Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes. memberikan ceramah kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 61, Senin (10/8). Dalam ceramahnya, Fachmi menyatakan bahwa salah satu cara untuk memperbaiki kondisi kehidupan nasional sesuai dengan tujuan dan cita-cita nasional adalah dengan penyediaan layanan Kesehatan yang layak kepada seluruh masyarakat. Lebih lanjut Fachmi menyatakan bahwa sebuah sistem harus dibangun agar dapat memberikan jaminan Kesehatan tidak hanya kepada masyarakat yang sakit, namun negara juga harus hadir  dalam mengantisipasi kehadiran warga negara baru seperti saat melahirkan.

Kemudian Fachmi menjelaskan mengenai ragam pilihan jaminan kesehatan. Pertama, pelayanan kesehatan nasional yang diterapkan oleh Inggris. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan nasional, setiap pribadi tidak perlu membayar iuran karena semua biaya dibebankan pada pajak. Selanjutnya adalah asuransi berbasis swasta yang berawal di Amerika. Dalam system ini, masyarakat yang memiliki uang bisa membayar dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Lalu, lanjut Fachmi, di tengah kedua model tersebut ada layanan kesehatan sosial yang berkonsep gotong royong, yang dimulai oleh Jerman pada 1883. Konsep tersebut menjadi basis yang diadopsi oleh BPJS Kesehatan di Indonesia.

Lebih lanjut Fachmi menjelaskan bahwa untuk itu konsep BPJS Kesehatan adalah yang mampu wajib membayar dan yang tidak mampu mendapat subsidi dari pemerintah. “Konsepnya pertama tentu konsep proteksi,” ujar Fachmi. Konsep proteksi adalah konsep yang mengutamakan perlindungan terhadap seluruh warga negara dan biaya yang dikeluarkan ketika sakit ditanggung bersama-sama.

Lebih lanjut Fachmi menyampaikan bahwa pendekatan kesejahteraan dinilai penting dalam membangun ketahanan nasional. “Pendekatan kesejahteraan penting untuk membangun ketahanan nasional,” tutur Fachmi. Bicara ketahanan nasional, maka Fachmi menjelaskan dengan pendekatan gini rasio. Fachmi menyampaikan bahwa gini rasio Indonesia pada tahun 2010 berada di angka 0,3 yang artinya jurang antara si miskin dan si kaya tidak lebar. Tapi, di tahun 2011 Indonesia masuk ke angka 0,4 Fachmi menyatakan bahwa semakin lebar jurang ketimpangan, maka akan menimbulkan kecemburuan sosial.

Tetapi, di tahun 2016, angka gini rasio berhasil diturunkan ke 0,3. Tidak dapat dipungkiri, program BPJS Kesehatan memberikan perubahan yang signifikan dalam penurunan ketimpangan tersebut. Fachmi menyatakan bahwa jika dilihat dari gini rasio, program yang diselenggarakan BPJS Kesehatan berkontribusi sebanyak 14% dalam menurunkan angka gini rasio. “Artinya program ini sangat membantu masyarakat,” kata Fachmi. Namun, tidak dapat dipungkiri cerita sukses tersebut tertutup isu defisit.

Mengakhiri ceramahnya Fachmi menyampaikan bahwa keadilan sosial, kesejahteraan sosial, dan jaminan sosial adalah tiga hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. “Tiada keadilan sosial tanpa kesejahteraan sosial. Tiada kesejahteraan sosial tanpa jaminan sosial” ujar Fachmi menutup ceramahnya.


Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo menjadi pembicara kunci pada Webinar Milenial Anti Korupsi yang membahas Buku “Koruptor Go To Hell!! Gurita Korupsi di Indonesia” secara daring, Rabu, (29/07). Membuka penjelasannya Agus menyampaikan bahwa dalam buku tersebut disebutkan istilah korupsi termasuk istilah yang sangat sulit didefinisikan secara umum. “Kini korupsi berkembang, tidak hanya perbuatan yang nyata melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, tetapi sudah termodifikasi ke dalam bentuk lain yang makin sulit dikenali dengan memanfaatkan peluang yang ada sesuai dengan konsep peraturan perundangan yang mengaturnya,” kata Agus.

