Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menjadi pembicara kunci dalam Webinar Nasional ke-4 Forum Komunikasi Dekan FISIP/Ketua STISIP PTS Se-Indonesia, pada Sabtu, (26/09). Diselenggarakan secara virtual, Webinar Nasional tersebut mengangkat tema ”Ancaman Radikalisme, Intoleransi dan Komunisme Terhadap NKRI dari Perspektif Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik”.

“Persamaan atau benang merah yang kita dapatkan dari 3 aspek yang pada webinar pagi hari ini, mendapatkan pokok bahasan, yaitu radikalisme, intoleransi, dan komunisme,” kata Agus. Lebih lanjut Agus menjelaskan bahwa intoleransi merupakan sebuah keadaan awal yang apabila tidak ditangani dengan baik maka akan menjurus kepada radikalisme dan komunisme. Sedangkan, radikalisme dan komunisme merupakan 2 buah aliran atau ideologi yang bertujuan untuk menanamkan ideologinya atau sistemnya sendiri dengan menggantikan tatanan yang sudah ada berdasarkan sebuah dorongan atau upaya yang mencerminkan kekerasan.

Bila dipandang dari perspektif ilmu sosial dan ilmu politik, maka ada beberapa faktor kemunculan fenomena radikalisme, intoleransi, dan komunisme. Faktor pertama adalah menyangkut kecenderungan perubahan hubungan sosial dalam lingkup kenegaraan yang di dalamnya terkandung elemen tatanan sosial yang terikat dalam sebuah sistem politik. Selanjutnya adalah gesekan-gesekan sosial yang diakibatkan perbedaan klaim kebenaran keyakinan individu terhadap pendirian nilai-nilai sosial tertentu, yang pada akhirnya membentuk sebuah pengelompokan yang didasarkan pada keyakinan yang mana satu sama lainnya saling berbeda dan saling bertentangan.

Kemudian tekanan sosial yang dimunculkan sebagai implikasi tekanan kepentingan tertentu yang menimbulkan pergerakan deviatif atau tindakan yang melenceng atau menjauh dari norma kesepakatan kolektif atau yang menolak tertib sosial. Radikalisme juga menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada, dengan ciri-ciri berbentuk tindakan intoleransi atau tidak memiliki toleransi pada golongan yang memiliki pemahaman berbeda.

“Karena ilmu-ilmu sosial dan politik merupakan disiplin ilmu yang berpusat pada perilaku manusia, maka ilmu-ilmu sosial dan politik yang merupakan ilmu yang mampu menembus “wilayah abu-abu” proses sebab akibat perilaku manusia yang menjangkau akar permasalahan fenomena manusia,” ujar Agus. Selanjutnya Agus menyampaikan bahwa ilmu-ilmu sosial dan politik diharapkan mampu mengungkap aspek proses sebab akibat dalam analisis yang komprehensif untuk menemukan akar masalah dan akibat dari fenomena dalam bidang sosial dan politik serta mencapai temuan yang komprehensif dan bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat.

Beberapa di antaranya adalah, pertama, mengantisipasi kemunculan potensi deviasi sosial, penyimpangan kesepakatan ideologi dengan ketimpangan kepentingan politik. Kedua, terciptanya formula kontra-aksi yang komprehensif dan berimbang antara upaya meredam ekses politik yang ditimbulkan sebagai akibat gejolak sosial dengan yang dipengaruhi atau “ditunggangi” oleh kepentingan politik tertentu. Ketiga, terbangun kultur sosial dan kultur politik yang dikelola secara baik dalam wadah kepemimpinan dan kelembagaan politik yang mapan sehingga potensi pergerakan sosial yang menyimpang dari komitmen politik bersama akan dapat diredam. Keempat, tercipta paradigma berpikir holistik dan sistematik dalam membentuk kesinambungan dan sinkronisasi sistem sosial yang terintegrasi dengan sistem politik untuk membangun stabilitas politik dan tertib sosial.

