“Potensi ancaman terorisme pada dasarnya adalah sebuah pertarungan ideologi Pancasila dan ideologi anti Pancasila,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Dr. Boy Rafli Amar, M.H. saat memberikan ceramah kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 61, Kamis, 11 Juni 2020.

Mengangkat topik “Penanganan Gerakan Radikal dan Terorisme di Indonesia”, Boy menyatakan bahwa gerakan radikalisme dan gerakan yang mengarah pada perbuatan terorisme merupakan sebuah kejahatan global, kejahatan yang luar biasa, kejahatan yang transnasional, dan dapat bahkan dapat dikatakan kejahatan yang melawan nilai-nilai kemanusiaan. 

Di Indonesia sendiri, potensi ancaman terorisme pada dasarnya adalah sebuah pertarungan antara ideologi Pancasila dengan ideologi anti Pancasila yang umumnya mendukung kekerasan. Kemudian Boy menyampaikan beberapa hal yang menjadi akar permasalahan terorisme, yakni salah tafsir ajaran agama, adanya perspektif ketidakadilan, dan adanya keinginan untuk balas dendam.

Pada kesempatan tersebut Boy juga menyampaikan kebijakan BNPT, yakni meniadakan potensi ancaman dan segala bentuk terorisme di wilayah NKRI. Dalam mewujudkan kebijakan tersebut, ada beberapa strategi yang telah disusun. Pertama adalah membangun daya cegah dan daya tangkal masyarakat serta kepedulian dalam mempersempit pelaku terorisme dan penyebaran paham radikalisme. Boy menekankan bahwa Pancasila harus dijadikan sebagai moral publik bagi bangsa Indonesia. “Kita ingin mempersempit ruang gerak kelompok-kelompok yang menyebarkan paham radikal, kelompok-kelompok yang intoleran, dan obat penawarnya adalah Pancasila,” tutur Boy.

Selanjutnya adalah sinergisme seluruh unsur baik pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, mahasiswa, dan tokoh pemerintahan dalam penguatan nilai-nilai kebangsaan Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah deradikalisasi dan re-edukasi terhadap para narapidana terorisme dan mantan narapidana terorisme secara berkesinambungan. Mulai ditangani oleh pihak penyidik, kemudian pada tahap penuntutan, dan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan selalu diupayakan untuk mengubah pola pikir yang tadinya radikal menjadi lebih moderat, terutama dalam pengembangan sikap-sikap toleransi dalam menghadapi perbedaan yang ada.

BNPT juga memiliki strategi terbaru yang sedang dikembangkan, yakni melalui pendekatan kultur dan seni budaya. Ke depannya BNPT akan melibatkan para budayawan dan seniman untuk sama-sama berusaha memoderasi pemikiran-pemikiran masyarakat. “Lebih mempersempit ruang gerak pemikiran radikal dengan menampilkan seni budaya,” tutur Boy.

Dalam kesempatan tersebut, Boy yang juga merupakan alumnus Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 19 tahun 2013 mengajak seluruh peserta untuk sama-sama menjaga keutuhan NKRI dari segala tantangan. Menurut Boy, peserta Lemhannas RI disiapkan untuk menjadi kader-kader pemimpin nasional yang diharapkan memiliki kemampuan kepemimpinan, berwawasan nasional, dan dapat menjalankan roda organisasi. “Dengan bekal selama pendidikan di Lemhannas RI maka memiliki pengetahuan yang luas, wawasan yang holistik dan integral, dengan pendekatan komprehensif, diharapkan rekan-rekan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkup tugas masing-masing,” ujar Boy.


“Tidak semua kebijakan bisa memuaskan semua orang,” kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Republik Indonesia (Lemhannas RI) saat memberikan ceramah kepada peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri, Rabu, 10 Juni 2020. Pada kesempatan tersebut Agus menyampaikan topik “Meningkatkan Kemampuan Manajerial dan Kepemimpinan Tingkat Tinggi Yang Profesional, Berintegritas, dan Unggul guna Menjamin Keamanan Nasional dan Ketertiban dalam rangka Mendukung Pembangunan Nasional” dengan fokus materi pada wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan kewaspadaan nasional.

