dan pelepasan pada April 2020 lalu, upacara kali ini masih dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) demi menjaga physical distancing sebagai upaya pencegahan Corona Virusdisease (COVID-19).

Pelantikan dan pengangkatan sumpah janji serta pelepasan pejabat eselon tersebut berdasarkan pada Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 66 Tahun 2020 Tanggal 13 Mei 2020, Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 76 Tahun 2020 Tanggal 29 Mei 2020, Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 77 Tahun 2020 Tanggal 29 Mei 2020, dan Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 78 Tahun 2020 Tanggal 5 Juni 2020. Dari sejumlah pejabat yang dilantik, salah satu di antaranya adalah Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI Rahmat Pribadi.

Pada kesempatan tersebut Agus mengingatkan dan menegaskan untuk kembali meningkatkan tertib organisasi yang akhir-akhir ini terkesan mengalami kemerosotan. Menurut Agus, ada 3 kriteria untuk mengukur kinerja dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pertama adalah hasil dalam tugas dan tanggung jawab jabatan untuk memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan administrasi tata laksana manajemen. Kriteria ini terlihat dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) terhadap kinerja lembaga.

Kriteria kedua lebih mengarah kepada kinerja internal lembaga, yaitu kemampuan lembaga untuk dapat melaksanakan seluruh rencana kegiatan yang sudah dituangkan dalam perencanaan program dan anggaran, yang menghasilkan kinerja dalam bentuk tingkat kualitas hasil didik. “Wujud ini merupakan hasil dari kemampuan para personel yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan proses belajar mengajar dengan segala perangkatnya,” tutur Agus.

Terakhir adalah tanggung jawab perseorangan untuk mematuhi semua ketentuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan. Ketiga kriteria tersebut saling berkaitan dan secara kumulatif akan membentuk kinerja dan reputasi Lemhannas RI. “Saya harapkan bahwa ke masa depan, kinerja Lemhannas RI dapat ditingkatkan melalui kinerja dari pelaksanaan tugas masing-masing individu di dalam tugas tanggung jawab jabatan masing-masing,” lanjut Agus.

Mengakhiri sambutannya, Agus mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada 6 pejabat eselon yang akan berpindah tugas. Agus menyampaikan bahwa kinerja dan prestasi para pejabat selama ini tentu menjadi inspirasi bagi generasi penerus di Lemhannas RI.


Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes. memberikan ceramah kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60, Rabu, 17 Juni 2020. Pada kesempatan tersebut Fachmi menyampaikan topik “Menggapai Kesejahteraan Sosial Melalui Jaminan Sosial Bidang Kesehatan”.

Memulai ceramahnya, Fachmi menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan memilih model Social Insurance. Model tersebut berbasis konsep solidaritas, yakni masyarakat berkontribusi secara bergotong-royong saling membantu satu sama lain. Selain masyarakat, biaya kontribusi juga ada sebagian yang dibayarkan oleh pemerintah atau perusahaan pemberi kerja. Negara yang menjalankan model ini pertama kali adalah Jerman yang memulai pada tahun 1883.

Fachmi yang merupakan alumnus PPRA 45 tahun 2010, menjelaskan bahwa bicara tentang ketahanan nasional salah satunya bisa dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan. Oleh karena itu, jaminan sosial bidang kesehatan menjadi penting untuk dibahas karena tidak ada kesejahteraan sosial tanpa jaminan sosial.

Salah satunya dapat dilihat dari presentase gini ratio. Pada 2011 gini ratio berada rata-rata diangka 0,4. Menurut Fachmi, angka tersebut menunjukan ketimpangan sosial yang cukup besar. “Kalau ketimpangan sosial besar bisa terjadi kecemburuan sosial yang bisa berbahaya buat negara,” kata Fachmi. Untuk mengatasi hal tersebut ada beberapa program yang dijalankan oleh pemerintah, salah satunya adalah program jaminan kesehatan. Kemudian angka gini ratio semakin turun hingga pada tahun 2018 angka gini ratio menjadi 0,389. “Dari beberapa program, ternyata jaminan kesehatan berkontribusi hampir 15% dari penurunan gini ratio,” ujar Fachmi.

Namun, keberhasilan tersebut tertutup oleh isu defisit. Padahal pemerintah menjalankan berbagai cara sehingga terjadi keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, walaupun diakui memang ada terjadi keterlambatan pembayaran kepada rumah sakit yang membuat isu defisit menjadi perbincangan. Di sisi lain, sebenarnya BPJS menghadapi tantangan nyata, yakni sulitnya perluasan cakupan kepesertaan. Harus diakui bahwa tidak mudah membuat semua orang mengikuti program jaminan kesehatan karena masih ada pola pikir tidak akan mendapatkan apa-apa.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, BPJS Kesehatan memang tidak menanggung pembiayaan karena pembiayaan Covid-19 ditanggung oleh Kementerian Kesehatan RI. Namun, BPJS Kesehatan tetap melakukan beberapa penyesuaian pelayanan yang mengharuskan penerapan protokol kesehatan seperti physical distancing. Dalam menghadapi Covid-19, BPJS mengoptimalkan pelayanan berbasis teknologi seperti melalui aplikasi, care center, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Digital.

Pada akhir ceramahnya, Fachmi menjelaskan bahwa keadilan sosial, kesejahteraan sosial, dan jaminan sosial adalah 3 hal yang saling berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan. “Tiada keadilan sosial tanpa kesejahteraan sosial. Tiada kesejahteraan sosial tanpa jaminan sosial” ujar Fachmi menutup ceramahnya.


Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali membarui Nota Kesepahaman antara kedua instansi, Rabu, 17 Juni 2020. Nota Kesepahaman tersebut merupakan perpanjangan dari Nota Kesepahaman sebelumnya, yakni pada tahun 2015.

Bertempat di Ruang Nusantara Lemhannas RI, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes. menandatangani Nota Kesepahaman tersebut. Tujuan Nota Kesepahaman tersebut untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua instansi.

Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman tersebut meliputi beberapa hal, antara lain peningkatan kualitas SDM, tukar menukar informasi sesuai kebutuhan yang disepakati, dan pemanfaatan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi peserta pendidikan Lemhannas RI yang berasal dari dalam negeri.

Seperti Nota Kesepahaman sebelumnya, Nota Kesepahaman kali ini berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan kedua instansi.

Penandatangan Nota Kesepahaman tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan seperti hanya disaksikan oleh beberapa perwakilan jajaran Lemhannas RI dan BPJS Kesehatan dengan menerapkan physical distancing, seluruh hadirin menggunakan masker, tidak dilakukan dalam waktu yang lama, dan setelah selesai masing-masing mencuci tangan.


“Pada April tahun 2020, International Monetary Fund (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi global di angka negatif 3%,” kata Menteri Perdagangan Agus Suparmanto saat memberikan ceramah berjudul “Kebijakan Sektor Perdagangan Guna Memajukan Perekonomian Nasional” kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60, Selasa, 16 Juni 2020.

Berdasarkan gambaran situasi perdagangan global dan dipengaruhi situasi pandemi Covid-19 saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan jauh lebih rendah dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020. Bank Dunia dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memprediksi pertumbuhan ekonomi akan berkisar di angka 0% hingga 3,9%.

Di sisi lain, peran konstruktif dan kepemimpinan Indonesia semakin diakui di kancah internasional. Bahkan saat ini Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang semakin diperhitungkan. Demokrasi yang dinamis dan memiliki posisi serta peran penting dalam berbagai forum internasional berpengaruh kuat terhadap perkembangan dan arah kebijakan kerja sama ekonomi internasional yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Bagi Indonesia, keterlibatan aktif di berbagai forum dan kerja sama internasional akan menjadi sebuah wadah untuk dapat mencapai kepentingan nasional termasuk tujuan negara untuk melaksanakan ketertiban dunia dan kesejahteraan umum yang berdasarkan kemerdekaan.

Selain itu, Indonesia juga berada dalam posisi unik yakni memiliki tanggung jawab untuk mewakili negara berkembang dalam berbagai forum dan kerja sama internasional. Posisi tersebut dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang pertumbuhan ekonominya tercatat cukup tinggi di antara negara-negara berkembang lainnya. “Indonesia berupaya mengatasi tantangan dalam negeri dan pada saat yang sama memainkan peranan penting di panggung pembangunan dunia,” ujar Agus.

Pada forum-forum internasional, Indonesia berhasil mengembangkan diri sebagai negara yang mampu mengatasi tantangan pembangunan global yang mempengaruhi kemakmuran dalam negeri. Saat ini pemerintah telah melakukan kerja sama internasional di mana kerja sama tersebut merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan pembangunan nasional. “Kerja sama internasional Indonesia akan selalu diarahkan untuk menjadi sarana bagi peningkatan akses industri dalam negeri,” tutur Agus.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan dan mengembangkan akses pasar produk industri dalam negeri ke pasar internasional. Di antaranya adalah kerja sama perdagangan, baik di tingkat bilateral, regional, maupun multilateral, kemudian promosi luar negeri, kerja sama pengakuan standar, serta kerja sama peningkatan akses pasar bagi produk industri nasional. Namun demikian, upaya-upaya tersebut dirasakan masih perlu ditingkatkan lagi dengan berbagai kebijakan.

“Ke depan, pemerintah akan mempertajam arah pemetaan ke negara-negara potensi serta forum-forum kerja sama internasional yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia dalam metode yang valid dan terukur sehingga rencana pengembangan kebijakan perdagangan internasional dapat memperhatikan perkembangan situasi global yang ada serta jelas dan mudah diimplementasikan oleh pemangku kebijakan,” lanjut Agus.

Pandemi Covid-19 juga memberikan dampak bagi perdagangan baik tingkat global maupun nasional. Di tingkat global, Covid-19 berdampak pada perubahan pola perdagangan global, peningkatan biaya logistik, membuat kerja sama perdagangan tidak efektif, bahkan ancaman resesi ekonomi global. Sedangkan di tingkat nasional Covid-19 menimbulkan dampak potensi inflasi barang pokok dan penting akibat terganggunya logistik dan distribusi, terganggunya perdagangan antarpulau, perubahan pola konsumsi masyarakat, dan melemahnya daya beli masyarakat.

Tantangan perdagangan global dan nasional dimasa yang akan datang tentu akan semakin kompleks dan diikuti dengan ketidakpastian. Saat ini, era normal baru harus dihadapi bersama dengan inovasi dan adaptasi secara terus menerus.



Hak cipta © 2020 Lembaga Ketahanan Nasional RI. Semua Hak Dilindungi.
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110
Telp. (021) 3451926 Fax. (021) 3847749