Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo menerima rombongan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang datang untuk beraudiensi bertempat di Ruang Rapat Nusantara II, Kamis, 11 Februari 2021. Hadir pada audiensi tersebut Ketua Fraksi PKS DPR RI yang juga merupakan Anggota Komisi I DPR RI Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A. didampingi oleh Ketua Dewan Syariah DPP PKS yang juga Anggota Komisi II DPR RI Dr. K.H. Surahman Hidayat, M.A. dan Anggota Komisi I DPR RI Dr. Sukamta.

Ketua Fraksi PKS DPR RI/Anggota Komisi I DPR RI Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A. menyampaikan ucapan terima kasih atas penerimaan audiensi tersebut. Kemudian Jazuli menyampaikan bahwa audiensi tersebut diadakan karena Lemhannas RI dan PKS sama-sama menaruh perhatian untuk berpikir tentang kebangsaan. Lebih lanjut Jazuli menyampaikan bahwa Dewan Syariah DPP PKS akan membuat Sekolah Etik dan Fraksi PKS akan menyelenggarakan Mimbar Demokrasi yang diselenggarakan tiap dua pekan. Oleh karena itu, PKS merasa personel Lemhannas RI adalah Sumber Daya Manusia yang tepat sebagai narasumber. “Mudah-mudahan kemitraan kita bukan saja di parlemen, di partai, difraksi dan seterusnya, kita bermitra dalam segala hal dalam mengokohkan ketahanan dan wawasan kebangsaan,” kata Jazuli.

Kegiatan tersebut merupakan bentuk dari rasa tanggung jawab PKS untuk menjaga warisan para pendiri bangsa, agar generasi yang datang juga memiliki wawasan kebangsaan yang utuh dan integral. “Kita ingin mata rantai sejarah perjuangan anak bangsa dipahami secara utuh, dengan pemahaman yang utuh nanti bisa mengilhami serta didikan dan ajaran yang disampaikan oleh para senior bisa menjadi karakter bagi generasi bangsa kita,” ujar Jazuli.

“Indonesia, buat kami di PKS, adalah rumah kita bersama,” tutur Jazuli. Jazuli juga berpandangan bahwa Indonesia yang besar tidak bisa hanya dijaga oleh sebagian anak bangsa, tapi seluruh anak bangsa harus bahu membahu menjaga negara. PKS hadir dalam sebuah partai politik karena ingin mengokohkan nilai-nilai kebangsaan. “Kebangsaan adalah tanggung jawab kita bersama,” kata Jazuli.

Menanggapi hal tersebut, Agus menerima kunjungan tersebut sebagai pertemuan dalam rangka membangun wawasan kebangsaan. “Saya menyampaikan apresiasi atas pemikiran dan visi yang ada pada pimpinan PKS untuk membangun sekolah etik, untuk juga menempatkan diri sebagai bagian dari keluarga besar kebangsaan,” kata Agus. Dalam kesempatan tersebut, Agus memberikan gambaran dan sejarah mengenai Lemhannas RI. Agus menyampaikan bahwa Lemhannas RI merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berisfat independen dan non partisan. Oleh karena itu, di dalam setiap melaksanakan peran dan fungsi konstitusionalnya, Lemhannas RI tidak pernah menempatkan diri untuk bersifat partisan dengan partai politik mana pun dan menempatkan diri berfungsi sebagai lembaga independen. Lemhannas RI juga belum pernah melakukan kerja sama dengan partai politik mana pun. Namun, jika Lemhannas RI dibutuhkan dalam rangka mengisi materi dalam acara apapun yang diperlukan oleh PKS, yang termasuk dalam bidang-bidang yang menjadi inti Lemhannas RI, Agus merasa akan selalu siap memberikan pembekalan dan pelatihan.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko Syofyan, Plt. Sekretaris Utama Lemhannas RI yang juga merupakan Deputi Pengkajian Strategik Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P, Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI Rahmat Pribadi, Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Laksdya TNI Prasetya Nugraha, S.T., M.Sc, Wakil Koordinator Tenaga Profesional Mayjen TNI (Purn.) Imam E. Maksudi, S.E, Tenaga Profesional Bidang SKA dan Ketahanan nasional Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihanim D.E.A., Tenaga Profesional Bidang Ekonomi dan Strategi Dr. Rosita S. Noer, M.A., Tenaga Profesional Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ideologi Mayjan TNI (Purn.) Dr. I Putu Sastra Wingarta, S.I.P., M.Sc, serta Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Laksma TNI Sri Widodo, S.T., CHRMP.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Utama Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), Brigjen TNI Agus Arif Fadila, S.I.P. mewakili Gubernur Lemhannas RI menerima dua judul buku yang ditulis oleh Mayjen TNI Mar (Purn.) Dr. H. Yussuf Solichien M, M.B.A., Ph.D. bertempat di Gedung Auditorium Perpustakaan Nasional RI, Jalan Medan Merdeka Selatan 11 Jakarta Pusat, Rabu (10/02). Dua buku yang diluncurkan berjudul Against All Odds, Prajurit Marinir yang Menjadi Panglima Nelayan dan Peran Negara dalam Memberantas Illegal Fishing.

