Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) melalui Biro Kerja Sama dan Hukum menyelenggarakan Sosialisasi Penerimaan Calon Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 65 Lemhannas RI dari Negara Sahabat untuk Tahun Akademik 2023. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual pada Rabu, 6 April 2022. Hadir dalam sosialisasi tersebut 15 perwakilan negara sahabat dan 10 perwakilan dari intansi lainnya.

“Sebagai dampak dari pandemi Covid-19, kami tidak melakukan penerimaan peserta internasional untuk program PPRA dalam dua tahun terakhir,” kata Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Lemhannas RI Brigjen TNI (Mar) Purwadi, M.Tr (Han). Diharapkan situasi akan segera membaik dan dapat kembali normal sehingga peserta dari negara sahabat dapat kembali bergabung pada PPRA 65 Tahun Akademik 2023.

Salah satu sasaran penerimaan calon peserta dari negara sahabat dalam PPRA 65 Lemhannas RI adalah untuk memperkuat hubungan kerja sama antara Indonesia dan negara-negara di kawasan, serta dengan negara-negara di belahan dunia lainnya. Sejauh ini, negara-negara yang telah mengirim perwakilan mereka untuk mengikuti program pendidikan di Lemhannas RI masih didominasi oleh peserta dari negara Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika, Timur Tengah, dan Kepulauan Pasifik. “Kami juga memberikan kesempatan kepada negara-negara lain yang belum pernah mengirimkan perwakilan mereka untuk mengikuti pendidikan di Lemhannas RI,” pungkas Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Lemhannas RI.

Melalui sosialisasi tersebut disampaikan informasi atau hal-hal relevan yang terkait dengan proses penerimaan, yang dijelaskan oleh Plt. Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri Kolonel Sus. Ratih Pusparini. Lebih lanjut, Kolonel Sus. Ratih Pusparini menyampaikan kurikulum dan proses PPRA 65. Para peserta PPRA 65 dari negara sahabat akan mendapatkan kursus Bahasa Indonesia, mengikuti pengenalan budaya lokal, dan pre-course terlebih dahulu sebelum mengikuti PPRA 65.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Lemhannas RI juga mengingatkan agar para calon peserta menyiapkan segala sesuatunya terkait dengan penominasian dan kelengkapan persyaratan calon peserta PPRA 65. Beberapa persyaratan yang harus disiapkan diantaranya adalah hasil tes kesehatan, paspor, dan hasil tes Toefl. (NA/CHP)


Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto menjadi pembicara dalam Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan seri ke-7 Edisi Spesial Peringatan Mosi Integral Natsir 3 April 1950 dengan tema “Spirit Transformasi dan Kolaborasi dalam Menjaga Integrasi Nasional”. Kegiatan tersebut diadakan secara virtual oleh Fraksi PKS DPR RI pada Senin, 4 April 2022.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan gagasan tentang Geopolitik Negara Kesatuan. “Mosi integralistik yang ditawarkan oleh Pak Natsir merupakan salah satu pilar bagi kita, sehingga hari ini bentuk negara kita adalah NKRI,” ujar Gubernur Lemhannas RI. Menurut Gubernur Lemhannas RI, mosi tersebut juga membawa Indonesia keluar dari bentuk negara federal dan serikat, sehingga NKRI sampai saat ini dapat menjadi salah satu konsensus dasar yang kita pegang untuk memperkuat gagasan kebangsaan Indonesia.

Lebih lanjut, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan pemetaan gagasan negara dari Natsir di mana gagasan utamanya adalah persatuan bangsa, basis integrasinya adalah pemerataan antarwilayah, keluarannya adalah mosi integral, dan ideologi tokohnya adalah kultural. Gubernur Lemhannas RI juga menyampaikan bahwa gagasan negara kesatuan terus berkembang sejak Indonesia merdeka, gagasan negara kesatuan tidak bersifat stagnan dan mengalami evolusi panjang.

Kemudian Gubernur Lemhannas RI menyampaikan hal-hal yang harus di antisipasi kedepannya karena pada dasarnya prinsipnya negara integralistik adalah pemahaman geopolitik. “Indonesia tidak memiliki pemahaman geopolitik yang sifatnya penguasaan dunia. Pemahaman geopolitik kita berdasarkan negara kepulauan dan wawasan nusantara, yang sifatnya bukan ekspansionis global untuk menguasai titik-titik di luar kedaulatan teritorial kita,” ujar Gubernur Lemhannas RI.

Namun, pada kenyataannya, pertarungan antarnegara besar terjadi di sekitar Indonesia dan hal tersebut sedikit banyak memengaruhi Indonesia. Gubernur Lemhannas RI berpendapat bahwa persaingan pengaruh antara AS dan Tiongkok tercermin dari visi pembangunan arsitektur kawasan. Amerika Serikat (AS) bersama Jepang, India, dan Australia menginisiasi Quadrennial Security Dialogue (Quad Forum), yakni forum yang menjadi sarana dialog dan kerja sama pertahanan sekaligus penguatan kerja sama bilateral yang sudah terjalin sebelumnya.