Agus mengajak seluruh peserta untuk terlebih dahulu memahami keadaan Indonesia. Untuk menjalankan dinamika pembangunan diperlukan kebijakan nasional. Menurut Agus, memang tidak semua kebijakan bisa memuaskan semua orang. Oleh karena itu, kebijakan nasional harus merujuk pada beberapa aspek, yakni kesepakatan bangsa, perjalanan sejarah, serta budaya dan peradaban.

Kesepakatan bangsa sendiri diikat oleh 4 konsensus dasar bangsa, yakni Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta nilai-nilai kebangsaan, yakni wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan kewaspadaan nasional. Namun, ada kalanya kesepakatan bangsa belum cukup. Maka, ada elemen kedua yaitu perjalanan sejarah.

Indonesia sudah melalui banyak perjalanan sejarah, tidak lahir secara tiba-tiba pada tahun 2020. Tetapi, tatanan lama tidak bisa langsung dihilangkan dan tatanan ideal baru tidak bisa langsung diciptakan secara tiba-tiba. Maka transformasi perjalanan Indonesia masa lalu ke masa kini bahkan masa depan nantinya harus bersifat gradual dan bertahap. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebuah proses bersifat transisional, tidak mungkin bersifat absolut.

Jika kedua aspek tersebut belum menjawab, masih ada satu aspek lain yaitu budaya dan peradaban. Aspek ini adalah untuk mentransformasikan tatanan dari tatanan berdasarkan perjalanan sejarah menjadi tatanan yang kita harapkan. Menurut Agus hal tersebut memang tidak mudah, tetapi untuk mengubah budaya dan peradaban yang sudah tertanam sejak lama lebih sulit lagi, namun tergantung pada mindset. “Semua itu untuk menghadapi perkembangan lingkungan strategis internasional maupun nasional demi pencapaian kepentingan nasional,” tutur Agus.

Membahas wawasan nusantara, Agus menyampaikan bahwa wawasan nusantara adalah bagaimana peserta setelah menyelesaikan pendidikan dan menduduki suatu jabatan dapat memberikan peran dalam merumuskan kebijakan publik. Tiap kebijakan publik tidak boleh hanya fokus pada suatu jabatan atau wewenang. Namun, kebijakan yang dirumuskan dan diputuskan harus dipikirkan implikasinya untuk kepentingan publik dan bagi persatuan dan kesatuan NKRI, bukan hanya berimplikasi pada suatu jabatan.

“Pada akhirnya tugas pemimpin adalah mencapai tujuan bersama,” lanjut Agus. Namun, hasil sebuah kepemimpinan tidak hanya dinilai pada pemimpinnya, tapi dinilai dari pelaksanaan tugas pokok dan tidak ada tugas pokok yang bisa terlaksana tanpa melibatkan pengikut. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus bisa membuat pengikutnya menjadi lebih terampil dalam jabatannya serta efektif dan efisien dalam organisasi. Dapat dikatakan bahwa kriteria sukses pemimpin ada pada hal yang dihadapi oleh pemimpin.

 


“Tugas besar kita belum berakhir. Beradaptasi bukan berarti menyerah, apalagi kalah. Tapi mengubah perilaku dengan kebiasaan-kebiasaan baru sesuai dengan protokol kesehatan sehingga masyarakat produktif tapi juga aman dari penularan Covid,” kata Presiden Joko Widodo, Rabu, 10 Juni 2020.

Presiden Joko Widodo menyampaikan lima arahan terkait penerapan adaptasi kebiasaan baru menuju fase masyarakat tetap produktif dan aman dari penularan Covid-19 saat meninjau Kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penerapan adaptasi kebiasaan baru yang juga membuka kembali sejumlah sektor menuju fase masyarakat tetap produktif dan aman dari penularan Covid-19, harus melalui tahapan-tahapan yang ketat dan hati-hati.

Pertama, Presiden mengingatkan pentingnya prakondisi yang ketat. Presiden menyampaikan bahwa sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara masif terutama mengenai sejumlah protokol kesehatan yang harus dilaksanakan, yakni penggunaan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan atau keramaian, dan menjaga imunitas tubuh. Sehingga diharapkan kedisiplinan masyarakat saat masuk tatanan normal baru sudah benar-benar siap.

