Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo menghadiri Silaturahmi Nasional Badan Publik & Rapat Koordinasi Nasional ke-11 Komisi Informasi se-Indonesia 2020 secara daring pada Senin (26/10). Kegiatan tersebut mengangkat tema “Inovasi Pelayanan Informasi Publik untuk Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi Nasional melalui Adaptasi Kebiasaan Baru”.

Tema tersebut dipilih sebagai langkah menyikapi permasalahan global, yakni pandemi Covid-19 sehingga KI Pusat merasa perlu membangun sinergi dan integrasi keterbukaan informasi publik pada kesehatan dan ekonomi nasional. Proyeksinya, KI Pusat ingin mengajak berbagai komponen bangsa, terutama badan publik dari pusat hingga daerah dan masyarakat untuk terus melakukan inovasi terhadap pelayanan informasi publik. Tujuan hal tersebut adalah agar pandemi ini tidak menjadi hambatan bagi ruang Access to Information sebagai Right to Information pada semua lapisan masyarakat dan menjadi warning system bagi Badan Publik untuk tetap melaksanakan Obligation to Tell kepada masyarakat secara aktif maupun pasif.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana menyampaikan tiga hal yang menjadi fokus pada kegiatan tersebut, yang pertama melakukan koordinasi secara nasional untuk sinergi dan integrasi inovasi pelayanan Informasi Publik untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional melalui adaptasi kebiasaan baru. Kedua, membahas dan mendiskusikan rencana aksi terkait sinergi dan integrasi inovasi pelayanan Informasi Publik untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional melalui adaptasi kebiasaan baru. Ketiga, merumuskan langkah-langkah strategis yang harus diambil oleh badan publik dan Komisi informasi Pusat serta Daerah dalam rangka inovasi pelayanan informasi publik untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional melalui adaptasi kebiasaan baru. “Tantangan yang kita fokuskan harus kita jawab dengan kinerja nyata dan terukur,” kata Ketua Komisi Informasi Pusat.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Menteri Komunikasi dan Informasi RI Jhonny G Plate dan diikuti oleh hampir 1000 Badan Publik yang terdiri atas Komisi Informasi Pusat, 34 Komisi Informasi Provinsi, 5 Komisi Informasi Kabupaten/Kota, 34 Kementerian, 34 Pemerintah Provinsi, 34 Lembaga Non Struktural, 45 Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, 85 Perguruan Tinggi Negeri, 9 Partai Politik, 107 Badan Usaha Milik Negara, 550 Pemerintah Kabupaten/Kota, dan 33 Pegiat dan/atau Praktisi Keterbukaan Informasi.


Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dr. (H.C.) Ir. H. Suharso Monoarfa memberikan pembekalan kepada peserta Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) 11 pada Jumat (16/10).

“Tahun 80an kita sudah masuk di negara klasifikasi middle income,” kata Suharso. Suharso menjelaskan bahwa pada tahun 1980-an Indonesia sudah masuk negara dengan klasifikasi middle income, sementara China belum masuk dalam klasifikasi tersebut. Namun, pada tahun 1990an China berhasil menyusul Indonesia. Setelah bertahun-tahun menjadi negara dengan klasifikasi middle income, pada tahun 2020 Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia berhasil menembus angka di atas 4.000 Dolar AS dan menjadi negara dengan klasifikasi upper middle income.

Suharso juga menegaskan bahwa jika tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam waktu 14 tahun ke depan dapat terjaga dengan rata-rata 6%, maka kita akan keluar dari middle income trap pada tahun 2036 dan kemudian menjadi negara high economy. “Kuncinya adalah transformasi ekonomi,” ujar Suharso. Lebih lanjut Suharso menjelaskan bahwa dalam mencapai hal tersebut, pemerintah berusaha untuk mencapai manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, dan menguasai iptek, serta menciptakan ekonomi maju dan berkelanjutan, pembangunan merata dan inklusif, negara demokratis, kuat, dan bersih.