Pandangan terhadap korupsi menjadi menarik, lanjut Agus, karena salah satu penulisnya berasal dari generasi milenial. Dengan demikian kita mendapat gambaran tentang bagaimana generasi milenial memandang korupsi dan ke arah mana generasi ini mempunyai gagasan sebagai jawaban terhadap korupsi sebagai suatu fenomena yang paling berpengaruh menghambat kemajuan suatu bangsa dalam sistem demokrasi sekalipun.

Dalam buku “Koruptor Go To Hell!! Gurita Korupsi di Indonesia” juga tertulis 5 potensi penyebab korupsi, yaitu sistem, integritas, penghasilan/remunerasi, kontrol/pengawasan, dan budaya. Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengambil peran sebagai pionir dalam pembangunan sistem integritas nasional dan membangun pengendalian kecurangan dengan asumsi bahwa sistem integritas nasional telah berhasil dijalankan dengan terwujudnya budaya integritas.

“Budaya integritas akan mempersempit  terjadinya korupsi,” ujar Agus. Dalam konteks wawasan kebangsaan, budaya integritas memiliki kedekatan dengan implementasi nilai-nilai kebangsaan yang selama ini terkandung dalam 4 Konsensus Dasar Bangsa. Oleh karena itu, untuk memiliki budaya integritas yang kuat harus memilik wawasan dan karakter kebangsaan yang kuat. Untuk menanamkan wawasan kebangsaan dan membentuk karakter kebangsaan, harus menumbuhkembangkan dan mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan secara terus menerus hingga mengakar dalam pribadi.

Menurut Agus, budaya integritas pada generasi milenial sangat penting mengingat bonus demografi didominasi oleh generasi milenial. Nantinya generasi milenial yang akan memegang kendali atas roda pembangunan yang diharapkan akan mampu membawa bangsa Indonesia menuju ke arah pembangunan yang lebih maju dan dinamis. Generasi milenial merupakan modal besar untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam segala aspek kehidupan bangsa ini. “Sebagai modal besar pembangunan suatu bangsa, diharapkan generasi milenial memiliki potensi lebih unggul dibandingkan generasi-generasi sebelumnya,” lanjut Agus.

Selanjutnya Agus menekankan bahwa generasi milenial akan menentukan eksistensi bangsa ini dalam mewujudkan cita-cita nasional tanpa dicemari tindak pidana korupsi yang akan merugikan keuangan dan perekonomian negara ataupun pembangunan secara umum. Oleh karena itu, dalam menciptakan generasi milenial anti korupsi perlu diawali dengan menumbuhkan semangat kebangsaan karena hal tersebut yang akan menjadi motivasi generasi milenial untuk senantiasa menumbuhkembangakan dan mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. “Dengan generasi milenial yang memiliki budaya integritas yang kuat, bangsa ini akan mampu membuktikan bahwa Indonesia mampu mengelola fenomena bonus demografi menjadi peluang, bukannya menjadi halangan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” tutur Agus.


Menyambut Hari Raya Idul Adha 1441 H, Lemhannas RI menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban, di Lapangan Parkir Lemhannas RI, Kamis, (30/7). Selain Dihadiri oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo, acara penyembelihan hewan kurban juga dihadiri sejumlah pejabat struktural maupun fungsional, wakil ketua beserta pengurus IKAL, dan perwakilan senat PPRA 61 dengan mengangkat tema “Semangat Berkurban Untuk Solidaritas Sosial dalam Tatanan Baru, Produktif dan Aman Covid-19”.

Agus Widjojo menyampaikan bahwa Hari Raya Idul Adha merupakan hari yang bersejarah bagi umat manusia, karena Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail telah meletakkan dasar keteladanan yang fundamental hingga saat ini. Dari peristiwa tersebut, lanjut Agus, umat Islam diharapkan dapat menjadikan ibadah kurban sebagai wujud keimanan serta keikhlasan untuk berkorban, yang ditandai dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban.

Pemotongan hewan kurban yang rencananya akan diselenggarakan pada hari Sabtu (1/8) tersebut juga menerapkan protokol kenormalan baru seperti melakukan physical distancing, memakai masker, menyiapkan / membawa handsanitizer, mengukur suhu badan, memperhatikan kebersihan tempat, menjaga etika bersin dan batuk, hindari menyentuh mata, mulut dan hidung juga melaksanakan rapid test bagi petugas pemotong hewan kurban. Agus berharap protokol kenormalan baru tersebut dapat memberikan rasa aman di tengah keresahan masyarakat terkait dengan penyebaran virus Corona.