"Saya kira ini terus disampaikan kepada masyarakat, diikuti dengan simulasi-simulasi yang baik, sehingga saat kita masuk ke dalam tatanan normal baru, kedisiplinan warga itu sudah betul-betul siap dan ada. Inilah prakondisi yang kita siapkan sehingga disiplin memakai masker, jaga jarak aman, sering cuci tangan, hindari kerumunan, tingkatkan imunitas saya kira perlu terus disampaikan kepada masyarakat," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menghadirkan aparat di titik-titik keramaian di daerah untuk mengingatkan warga agar disiplin dan mematuhi protokol kesehatan.

Kedua, Presiden mengingatkan pentingnya perhitungan yang cermat dan penentuan waktu yang tepat, yang berdasarkan data dan fakta di lapangan, dalam mengambil kebijakan. "Datanya seperti apa, pergerakannya seperti apa, faktanya seperti apa, karena saya lihat di sini datanya ada semua. Jadi lihat perkembangan data epidemiologi terutama angka Ro dan Rt. Perhatikan juga tingkat kepatuhan dan masyarakat. Pastikan manajemen di daerah siap atau tidak melaksanakan," ujar Presiden Jokowi.

Kemudian, Presiden meminta setiap kepala daerah yang ingin memutuskan daerahnya masuk ke fase adaptasi kebiasaan baru agar berkoordinasi dengan Gugus Tugas. "Kemudian hitung kesiapan setiap daerah untuk pengujian yang masif, pelacakan yang agresif, kesiapan fasilitas kesehatan yang ada. Ini benar-benar semuanya harus kita hitung dan pastikan," tutur Presiden Jokowi.

Ketiga, Presiden mengingatkan mengenai penentuan prioritas harus disiapkan secara matang mengenai sektor dan aktivitas mana saja yang bisa dimulai dan dibuka secara bertahap. Tidak semua sektor akan langsung dibuka kembali, akan dilakukan evaluasi terlebih dahulu pada sektor yang sudah melakukan. Presiden mencontohkan pembukaan tempat ibadah secara bertahap dengan terlebih dahulu menyiapkan dan menerapkan protokol kesehatan di tempat ibadah dinilai sudah sangat baik. Kemudian mendahulukan sektor ekonomi, sektor dengan penularan Covid-19 yang rendah tetapi memiliki dampak yang tinggi.

"Sektor ekonomi, sektor dengan penularan Covid yang rendah tapi memiliki dampak ekonomi yang tinggi itu didahulukan dan terutama ini sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri manufaktur, sektor konstruksi, logistik, transportasi barang, sektor pertambangan, perminyakan, saya kira ini sudah disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas agar hal ini menjadi catatan kita semua," lanjut Presiden Jokowi.

Keempat, Presiden menginginkan agar konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah terus diperkuat, bahkan di tingkat Desa, RT, dan RW. Presiden juga meminta agar koordinasi di internal Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) semakin terus diperkuat. "Lebih penting lagi libatkan semua elemen masyarakat sehingga kita semuanya bergotong royong, bersinergi, bekerja menyelesaikan persoalan besar ini," kata Presiden Jokowi.

Kelima, Presiden meminta evaluasi selalu dilakukan secara rutin. Meskipun penambahan kasus baru di sebuah daerah sudah menurun, Presiden mengingatkan seluruh jajarannya agar tidak lengah karena kondisi di lapangan masih sangat dinamis. Presiden yakin bahwa keberhasilan pengendalian Covid-19 sangat ditentukan oleh kedisiplinan dan protokol kesehatan. "Perlu saya ingatkan jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus baru, maka langsung akan kita lakukan pengetatan atau penutupan kembali," ujar Presiden Jokowi.

"Saya kira kita harus optimistis bahwa tantangan yang kita hadapi ini bisa kita kendalikan dengan baik, dengan harapan kita bisa menyelesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sehingga kita bisa beraktivitas kembali," ujar Presiden Joko Widodo.

