Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo didampingi sejumlah Pejabat Lemhannas RI bertolak ke Bandung, Jawa Barat guna melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad), pada Kamis (18/02).

Kunjungan kerja tersebut diterima langsung oleh Komandan Seskoad (Danseskoad) Mayjen TNI Dr. Anton Nugroho, MMDS., M.A. yang didampingi oleh Wakil Komandan Seskoad Brigjen TNI Fulad, S.Sos., M,Si. beserta beberapa jajarannya. Maksud dan tujuan kunjungan kerja tersebut adalah melakukan studi banding dalam hal penyelenggaraan dan mekanisme pendidikan yang dijalankan oleh Seskoad.

Setibanya di Seskoad, rombongan Lemhannas RI beserta rombongan Seskoad memasuki Gedung A. Yani Seskoad dan kegiatan dimulai dengan perkenalan Danseskoad dilanjutkan dengan perkenalan Gubernur Lemhannas RI. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penayangan profil Seskoad. Setelah itu rombongan Lemhannas RI dan rombongan Seskoad melakukan tanya jawab guna menambahkan wawasan masing-masing pihak. Kemudian antara Lemhannas RI dan Seskoad saling menukar cenderamata. Lemhannas RI memberikan Plakat, Buku Kiprah Lemhannas RI, Majalah Swantara Lemhannas RI, dan Newsletter Lemhannas RI. Selanjutnya kedua belah pihak makan siang dan ramah tamah serta Sholat Dzuhur. Kegiatan ditutup dengan rombongan Lemhannas RI diajak untuk berkeliling komplek Seskoad.

Kunjungan kerja tersebut, diharapkan dapat menjadi sarana untuk bertukar pikiran dan diskusi antara Lemhannas RI dengan Seskoad sehingga dapat menjadi masukan dan saran bagi penyelenggaraan pendidikan di Lemhannas RI.

Dalam kunjungan kerja tersebut Agus Widjojo didampingi oleh Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI Rahmat Pribadi, Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P, Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Laksda TNI Prasetya Nugraha, S.T., M.Sc., Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P., Tenaga Ahli Pengajar Bidang Strategi Lemhannas RI Mayjen TNI Kup Yanto Setiono, Direktur Pengkajian Pertahanan Keamanan dan Geografi Lemhannas RI Marsma TNI Heddezul S.Sos., dan Kepala Sub Direktorat Kegiatan Utama Ditopsdik Debiddikpimkatnas Lemhannas RI Kolonel Arm R. Djaenudin Selamet.

Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M. memberikan ceramah kepada peserta Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (Taplai IA ITB), Senin (15/02). Pramono Anung memulai ceramahnya dengan menyampaikan keadaan Indonesia yang saat ini menghadapi tragedi kemanusiaan yang sudah berlangsung setahun, yang kini menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Sejak kita pertama kali mendapatkan kasus Covid-19 sampai hari ini, hampir 1 tahun penuh dan dari waktu ke waktu tembus 1 juta kasus. Permasalahannya juga begitu kompleks,” kata Pramono Anung. Lebih lanjut Pramono Anung menyampaikan data dari 215 negara yang mengalami pandemi Covid-19, tidak ada satu negara pun yang memiliki rumus baku untuk menyelesaikan pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 menjadi persoalan yang serius yang dihadapi oleh dunia, bukan saja bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh tim bekerja dengan sungguh-sungguh dalam mengatasi pandemi Covid-19.

“Energi bangsa ini selama satu tahun terus terang saja betul-betul tercurah untuk mengatasi 2 hal, yaitu persoalan kesehatan dan persoalan ekonomi,” tutur Pramono Anung. Menurut Pramono Anung, tidak mungkin hanya menyelesaikan salah satunya, seperti persoalan kesehatan tanpa mempertimbangkan persoalan ekonomi. Sehingga berulang kali pemerintah, dalam hal ini terkhusus Presiden, menyampaikan untuk melakukan kebijakan dengan “gas dan rem” agar persoalan kesehatan bisa teratasi dan juga persoalan ekonomi bisa diatasi dengan baik. “Presiden berulang kali menyampaikan bahwa jangan biarkan krisis ini membuahkan kemunduran, krisis ini harus kita manfaatkan sebagai momentum untuk melakukan lompatan besar,” kata Pramono Anung mengutip Presiden.

