“Tujuan pendidikan adalah memantapkan kader pimpinan tingkat nasional yang berkarakter negarawan,” kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo saat memberikan pembulatan kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60 pada Kamis, (23/07). Agus menekankan bahwa Lemhannas RI bertujuan untuk memantapkan kader pimpinan, bukanlah membentuk kader pimpinan, karena adanya keterbatasan waktu program pendidikan yang berlangsung selama tujuh bulan.

Agus mengatakan bahwa Inti dari materi-materi yang diajarkan di Lemhannas adalah berwawasan kebangsaan sehingga diharapkan peserta akan mampu berpikir strategis dan terampil dalam memecahkan masalah pada lingkup nasional, regional, dan global. “para peserta diharapkan mampu memberikan saran kepada pemerintah tentang kebijakan pada tingkat strategis berdasarkan pada nilai-nilai kebangsaan,”ujar Agus.

Selanjutnya, Agus juga menyampaikan bahwa setelah mengikuti pendidikan. peserta bisa mendapatkan bonus yakni dapat meningkatkan kemampuan dalam mengkomunikasikan gagasan secara efektif, menganalisis secara sistematis, mengorganisasikan dan menggunakan jaringan untuk menyelesaikan tugas.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan mengenai bentuk operasional pendidikan di Lemhannas RI. Agus menyebutkan bahwa saat ini, Lemhannas RI sedang berusaha untuk membuat metode pendidikan yang melibatkan partisipasi aktif peserta dan menekankan pada pembekalan tentang cara berpikir yang nantinya dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek. “Peserta dipacu berpikir kritis dan strategis, komprehensif, integral dan holistik, dan berpusat pada peserta aktif serta diberikan studi kasus aktual, ini kita sedang dalam proses untuk mewujudkan, tutur Agus.

Agus lebih lanjut menuturkan bahwa bentuk pendidikan selanjutnya adalah pendidikan yang berfokus untuk mengembangkan kapasitas dan kompetensi individu yang dapat diartikan dengan penilaian yang didasarkan kepada produk individu, tidak adanya penilaian kelompok, tidak adanya sistem peringkat, materi penilaian yang dikelompokkan menjadi nilai akademik produk, nilai akademik non produk, dan nilai non akademik untuk identifikasi ciri kepemimpinan, dan penyelenggaraan dalam bentuk khusus yaitu pelaksanaan seminar.

Pada kesempatan tersebut, Agus juga menyampaikan bahwa Pandemi Covid-19 juga berdampak pada penyelenggaraan pendidikan. Kendala yang diakibatkan diantaranya adalah tidak dapat dilakukan metode pengajaran tatap muka, tidak dapat dilaksanakannya kegiatan mutlak tatap muka seperti Olah Sismenas, Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN), Studi Strategis Luar Negeri (SSLN), dan pengenalan budaya bagi peserta mancanegara, serta tidak dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan sosial. Lemhannas RI, jelas Agus, telah melakukan penyesuaian dalam kurikulum, yakni penyesuaian materi penilaian dengan mengeluarkan materi kegiatan tatap muka dari persyaratan kelulusan.


Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc, Ph.d. memberikan ceramah secara virtual kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 61, pada Rabu (22/07). Pada kesempatan tersebut, Dwikorita menyampaikan topik Perubahan Iklim dan Bencana Hidrometeorologi.

Tujuan Dwikorita menyampaikan materi tersebut adalah agar para peserta PPRA 61 semakin sadar akan pentingnya langkah-langkah yang lebih konkret dan masif dari semua lini untuk mencegah atau bahkan terpaksa beradaptasi dan melakukan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim yang sering ditandai dengan adanya bencana hidrometeorologi. “Kita harus beradaptasi, harus juga melakukan mitigasi dan bagaimana proyeksi iklim ke depan kalau kita tidak melakukan mitigasi yang tepat,” kata Dwikorita.

Kemudian Dwikorita menjelaskan bahwa bencana dibedakan menjadi 3, yakni bencana geologi, bencana meteorologi, dan bencana ekstra-terestrial. Yang dimaksud dengan bencana geologi adalah bencana yang terutama diakibatkan oleh gerak-gerak tektonik lempeng oleh fenomena geologi seperti gempa bumi dan gunung meletus, seringnya fenomena geologi tidak bisa dicegah manusia.

