“Acara ini dilaksanakan untuk menandai saat paripurnanya Komisaris Jenderal Polisi Drs. Didid Widjanardi, S.H. menyelesaikan masa bakti dinas aktifnya sebagai Perwira  Kepolisian Negara Republik Indonesia,” kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo dalam Upacara Penyerahan Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Utama Lemhannas RI, Jumat (29/01).

“Sekretaris utama adalah pimpinan dari sekretariat utama yang merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur Lemhannas RI,” kata Agus. Kemudian Agus juga menegaskan bahwa penyerahan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Utama Lemhannas RI bukan sekedar seremonial biasa, namun merupakan simbol penting bahwa jabatan Sekretaris Utama Lemhannas RI memiliki peran vital dalam keberlangsungan suatu organisasi. Penyerahan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Utama Lemhannas RI ini juga merupakan suatu apresiasi dan kehormatan karena Sekretaris Utama Lemhannas RI telah mengabdikan diri melalui darmabakti selama bertugas di lingkungan Lemhannas RI.

Namun, mencermati perkembangan nasional dan global berkaitan dengan penyakit virus Corona sebagai pandemi dan bencana nasional, Lemhannas RI mendukung upaya pemerintah dalam penanganan dan pencegahan penyebaran virus Corona dengan melakukan upacara tersebut dengan protokol kesehatan yang ketat, di antaranya hanya dihadiri perwakilan jajaran pejabat Lemhannas RI dan Perista Lemhannas RI sehingga dapat dilaksanakan physical distancing.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Agus menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Komisaris Jenderal Polisi Drs. Didid Widjanardi, S.H., yang didampingi oleh Ibu Erna Handayani Didid Widjanardi, atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan selama ini. “Kinerja dan prestasi saudara tentu menjadi inspirasi bagi generasi penerus di Lemhannas RI. Selamat memasuki masa purna tugas dan pengabdian di tempat yang baru,” kata Agus.

“Indo-Pasifik tidak melulu bicara soal land and sea,” kata Direktur Pengkajian Ideologi dan Politik Kedeputian Pengkajian Strategik Lemhannas RI, Drs. Berlian Helmy, M.Ec., yang mewakili Gubernur Lemhannas RI menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Kajian Strategi Peningkatan Peran Indonesia di Indo-Pasifik: Implementasi Diplomasi Antariksa. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pusat Kajian Kebijakan dan Penerbangan Antariksa (Pusat KKPA) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) secara virtual, Rabu (27/01).

Tema tersebut merupakan bagian dari Prioritas Riset Nasional (PRN) yang bertujuan untuk membahas dan memperoleh masukan terkait eksistensi Indonesia di Indo-Pasifik khususnya untuk memetakan masalah dan potensi penguatan peran Indonesia melalui diplomasi antariksa. Lebih dalam, Lemhannas RI diminta untuk memaparkan topik Ancaman-Ancaman Keamanan Indonesia di Indo-Pasifik.

Berlian memulai paparannya dengan mengajak seluruh peserta untuk menyamakan persepsi pemahaman mengenai ancaman dalam konteks Indo-Pasifik. “Indo-Pasifik merupakan sebuah konsep kewilayahan yang didominasi dengan lingkup kemaritiman yang mengalami perubahan dinamis,” ujar Berlian. Menurut Berlian, akan menjadi sebuah tantangan bersama bahwa keadaan kawasan tersebut memiliki kerentanan yang cukup tinggi karena adanya disparitas politik dan kaemanan yang berisiko menimbulkan gejolak politik kawasan yang diakibatkan ancaman keamanan dari ekses persaingan militer AS-Cina di Laut Cina Selatan.

“Pada proses peralihan transisi, di kawasan muncul dinamika spektrum yang memberikan kerentanan pada negara-negara sekitar, termasuk Indonesia,” tutur Berlian. Dinamika kawasan Indo-Pasifik yang berada dalam perubahan konstelasi politik kawasan merupakan akibat kemunculan multilateral regional order yang didorong ambisi AS dalam menciptakan new norm of liberal democracy system untuk melawan China’s authoritarian democracy. Hal tersebut tentunya akan membawa dampak dan konsekuensi strategis yang bersifat luar biasa yang menciptakan ancaman.

Berlian berpandangan bahwa persepsi ancaman memang diperlukan, tetapi perlu dibatasi kedalaman konsepsi ancaman tersebut supaya konsepsi Indo-Pasifik tidak terjebak ke dalam belenggu yang lingkupnya hanya sebatas pada persepsi ancaman itu sendiri. “Jadi memang boleh saja kita mempersepsikan ancaman itu dalam melihat konstelasi politik kawasan di Indo-Pasifik, tetapi jangan terlalu mendalam konsepsinya sehingga menggiring opini kita kepada konsepsi Indo-Pasifik yang terbelenggu,” jelas Berlian. Oleh karena itu, Berlian menegaskan bahwa perlu memandang hal ini secara lebih komprehensif dan holisitik terutama diputuskan dari aspek ketahanan kawasan dalam merespons berbagai kemungkinan ancaman yang muncul atau ancaman yang ada di masa yang akan datang.

