Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto menerima audiensi dari Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Dr. H. Nanang Mubarok bertempat di Ruang Tamu Gubernur pada Senin, 11 April 2022. Ketua BKPRMI hadir didampingi oleh Wakil Ketua BKPRMI H. Gunawan HS, Sekretaris Jenderal BKPRMI Haryani Sudarko, Wakil Sekretaris Jenderal BKPRMI Dr. Nanang Jaidin, Bendahara Umum BKPRMI Neneng Anita, dan Unsur Brigade Masjid BKPRMI Yuri Hermawan.

Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum BKPRMI menyampaikan bahwa BKPRMI telah berdiri sejak 3 September 1977. Hingga saat ini setidaknya ada 7 program utama yang dilaksanakan BKPRMI. Pertama adalah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-kanak Al-Quran (LPPTKA), dari LPPTKA setiap tahunnya 1 juta hingga 1,5 juta siswa diwisuda.

Kedua, yakni bidang Sumber Daya Manusia, Peningkatan Kapasitas, dan Kompetensi Pemuda Remaja Masjid. Dalam program kedua, BKPRMI melaksanakan pendidikan dan pelatihan mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai Nasional. Diklat tersebut diikuti oleh pengurus BKPRMI. Terkait pendidikan dan pelatihan tingkat nasional, diharapkan Gubernur Lemhannas RI berkenan untuk menghadiri Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang diselenggarakan BKPRMI.

Ketiga, yaitu bidang Ekonomi dan Kewirausahaan. Keempat, bidang Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi. Kelima, bidang Pengembangan Kesehatan Masyarakat. Keenam, bidang Keluarga Sakinah. Ketujuh, bidang Brigade Masjid yang akan membantu teknis operasional agenda kebiatan BKPRMI. “Jadi dari anak-anak, remaja, keluarga, serta mengkoordinasikan remaja masjid yang di sekolah-sekolah juga,” ujar Ketua Umum BKPRMI.

Lebih lanjut, Ketua Umum BKPRMI menyampaikan harapan dapat berkolaborasi dengan Lemhannas RI guna menyosialisasikan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, dan bagaimana seharusnya peran dan fungsi Pemuda Masjid dalam membantu bangsa dan negara, khususnya dalam pertahanan dan keamanan. “Kami mohon berkenan diberikan wawasan secara nasional, regional, dan global sehingga kami dapat turut serta,” tutur Ketua Umum BKPRMI.

Gubernur Lemhannas RI menyambut baik audiensi tersebut. Lebih lanjut, Gubernur Lemhannas RI mengarahkan pihak BKPRMI untuk berkoordinasi dengan Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan. Menurut Gubernur Lemhannas RI, niat BKPRMI sejalan dengan tugas dan fungsi Lemhannas RI, yakni melakukan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan. “Terima kasih atas kedatangannya, kami sangat menyambut baik kolaborasinya. Saya yakin bahwa BKPRMI ini pasti ke depan akan menjadi salah satu pilar bagi kebangsaan kita,” pungkas Gubernur Lemhannas RI.

Hadir dalam audiensi tersebut Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI Laksda TNI Prasetya Nugraha, S.T., M.Sc., Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Lemhannas RI Brigjen TNI (Mar) Purwadi, M.Tr (Han). dan Kepala Biro Humas Lemhannas RI Brigjen TNI A. Yudi Hartono, S.Sos., M.M., M.Han. (NA/CHP)

Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) mengikuti Studi Strategi Dalam Negeri (SSDN) pada Senin, 4 April 2022 sampai 8 April 2022. Seluruh Peserta dibagi menjadi empat kelompok dan melaksanakan SSDN keempat provinsi berbeda, yakni Provinsi Aceh, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Kepulauan Riau.

Rombongan Provinsi Aceh dipimpin oleh Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Pertahanan dan Keamanan Lemhannas RI Irjen Pol. Drs. Triyono Basuki. Beberapa tempat yang menjadi tujuan adalah Pemerintah Provinsi Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh, Universitas Syiah Kuala, PT. Solusi Bangun Andalas, Museum Tsunami, dan Museum Aceh.