Sedangkan bencana meteorologi adalah bencana hidrometeorologi yang sesungguhnya dipengaruhi manusia dengan sangat signifikan sehingga dan sebetulnya manusia dapat melakukan pencegahan. “Di sinilah manusia mempunyai peranan besar sebagai penyebab dan harus mampu mengantisipasi dan memitigasi,” kata Dwikorita. Terakhir adalah bencana ekstra-teretrial, yaitu bencana yang terkait dengan pengaruh luar angkasa, sehingga bencana ini tidak bisa dicegah dan hanya bisa diantisipasi dan mengurangi risiko.

“Akibat letak geografis Indonesia, juga topografinya dan kondisi kepulauannya menjadikan Indonesia ini benar-benar sangat sensitif untuk mudah terpengaruh kondisi yang ada di sekitarnya yaitu di Samudera Pasifik, di Samudera Hindia, di Benua Australia dan di Benua Asia,” ujar Dwikorita. Selanjutnya Dwikorita memberikan contoh di masa sekarang ini, yaitu sebagian Indonesia yang berada di garis khatulistiwa bagian selatan seperti Bali, NTT, Papua Selatan, dan sebagian Pulau Jawa sudah memasuki musim kemarau dan mengalami kekeringan. Namun, sebagian Indonesia yang berada di khatulistiwa dan di khatulistiwa bagian utara mengalami hujan yang intensitasnya tinggi.

Hal tersebut diakibatkan karena khatulistiwa bagian selatan dipengaruhi oleh angin yang berasal dari Benua Australia yang lebih kering karena berasal dari daerah gurun. Sebaliknya, daerah yang berada di wilayah khatulistiwa dan khatulistiwa bagian utara seperti di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, serta Papua bagian tengah dan utara lebih dipengaruhi oleh aliran udara yang lebih basah karena berasal dari Samudera Pasifik. “Jadi memang iklim di Indonesia seperti itu, sangat mudah terpengaruh oleh kondisi sekitarnya,” tutur Dwikorita.

Selanjutnya Dwikorita menjelaskan mengenai perubahan iklim global yang di antaranya berupa kenaikan suhu udara. Kenaikan suhu udara diakibatkan oleh terhambatnya pantulan sinar matahari dari bumi karena adanya gas rumah kaca seperti Karbon Dioksida (CO2), Metana (CH4), dan Dinitrogen Oksida (N20) di atmosfer.

Tidak sedikit kegiatan manusia yang mengakibatkan menggantungnya gas rumah kaca di atmosfer, misalnya penebangan pohon sehingga berkurangnya penyerapan CO2, pemakaian pupuk urea yang menyumbang N20, penimbunan kotoran sapi yang melepaskan CH4, serta pemakaian transportasi yang menghasilkan CO2. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai paket komplit untuk mempertebal kandungan gas rumah kaca yang menghalangi sinar matahari ke angkasa luar. “Kalau kita tidak melakukan adaptasi dan mitigasi maka bencana hidrometeorologi akan semakin sering terjadi,” kata Dwikorita.

Sebagai upaya adaptasi dengan perubahan iklim, BMKG melakukan beberapa upaya. Yang pertama adalah memberikan dukungan terhadap berbagai sektor yang melakukan upaya mitigasi dengan menyiapkan data iklim hitoris dan melakukan proyeksi masa depan. Selanjutnya adalah mengkaji persiapan kegiatan adaptasi berbagai sektoral dengan berbagai Kementerian dan Lembaga. Kemudian bekerja sama dengan Bappenas dalam menyiapkan dokumen Rencana Aksi Nasional untuk Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API). Tidak lupa BMKG juga melibatkan berbagai kalangan seperti sekolah melalui program Jambore Iklim serta petani dan nelayan melalui Sekolah Lapang Iklim.

“Kesimpulannya bahwa sebetulnya perubahan iklim global ini diakibatkan oleh manusia itu sendiri, oleh aktivitas manusia dan yang akan mengalami dampaknya manusia itu sendiri,” ujar Dwikorita. Maka menurut Dwikorita perlu dilakukan mitigasi dengan proyeksi-proyeksi, memanfaatkan energi terbarukan sehingga mengurangi gas rumah kaca, dan memperbanyak penghijauan.


Setelah dibuka pada Kamis, 16 Juli 2020, Penataran Istri/Suami Peserta PPRA 60 resmi ditutup secara virtual oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo pada Rabu, (22/07).

“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh peserta penataran yang telah mengikuti berbagai rangkaian kegiatan dengan kesungguhan, sehingga kegiatan penataran dapat terselenggara dengan baik dan lancar,” kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam sambutannya pada Upacara Penutupan Penataran Istri/Suami Peserta PPRA 60.