“Melalui kegiatan webinar nasional ini, diharapkan dapat melahirkan beberapa ide dan pemikiran yang strategis, guna tercipta rekomendasi yang terbaik dalam upaya menjaga keutuhan NKRI,” ujar Agus menutup penjelasannya.


Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) kembali menyelenggarakan Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) 11 Tahun 2020. P3DA 11 direncanakan dilaksanakan selama 2 bulan yang dibuka pada Senin, 28 September 2020 dan direncanakan ditutup pada Rabu, 9 Desember 2020. Adanya pandemi Covid-19 melatarbelakangi penyelenggaraan P3DA dilaksanakan secara virtual.

Penyelenggaraan P3DA diharapkan dapat mewujudkan pimpinan tingkat daerah yang bermoral, beretika dan berkarakter kebangsaan, memahami 4 Konsensus Dasar Bangsa meliputi Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dengan cakrawala pandang operasional yaitu, wawasan nusantara, ketahanan nasional dan kewaspadaan nasional, terampil dalam memecahkan masalah di daerah, serta mampu memberikan saran kepada pemerintah daerah tingkat I tentang kebijakan publik dan terkait nilai-nilai kebangsaan.

P3DA 11 diikuti sebanyak 26 peserta yang terdiri dari 9 orang bupati, 3 orang Wakil Bupati, 4 orang Walikota, 1 orang Wakil Walikota, 7 Ketua DPRD, 1 Wakil Ketua DPRD, dan 1 orang Sekretaris Daerah Kabupaten.

 “Keberadaan para peserta di Lemhannas RI, diharapkan dapat memiliki tekad untuk melakukan revolusi mental transformasi sikap dan perilaku yang mencerminkan sosok pimpinan daerah dengan kualitas karakter kebangsaan yang kuat,” ujar Agus. Lebih lanjut Agus menyampaikan bahwa para peserta perlu mempunyai kemampuan membuat analisis dan keputusan, berpikir strategis, serta memiliki martabat dan kejujuran yang merupakan prasyarat utama karakter individu sebagai pimpinan tingkat daerah. Oleh karenanya, Agus menegaskan bahwa etika, moral dan kejujuran harus menjadi pijakan utama bagi para peserta dan para peserta harus menjaga nama baik daerah tempat asal peserta mengabdi dan bertugas.

Kemudian Agus menyampaikan bahwa kemenangan kontestasi kekuasaan politik konstitusional untuk jabatan publik apa pun merupakan prestasi yang bisa dicapai oleh seorang politisi dalam demokrasi seperti yang para peserta P3DA 11 capai. Cara pemilihan dengan pemilihan langsung oleh rakyat menambahkan kredibilitas proses pemilihan para peserta di dalam jabatan masing-masing. Menurut Agus, jabatan dan kekuasaan tidak pernah menjadi tujuan akhir seorang politisi yang memiliki modal dasar dan wawasan moral kebangsaan. “Apa yang dapat diabdikan dalam jabatan, apa peran yang dimainkan dalam jabatan tersebut bagi masyarakat, bangsa, dan negara akan selalu menjadi kriteria akhir tentang bagaimana kita menilai seorang pemimpin dalam kapasitas jabatan publik,” tutur Agus.

Di akhir amanatnya, Agus menyampaikan bahwa Lemhannas RI tidak mengajar atau memberi kuliah pada para peserta. Namun, para peserta berada di Lemhannas untuk menyamakan paradigma wawasan kebangsaan dan untuk membulatkan pencapaian proses demokratis yang telah para peserta capai. “Lemhannas RI ada untuk membantu peserta sekalian untuk meningkatkan kualitas dharma bakti para peserta dalam kapasitas sebagai pejabat publik,” kata Agus.

Walaupun diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19, Lemhannas RI berupaya seoptimal mungkin untuk mempersiapkan dan memberikan layanan pendidikan yang terbaik tanpa mengurangi kualitas pendidikan yang diberikan dan akan memperhatikan protokol kesehatan selama proses pendidikan berlangsung.