Kedua buku yang diluncurkan telah dicetak sebanyak 2.000 eksemplar dan kemudian dibagikan kepada beberapa lembaga pendidikan tinggi negeri di Indonesia, di antaranya adalah Lemhannas RI, Sesko TNI, Seskoal, Universitas Indonesia, Universitas Pertahanan, dan Universitas Nasional.

Buku Against All Odds, Prajurit Marinir yang Menjadi Panglima Nelayan merupakan autobiografi Mayjen TNI Mar (Purn.) Dr. H. Yussuf Solichien M, M.B.A., Ph.D. yang berisi pengalaman jatuh bangunnya dalam meniti karir di TNI Angkatan Laut hingga meraih pangkat Mayor Jenderal dan menjadi Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Yussuf berharap autobiografinya dapat mewariskan motivasi kepada pembacanya, terutama kaum muda TNI, POLRI, dan ASN bahwa segala sesuatu dapat tercapai dengan syarat adanya kemauan. “Sejauh kita punya kemauan, tekad, semangat yang kuat, dan berdoa kepada Tuhan, pasti bisa,” tutur mantan Komandan Detasemen Jala Mengkara (Denjaka)  itu saat menyampaikan inti dari buku tersebut dalam sambutannya.

Selanjutnya, buku kedua yang diluncurkan secara bersamaan adalah Peran Negara dalam Memberantas Illegal Fishing. Buku tersebut dikonversi dari disertasi Yussuf saat menyelesaikan studi Strata-3 pada Program Doktoral Ilmu Politik Universitas Indonesia. Buku tersebut menyoroti penyebab masih terjadinya illegal fishing, kebijakan negara dalam menghadapi illegal fishing, peran pemerintah, dan peran penegak hukum laut, khususnya TNI Angkatan Laut, dalam menangani permasalahan penangkapan ikan secara ilegal di laut Natuna.

“Indonesia merupakan negara demokrasi, di mana dalam memilih pemimpin, rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam pemilihan umum baik dalam hal memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional maupun di tingkat daerah”, ungkap Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo saat memberikan sambutan dalam acara Seminar dengan tema “Kekuatan Partai Politik dan Warna Politik dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2020” di Auditorium Gadjah Mada pada Kamis, 11 Februari 2021.

Kegiatan yang dimoderatori oleh mantan Redaktur Pelaksana Majalah Tempo Nugroho Dewanto tersebut, bertujuan untuk menganalisis warna politik dan kekuatan partai politik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota melalui survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas.

Kendati berlangsung di tengah pandemi Covid-19, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak pada 9 Desember 2020 lalu secara keseluruhan berlangsung dengan aman, damai, dan lancar. Ada 270 daerah yang melakukan pemilihan kepala daerah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan  37 kota.

Melihat hasil yang ada, terdapat beberapa fenomena menarik yang dapat dianalisis, antara lain menguatnya dinasti politik, masih kuatnya praktik politik uang, dan indikasi adanya 21 kasus pelanggaran netralitas ASN. Terkait kondisi demokrasi fenomena Pilkada yang mungkin terus terulang, maka perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut bagaimana peran kekuatan politik yang ada dalam Pilkada untuk dapat menyukseskan demokrasi di Indonesia.