Sumber: BPMI Setpres


“Kita sejak awal tidak main-main dengan urusan Covid-19,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Moh. Mahfud MD saat memberikan ceramah kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60, Senin, 8 Juni 2020. Pada kesempatan tersebut Mahfud MD mengangkat topik “Kebijakan Keamanan Dalam Negeri di Tengah Pandemi Covid-19”.

 “Sekarang ini di dunia terjadi ketidakpastian akibat kompleksitas dan dinamika ancaman non konvensional, sangat multidimensi dan transnasional,” kata Mahfud MD menjelaskan mengenai dinamika lingkungan strategis tingkat global. Selain itu dinamika lingkungan strategis global juga terjadi infiltrasi ideologi asing yang terjadi dengan hidden strategy, soft strategy dan hard strategy, gesekan akibat menguatnya unilateralisme dan perang proxy, ancaman terorisme dan radikalisme, pandemi Covid-19, dan solidaritas antarnegara terkait dengan menghadapi situasi dan pembuatan vaksin.

Di sisi lain, pada dinamika lingkungan strategis tingkat regional terjadi provokasi kapal-kapal laut cina di sekitar off shore Malaysia, latihan navigasi laut internasional kapal perang Amerika dan Australia di Laut Cina Selatan, sengketa perbatasan, permasalahan Rohingya, migrasi lintas batas negara, penculikan dan perompakan, kejahatan transnasional seperti illegal fishing, narkoba, dan human trafficking, serta pelonggaran lockdown atau karantina wilayah.

“Kita menghadapi pencuri-pencuri ikan di laut kita, dan yang paling mencolok di Natuna Utara,” kata Mahfud MD menjelaskan mengenai illegal fishing di Laut Natuna Utara yang juga menjadi dinamika lingkungan strategis tingkat nasional. Selanjutnya ada juga dinamika kerawanan Pilkada serentak 2020 karena Pilkada serentak biasanya sering menimbulkan konflik-konflik dan benturan-benturan.

Menghadapi dinamika tersebut, pemerintah memiliki beberapa strategi yakni menyampaikan nota protes diplomatik kepada negara yang melakukan illegal fishing, kemudian menghadirkan nelayan Indonesia di Laut Natuna Utara dan melalui patroli secara bergantian oleh TNI Angkatan Laut, Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan instansi terkait supaya ada kehadiran negara. Strategi lainnya adalah menjaga situasi agar tetap kondusif, aman, dan terkendali dengan melakukan operasi penegakan hukum, bukan perang. Selanjutnya mengundur Pilkada serentak tahun 2020 menjadi Desember 2020 dan memperkuat fungsi dan peran BNPB, KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, serta meningkatkan upaya bela negara.

“Tidak ada satu pun negara yang tidak gagap menghadapi Covid-19,” kata Mahfud MD. Pemerintah tidak pernah main-main dan lambat dalam bertindak, beberapa langkah yang diambil adalah menghentikan penerbangan Indonesia dan Cina 5 hari setelah pelaksanaan lockdown di Wuhan, menjemput dan mengkarantina WNI yang berada di Wuhan pada 1 Februari, membentuk RS khusus, dan melakukan penguatan di daerah-daerah melalui puskesmas dan poliklinik di seluruh Indonesia.

Awalnya, cepatnya penyebaran Covid-19 dikarenakan keterbatasan SDM dan laboratorium, keterbatasan alat kesehatan, keterbatasan alat kesehatan, serta kurang disiplin dan ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan. Oleh karena itu, setelah gugus tugas terbentuk banyak langkah yang diambil untuk mencegah penyebaran Covid-19. Beberapa langkah tersebut adalah sosialisasi protokol kesehatan seperti physical distancing, kewajiban memakai masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun, dan larangan bepergian.

Pemerintah juga mengubah APBN 2020 sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 untuk diarahkan kepada penanganan dampak Covid-19, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi nasional. Kini Indonesia mulai memasuki masa adaptasi kebiasaan baru menuju fase masyarakat produktif dan aman dari Covid-19. “Artinya masyarakat boleh lagi melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasa, tetapi dengan protokol kesehatan,” tutur Mahfud MD.

 



Hak cipta © 2020 Lembaga Ketahanan Nasional RI. Semua Hak Dilindungi.
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110
Telp. (021) 3451926 Fax. (021) 3847749