Sementara itu, Tiongkok melalui Belt Road Initiative (BRI) menggunakan strategi bilateral melalui pendanaan infrastruktur untuk memperkuat pengaruhnya pada negara mitra, terutama di Asia Pasifik. BRI juga menjadi sarana Tiongkok memperkenalkan berbagai koridor seperti jembatan baru Eropa-Asia, koridor Tiongkok-Mongolia-Rusia, koridor yang mengarah kepada Indo-China, dan koridor yang mengarah kepada Eropa melalui Pantai Barat Afrika.

“Pertarungan ini bukan hanya pertarungan tentang aliansi keamanan atau pertarungan tentang infrastruktur ekonomi, tapi pertarungannya juga sudah mengarah kepada gelar militer,” kata Gubernur Lemhannas RI menyoroti hal tersebut.

Kondisi Indonesia saat ini juga dikelilingi oleh pangkalan-pangkalan militer. Mencermati hal tersebut, Gubernur Lemhannas RI menilai hal yang sering disebut sebagai posisi strategis Indonesia (berada di antara dua samudera dan dua benua) akan menjelma menjadi kerawanan strategis. “Terutama kalau kita tidak memiliki kemampuan melakukan proyeksi kekuatan untuk melindungi letak geografi kita yang betul-betul berada diantara pertarungan-pertarungan kekuatan besar di Asia Timur, Asia Pasifik, sampai kepada Samudera Hindia,” tutur Gubernur Lemhannas RI. (NA/CHP)

Oleh karena itu, Lemhannas RI semakin mengembangkan kepemimpinan strategis berbasis ketahanan nasional. Lemhannas RI mengembangkan kepemimpinan berdasarkan ketahanan nasional dengan mengandalkan berlangsungnya 5 pilar secara simultan. Pilar pertama adalah tata kelola untuk semua isu, baik ideologi, sumber daya, maupun geografi.

Pada saat tata kelola terganggu maka pilar kedua, yakni manajemen resiko, harus dikembangkan. Setelah ada manajemen risiko dilanjutkan dengan mengembangkan pilar ketiga, yaitu manajemen krisis. Jika manajemen krisis bisa dibangun maka dapat dilanjutkan dengan pilar keempat, yakni pemulihan cepat. Seluruh pilar tersebut mengusahakan agar pilar kelima akan selalu terjadi, yakni keberlanjutan. Keberlanjutan yang dimaksud adalah keberlanjutan bersama untuk melakukan proyeksi kekuatan bangsa ini kedepan.

“Dengan adanya kepemimpinan strategis berbasis ketahanan nasional, diharapkan Indonesia memiliki visi bersama untuk sama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih baik 2045,” pungkas Gubernur Lemhannas RI.


Gubernur Lemhannas RI, Andi Widjajanto menjadi narasumber pada webinar “Kepemimpinan Indonesia di Tengah Rivalitas AS dan Tiongkok dan Proyeksi Tata Dunia Baru dalam Perspektif Geopolitik dan Keamanan” secara daring pada Senin (04/04). Webinar ini diselenggarakan oleh Graduate School of Diplomacy Universitas Paramadina.

 

Webinar tersebut mendiskusikan rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta kondisi geopolitik di antara kedua negara tersebut. Gubernur Andi mencermati bahwa Indonesia adalah prioritas tinggi bagi Amerika Serikat, sebaliknya bagi Tiongkok Indonesia berada pada prioritas menengah, juga terdapat ambiguitas dimana Indonesia memposisikan Tiongkok sebagai peluang dan ancaman.

 

”Alutsista Indonesia sebagain besar masih berada pada blok NATO. Persepsi Indonesia terhadap Tiongkok sebagai ancaman, tapi peluang kerjasama untuk mengembangkan ekonomi Indonesia juga signifikan, jadi terlihat ambigu,” kata Gubernur Andi.

 

“Dalam Bahasa gepolitik, geopolitical interest-nya Amerika Serikat lebih besar di Indonesia, daripada geopolitical interest-nya Tiongkok,” lanjut Gubernur Andi. Kepentingan geopolitik Tiongkok secara global masih ada di Asia Timur. “Gepolitik Tiongkok cenderung bergerak ke arah Samudera Timur yang mengarah ke Jibouti, mengarah ke negara-negara di Asia Tengah,” ungkap Andi WIdjajanto. Bagi AS, dari berbagai aspek, negara Indonesia, Filipina, Singapura, dan Vietnam  memiliki priorirtas tinggi untuk Amerika Serikat.

 

Gubernur Lemhannas yang juga ahli militer tersebut melihat hubungan antara AS dan Tiongkok selama 73 tahun justru terakhir cenderung meningkat. “Sepanjang tahun 1949 hingga 2022, relasi antara AS dan Tiongkok cenderung bagus, hubungan keduanya berbentuk regresi linear, cenderung menaik dan membaik,” ungkap Gubernur Andi.

