“Indo-Pasifik tidak melulu bicara soal land and sea,” kata Direktur Pengkajian Ideologi dan Politik Kedeputian Pengkajian Strategik Lemhannas RI, Drs. Berlian Helmy, M.Ec., yang mewakili Gubernur Lemhannas RI menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Kajian Strategi Peningkatan Peran Indonesia di Indo-Pasifik: Implementasi Diplomasi Antariksa. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pusat Kajian Kebijakan dan Penerbangan Antariksa (Pusat KKPA) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) secara virtual, Rabu (27/01).
Tema tersebut merupakan bagian dari Prioritas Riset Nasional (PRN) yang bertujuan untuk membahas dan memperoleh masukan terkait eksistensi Indonesia di Indo-Pasifik khususnya untuk memetakan masalah dan potensi penguatan peran Indonesia melalui diplomasi antariksa. Lebih dalam, Lemhannas RI diminta untuk memaparkan topik Ancaman-Ancaman Keamanan Indonesia di Indo-Pasifik.
Berlian memulai paparannya dengan mengajak seluruh peserta untuk menyamakan persepsi pemahaman mengenai ancaman dalam konteks Indo-Pasifik. “Indo-Pasifik merupakan sebuah konsep kewilayahan yang didominasi dengan lingkup kemaritiman yang mengalami perubahan dinamis,” ujar Berlian. Menurut Berlian, akan menjadi sebuah tantangan bersama bahwa keadaan kawasan tersebut memiliki kerentanan yang cukup tinggi karena adanya disparitas politik dan kaemanan yang berisiko menimbulkan gejolak politik kawasan yang diakibatkan ancaman keamanan dari ekses persaingan militer AS-Cina di Laut Cina Selatan.
“Pada proses peralihan transisi, di kawasan muncul dinamika spektrum yang memberikan kerentanan pada negara-negara sekitar, termasuk Indonesia,” tutur Berlian. Dinamika kawasan Indo-Pasifik yang berada dalam perubahan konstelasi politik kawasan merupakan akibat kemunculan multilateral regional order yang didorong ambisi AS dalam menciptakan new norm of liberal democracy system untuk melawan China’s authoritarian democracy. Hal tersebut tentunya akan membawa dampak dan konsekuensi strategis yang bersifat luar biasa yang menciptakan ancaman.
Berlian berpandangan bahwa persepsi ancaman memang diperlukan, tetapi perlu dibatasi kedalaman konsepsi ancaman tersebut supaya konsepsi Indo-Pasifik tidak terjebak ke dalam belenggu yang lingkupnya hanya sebatas pada persepsi ancaman itu sendiri. “Jadi memang boleh saja kita mempersepsikan ancaman itu dalam melihat konstelasi politik kawasan di Indo-Pasifik, tetapi jangan terlalu mendalam konsepsinya sehingga menggiring opini kita kepada konsepsi Indo-Pasifik yang terbelenggu,” jelas Berlian. Oleh karena itu, Berlian menegaskan bahwa perlu memandang hal ini secara lebih komprehensif dan holisitik terutama diputuskan dari aspek ketahanan kawasan dalam merespons berbagai kemungkinan ancaman yang muncul atau ancaman yang ada di masa yang akan datang.
Dalam kesempatan tersebut, Berlian juga menyampaikan beberapa hal terkait respons Indonesia terhadap ancaman keamanan di Indo-Pasifik. Pertama Indonesia tetap mempertahankan Mekanisme ASEAN dengan mengedepankan ASEAN Centrality. Kedua, dengan bermodal hal tersebut maka Indonesia bisa memperluas pengembangan pada kerja sama yang terfokus pada teknologi dengan mengadakan joint inclusive and massive industrial space technology investment project. Ketiga, Berlian juga menyampaikan Indonesia ke depannya perlu memikirkan untuk membentuk ASEAN-Indo Pacific Space Connectivity dalam kerangka program ASEAN-Indo Pacific Comprehensive Strategic Partnership. Keempat, perlu dibuat sebuah Transformational Strategic Security Concept yang berbasis kepada geopolitik dan hal lain yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis. Kelima, Berlian menyampaikan perlunya ekonomi keantariksaan (space economy) sebagai babak baru bagi kerja sama, tidak hanya di Indo-Pasifik tapi di seluruh negara.