Dalam kesempatan tersebut, Berlian juga menyampaikan beberapa hal terkait respons Indonesia terhadap ancaman keamanan di Indo-Pasifik. Pertama Indonesia tetap mempertahankan Mekanisme ASEAN dengan mengedepankan ASEAN Centrality. Kedua, dengan bermodal hal tersebut maka Indonesia bisa memperluas pengembangan pada kerja sama yang terfokus pada teknologi dengan mengadakan joint inclusive and massive industrial space technology investment project. Ketiga, Berlian juga menyampaikan Indonesia ke depannya perlu memikirkan untuk membentuk ASEAN-Indo Pacific Space Connectivity dalam kerangka program ASEAN-Indo Pacific Comprehensive Strategic Partnership. Keempat, perlu dibuat sebuah Transformational Strategic Security Concept yang berbasis kepada geopolitik dan hal lain yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis. Kelima, Berlian menyampaikan perlunya ekonomi keantariksaan (space economy) sebagai babak baru bagi kerja sama, tidak hanya di Indo-Pasifik tapi di seluruh negara.

Sejumlah pejabat Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI, Rabu, 27 Januari 2021. Agenda Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I Utut Adianto tersebut, yaitu Evaluasi Pencapaian Kinerja Lemhannas RI Tahun 2020, Realisasi Anggaran Lemhannas RI Tahun Anggaran 2020, Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan APBN Lemhannas RI Tahun 2021, dan Isu-isu Aktual Terkait Lemhannas RI. 

“Hasil evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran Lemhannas RI Tahun Anggaran 2020 oleh Kemenkeu RI mendapatkan nilai 97,84 dengan kategori sangat baik,” kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo menyampaikan Evaluasi Pencapaian Kinerja Lemhannas RI Tahun 2020. Sejalan dengan hal tersebut, hasil pemeriksaan atas akuntabilitas Laporan Keuangan Lemhannas RI oleh BPK RI pada tahun 2015-2019 mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sementara untuk hasil pemeriksaan Tahun Anggaran 2020 akan dilaksanakan pada Februari 2021. Selain itu, hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sakip Lemhannas RI Tahun Anggaran 2020 oleh Kemenpan RB sudah dilaksanakan pada November 2020 dan saat ini menunggu proses penentuan hasil evaluasi. 

Selanjutnya, Agus menyampaikan bahwa realisasi anggaran Lemhannas RI Tahun Anggaran 2020 mencapai angka 93,05%. Sisa anggaran tidak terserap merupakan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk belanja pegawai gaji 13 dan 14 serta alokasi gaji CPNS, perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri, operasional tagihan listrik, telepon, gas, dan air akibat adanya sistem work from home, serta dukungan makan peserta yang tidak diberikan karena pelaksanaan dilakukan secara virtual.

Selanjutnya, Agus menjelaskan realisasi kinerja kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran ketahanan nasional yang tangguh. Pertama, Kedeputian Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional pada tahun 2020 menghasilkan lulusan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60 sebanyak 100 orang, lulusan PPRA 61 sebanyak 100 orang, lulusan program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) 11 sebanyak 26 orang. Namun, akibat adanya pandemi COVID-19, kegiatan Olah Sismennas (OS), Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN), dan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) yang merupakan bagian dari rangkaian pendidikan tidak dapat dilaksanakan pada PPRA 60, sedangkan PPRA 61 hanya melaksanakan Olah Sismennas secara virtual.

Kedua, Kedeputian Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan pada tahun 2020 melaksanakan Dialog Wawasan Kebangsaan bertempat di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diikuti 100 orang. Kemudian Pembinaan dan Pemantapan Nilai-Nilai serta Pelatihan Untuk Pelatih dilaksanakan secara virtual dan masing-masing diikuti 400 peserta dan 850 peserta. “Perubahan pelaksanaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, dari lokus (tatap muka) menjadi virtual, secara kuantitas naik. Namun, output kualitas menurun karena kendala jaringan, serta game dan outbond yang dapat menumbuhkan kecintaan kepada lingkungan sosial dan alam Indonesia tidak dapat dilaksanakan,” tutur Agus.

