Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto menjadi narasumber dalam Seminar Internasional Air Power “Pembangunan Kekuatan Udara Nasional untuk Menghadapi Ancaman pada Era Perang Generasi ke-5” bertempat di Puri Ardhya Garini, Jakarta, pada Rabu, 30 Maret 2022. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan materi berjudul “5th Generation Air Warefare”.

Mengawali paparannya, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan konsep air battle management (manajemen pertempuran udara). Menurut Gubernur Lemhannas RI, sama seperti generasi perang, manajemen pertempuran udara sudah berevolusi dari generasi pertama menuju generasi kelima.

Manajemen pertempuran udara generasi ketiga berlangsung pada tahun 1990an. Pada generasi ketiga, sensor semakin kuat sehingga radar yang ada pada pesawat tempur sudah sangat menyatu dengan apa yang ada di stasiun darat serta dipandu oleh satelit. Selanjutnya manajemen pertempuran udara generasi keempat merupakan perpaduan lintas sistem ketika pesawat tempur bisa dipandu oleh kapal perang, pesawat tempur bisa dipandu kapal selam, dan pesawat bomber bisa dipandu stasiun darat.

Kemudian manajemen pertempuran udara generasi kelima, menurut Gubernur Lemhannas RI, berkaitan dengan decision superiority. Dalam generasi kelima juga banyak dilakukan kombinasi antara manusia dengan sistem. “Air battle management generasi kelima menggabungkan manusia dengan seluruh sistem, menggabungkan manusia dengan domain-domain yang lengkap mulai dari air, udara, laut, space, dan  cyber. Itu semua digabungkan,” ujar Gubernur Lemhannas RI.

Menyoroti keadaan saat ini, Gubernur Lemhannas RI berpendapat saat ini Indonesia berada di manajemen pertempuran udara generasi ketiga. Banyak negara lainnya yang juga sedang berusaha keluar dari generasi ketiga, yang fokusnya dari sensor beralih ke lintas domain dan menuju battle superiority untuk memasuki generasi kelima.

Gubernur Lemhannas RI menekankan jika Indonesia ingin menuju ke manajemen pertempuran udara generasi kelima, maka harus menyiapkan struktur angkatan udara abad ke-21. Salah satunya dengan membangun Air Defence Identification System (ADIS). Konsep tersebut sudah tertuang dalam rencana strategis pertahanan 2020-2024, hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sudah mulai beralih dari generasi ketiga menuju generasi keempat dan akhirnya generasi kelima. “Ini perjalanan panjang dan sangat-sangat mengandalkan teknologi, tapi itulah inti dari pembangunan, yakni modernisasi angkatan udara, darat, dan laut serta mengandalkan teknologi,” tutur Gubernur Lemhannas RI.

Namun, Indonesia dapat sedikit tenang karena teknologi manajemen pertempuran udara generasi kelima belum sepenuhnya matang saat ini. Diperkirakan teknologi generasi kelima akan matang ditahun 2032. “Kita masih punya waktu kira-kira tiga Renstra untuk berevolusi menuju 5th air battle management yang memungkinkan kita bisa memproyeksi kekuatan yang relevan dengan perang generasi ke-5,” ujar Gubernur Lemhannas RI.

Menurut Gubernur Lemhannas RI, ada beberapa tren global yang harus diperhatikan agar Indonesia bisa mencapai manajemen pertempuran udara generasi kelima. Beberapa tren tersebut ialah defense budget, evolutions and distributions of jet fighter, strategic bombers, umanned aerial vehicles, anti submarine warfare aircrafts, dan aircraft industrial consolidation.

Gubernur Lemhannas RI juga menekankan bahwa untuk mencapai manajemen pertempuran udara generasi kelima, harus dibangun sistem integratif dan lintas domain. Dengan demikian, TNI Angkatan Udara tidak bisa mencapai manajemen pertempuran udara generasi keempat dan kelima tanpa memastikan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, space program, cyber defense dan security bergerak dengan fase yang sama. “Ini lintas domain. Tidak bisa kita meninggalkan matra yang lain, meninggalkan domain space, meninggalkan cyber,” pungkas Gubernur Lemhannas RI. (NA/CHP)

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto menerima audiensi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat, S.H., M.H., bertempat di Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra Lemhannas RI, Jakarta pada Selasa (29/03). 

Dalam pembukaannya, Harry mengatakan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berdiri sejak tahun 2012. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta selain memiliki tugas kelembagaan juga sebagai majelis untuk menyediakan informasi.

Pada kunjungan tersebut Harry menyampaikan harapan para komisioner dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta agar dapat memiliki pemikiran kepemimpinan nasional berdasarkan Pancasila. Ia mengatakan para komisioner berharap beroleh kesempatan menjadi bagian dari angkatan pendidikan di Lemhannas RI. Lebih lanjut,  Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta  berharap Lemhannas RI turut mendorong transparansi menjadi suatu budaya nasional.

Gubernur Lemhannas RI menjelaskan terkait pendidikan. Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI menyelenggarakan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) yang berlangsung selama tujuh bulan dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) selama lima bulan yang informasi proses penerimaannya selalu disosialisasikan.