Kemudian Suharso juga menyampaikan pilar pembangunan Indonesia 2045 yang dirancang oleh pemerintah, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan iptek, pemerataan pembangunan, dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Dalam pembangunan manusia dan penguasaan iptek, Suharso menegaskan bahwa kualitas pendidikan harus diperbaiki sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Pada pemerataan pembangunan, Suharso menyatakan bahwa pembangunan tidak bisa bersifat eksklusif. Infrastruktur di semua daerah harus diusahakan secara merata. Pemerintah juga memiliki komitmen terhadap penguasaan kekayaan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Terakhir dalam ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan, demokrasi akan bergeser. Demokrasi yang dijalankan tidak lagi prosedural, tapi berubah menjadi demokrasi substantif yang mendukung reformasi kelembagaan dan birokrasi yang lebih baik.

Dalam hal tersebut, Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan peraturan perundang-undangan, berperan menjadi clearing house dari seluruh perencanaan Indonesia yang mensinergikan dan mengkorgensikan semua perencanaan dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota. Peran tersebut diperlukan sehingga ada pengikat kegiatan-kegiatan yang dengan sendirinya akan mengikat semua perencanaan sampai di tingkat daerah.


Pada Rabu dan Kamis, 21-22 Oktober 2020, Lemhannas RI kembali mengadakan acara Jakarta Geopolitical Forum (JGF) Tahun 2020 untuk keempat kalinya dengan mengangkat tema “Geopolitical Landscape In The Covid-19 Era” di MNC Tower, Jakarta yang dilaksanakan secara virtual dan tetap mematuhi protokol kesehatan.

 

Acara tersebut dibuka oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo dan dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ibu Retno Lestari Priansari Marsudi, S.H., LL.M. serta Wakil Presiden Republik Indonesia 2009-2014 Prof. Dr. Boediono secara virtual. Turut hadir di lokasi, mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Pati Djalal.

 

Pada sesi satu dengan tema “Strategic Implications of Covid-19 to Geopolitic” yang dimoderatori oleh Duta Besar Imron Cotan, hadir sebagai pembicara yaitu Menteri Perdagangan 2011-2014 Gita Wirjawan, Vice President of Janes Group Ltd Harry Kemsley, OBE, dan Janes Senior Analyst for Asia Pacific Military Capabilities Rukmani Gupta. Pada sesi pertama terdapat beberapa penanggap, yaitu Senior Expert Scowcroft Center for Strategy and Security Atlantic Council Tate Nurkin dan Sean Corbett dari Royal Air Force.

Kemudian pada sesi kedua dengan tema “Policy Implications of COVID-19 in the Context of National Resillience” yang dimoderatori oleh Duta Besar Makarim Wibisono, hadir sebagai pembicara, yaitu Janes Senior Analyst for Asia Pacific Military Capabilities Mark Wilson dan Security Analyst London School of Economics Judith Jacob. Pada sesi kedua terdapat dua penanggap, yaitu Penulis Anthony Davis dan Taprof Bid. SKA Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, DEA.

 

Pada hari kedua, hadir sebagai pembicara Taprof Lemhannas RI Bid. Strategi dan Hubungan Internasional Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan, Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting Dimas Oky Nugroho, dan Direktur Institute for Development of Economics and Finance Dr. Enny Sri Hartati.


Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo selaku ketua Dewan Pembina Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI (IKAL) melantik Dewan Pengurus Pusat (DPP) IKAL masa bakti 2020-2025, Kamis (15/10).