Kendati banyak catatan negatif terhadap pelaksanaan Pilkada serentak dan hasilnya, Letjen (Purn) Agus Widjojo menekankan pentingnya tetap percaya kepada proses demokrasi. “Memang perlu ada perbaikan tapi demokrasi tetap harus dirawat. Apalagi belum ada sistem lain yang terbukti lebih baik,” kata Letjen (Purn) Agus Widjojo.

Penyaji utama dalam diskusi terbatas tersebut adalah Ignatius Kristanto dan Bambang Setiawan dari Litbang Kompas, serta Arya Fernandes M.Si, Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and  International Studies (CSIS) menjadi pembanding. Adapun pembahas menghadirkan Wakil Pemimpin Redaksi Kompas Tri Agung Kristanto, Wawan Ichwannuddin M.Si. dari Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Sri Budi Eko Wardani, S.IP, M.Si dari Center for  Political Studies Universitas Indonesia (UI), dan Cecilia Sumarlin dari Lemhannas RI.

Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. menjadi pembicara pada Webinar Nasional Strategi Penguatan Kebijakan Pengelolaan Sawit Secara Berkelanjutan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dalam Rangka Ketahanan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Rabu (10/02). Reni yang mewakili Gubernur Lemhannas RI mengangkat topik Menjaga Kedaulatan Negara Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Kelapa Sawit Sebagai Sumber Energi Terbarukan.

Pada kesempatan tersebut Reni menyampaikan bahwa bicara mengenai ketahanan nasional adalah bicara bagaimana kondisi dinamis bangsa untuk menanggulangi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan sehingga pendekatannya berasal dari salah satu gatra yang ada, yakni gatra ekonomi. Sejalan dengan gatra tersebut, ada gatra pendekatan spasial geografis yaitu pendekatan provinsi, terlebih sawit berada di beberapa provinsi di Indonesia.

“Satu-satunya yang bisa menjadi pengungkit dan pelopor agrobisnis nasional adalah tanaman sawit,” ujar Reni. Menurut Reni, sektor pengembangan industri kelapa sawit sangat strategis bagi pembangunan perkebunan di Indonesia karena mampu menjadi pengungkit dan pelopor pembangunan agrobisnis nasional. Terlebih lagi ada 2 potensi energi yang dapat dihasilkan dari kelapa sawit, yaitu biodiesel dan biopower. “Tentu saja ini akan berkontribusi dalam ketahanan daerah, bahwa ketahanan-ketahanan yang ada di daerah spasial akan menjadi ketahanan nasional,” tutur Reni.

Industri sawit juga berkontribusi dalam pembangunan daerah, sebagai sumber daya penting untuk pengentasan kemiskinan. Minyak sawit juga merupakan produk perkebunan yang paling siap sebagai sumber energi terbarukan. Kehadiran minyak sawit menjadi biodiesel, lanjut Reni, dinilai sangat strategis untuk mendukung upaya pemerintah mengantisipasi krisis energi di masa depan serta membantu menekan subsidi BBM yang berasal dari energi minyak mentah.

“Efek pasar global sangat bagus, kita melihat tren sawit di dunia saat ini cukup stabil,” kata Reni. Meskipun terjadi penurunan di awal tahun 2020, tetapi di Juni sampai Desember masih terjadi peningkatan konsumsi minyak sawit. Dari sisi oleokimia terjadi peningkatan yang signifikan karena digunakan untuk hand sanitizer dan sabun karena terjadi peningkatan konsumsi di dalam negeri yang disebabkan oleh pandemi. Sisi biodiesel juga terjadi peningkatan dari B20 menjadi B30. Data juga menunjukkan bahwa total konsumsi tahun 2020 sebesar 17,35 juta ton, yakni meningkat 3,6% dibanding tahun sebelumnya.

“Kalau kita melihat produksi dan konsumsi ekspor dan impor kelapa sawit 2015-2020, kita melihat bahwa terjadi penurunan volume tinggi untuk ekspor,” ujar Reni. Minyak sawit Indonesia pada tahun 2020 memang turun 9,05% dibandingkan 2019. Namun, nilai ekspornya mengalami peningkatan dari 20,22 M pada 2019, menjadi 22,97 M pada 2020. “Jadi di saat pandemi ini meskipun terjadi penurunan di berbagai negara namun terjadi peningkatan ekspor dari wasit. Ini menunjukan sawit Indonesia sangat menjanjikan meskipun dalam kondisi yang sangat rentan di pandemi ini,” kata Reni.