Ketiga, Kedeputian Pengkajian Strategik pada tahun 2020 melakukan kajian dalam berbagai bidang strategik nasional, regional, dan internasional sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pemerintah. Kajian strategik yang dihasilkan di antaranya adalah 4 naskah kajian jangka panjang, 4 naskah kajian quick response, 9 kegiatan pengembangan kajian, dan 16 naskah observasi pra kajian. Namun, 1 naskah observasi pra kajian tidak terlaksana disebabkan adanya efisiensi anggaran. Selain itu, Kedeputian Pengkajian Strategik juga melaksanakan Jakarta Geopolitical Forum ke-IV dengan tema “Geopolitical Landscape in The Covid-19 Era” sebagai bahan penelaahan implikasi Covid-19 terhadap geopolitik global yang telah dilaporkan hasilnya kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara.

Keempat, kegiatan pengukuran ketahanan nasional dan kepemimpinan nasional untuk mewujudkan sistem pengukuran ketahanan nasional dan kepemimpinan nasional yang kredibel sebagai data bagi para pemangku kepentingan. Data ketahanan nasional yang dihasilkan sudah dimanfaatkan oleh beberapa instansi. Namun, pengukuran data kepemimpinan nasional tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19 dan efisiensi anggaran.

Lebih lanjut Agus memaparkan agenda ketiga, yaitu Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan APBN Lemhannas RI Tahun 2021. Dalam bidang pendidikan, direncanakan akan dilaksanakan PPRA 62 dengan target 80 orang lulusan dan PPSA 23 dengan target 60 orang lulusan. Dalam bidang Pemantapan Nilai-Nilai, kegiatan Pelatihan Untuk Pelatih direncanakan secara virtual dengan target 400 peserta, kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan direncanakan secara virtual dengan target 400 peserta, dan kegiatan Dialog Wawasan Kebangsaan direncanakan secara virtual dengan target 1.400 peserta. Dalam bidang pengkajian, dengan adanya refocusing dan realokasi anggaran, direncanakan dihasilkan 4 kajian jangka panjang serta 4 kajian urgent dan cepat. Pengukuran ketahanan nasional di 34 provinsi di Indonesia tetap dilaksanakan secara daring.

Terkait isu-isu aktual, Agus menjelaskan bahwa akan diimplementasikan dalam bentuk seminar nasional dan internasional (Jakarta Geopolitical Forum) serta kajian strategik. Isu-isu aktual yang akan dibahas dalam kajian strategik Lemhannas RI Tahun Anggaran 2021 di antaranya adalah pengaruh politik identitas terhadap demokrasi di Indonesia, hilirisasi mineral dan unsur tanah jarang guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, peran media sosial guna mengembangkan wawasan kebangsaan, serta mencari solusi komprehensif bagi penyelesaian masalah Papua. “Isu-isu aktual Lemhannas RI Tahun Anggaran 2021 dituangkan dalam kajian strategik sebagai bahan masukan kepada pemerintah untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional,” tutur Agus.

Mengakhiri paparannya, Agus juga menegaskan bahwa program dan kegiatan Lemhannas RI Tahun Anggaran 2021 siap dilaksanakan dengan memaksimalkan dukungan anggaran yang terbatas serta tetap mengikuti protokol kesehatan.

Pada kesempatan tersebut, salah satu Anggota Komisi I DPR RI T.B. Hasanuddin mendukung materi mencari solusi komprehensif bagi penyelesaian masalah Papua. “Ketika kita tidak serius menangani Papua, maka akibatnya akan fatal,” kata T.B. Hasanuddin. Menurut T.B. Hasanuddin, ada 4 hal yang menjadi persoalan Papua. Pertama, persepsi tentang sesungguhnya sah atau tidaknya Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera). Kedua, adanya kurang lebih 11 hingga 13 operasi militer di era Orde Baru, sehingga menimbulkan trauma. T.B. Hasanuddin menyampaikan bahwa memang zaman sudah berubah, tetapi ini masih menjadi poin untuk dilakukan pendekatan-pendekatan. Ketiga, masih adanya diskriminasi terhadap masyarakat asli Papua. Keempat, kegagalan penerapan Otonomi Khusus.

Atas tanggapan tersebut, Agus Widjojo mengakui bahwa banyak yang bisa didiskusikan. Agus juga menjelaskan bahwa Lemhannas RI sudah pernah melakukan pengkajian mengenai Papua. Dalam setiap pengkajian ada beberapa tahap yang dilalui seperti Round Table Discussion (RTD) dan Focus Group Discussion (FGD). Pada tahap tersebut Lemhannas RI mengundang narasumber dengan berbagai latar belakang baik akademisi, pengambil kebijakan, organisasi non-pemerintah maupun perwakilan pandangan Papua sendiri, sehingga diperoleh pernyataan-pernyataan yang cukup komprehensif. “Memang perlu mengadakan sebuah pertemuan yang memang betul-betul mencakup semua aspek secara komprehensif,” ujar Agus.