“Dalam konteks pendidikan, Lemhannas RI membantu Presiden dalam hal menyiapkan dan memantapkan kader-kader pimpinan tingkat nasional yang berpikir komprehensif, integral, holistik, integratif dan profesional memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, negarawan, berwawasan nusantara serta memiliki cakrawala pandang yang universal,” kata Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Pertahanan dan Keamanan Lemhannas RI.

Terkait hal tersebut, agar dapat menyiapkan dan memantapkan kader-kader pimpinan dan guna menghadapi serta mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis (nasional, regional dan global), Lemhannas RI selalu melakukan transformasi dan melakukan penajaman tugas, agar tugas-tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan perkembangan situasi. SSDN menjadi salah satu transformasi yang dirancang Lemhannas RI.

SSDN memberi kesempatan kepada para peserta untuk mempelajari, memahami dan mengkaji potensi daerah tujuan yang ditinjau dari aspek Pancagatra, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam dalam sudut pandang (perspektif) ketahanan nasional. Pemilihan Provinsi Aceh sebagai salah satu tujuan diiringi harapan para Peserta PPRA 63 dapat mengetahui tata kelola pemerintahan daerah, kearifan lokal, pelaksanaan pembangunan nasional di daerah, dan kondisi ketahanan nasional di provinsi Aceh. “Kami sangat mengharapkan dukungan dan bantuan aparatur pemerintahan di daerah maupun berbagai pihak terkait,” pungkas Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Pertahanan dan Keamanan Lemhannas RI.

Pelaksanaan SSDN sebagai salah satu rangkaian proses pendidikan Lemhannas RI bertujuan untuk mempertajam kemampuan para Peserta PPRA 63 Lemhanas RI agar dapat menemukan isu-isu strategis di daerah, memberikan rekomendasi dan kebijakan, serta memprediksi implikasi dari rekomendasi dan kebijakan yang disarankan. (NA/CHP)

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto menerima audiensi dari PT Dharma Hannas Nusantara (PT DHN) secara virtual pada Senin, 11 April 2022. Hadir dalam audiensi tersebut Komisaris PT DHN Mayjen TNI (Purn) Dr Bimo Prakoso, MPA, M.Sc., Komisaris PT DHN Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo, S.IP., Direktur Utama PT DHN Dr. Ir. Kartika Dianningsih Antono, M.M., Direktur PT DHN Dr. Ir. Bedjo Santoso, dan Direktur PT DHN Irwanda S Hamdani, M.M.

“PT Dharma Hannas Nusantara adalah perusahaan yang didirikan oleh DPP IKAL dan Koperasi IKAL. Nama Hannas diambil dari Ketahanan Nasional, jadi visi kami adalah untuk ketahanan nasional di seluruh nusantara,” kata Direktur Utama PT DHN Dr. Ir. Kartika Dianningsih Antono, M.M. Lebih lanjut, Direktur Utama PT DHN memaparkan bahwa Akta Pendirian PT DHN dibuat oleh notaris Hadijah, S.H. dengan Nomor 03 tertanggal 4 Agustus 2021 dan disahkan oleh Kemenkumham pada 6 Agustus 2021.

Sebelum mendirikan PT DHN, IKAL telah mendirikan Koperasi Ikrar Bhakti Nusantara (IBN). Kedua organisasi tersebut berisikan alumni-alumni dari berbagai program Lemhannas RI. “Tujuan didirikannya untuk mendukung Karya IKAL Bagi Bangsa,” ujar Direktur Utama PT DHN.

Sejauh ini, PT DHN telah melakukan beberapa kegiatan seperti penerbitan e-money, pengembangan kemitraan dengan Digivla, penjajakan kemitraan impor daging sapi, penjajakan kemitraan payment gateway, dan pengumpulan informasi kemitraan dengan Bio Farma dalam distribusi Vaksin Booster Covid-19. Ke depannya, direncanakan PT DHN akan melakukan pengembangan penjualan e-money, realisasi kemitraan dengan Digivla, menjadi mitra dalam mendukung pemasaran daging kerbau dari BULOG, dan kemitraan payment gateway untuk mendukung Kartu Tanda Anggota IKAL. Kemitraan dengan Digivla juga direncanakan sebagai dukungan PT DHN terhadap Lemhannas RI dalam mengkaji transformasi digital.

Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko Syofyan yang turut hadir dalam audiensi tersebut mencermati hubungan kerja sama antara Koperasi Lemhannas RI, Koperasi IBN, dan PT DHN. Menurut Wakil Gubernur Lemhannas RI, perlu dipertimbangkan apakah diperlukan kebijakan agar ketiga organisasi tersebut dapat sama-sama mendapatkan manfaat.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT DHN sangat berharap bisa dilakukan kerja sama dengan Koperasi Lemhannas RI dan Koperasi IBN. “Kami sangat berterima kasih jika diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan Koperasi Lemhannas RI mengembangkan unit usaha ini, karena tujuan kita adalah sama untuk mengembangkan karya bagi bangsa,” kata Direktur Utama PT DHN.

Gubernur Lemhannas RI berharap PT DHN dapat menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Lemhannas RI, terutama melalui IKAL. Menurut Gubernur Lemhannas RI, diperlukan pengkajian lebih lagi untuk menentukan bagaimana tiga fungsi utama Lemhannas RI dan fungsi pengukuran ketahanan nasional dapat berkolaborasi dengan PT DHN. Dalam mewujudkan hal tersebut tentu ada tata kelola yang harus dipersiapkan, agar kerja sama yang diharapkan terwujud dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. “Semoga kolaborasi dan interaksi lebih lanjut bisa kita lakukan ke depan,” pungkas Gubernur Lemhannas RI.

Turut hadir dalam audiensi tersebut mendampingi Gubernur Lemhannas RI, yakni Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko Syofyan, Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P., Kepala Biro Telematika Lemhannas RI Marsma TNI Mohammad Syafii, S.I.P., M.M., Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Lemhannas RI Brigjen TNI (Mar) Purwadi, M.Tr (Han)., dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Lemhannas RI Brigjen TNI A. Yudi Hartono, S.Sos., M.M., M.Han. (NA/CHP)

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) melalui Biro Kerja Sama dan Hukum menyelenggarakan Sosialisasi Penerimaan Calon Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 65 Lemhannas RI dari Negara Sahabat untuk Tahun Akademik 2023. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual pada Rabu, 6 April 2022. Hadir dalam sosialisasi tersebut 15 perwakilan negara sahabat dan 10 perwakilan dari intansi lainnya.

“Sebagai dampak dari pandemi Covid-19, kami tidak melakukan penerimaan peserta internasional untuk program PPRA dalam dua tahun terakhir,” kata Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Lemhannas RI Brigjen TNI (Mar) Purwadi, M.Tr (Han). Diharapkan situasi akan segera membaik dan dapat kembali normal sehingga peserta dari negara sahabat dapat kembali bergabung pada PPRA 65 Tahun Akademik 2023.

Salah satu sasaran penerimaan calon peserta dari negara sahabat dalam PPRA 65 Lemhannas RI adalah untuk memperkuat hubungan kerja sama antara Indonesia dan negara-negara di kawasan, serta dengan negara-negara di belahan dunia lainnya. Sejauh ini, negara-negara yang telah mengirim perwakilan mereka untuk mengikuti program pendidikan di Lemhannas RI masih didominasi oleh peserta dari negara Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika, Timur Tengah, dan Kepulauan Pasifik. “Kami juga memberikan kesempatan kepada negara-negara lain yang belum pernah mengirimkan perwakilan mereka untuk mengikuti pendidikan di Lemhannas RI,” pungkas Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Lemhannas RI.

Melalui sosialisasi tersebut disampaikan informasi atau hal-hal relevan yang terkait dengan proses penerimaan, yang dijelaskan oleh Plt. Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri Kolonel Sus. Ratih Pusparini. Lebih lanjut, Kolonel Sus. Ratih Pusparini menyampaikan kurikulum dan proses PPRA 65. Para peserta PPRA 65 dari negara sahabat akan mendapatkan kursus Bahasa Indonesia, mengikuti pengenalan budaya lokal, dan pre-course terlebih dahulu sebelum mengikuti PPRA 65.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Lemhannas RI juga mengingatkan agar para calon peserta menyiapkan segala sesuatunya terkait dengan penominasian dan kelengkapan persyaratan calon peserta PPRA 65. Beberapa persyaratan yang harus disiapkan diantaranya adalah hasil tes kesehatan, paspor, dan hasil tes Toefl. (NA/CHP)