Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto menjadi narasumber dalam ABDI International Websummit “Building Secure and Trusted Intelligent World” yang diselenggarakan oleh Asosiasi Big Data dan AI (ABDI). Kegiatan tersebut diselenggarakan secara virtual pada Kamis, 31 Maret 2022.

“Untuk melakukan transformasi digital, maka sesuai dengan kompetensi Lemhannas RI, salah satu hal yang akan dikaji adalah terkait transformasi digital dengan fokus di ketahanan siber. Disadari untuk membentuk ketahanan siber, Indonesia harus bersama-sama fokus untuk membangun pilar-pilar dari ketahanan siber,” ujar Gubernur Lemhannas RI.

Lebih lanjut Gubernur Lemhannas RI menjelaskan pilar-pilar ketahanan siber yang harus dibangun. Pilar pertama adalah keamanan siber yang bergantung pada empat hal, yakni kualitas infrastruktur siber yang harus dibangun bersama antara pemerintah dan korporasi yang didukung kajian-kajian teknis terkini dari pihak akademisi (kampus dan lembaga kajian). Pilar kedua adalah manajemen risiko, yakni kemampuan untuk mengadopsi teknologi sehingga memastikan keamanan siber di Indonesia memang mengikuti perkembangan teknologi siber yang paling terkini dan tidak ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara lain.

Pilar ketiga berkaitan dengan kesinambungan bisnis proses yang harus dilakukan bersama-sama, baik dari sektor pemerintah terutama di sektor-sektor infrastruktur kritikal dan infrastruktur vital, termasuk instansi-instansi strategis seperti pertahanan, keamanan, dan intelijen. Pilar keempat berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan pemulihan pada saat terjadi insiden atau serangan siber. Gubernur Lemhannas RI menyoroti hal tersebut sebagai kemampuan manusia sebagai pengguna teknologi digital dan teknologi siber. “Pilar utama dari keamanan dan ketahanan siber adalah bagaimana kita meningkatkan literasi digital bagi para pengguna siber sehingga teknologi siber bisa betul-betul menjadi teknologi yang sifatnya integratif,” ujar Gubernur Lemhannas RI.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI  juga mencermati tantangan yang akan dihadapi kedepan, yakni pemilahan digital dan ketidakmerataan teknologi. “Munculnya ketimpangan yang hadir karena adanya pemilihan-pemilihan digital baik antardemografi, antardaerah, atau pun antarpelaku usaha,” ujar Gubernur Lemhannas RI.

Terkait hal tersebut, Gubernur Lemhannas RI menekankan bahwa Indonesia harus fokus untuk membangun lima komponen struktural dari ketahanan siber. Komponen pertama sifatnya adalah legal formal, yaitu melengkapi aturan-aturan dan legislasi-legislasi yang dibutuhkan agar Indonesia memiliki kerangka hukum yang tepat untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan siber Indonesia.

“Sudah menjadi hal yang mendesak bagi Indonesia untuk segera memformulasikan dan menetapkan UU Ketahanan dan Keamanan Siber yang dilengkapi dengan UU Perlindungan Data Pribadi sehingga ada perimbangan antara tugas negara dengan menjamin dan memastikan adanya keamanan siber dengan kebutuhan untuk melakukan proteksi kepada data-data yang bersifat pribadi,” kata Gubernur Lemhannas RI.

Komponen kedua bersifat teknologi, yakni harus ada kolaborasi antara pemerintah yang bertanggung jawab untuk membentuk Cyber Incident Response Team (CIRT) atau bekerja sama dengan korporasi utama di dunia digital sehingga ada kepastian Indonesia memiliki teknologi terkini untuk mengatasi dan melakukan mitigasi atas insiden yang marak terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui BSSN atau Kominfo. “CIRT dalam bentuk respon tim menjadi suatu kebutuhan pokok yang harus segera diperkuat keberadaannya baik di pemerintah maupun di korporasi,” tegas Gubernur Lemhannas RI.

Komponen ketiga adalah pembentukan organisasi, seperti BSSN. Gubernur Lemhannas RI menegaskan bahwa idealnya BSSN dilengkapi dengan kebijakan nasional mengenai ketahanan dan keamanan siber. Diharapkan kebijakan tersebut bisa segera diwujudkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah untuk mengatur pengelolaan ketahanan dan keamanan siber di Indonesia. Peraturan tersebut diantaranya menjadikan BSSN sebagai institusi penjuru untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan siber di Indonesia. “Peran BSSN sebagai instansi penjuru untuk ketahanan dan keamanan siber di Indonesia harus dilengkapi dengan kebijakan umum keamanan siber yang ditetapkan oleh Presiden,” tutur Gubernur Lemhannas RI.