 


Setelah dibuka pada Selasa, 22 September 2020, Olah Sistem Manajemen Nasional (Olah Sismennas) ke-49 PPRA 61 Lemhannas RI Tahun 2020 secara resmi ditutup, Jumat (25/09). Pelaksanaan selama 4 hari berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan, yakni para peserta PPRA 61 telah mampu menunjukkan kerja sama yang baik dalam hubungan kelompok sebagai aparatur negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan Olah Sismennas telah memberi pengalaman dan pelatihan pada peserta dalam kapasitas sebagai aparatur negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya untuk merumuskan kebijakan secara terpadu yang berskala nasional dan bersifat strategis guna menyikapi dinamika sosial dan budaya bangsa sebagai tantangan ketahanan nasional.

“Saya yakin para peserta PPRA 61 telah mendapatkan gambaran dan pemahaman yang semakin luas, tentang dinamika maupun mekanisme perumusan kebijaksanaan pembangunan nasional dan proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik pada tataran tingkat nasional,” kata Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI Rahmat Pribadi. Lebih lanjut Rahmat menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan Olah Sismennas kali ini ada sebuah tantangan baru, yaitu pelaksanaan di tengah pandemi Covid-19 yang mengharuskan dilaksanakan secara virtual sebagai salah satu upaya Lemhannas RI dalam menerapkan protokol kesehatan.

Sesuai dengan tema Olah Sismennas ke-49 PPRA 61, para peserta juga memperoleh pandangan dan wawasan tentang langkah-langkah koordinasi lintas sektoral di antara instansi pemerintah, terkait dengan peran pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Menurut Rahmat, dengan asumsi keadaan dan substansi materi yang mencerminkan    situasi     yang    sedang    berkembang, maka ukuran keberhasilan Olah Sismennas ke-49 PPRA 61 dapat ditinjau dari beberapa aspek. Pertama, kemampuan menganalisa dan mengantisipasi perkembangan situasi. Kedua, penyesuaian terhadap cara berpikir dan cara bertindak yang tepat. Ketiga, tingkat keterpaduan pada analisa, perumusan kebijakan, dan implementasi tiap kementerian yang diperankan dalam menghasilkan produk-produk yang strategis dan berkualitas. Keempat, koordinasi dan kerja sama yang terpadu antara kementerian yang diperankan, merupakan gambaran logis dalam upaya menggerakkan partisipasi segenap komponen bangsa dalam rangka menyikapi dinamika sosial budaya sebagai tantangan ketahanan nasional. Kelima, Covid-19 memberikan dampak ke semua sektor, namun koordinasi di tengah pandemi Covid-19 tetap bisa dilaksanakan. Di sisi lain, disadari juga bahwa adanya Covid-19 mempercepat datangnya era baru, yaitu era teknologi informasi.

“Oleh karena itu, berdasarkan laporan dan pengamatan yang saya peroleh selama pelaksanaan Olah Simennas ini, para peserta telah menunjukkan upaya terbaik dalam menyelesaikan tugas dan peran yang diberikan,” ujar Rahmat. Menurut Rahmat, hal tersebut dapat dilihat dari reaksi peserta menyikapi dinamika dalam dunia pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya tentang permasalahan hambatan penanganan Covid-19 yang perlu dicarikan pemecahan dan solusinya.

Kualitas produk perorangan dan kelompok yang dihasilkan peserta juga mencerminkan tingkat pemahaman yang komprehensif, walaupun masih membutuhkan penyempurnaan. Rahmat juga menyampaikan harapannya agar apa yang telah peserta peroleh selama kegiatan Olah Sismennas dapat menjadi bekal bagi seluruh peserta dalam penugasan masing-masing nantinya. “Kepada para peserta PPRA 61 Lemhannas RI, catat hal-hal yang penting selama pelaksanaan Olah Sismennas untuk bisa dikembangkan dan diaplikasikan dalam kedinasan di instansi/institusi masing-masing setelah peserta selesai mengikuti pendidikan di Lemhannas RI,” tutup Rahmat.



Hak cipta © 2020 Lembaga Ketahanan Nasional RI. Semua Hak Dilindungi.
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110
Telp. (021) 3451926 Fax. (021) 3847749