Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto menerima audiensi Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI (IKAL) Strategis Center (SC) di Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra, Lemhannas RI, pada Jum’at (22/04).

Hadir dalam audiensi tersebut, Ketua IKAL SC Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa S, Wakil Ketua II IKAL SC Komjen Pol (Purn) Dr. Drs. Ito Sumardi, DS., S.H., M.H., M.B.A., M.M., Sekretaris Jenderal IKAL SC Laksda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto, S.H., M.H., Wakil Sekretaris Jenderal IKAL SC Dr. Dra. Nieta Hidayani, M.B.A., M.M., Ir. Muhamad Hanafi, M.B.A., IPM dan Bendahara Rahmat Harsono.

Pada kesempatan tersebut, Ketua IKAL SC menjelaskan bahwa IKAL SC merupakan lembaga think tank otonom. Produk yang dihasilkan dari IKAL SC diserahkan kepada Ketua Umum IKAL SC, kemudian hasil kajian tersebut disampaikan kepada stakeholders terkait, mulai Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Kementerian. Ketua IKAL SC menjelaskan bahwa IKAL SC dibentuk untuk menyatukan potensi dari para alumni karena jumlahnya yang besar dan mempunyai latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beraneka ragam. “Namun demikian, sebagai organisasi yang baru tentu kami sedang mencari semacam bentuk untuk pengembangan supaya lembaga think tank ini ke depan bisa lebih kuat lagi,” tutur Ketua IKAL SC.

Harapan IKAL SC selain mencari dukungan untuk pengembangan organisasi yang optimal juga dapat bersinergi bersama Lemhannas RI. Menurut Ketua IKAL SC, ada tanggung jawab moral dari para alumni yang dididik Di Lemhannas RI untuk mencurahkan pikiran dalam rangka membangun masa depan negara yang lebih baik.

Gubernur Lemhannas RI menanggapi dengan baik adanya keberadaan IKAL SC sebagai mitra strategis utama Lemhannas RI dalam melakukan kajian-kajian. Gubernur Lemhannas RI juga menyampaikan bahwa atas arahan dari Presiden, Lemhannas RI diminta untuk fokus ke lima isu, yakni ekonomi hijau, ekonomi biru, transformasi digital, ketahanan IKN, dan konsolidasi demokrasi serta tambahan dari Wakil Presiden untuk mengkaji Papua.

Lebih lanjut, Gubernur Lemhannas RI juga menyambut niat kolaborasi IKAL SC dengan Lemhannas dengan baik. Saat ini Gubernur Lemhannas RI sedang membangun tim untuk mengkaji dengan Papua dan IKAL SC bisa menjadi bagian dalam tim tersebut.

Turut mendampingi Gubernur Lemhannas RI, Deputi Pengkajian Strategik Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P., Deputi Pemantapan Nilai-Nili Kebangsaan Laksda TNI Prasetya Nugraha, Karo Kerma dan Hukum Brigjen TNI (Mar) Purwadi, M.Tr (Han)., dan Kepala Biro Humas Brigjen TNI A. Yudi Hartono, S.Sos., M.M., M.Han. (SP/CHP)

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Strategik Urgen dan Cepat berjudul “Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden di Indonesia” secara hybrid pada Kamis, 21 April 2022.

Wacana Implementasi presidential threshold pada pemilihan presiden tahun 2024 mendatang mendapat berbagai tanggapan dari publik, karena dipandang memiliki dampak bagi dinamika demokrasi. Di Indonesia, perwujudan presidential threshold tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.

Menanggapi dinamika presidential threshold di Indonesia, Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. mengemukakan rumusan-rumusan permasalahan kajian terkait hal tersebut. "Mencermati dinamika tentang presidential threshold ini terdapat beberapa rumusan permasalahan kajian, antara lain apa faktor yang mempengaruhi penentuan presidential threshold? Kemudian bagaimana implikasi presidential threshold 20% pada politik pra dan pasca pilpres 2024? Serta bagaimana penerapan presidential threshold yang ideal untuk pilpres yang akan datang dengan tetap mewujudkan sistem politik yang demokratis di Indonesia?"