Komponen keempat adalah terus menerusnya dilakukan pengembangan kapasitas sehingga Indonesia selalu siap untuk mengatasi insiden-insiden serangan siber yang marak terjadi di Indonesia. Menurut Gubernur Lemhannas RI, keberadaan semacam situation room, bahkan crisis room, atau war room yang sudah dirancang baik di Kominfo ataupun BSSN harus terus ditingkatkan sehingga cita-cita untuk mendapatkan secure and trusted intelegent betul-betul terwujud di Indonesia.

Komponen kelima adalah kolaborasi triple helix yang terus menerus dilakukan antara pemerintah, korporasi, dan akademisi. Gubernur Lemhannas RI juga memandang Indonesia sudah harus mulai mempertimbangkan untuk menginisiasi kerja sama terkait ketahanan dan keamanan siber baik yang sifatnya bilateral antarnegara, maupun multilateral yang diwujudkan dalam bentuk traktat keamanan siber.

“Saya percaya bahwa acara yang dilakukan bisa membantu melakukan kontribusi untuk menciptakan secure and trusted tidak hanya di Indonesia, tapi juga di lingkungan regional, dan global. Saya harapkan kegiatan ini bisa berlanjut menjadi langkah-langkah konkret dan langkah-langkah praksis untuk menguatkan ketahanan dan keamanan siber di Indonesia,” pungkas Gubernur Lemhannas RI. (NA/CHP)

Sejumlah personel Lemhannas RI mengikuti Bimbingan dan Konsultasi (Bimkos) Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) bertempat di Ruang Syailendra, Gedung Astagatra Lemhannas RI, pada Kamis, 31 Maret 2022. Hadir selaku narasumber pada Bimkos tersebut Arsiparis Muda Direktorat Kearsipan Pusat, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Azwar Sanusi, S.IP., M.Si.

“Serap ilmu sebanyak-banyaknya dari narasumber guna optimalisasi penerapan aplikasi SRIKANDI nantinya di lingkungan Lemhannas RI,” kata Arsiparis Ahli Madya Lemhannas RI Basirin, S.E., M.A. yang membacakan sambutan Kepala Biro Umum Lemhannas RI.

Lebih lanjut Basirin, S.E., M.A. menyoroti keadaan dewasa kini yang sudah dalam zaman revolusi industri 4.0 yang menerapkan konsep otomatisasi dalam pengaplikasian. “Hal tersebut merupakan hal vital yang dibutuhkan demi efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Tidak hanya itu, saat ini pengambilan atau pun pertukaran data juga dapat dilakukan on time saat dibutuhkan, melalui jaringan internet,” ujat Basirin, S.E., M.A.

Sejalan dengan hal tersebut, aplikasi SRIKANDI memberikan kemudahan untuk membuat dan mengirim naskah ke luar, menerima dan mengagendakan naskah masuk, serta mendisposisikan naskah masuk. Pada fitur penyusunan naskah ke luar juga memfasilitasi verifikasi draft yang telah dibuat, penandatanganan secara elektronik, dan pemberian nomor sebelum proses pengiriman naskah ke luar. Selain itu, pada aplikasi SRIKANDI dapat dilakukan pemberkasan naskah yang masuk dan ke luar untuk diklasifikasikan dan diarsipkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menyikapi hal tersebut, Basirin, S.E., M.A. menekankan bahwa pelaksanaan Bimkos ini menjadi wadah bagi seluruh pihak untuk bersama menyelaraskan, menyatukan persepsi, serta memperluas pengetahuan atas aplikasi SRIKANDI yang nantinya akan diterapkan di lingkungan Lemhannas RI.

Aplikasi SRIKANDI merupakan salah satu aplikasi umum yang ditetapkan oleh Kominfo RI dan telah dikembangkan oleh ANRI untuk memenuhi kebutuhan pembuatan surat menyurat dan arsip elektronik secara daring serta terintegrasi. SRIKANDI merupakan wujud dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kearsipan nasional, khususnya di bidang pengembangan untuk membantu proses digitalisasi persuratan dan kearsipan dinamis.

Arsiparis Muda Direktorat Kearsipan Pusat, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Azwar Sanusi, S.IP., M.Si. yang menjadi narasumber dalam Bimkos tersebut menyampaikan bahwa tujuan penerapan aplikasi SRIKANDI agar mempercepat pekerjaan, meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas, efektivitas, mempermudah pekerjaan dan bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

“Kebermanfaatan dimaknai dengan sejauh mana seseorang atau suatu entitas percaya bahwa menggunakan aplikasi SRIKANDI akan meningkatkan kinerja pekerjaannya,” ujar Azwar Sanusi.