Kepala Biro Humas Lemhannas RI Brigjen TNI A. Yudi Hartono, S.Sos., M.M., M.Han. yang turut hadir mendampingi Gubernur menyampaikan terkait keterbukaan informasi publik. “Setiap badan publik selalu memberikan informasi terkait badan publik itu sendiri sehingga badan publik dapat terbantu dalam mengambil kebijakannya dan secara preventif dapat mencegah korupsi di tingkat badan publik itu sendiri,” katanya.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Drs. Harminus Koto, M.I.kom., Ketua Bidang Kelembagaan Nelvia Gustina, dan Ketua Bidang Advokasi Sosialisasi Edukasi Aang Muhdi Ghazali. (SP/CHP)

“Lemhannas  RI sudah menjadi rumah kita semua, sampai kapan pun nanti dalam karir, nanti akan tergabung dalam IKAL, kami harapkan PPRA 63 akan selalu melihat Lemhannas RI sebagai rumah, kita semua keluarga,” kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto. Hal tersebut disampaikan Gubernur Lemhannas RI dalam Malam Perkenalan Peserta PPRA 63 pada Selasa, 29 Maret 2022. Malam Perkenalan Peserta PPRA 63 mengangkat tema “Integritas dalam Kebersamaan”.

Lebih lanjut, Gubernur Lemhannas RI menekankan bahwa dalam level pendidikan strategis di PPRA 63, bentuk relasi yang dibangun adalah relasi kolegial. Guna mendukung hal tersebut, Lemhannas RI mengupayakan agar relasi kolegial tersebut dapat terbangun pada masa pendidikan, baik melalui interaksi formal maupun non-formal.

“Pada dasarnya PPRA 63 ini teman kami, sahabat kami, saya sebagai Gubernur Lemhannas RI bertugas untuk memastikan pelayanan kebutuhan-kebutuhan peserta pendidikan dilakukan dengan baik. Sehingga ketika kelulusan dilakukan, bunga seroja (pin alumni Lemhannas RI) itu bisa kami sampaikan untuk selalu dipakai peserta,” ujar Gubernur Lemhannas RI. Gubernur Lemhannas RI yakin apa yang dilakukan selama masa pendidikan akan membuahkan hasil dan peserta PPRA 63 akan menjadi pimpinan tingkat nasional.

Ketua Senat PPRA 63 Kombes Pol. Muhamad Yusup, S.H., S.I.K. dalam sambutannya menyampaikan harapan acara tersebut akan semakin merajut keakraban antara Peserta PPRA 63 dengan Lemhannas RI. “Kami sebagai peserta adalah anak didik yang tentunya kami sangat kekurangan ilmu dan akan menimba ilmu disini. Mudah-mudahan setelah kami selesai pendidikan dari sini, kami membawa ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat, bangsa, dan negara sebagai pengabdian kami nanti setelah lulus dari Lemhannas RI. Untuk itu kami mohon bimbingan, arahan, petunjuk, serta wejangan-wejangannya selama kami di sini,” pungkas Ketua Senat PPRA 63. (NA/CHP)

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto menerima audiensi Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia (APDI) bertempat di Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra Lemhannas RI, Jakarta pada Selasa (29/03). Hadir dalam audiensi tersebut Ketua Umum APDI Prof. Dr. Ignasius Sutapa, Wakil Ketua Umum APDI Ir. Arif Ilham Adnan, dan Bendahara APDI Hung Hung Natalya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum APDI menjelaskan latar belakang berdirinya APDI. APDI merupakan asosiasi profesi dari para pemimpin yang telah mengikuti Digital Leadership Academy (DLA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai langkah untuk membantu percepatan transformasi digital Indonesia. APDI dibentuk sesuai saran Menteri Kominfo kepada alumni DLA untuk membentuk asosiasi sebagai wadah bagi para pemimpin digital agar dapat memberikan kontribusi yang luas dan berkelanjutan ke depan. 

Ketua Umum APDI juga menyampaikan sedang melakukan finalisasi dalam penyusunan organisasi untuk mengidentifikasi bidang-bidang area yang perlu mendapatkan sentuhan transformasi digital. “Berdasarkan arahan dari Pak Menteri (Menteri Kominfo) juga adalah penting untuk kami mendapatkan arahan juga dari Lemhannas RI,” tutur Ketua Umum APDI. Lebih lanjut, Ketua Umum APDI menyampaikan permohonan kepada Gubernur Andi untuk menjadi salah satu Dewan Pembina APDI, yang akan terdiri dari beberapa kepala kementerian dan lembaga.

Gubernur Andi menyambut baik inisiatif pembentukan APDI dan kepercayaan untuk menjadi bagian organisasi APDI. Kemudian, Gubernur Andi menyampaikan Lemhannas RI, sesuai arahan Presiden, sedang fokus pada lima topik kajian yang salah satunya adalah transformasi digital. “Itu juga terkait dengan pembentukan smart digital city di IKN sebagai salah satu prototipe pertama menuju smart digital Indonesia,” kata Gubernur Andi. 

Turut hadir dalam audiensi tersebut mendampingi Gubernur Lemhannas RI, yakni Kepala Biro Telematika Lemhannas RI Marsma TNI Mohammad Syafii, S.I.P., M.M., Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Lemhannas RI Brigjen TNI (Mar) Purwadi, M.Tr (Han)., dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Lemhannas RI Brigjen TNI A. Yudi Hartono, S.Sos., M.M., M.Han. (SP/CHP)