Melalui FGD ini, buah pikiran para narasumber dihimpun untuk memperkaya Kajian Strategik Urgen dan Cepat yang dilakukan Lemhannas RI. Adapun narasumber-narasumber yang hadir dalam FGD tersebut, yakni Pakar Politik BRIN Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A., Pakar Ilmu Politik Universitas Indonesia Dr. Sri Budi Eko Wardani, S.IP., M.Si., Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T., Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, S.H., M.Si., Ph.D., Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri RI Drs. Syarmadani, M.Si., Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, M.A., Ph.D., dan Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno, M.Si. (CL/CHP)

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto menerima audiensi Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra Lemhannas RI, Jakata pada Jumat (22/04).

Hadir dalam audiensi tersebut, Ketua Umum KAMMI Zaky A. Rivai, S.H.I., M.H., Sekretaris Jenderal KAMMI Rijal Wahid Muharram, M.Pd., Bendahara Umum KAMMI Asnawir Nasution, dan Ketua PP KAMMI bidang Polhukam Rizki Agus Saputra, S.H.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum KAMMI menyampaikan ingin merajut kebangsaan dan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam merajut kebangsaan. Selanjutnya, KAMMI menginginkan adanya dukungan dari Lemhannas RI perihal penguatan nilai-nilai kebangsaan. 

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI menyambut baik kedatangan para pengurus KAMMI. Gubernur Andi memaparkan tugas Lemhannas RI, yakni pendidikan, pengkajian, dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Gubernur juga menyampaikan untuk pemantapan nilai-nilai kebangsaan dapat berkolaborasi dengan Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI. “Menyadari bahwa teman-teman mahasiswa bersama semua gerakan dan semua aspirasi demokrasinya menjadi pilar penting,” kata Gubernur Lemhannas RI. 

Turut mendampingi Gubernur Lemhannas RI, Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P., Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Laksda TNI Prasetya Nugraha, Karo Kerma dan Hukum Brigjen TNI (Mar) Purwadi, M.Tr (Han)., dan Kepala Biro Humas Brigjen TNI A. Yudi Hartono, S.Sos., M.M., M.Han. (SP/CHP)

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) melalui Deputi Bidang Pengkajian Strategik menyusun Kajian Jangka Panjang Bidang Hankam tentang “Konflik Sosial dalam Pemilu dan Pencegahannya untuk Menyukseskan Pemilu 2024”. Sebagai tahap awal penyusunan kajian tersebut, Lemhannas RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) secara hybrid dengan menghadirkan sejumlah narasumber pada Kamis, 21 April 2022.

Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. menyampaikan hal-hal yang melatarbelakangi perlunya kajian mengenai topik tersebut. Ia mengatakan bahwa dalam rencana pemilu serentak pada tahun 2024, terdapat sejumlah kepala daerah yang masa jabatannya habis sebelum pelaksanaan pemilu sehingga perlu diisi dengan pejabat sementara kepala daerah yang akan ditunjuk oleh Presiden. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perselisihan politik yang dapat menjadi pemicu timbulnya konflik terutama pada Pemilu 2024.

Sebab lain yang mendasari perlunya dilakukan kajian adalah kerap terjadinya konflik antarkelompok masyarakat di beberapa daerah saat pemilihan kepala daerah (pilkada). Potensi terjadinya kerusuhan pada Pemilu 2024 penting untuk diantisipasi sejak dini mengingat pada tahun 2024 akan dilaksanakan pemilu serentak yang salah satunya untuk memilih kepala daerah di banyak wilayah di Indonesia.

"Apabila karena sesuatu hal, kerusuhan tersebut sampai terjadi di sebagian besar daerah pemilihan, tentu hal ini akan sangat sulit ditangani oleh aparat keamanan dan akan dapat berpengaruh langsung terhadap kondisi kamtibmas dan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2024," tutur Reni.

Adapun narasumber yang hadir yaitu Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik mewakili Deputi Koordinator Politik dalam Negeri Kemenko Polhukam RI Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pembangunan Manusia BSSN mewakili Deputi bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN RI Giyanto Awan Sularso, S.Kom., M.M., Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, Peneliti Senior Netgrit dan Presidium Nasional Jaringan Demokrasi Indonesia Drs. Hadar Nafis Gumay, M.A., Pakar Konflik Universitas Indonesia Dr. Ichsan Malik, M.Si., Pengamat Intelijen Ridlwan Habib, M.Si., Dekan Fakultas Psikologi UI Dr. Bagus Takwin, M.Hum., dan Peneliti CSIS Dr. J Kristiadi. (NA/CHP)