Lebih lanjut Azwar Sanusi menyampaikan bahwa penerapan SRIKANDI memerlukan beberapa tahapan. Pertama dengan persiapan melalui sosialisasi dan pemberian username. Lalu dilanjutkan dengan bimbingan dan konsultasi. Kemudian dilakukan penyusunan program bersama pengembangan SRIKANDI. Selanjutnya memastikan ketersediaan helpdesk nasional. Terakhir melakukan monitoring evaluasi SRIKANDI. (NA/CHP)

“Kami Lemhannas RI, hadir untuk membantu dan memastikan Ibu/Bapak bisa menyelesaikan pendidikan ini dengan serapan yang sedalam-dalamnya,” kata Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto saat mengukuhkan Pengurus Senat Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 64 Tahun 2022 bertempat di Gedung Dwi Warna Purwa pada Kamis, 31 Maret 2022. Pengukuhan tersebut berdasarkan pada Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Susunan Pengurus Senat Peserta PPRA 64 Tahun 2022 Lemhannas RI.

Susunan Pengurus Senat PPRA 64 Tahun 2022 Lemhannas RI terdiri dari Marsma TNI Dirk Poltje Lengkey, S.E., M.M. beserta tim sebagai Penasehat, Kombes Pol. Nur Romdhoni S.I.K., M.H. sebagai Ketua, Masbukhin, S.T. beserta tim sebagai Wakil Ketua, Kolonel Inf. Zainul Bahar, S.H., M.Si., beserta tim sebagai Sekretaris, dan Dra. Sri Wahyuni, MPP (PR) beserta tim sebagai Bendahara, serta berbagai bidang guna kelancaran kegiatan Senat Peserta PPRA 64.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan empat pesan kepada seluruh Peserta PPRA 64. Pertama, agar seluruh Peserta PPRA 64 terus melakukan interaksi dengan seluruh jajaran di Lemhannas RI. Hal tersebut bertujuan agar selama masa pendidikan, seluruh jajaran dapat memastikan dan menyiapkan kebutuhan para Peserta PPRA 64 dengan optimal. “Kita bisa sama-sama berinteraksi memastikan dan menyiapkan semua yang dibutuhkan oleh peserta PPRA 64 betul-betul bisa disiapkan secara optimal,” ujar Gubernur Lemhannas RI.

Kedua, agar para peserta juga melakukan interaksi dengan Pengurus Senat Peserta PPRA 63. Diharapkan kedua angkatan pendidikan dapat menjalin jejaring kerja yang kuat, baik semasa mengikuti pendidikan, maupun nanti ketika sudah kembali melakukan pengabdian di instansi masing-masing.

Ketiga, para peserta diharapkan juga menjalin jejaring yang lebih luas lagi dengan instansi lain. “Jangan ragu-ragu untuk berjejaring, berjejaring yang lebih luas dari yang sudah selama ini dilakukan dalam tingkat kepangkatan dan golongan Ibu dan Bapak. Lakukan interaksinya, silahkan senatnya menggunakan kesempatan ini, betul-betul memanfaatkan posisi kita, sehingga benar-benar nanti ketika sudah selesai pendidikan, jejaring kerjanya terbentuk semakin kuat,” pungkas Gubernur Lemhannas RI.

Keempat, Gubernur Lemhannas RI berpesan agar Peserta PPRA 64 juga membangun interaksi dengan IKAL karena setelah selesai pendidikan, peserta akan bergabung dengan IKAL. “Lakukan interaksinya sehingga nanti interaksi-interaksi tersebut akan semakin menguatkan pengabdian Ibu/Bapak ke depan setelah nanti lulus sebagai peserta Lemhannas RI,” kata Gubernur Lemhannas RI. (NA/CHP)

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto menerima kunjungan Letjen TNI Mar (Purn) Dr. Nono Sampono, S.Pi., M.Si. di Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra Lemhannas RI, Jakarta pada Rabu (30/03). Selain sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, alumnus Kursus Singkat Angkatan XI Lemhannas RI tahun 2003 itu juga menjabat sebagai Ketua Umum Senam Tera Indonesia.

Pada pertemuan tersebut, Letjen TNI Mar (Purn) Dr. Nono Sampono, S.Pi., M.Si. dan Gubernur Andi berbincang mengenai geomaritim dan sejarah senam tera. Terkait geomaritim, Letjen TNI Mar (Purn) Dr. Nono Sampono, S.Pi., M.Si. membahas tentang penerapan sistem keamanan laut Indonesia. Persiapan logistik di Indonesia bagian timur menjadi topik yang dibahas pada pertemuan tersebut. 

Mengenai senam tera, senam tersebut diadopsi dari taici yang berasal dari Tiongkok.  Senam tera kemudian berkembang di Indonesia dan memiliki organisasi bernama Senam Tera Indonesia.

Lebih lanjut, Letjen TNI Mar (Purn) Dr. Nono Sampono, S.Pi., M.Si. mengajak Gubernur Andi untuk berdiskusi lebih dalam pada waktu yang akan datang. Gubernur Andi menyambut baik tawaran diskusi tersebut. “Jadi ada dua topik, yang pertama senam tera dan yang kedua geomaritim,” pungkas Gubernur Andi menerima ajakan Wakil Ketua Umum DPD RI dan Ketua Umum Senam Tera Indonesia itu. (NA/CHP)