Lebih lanjut Pramono Anung menegaskan bahwa dalam kondisi di tengah pandemi Covid-19, setiap orang harus tetap optimis bahwa bisa keluar dari krisis ini dan harus terbiasa melihat persoalan dalam perspektif besar. “Saya yakin bangsa ini segera akan menjadi bangsa yang lebih kuat bahkan potensi menjadi bangsa pemenang itu menjadi lebih besar,” ujar Pramono Anung.

Pramono Anung juga menyampaikan bahwa menyongsong tahun 2045, pemerintah tidak hanya memprioritaskan pembangunan infrastruktur fisik tetapi pemerintah juga memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia. “Pembangunan manusia menjadi sangat penting,” kata Pramono Anung. Beberapa di antaranya adalah persoalan stunting yang harus diatasi, persoalan pendidikan yang paling mendasar harus diatasi, persoalan kesehatan, pertumbuhan pendudukan, perlindungan perempuan dan pembangunan desa tertinggal juga segera ditindaklanjuti. Oleh karena itu, prioritas pemerintah saat ini adalah untuk membangun desa. Jika melihat alokasi anggaran saat ini lebih banyak dialokasikan untuk membangun pada tingkat desa dibandingkan membangun pada tingkat kota.

“Apa pun yang harus dilakukan oleh pemerintahan ini, siapa pun pemerintahan yang ada, siapa pun pemerintahan itu, pasti tujuannya paling utama dan terutama adalah keselamatan seluruh rakyatnya,” tegas Pramono Anung. Tidak ada pemerintah di mana pun yang tidak ingin rakyatnya menjadi lebih sejahtera. Oleh karena itu, Pramono Anung menegaskan bahwa tujuan utama pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin hanya satu, yaitu keselamatan untuk seluruh rakyat, baik keselamatan di bidang kesehatan maupun sosial ekonomi.

“Pemimpin berwawasan kebangsaan harus memiliki kemampuan yang komprehensif dan integral,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Menko Marves RI) Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan saat memberikan ceramah di hadapan peserta program Pemantapan Nilai (Taplai) Angkatan I Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung pada Kamis (18/02).

Pada ceramah yang berjudul “Pemimpin Berwawasan Kebangsaan untuk Indonesia Maju” tersebut, Menko Marves RI menyampaikan bahwa perkembangan Indonesia sangat bergantung kepada kualitas sumber daya manusia, yang bukan hanya memiliki kemampuan tetapi juga wawasan kebangsaan.

Luhut menekankan bahwa seorang pemimpin harus bisa memberikan contoh baik secara fisik, intelektual, maupun karakter. Ini yang tidak mudah, karena menurut Luhut, saat ini dirasa banyak pemimpin yang tidak sesuai antara perkataan dengan perbuatan. Luhut memberi pesan kepada para peserta Taplai Angkatan I Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung, bagi mereka yang sedang atau akan menjadi pemimpin haruslah bekerja sebaik-baiknya, sehingga memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat.

“Yang kita mau sebenarnya seorang pemimpin,” ujar Luhut saat memberikan gambaran antara seorang leader dan seorang bos. Menurutnya, seorang pemimpin adalah seseorang yang memiliki wawasan dan intelektualitas yang baik sehingga dihormati oleh anak buahnya. Pemimpin yang ideal, masih menurut Luhut, harus mampu menyelesaikan tugas-tugasnya secara komprehensif dan integral, serta tetap mengedepankan wawasan kebangsaan sebagai tolok ukurnya. Dengan begitu, akan tercipta konsep kerja yang baik serta terbangun kerja sama tim yang kuat.

Menurut Luhut, kita bisa mencontoh dan menerapkan apa yang pernah disampaikan oleh Ki Hadjar Dewantara, “ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani”. Dengan kata lain seorang pemimpin adalah mereka yang mampu memberi contoh di depan anak buahnya, bisa membangkitkan semangat di tengah-tengah anak buahnya, dan selalu memberikan dorongan dari belakang anak buahnya. Meski demikian, Luhut memberikan kebebasan terkait gaya kepemimpinan apa yang akan diterapkan oleh para peserta ke depannya. Luhut menutup ceramahnya dengan mengingatkan bahwa negara ini berangkat dari cita-cita para founding father yang percaya bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, jadi jangan pernah berpikir untuk berkuasa dan memaksa untuk jadi bangsa yang seragam.