Selain pejabat Lemhannas RI, RDP tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, S.H., M.H beserta jajaran.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) secara resmi membuka Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 di Ruang Dwi Warna Purwa Gedung Pancagatra Lemhannas RI, Jakarta, pada Selasa (26/01). PPRA 62 akan dilaksanakan selama 7 bulan dan direncanakan ditutup pada Selasa, 31 Agustus 2021. PPRA 62 terdiri dari 80 peserta dari berbagai latar belakang, yakni Kementerian dan LPNK sebanyak 9 orang, Mahkamah Agung sebanyak 1  orang, Kejaksaan Agung sebanyak 1 orang, Lembaga Non Struktural sebanyak 4 orang, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sebanyak 2 orang, KADIN sebanyak 1  orang, DPD RI sebanyak 1 orang, Organisasi Masyarakat sebanyak 8 orang, Partai Politik sebanyak 4 orang, TNI sebanyak 35 orang, Polri sebanyak 14 orang.

“Keterpilihan saudara sekalian sebagai peserta PPRA 62 merupakan anugerah Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang patut saudara–saudari syukuri,” kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo membuka sambutannya. Oleh karena itu, Agus menegaskan bahwa amanah dan kepercayaan negara yang diberikan kepada para peserta harus dapat dijalankan dengan niat yang tulus diarahkan untuk menimba ilmu. Agus meyakini bahwa para peserta telah memiliki kemampuan akademis dan latar belakang pengalaman yang tidak perlu diragukan lagi. Namun, selain itu, etika, moral dan kejujuran, menjadi prasyarat lainnya yang harus dimiliki untuk membentuk karakter pemimpin yang memiliki pola pikir, pola sikap dan pola tindak berdasarkan pandangan geopolitik dan geostrategi Indonesia yang holistik, integral dan komprehensif.

Dalam kesempatan tersebut, Agus juga menegaskan bahwa tingkat komitmen para peserta PPRA 62 akan memberi pengaruh besar dalam menentukan keberhasilan para peserta memahami inti sari pendidikan di Lemhannas RI. Oleh karena itu, diharapkan kehadiran para peserta dalam program pendidikan ini dapat memberikan motivasi untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan masing-masing dengan menjalankan perannya sebagai peserta pendidikan yang bertanggung jawab dan bukan semata-mata hanya mengejar formalitas pendidikan di Lemhannas RI. “Keberadaan para peserta di Lemhannas RI harus disertai dengan tekad untuk melakukan revolusi mental, transformasi sikap, dan perilaku yang mencerminkan sosok kader pimpinan tingkat nasional dengan kualitas karakter kebangsaan yang kuat,” ujar Agus.

Lebih lanjut Agus menyampaikan bahwa proses belajar-mengajar di Lemhannas RI secara bertahap mengalami transformasi dari proses belajar-mengajar konvensional yang berjalan dari atas ke bawah dengan peserta dapat bersikap pasif, menuju proses belajar-mengajar yang didasarkan pada pembekalan cara berpikir kritis yang diimplementasikan melalui analisis kritis dalam bentuk studi kasus. Hal tersebut dilakukan untuk membangun jembatan antara teori, paradigma, serta doktrin dengan implementasi penggunaannya dalam kenyataan berbagai situasi. “Tantangan sesungguhnya dari proses belajar-mengajar di Lemhannas RI ini pada akhirnya bermuara pada implementasinya dalam sebuah kebijakan publik untuk mendapat solusi bagi permasalahan yang nyata ada dalam masyarakat,” tutur Agus.

Agus menarik hal tersebut pada kenyataan di lapangan, yakni adanya pandemi COVID-19. Menurut Agus, adanya pandemi COVID-19 menjadi tantangan untuk menumpahkan segala kemampuan dan pengetahuan guna mendapatkan solusi mengatasi pandemi COVID -19. Keputusan dan kebijakan yang diambil dalam mengatasi COVID -19 harus didasarkan kepada data dan pengetahuan. Persyaratan tersebut menyadarkan bahwa pentingnya era digital dengan big data untuk menentukan keputusan dan kebijakan yang efektif.

“Proses ini yang menjadikan tugas belajar peserta menjadi penting, yaitu untuk membangun fondasi pengetahuan yang lebih kuat bagi fungsi jabatan publik apa pun yang nanti mungkin diemban oleh para peserta. Bangsa kini tengah membutuhkan peran para peserta, untuk meningkatkan peradaban bangsa. Sejarah peradaban manusia menunjukkan bahwa peradaban manusia dibangun di atas pengetahuan,” kata Agus.

Tidak lupa Agus juga menghimbau kepada penyelenggara, para tenaga pendidik, dan unit kerja terkait, agar mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan PPRA 62 secara baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Manfaatkan secara optimal seluruh sarana dan prasarana agar proses penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran pendidikan,” tutup Agus.