Pada kesempatan tersebut, Reni juga menyampaikan mengenai perkembangan konsumsi domestik kelapa sawit tahun 2015 sampai 2020. Dapat dikatakan bahwa secara umum konsumsi domestik kelapa sawit untuk biodiesel mengalami tren peningkatan. Dari sisi perkembangan konsumsi biodiesel 2010 sampai 2019, Reni menyampaikan bahwa tren peningkatan konsumsi domestik terhadap biodiesel menunjukkan konsumen Indonesia semakin sadar dengan pentingnya pemakaian bahan bakar yang ramah lingkungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada peluang lebih besar untuk memanfaatkan konsumsi kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan dibandingkan diekspor ke luar negeri. Hal tersebut dapat memberikan manfaat bagi Indonesia, di antaranya adalah mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, dapat menurunkan dan mengurangi defisit neraca perdagangan, serta dapat menurunkan dan mengurangi polusi udara di Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, Reni juga menyampaikan hal yang dipandang perlu guna optimalisasi pemanfaatan kelapa sawit. Reni memandang perlu dibentuknya Badan Otoritas Sawit. “Meskipun kita tahu ada BPDPKS yang sudah melaksanakan fungsi-fungsinya, kami melihat perlu diperluas, apakah itu pembentukan badan tersendiri atau memperluas jangkauan apa yang sudah dilakukan oleh BPDPKS,” kata Reni. Hal tersebut bertujuan untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih regulasi dan tumpang tindih baik antarkementerian maupun antara pusat dan daerah untuk mengembangkan industri sawit ke depannya.

Reni juga berharap makin banyaknya kebijakan yang mendorong pengembangan industri pengolah sawit berskala kecil dan menengah. “Mendorong industri pengolahan berskala kecil terbentuknya klaster-klaster dari turunan sawit yang kami sebut media factory sharing,” ujar Reni. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pola pembinaan, pelatihan, fasilitas (rumah produksi maupun mesin), dan pemasaran produk terhadap petani sawit dapat didukung oleh program kementerian dan lembaga. “Kementerian dan lembaga yang kami undang untuk harmonisasi kebijakan masih ada yang harus diselesaikan sehingga jalannya masing-masing bisa lebih baik dan tertata lagi. Sehingga kami berharap harmonisasi ini bisa dilakukan oleh pemerintah secepatnya,” tutur Reni.

Kemudian Reni menyampaikan beberapa saran. Pertama, Reni merasa diperlukan pengembangan platform terintegrasi mulai dari data petani, data lahan, info saprotan, data panen, data transaksi, data stok, data permintaan, data harga pasar, dan analitik dashboard, Hal tersebut dapat dikembangkan oleh BUMN holding sawit jika nanti terbentuk. Kedua, di sisi pengembangan SDM pengelola sawit, perlu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian dan dedikasi pekebun, tenaga pendamping, dan masyarakat perkebunan kelapa sawit sehingga posisi tawar dari petani sawit dapat diupayakan bersama untuk meningkat. Hal tersebut dapat didukung melalui sertifikasi dan peningkatan keterampilan pekebun sawit dan industriawan sawit.

Ketiga, dengan mengembangkan dan memperluas penelitian tentang produk turunan sawit yang inovatif dan menyesuaikan dinamika pasar. Reni berpandangan bahwa penting untuk mendapatkan hak paten, baik dilingkup nasional maupun internasional. Inovasi produk kelapa sawit di dunia kurang lebih ada 7.456 paten. Namun, dari seluruh paten yang ada Indonesia hanya memiliki 3 inovasi paten Indonesia, jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia dengan 79 inovasi paten dan Singapura dengan 34 inovasi paten. Keempat, pengambil kebijakan harus menyiapkan tim negosiasi sawit yang andal dari berbagai bidang dan melakukan penguatan peran Indonesia dalam Dewan Negara Produsen Minyak Kelapa Sawit atau Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) agar meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam menentukan harga sawit ditingkat internasional. Keanggotaan dalam CPOPC juga harus dimanfaatkan untuk menguatkan diplomasi internasional.