Musyawarah Nasional ke-IV IKAL yang diadakan Agustus lalu telah menghasilkan DPP IKAL masa bakti 2020-2025 dengan susunan Ketua Umum Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar, Wakil Ketua Umum I Dr. Ir. Mustafa Abubakar, M.Si, Wakil Ketua Umum II Komjen Pol. (Purn.) Drs. Togar M Sianipar, M.Si., Sekretaris Jenderal Marsdya TNI (Purn.) Daryatmo, S.I.P, Bendahara Umum Dadan Irawan Sarpingi, B.A., MIBA, Koordinator Bidang Organisasi dan Taplai Dr. dr. Ulla Nuchrawaty, M.M., Koordinator Bidang Advokasi dan Hubungan Mayjen TNI (Purn) Djasri Marin, M.Sc., Koordinator Bidang Usaha dan Kekeluargaan Mayjen TNI (Purn) Dr. Bimo Prakoso, M.P.A, M.A., dan Koordinator Bidang Telematika dan Humas Dr. Rosarita Niken Widyastuti, M.Si.

“Di tengah pasang surut dan dinamika kehidupan nasional, IKAL selama ini senantiasa menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam memberikan berbagai sumbangsihnya,” kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. Terlebih lagi, pada masa pandemi Covid-19, IKAL telah menunjukkan kepeduliannya dalam mendukung penanggulangan virus Covid-19. Dengan capaian ikal tersebut, Agus yakin bahwa IKAL Lemhannas RI ke depannya akan semakin berkiprah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

IKAL saat ini tidak hanya terpusat, tetapi memiliki komisariat provinsi yang memudahkan dalam konsolidasikan dengan para anggota IKAL yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Agus berharap bahwa ke depannya, IKAL harus semakin tumbuh dan berkembang sebagai tempat bersandar bagi seluruh komponen bangsa yang mendambakan Indonesia yang bersatu, maju dan sejahtera. Agus juga menyampaikan bahwa Lemhannas RI dan IKAL bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. “IKAL merupakan  bagian yang tidak terpisahkan dari Lemhannas RI,” ungkap Agus.

Pada kesempatan tersebut Agus juga menegaskan bahwa kehadiran alumni Lemhannas RI yang tersebar di daerah, perlu diberdayakan dan dimanfaatkan dalam menyosialisasikan nilai-nilai kebangsaan dalam berbagai aktivitas seperti yang  termuat dalam misi IKAL.  Dalam misi yang lain, anggota IKAL juga harus membangun dan meningkatkan kebersamaan dalam ikatan kekeluargaan serta mempererat tali silaturahmi sesama alumni dalam rangka memperkuat komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara serta mengembangkan potensi dan pemikiran para alumni dalam memecahkan masalah bangsa serta memberikan solusi yang tepat untuk kepentingan pembangunan bangsa dan negara.

Menurut Agus, komisariat provinsi IKAL yang tersebar di 30 provinsi yang menjadi instrumen penguat dalam mendorong dan meningkatkan kapasitas dan peran IKAL secara nasional. Oleh karena itu, seluruh komisariat provinsi tersebut harus dapat memperkuat komitmen dan pengabdian para alumni Lemhannas RI kepada bangsa dan negara dengan mengembangkan potensi dan pemikiran para alumni dalam memecahkan permasalahan bangsa sekaligus memberikan solusi yang tepat dan sekaligus menjadi katalisator dalam menyosialisasikan nilai-nilai kebangsaan.

Namun, di sisi lain Agus juga mengingatkan untuk tidak menutup mata terhadap kepentingan penyempurnaan tata kelola IKAL untuk memenuhi harapan agar IKAL menjadi organisasi model dalam tata laksana organisasi dan tugas pokok fungsi IKAL.

Agus mengingatkan bahwa IKAL sebagai sebuah organisasi besar perlu terus didorong untuk semakin dewasa dan mandiri. Oleh karena itu, hubungan dengan Lemhannas RI tidak perlu diikat dalam hubungan formal organisasi. Dengan demikian IKAL dapat lebih fleksibel dan bebas bergerak, tetapi tetap menjaga kehormatan dan marwah Lemhannas RI sebagai almamater.



Hak cipta © 2021 Lembaga Ketahanan Nasional RI. Semua Hak Dilindungi.
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110
Telp. (021) 3451926 Fax. (021) 3847749