 

Gubernur Andi dalam hal tersebut juga memaparkan skenario interaksi antara Amerika Serikat terhadap Tiongkok, yaitu Skenario Persaingan Damai dan Konflik Militer. Skenario presaingan damai bertujuan untuk mendorong negara mitra mendukung Amerika serikat di isu strategis, sementara pada skenario konflik militer bertujuan untuk mengalahkan tiongkok secara politik dan militer. Dalam persaingan damai, keluarannya adalah tidak ada pemenang tunggal, AS terus memperoleh dukungan militer dalam berbagai dinamika strategis global, sementara dalam keluaran konflik militer yaitu terwujud kemenangan telak AS baik secara politik maupun militer.

 

Dalam konflik militer dari friksi yang terjadi antara AS dan Tiongkok, Indonesia justru mengkhawatirkan kalau friksi yang terjadi singkat. “Artinya kalau friksi yang terjadi dalam waktu singkat ada gelar teknologi yang signfikan, sehingga negara-negara tersebut menjadikan one battle determined the result. Ini sesuai dengan amanat Presiden Jokowi pada HUT ke-75 tahun TNI yang mengingatkan untuk berhati-hati dalam karakter perang yang high technology, high level destruction,” terang Gubernur Andi.

 

Selain hal di atas, Gubernur Lemhannas juga membahas titik terendah hubungan antara AS dan Tiongkok, adalah saat peristiwa Tiananmen (1989) dan ketika NATO dalam operasinya di  bekas Yugoslavia membom kedutaan TIongkok (1999), serta pada perang Korea pada tahun 1951- 1953.  “Trendline antara 2001 hingga 2021 bisa dilihat cenderung mendatar tidak ada perkembangan yang signifikan. Amerika Serikat dan Tiongkok terlihat cenderung mendatar,” papar Gubernur Andi.

 

Terdapat kecenderungan persaingan antara AS dan Tiongkok di Asia Timur. “Akan tetapi secara de facto, kekuatan Tiongkok adalah negara terkuat di Asia Timur,” kata lulusan National Defense University di Washington D.C. Kekuatan Tiongkok ini dapat dilihat dari gelaran belanja pertahanan dan dari faktor energi dan FDI. Kalau dilihat belanja gelar pertahanan Tiongkok sangat jauh dibanding dengan AS.

 

Bila dicermati, belanja Amerika Serikat dikerahkan untuk level global, sementara Tiongkok hanya pada level Asia Timur saja. “AS mengalami Imperial Overstretch. Sebagaimana yang disebutkan Paul Kennedy, satu-satunya cara negara hegemoni mengatasi Imperial Overstretch adalah dengan inovasi. Ketika gagal melakukan inovasi, maka konsekuensinya adalah the fall of great power.  Ini terlihat di dunia ketika 1979, Amerika Serikat mengalami imperial overstretch. “Dan Tiongkok belum mengalami, bisa terus melakukan inovasi untuk membangun dan menggelar kekuatannya di Asia Timur,” lanjut Gubernur Andi.

 

 


Deputi Kebangsaan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Laksda TNI Prasetya Nugraha, S.T., M.Sc. mewakili Gubernur Lemhannas RI menerima audiensi Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) bertempat di Ruang Nusantara II, Gedung Trigatra Lemhannas RI, Jakarta pada Kamis (31/03). Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua ADPK Dr. Sarkadi, Wakil Ketua ADPK Dr. Herinto S. Iriansyah, M.Si., Sekretaris ADPK Dr. Sri Rahayu Pudjiastuti, M.Pd., dan Wakil Pat Kurniati, M.Pd.

Audiensi tersebut bertujuan untuk menjelaskan program-program ADPK agar dapat bersinergi dengan Lemhannas RI. Wakil Ketua ADPK menjelaskan beberapa isu yang menjadi fokus ADPK. Isu pertama yang disampaikan adalah beberapa universitas di Indonesia terpapar paham-paham radikal. Lalu isu kedua ialah semakin maraknya pergerakan-pergerakan di perguruan tinggi yang tidak terstruktur. Wakil Ketua ADPK berharap bisa memaksimalkan peran organisasi ADPK untuk menangkal isu-isu yang membahayakan ketahanan nasional Indonesia dengan berkolaborasi dengan Lemhannas RI. 

Sekretaris ADPK menambahkan keinginan diadakannya pembinaan oleh Lemhannas RI kepada para dosen di ADPK agar mereka memiliki sertifikat atau legalitas kewenangan untuk mengajar ilmu Pancasila dan kewarganegaraan. Ia juga menyampaikan bahwa ADPK memiliki kepengurusan di 31 wilayah.

Deputi Kebangsaan menjelaskan tiga pola untuk menyampaikan wawasan kebangsaan kepada masyarakat. Pola pertama adalah sosialisasi yang segmennya kepada seluruh masyarakat. Kedua adalah pembinaan dan pelaksanaan. Terakhir, yang lebih khusus, yaitu program Pelatihan untuk Pelatih bagi guru atau widyaiswara. “Kita ingin alumni itu nanti menjadi penerus kita dimanapun mereka bertugas,” tutur Deputi. (NA/CHP)



Hak cipta © 2024 Lembaga Ketahanan Nasional RI. Semua Hak Dilindungi.
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110
Telp. (021) 3451926 Fax. (021) 3847749