Melalui penataran tersebut, diharapkan istri/suami peserta PPRA 60 semakin meningkatkan wawasan, pengetahuan dan paham peranan sebagai pendamping kader-kader pimpinan tingkat nasional serta dapat menjadi teladan bagi keluarga besar unit kerja dan masyarakat. Walaupun diselenggarakan secara virtual, Penataran Istri/Suami Peserta PPRA 60 juga diharapkan dapat meningkatkan keakraban, persaudaraan, dan kekeluargaan antar sesama istri/suami peserta PPRA 60.

Agus menyampaikan bahwa Lemhannas RI memandang kegiatan penataran penting diberikan agar para pendamping dapat memahami tugas dan tanggung jawab peserta PPRA 60 sebagai kader pimpinan tingkat nasional. Agus berharap seluruh materi yang telah diberikan mampu membangkitkan kesadaran untuk memotivasi istri/suami peserta PPRA 60 sebagai pendamping kader pimpinan tingkat nasional dan sekaligus sebagai kader nilai kebangsaan di lingkungan masing-masing.

Selanjutnya Agus menyampaikan bahwa karakter yang baik dan kuat dapat dibangun dari keluarga, karena keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat adalah kunci utama dan pertama dalam membangun karakter bangsa. Membangun keluarga berkualitas dan keluarga tangguh yang tidak tergantung kepada orang lain, diharapkan akan melahirkan SDM yang bermanfaat bagi pembangunan nasional.

“Oleh karena itu, saya ingin mengajak ibu dan bapak memotivasi diri, menjadi teladan bagi diri sendiri dan bagi lingkungan di sekitarnya. Saudara-saudara harus mampu menjadi pendamping-pendamping yang mengayomi di mana suami/istri peserta PPRA 60 bertugas,” tutup Agus.


Kita harus sadari bersama, bahwa data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita dan data saat ini lebih berharga dari minyak,” kata Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Prof. Dr. Hasanuddin Z. Abidin, M.Sc. saat memberikan ceramah kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 61 pada Rabu, (22/07). Lebih lanjut, Hasan menyampaikan bahwa saat ini penguasaan data dan informasi dinilai sangat penting termasuk dengan menguasai data dan informasi geospasial.

Dalam tingkat internasional, jelas Hasanuddin, geospasial adalah ilmu tentang lokasi karena segala sesuatu itu terjadi pada lokasi tertentu. Tanpa lokasi, data-data yang dimiliki menjadi  kurang efektif dan efisien. Oleh karena itu, kesinambungan data dengan lokasi yang menjadi informasi geospasial dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dalam berbagai sektor.

Hasanuddin menuturkan bahwa dalam mendukung pembangunan nasional, diperlukan pengolahan data secara keseluruhan seperti seperti jarak, sudut, ketinggian, kedalaman, dan koordinat agar dapat menghasilkan kebijakan yang kemudian menghasilkan informasi. Informasi yang dihasilkan dalam bentuk jaringan control koordinat, peta dasar, dan peta tematik kemudian diolah menjadi pengetahuan seperti geodesy, geomatics, geography, dan geosciences. Selanjutnya, jelas Hasanuddin, ilmu pengetahuan tersebut menghasilkan kebijakan seperti pembangunan berkelanjutan, pengelolaan SDA, mitigasi dan adaptasi bencana, serta pertahanan dan keamanan negara.

Dengan kemajuan teknologi, jelas Hasanuddin, terdapat cukup banyak perkembangan geospasial di tahun 2020, salah satunya adalah demokratisasi data yang menyebabkan data semakin terbuka. Hasanuddin menuturkan bahwa kemajuan teknologi tersebut mempengaruhi data dan informasi geospasial.

Kemudian Hasanuddin menjelaskan mengenai Satu Data Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019, yaitu kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antara instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

Hasanuddin menyampaikan bahwa pemerintah berusaha menggabungkan berbagai jenis data agar gambaran informasi geospasial bisa dipergunakan secara maksimal untuk pembangunan nasional. Dengan adanya Satu Data Indonesia, diharapkan semua data mempunyai satu standar, satu meta data, dan dapat dibagipakaikan dengan mudah, dan memiliki kode referensi yang jelas. “Tentunya satu data ini untuk mendukung perencanaan pembangunan, SDG’s dan kebutuhan-kebutuhan mendesak lainnya seperti Covid-19,” ujar Hasan. Dalam penanganan Covid-19, Satu Data Indonesia diharapkan dapat mengelola pengurangan resiko akibat bencana Covid-19 sehingga dapat meminimalkan korban dan dampak.



Hak cipta © 2020 Lembaga Ketahanan Nasional RI. Semua Hak Dilindungi.
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110
Telp. (021) 3451926 Fax. (021) 3847749