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos.,S.H.,M.H. didampingi sejumlah Pejabat Tinggi Wantannas melakukan audiensi dengan Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, Senin, 15 Februari 2021. Turut hadir dalam audiensi tersebut Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko Syofyan, Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P, Tenaga Ahli Pengajar Bidang Pertahanan dan Keamanan Lemhannas RI Laksda TNI Budi Setiawan,S.T, Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bidang Pertahanan dan Keamanan Lemhannas RI Brigjen TNI Supriyatna, S.I.P., M.M., dan Direktur Pertahanan Keamanan dan Geografi Debidjianstrat Lemhannas RI Marsma TNI Heddezul, S.Sos.

“Masalah keamanan merupakan bagian dari kepentingan nasional suatu negara,” Sesjen Wantannas Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H. Menurut Harjo, kepentingan nasional adalah keadaan sejahtera dan aman. Harjo berpendapat bahwa keadaan sejahtera lebih kepada faktor politik, karena bergantung bagaimana pemerintahan untuk bisa menjamin warganya sejahtera. Sedangkan keamanan dibebani faktor kenegaraan karena menyangkut bagaimana mempertahankan agar negara itu tetap merdeka, tetap bersatu tetap berdaulat, dan intinya adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keamanan memiliki peran yang sangat penting, tapi ternyata tanpa sadar mengalami degradasi. Oleh karena itu, Wantannas dirasa perlu direformasi menjadi Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas).

Harjo menyampaikan bahwa terkait nomenklatur saat ini sudah dalam tahap penyusunan Keputusan Presiden (Keppres) yang lebih lengkap dan komprehensif. Selain Keppres, saat ini juga sedang disusun rancangan strategi keamanan nasional. “Rancangan strategi keamanan nasional adalah bagaimana mempertahankan Indonesia tetap merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” kata Harjo. Rancangan strategi keamanan nasional juga diperlukan guna mencapai cita-cita nasional dan tujuan nasional.

Pada kesempatan tersebut Harjo juga menyampaikan bahwa Setjen Wantannas berencana menggunakan data pengukuran ketahanan nasional dari Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lemhannas RI untuk memberikan masukan kepada Presiden selaku ketua Dewan. “Kami tahu di sini ada satu alat ukur ketahanan nasional melalui Labkurtannas dan kalau sesuai dengan tugas pokok dari Wantannas itu ada salah satunya melakukan pengawasan, pengidentifikasian, penilaian, mengevaluasi situasi perkembangan keamanan nasional dan ketahanan nasional,” kata Harjo.

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan bahwa perubahan nomenklatur bukanlah perkara yang sederhana sebab istilah Dewan Ketahanan Nasional telah tercatat di dalam undang-undang. Namun, hal tersebut bukan berarti tidak mungkin. “Memang kelihatannya rumit,” kata Agus. Dalam kesempatan tersebut, Agus berbagi sejarah mengenai perubahan nama yang juga pernah berubah dari Lembaga Pertahanan Nasional menjadi Lembaga Ketahanan Nasional. “Dari pertahanan menjadi ketahanan,” tutur Agus. Namun, walaupun mengalami perubahan nama, untuk fungsi tidak mengalami perubahan dan tetap bertugas untuk mendidik praktisi ketahanan.

Sejumlah Pejabat Tinggi yang turut mendampingi Sesjen Wantannas dalam audiensi tersebut adalah Deputi Bidang Politik dan Strategi Irjen Pol Drs. Sukma Edi Mulyono, M.H., Deputi Bidang Pengembangan Marsda TNI Dr. Sungkono, S.E., M.Si., Deputi Bidang Sistem Nasional Mayjen TNI Made Datrawan, S.IP. serta Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan Laksda TNI Dr. Dani Achdani, S.Sos., S.E., M.AP.