Dalam acara tersebut, terdapat 7 ekor sapi dan 9 ekor kambing yang akan didistribusikan kepada 1412 orang yang terdiri dari personel Lemhannas RI hingga tingkat Eselon Tiga, tenaga perbantuan pramubakti, satuan keamanan dan cleaning service sebanyak 762 orang, warga RT 02, 04, 05, 06, dan 07 Kebon Sirih, staf keamanan RW 02, petugas kebersihan DKI, para ojek Kebon Sirih, karyawan BRI, panitia dan pendukung acara, petugas kebersihan, karyawan rekanan, karyawan kantin koperasi, Yayasan Qolbu Insani, karyawan katering peserta, karyawan ATK lembaga, karyawan kantin Lemhannas RI, dan siswa PKL SMK sebanyak 650 orang. 


“Bicara ketahanan pangan adalah bicara kekuatan negara dan bangsa,” kata Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo saat memberikan ceramah kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 61, Senin (27/7). Syahrul  menyampaikan bahwa negara akan bermasalah apabila ketahanan pangannya bermasalah. “Kekuatan apapun yang kita miliki tidak bisa menjaga negara dengan baik kalau ketahanan pangan kita bersoal,” lanjut Syahrul.

Menurut Syahrul, kekuatan lain akan hanya punya peran dan fungsi yang kuat kalau ketahanan pangannya berjalan dengan baik. Oleh karena itu, sangat penting peranan ketahanan pangan dan kekuatan negara dalam menyiapkan makanan rakyat Indonesia. Syahrul yakin bahwa Indonesia sebagai negara yang besar memiliki kekuatan karena didukung sumber daya alam seperti pantai, dataran rendah, bukit, dan gunung yang memiliki potensi dalam memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

“Semua menjadi potensi kita dalam memperkuat ketahanan di dalam rangka menjaga kehidupan negara yang lebih besar kedepan,” ujar Syahrul. Dengan adanya potensi tersebut dan mengingat Indonesia sebagai negara agraris yang dilintasi garis khatulistiwa, Syahrul mengingatkan perlunya tata kelola yang tepat.

Lebih lanjut, Syahrul menyampaikan bahwa posisi ketahanan pangan Indonesia dalam Global Food Security Index (GFSI) 2018 berada pada peringkat 65 yang kemudian pada 2019 naik menjadi peringkat 61 dari total 113 negara. Di sisi lain, pada lingkup ASEAN, Indonesia menduduki peringkat 5 dari 9 negara ASEAN. Sedangkan di kawasan Asia Pasifik, Indonesia menduduki peringkat 12 dari 23 negara.

Pada kesempatan tersebut, Syahrul juga menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 juga berdampak pada ketahanan pangan nasional seperti terganggunya produksi pertanian akibat pembatasan pergerakan tenaga kerja, terganggunya distribusi pangan karena penerapan PSBB dan penutupan wilayah secara terbatas, serta daya beli masyarakat yang menurun. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementan menjalankan beberapa kebijakan yaitu meningkatkan produktivitas pangan pokok, memperlancar distribusi pangan, mempermudah akses transportasi, dan menjaga stabilitas harga.

Selain itu, Syahrul menyampaikan bahwa Kepala Ekonomi dan Asisten Direktur Departemen Ekonomi dan Pembangunan Sosial FAO Maximo Torero Cullen meminta setiap negara untuk menjaga kelancaran pasokan makanan. Oleh karena itu, Kementan mengadakan Program Peningkatan Ketersediaan Pangan di Era Tatanan Baru.

Untuk menjalankan program tersebut Kementan melakukan beberapa cara bertindak, pertama adalah peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan areal tanam baru. Selanjutnya melakukan diversifikasi pangan lokal yang berbasis kearifan lokal seperti ubi kayu, talas, jagung, sagu, pisang, kentang, porang, dan sorgum. Ketiga adalah penguatan cadangan dan sistem logistik pangan untuk stabilitas pasokan dan harga pangan. Terakhir adalah pengembangan pertanian modern seperti pengembangan dan pemanfaatan screen house untuk meningkatkan produksi komoditas hortikultura di luar musim tanam.



Hak cipta © 2020 Lembaga Ketahanan Nasional RI. Semua Hak Dilindungi.
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110
Telp. (021) 3451926 Fax. (021) 3847749