Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo memberikan ceramah secara daring mengenai Pelibatan TNI Dalam penanganan Kontra Terorisme yang diselenggarakan oleh Universitas Andalas pada Selasa (10/11). Agus memulai pembahasannya dengan menjelaskan ketentuan peraturan presiden harus berada dalam hierarki sistem hukum, bukan saja pada tatanan prosedur tetapi juga pada konten (substansi). Dengan tegas Agus menyampaikan bahwa jika substansi peraturan yang di atas mengandung suatu konsep, maka turunannya harus konsisten.

“Kalau kita bicara TNI, TNI itu tugas pokoknya adalah pertahanan,” kata Agus. Dalam UU TNI diatur bahwa tugas TNI adalah menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah nasional. Kedaulatan negara bisa terancam apabila ada kekuatan dari luar yang bersifat memaksa dengan kekuatan militer. Demikian juga keutuhan wilayah nasional yang bisa terganggu karena adanya kekuatan dari luar dengan kekuatan yang bersifat memaksa juga. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tugas pokok tersebut adalah untuk menghadapi ancaman dari luar.

Di sisi lain, segala gangguan yang muncul dari dalam, hakikatnya adalah pelanggaran hukum. Oleh karena itu, respons pertama yang diutamakan adalah respons penegakan hukum. Selain itu, dalam menghadapi ancaman juga dapat melalui respons institusi fungsional yang diatur oleh UU.

Lebih lanjut Agus menyampaikan bahwa ada tiga cara dalam pengerahan TNI. Pertama, dalam fungsi organik konstitusional pertahanan nasional. “Pertahanan nasional adalah menghadapi ancaman paksa dari luar,” kata Agus. Kedua, merupakan sifat perbantuan TNI kepada otoritas sipil di masa damai, disebut perbantuan karena melakukan yang bukan tugas pokok TNI. Ketiga, sebagai konsekuensi perubahan status kedaruratan ketika terjadi pemerintah darurat militer, maka militer menjadi pemerintah.

Cara lainnya dalam pengerahan TNI adalah melalui keputusan politik, yakni memberikan perluasan kewenangan secara terbatas kepada TNI baik membantu aparat penegak hukum atau membantu institusi profesional dalam rangka ketahanan. Perlu diketahui bahwa ancaman dari luar negeri yang bersifat non militer bukan menjadi tanggung jawab TNI atau pun Kementerian Pertahanan, hal tersebut adalah tanggung jawab institusi fungsional.

Menurut Agus, hendaknya penyebutan tindak pidana terorisme dipertahankan secara konsisten sehingga upaya pelaksanaannya memiliki konsistensi berada pada lingkup penegak hukum, karena tindak pidana terorisme termasuk dalam KUHP. Upaya menangani terorisme yang dilakukan oleh Polisi dalam fungsi penegakan hukum dinilai Agus sudah cukup efektif. Pada hakikatnya, peran TNI merupakan operasi perbantuan TNI kepada otoritas sipil di masa damai dan dapat diwadahi dalam UU Perbantuan TNI kepada otoritas sipil di masa damai untuk tugas apa pun.

Dalam kesempatan tersebut, Agus menyampaikan bahwa baiknya fungsi pemberantasan tindak pidana terorisme bergantung kepada wilayah kewenangan instansi yang menangani. Apabila terjadi di dalam negeri maka menjadi tanggung jawab fungsi penegakan hukum oleh instansi penegak hukum, dalam hal ini di antaranya Polisi. TNI dapat memasuki wilayah kewenangan penegak hukum dalam negeri berdasarkan ketentuan pengerahan dan kewenangan TNI. Di sisi lain, jika tindak terorisme terjadi di luar wilayah yurisdiksi sistem hukum nasional, maka menjadi tugas dan kewenangan TNI dalam menangani pemberantasan tindak terorisme tersebut. “Intinya adalah konsistensi di dalam jalur criminal justice system untuk dalam negeri, sedangkan TNI punya peran dan kewenangan untuk memberantas terorisme yang terjadi di luar negeri,” kata Agus.


“Pandemi Covid-19 memang lawan yang berat, jika pemerintah harus melawan sendirian, rasanya tidak akan sanggup. Jadi dibutuhkan sinergi dan seluruh komponen negara dan masyarakat untuk menang melawan Covid-19,” kata Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si., CSFA saat memberikan ceramah kepada peserta Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) 11 pada Selasa (3/10). Pada kesempatan tersebut Agung memberikan ceramah dengan mengangkat topik “Memperkuat Sistem Pengelolaan dan Pengawasan Anggaran Pemerintah Daerah dalam Rangka Membangun Good Governance and Clean Government”.

Agung menyampaikan bahwa krisis yang disebabkan pandemi menjadi tantangan yang luar biasa bagi Indonesia dan negara-negara lain di seluruh dunia. Pandemi Covid-19 merupakan tantangan yang berawal dari masalah kesehatan, kemudian dampak pandemi meluas ke masalah sosial, ekonomi, dan bahkan sektor keuangan. “Kita harus optimis Indonesia dapat melewati masa krisis akibat pandemi Covid-19 dan kembali bangkit menjadi negara yang maju,” ujar Agung.

“Tidak bisa dipungkiri bila saat ini kita sedang di era globalisasi, bisa dikatakan tidak ada batasan antarwilayah,” kata Agung. Menurut Agung, era globalisasi adalah era di mana dunia bertumbuh sangat cepat dan bergerak dengan sangat dinamis. Dalam menghadapi era globalisasi, BPK sebagai lembaga dengan wewenang konstitusional pemeriksa eksternal turut berpartisipasi aktif di berbagai organisasi internasional, salah satunya adalah International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI).

Peran aktif BPK dalam organisasi tersebut ditujukan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai standar metode dan teknologi terbaru, termasuk praktik terbaik dalam bidang pemeriksaan, yang akan dijadikan sebagai sarana pengembangan kapasitas BPK. Keterlibatan BPK dalam organisasi internasional juga menjadi sarana untuk menampilkan atau mengaktualisasikan kapasitas BPK secara internasional termasuk berkontribusi dalam penyusunan standar dan pedoman maupun berbagai pengalaman yang mampu dijadikan contoh praktik terbaik dalam bidang pemeriksaan. Lebih lanjut Agung juga menjelaskan bahwa BPK turut terlibat aktif dalam menyusun standar audit internasional.

INTOSAI sebagai salah satu organisasi internasional yang diikuti BPK telah menetapkan International Standard of Supreme Audit Institutions (ISSAI) No.12 yang menyatakan bahwa lembaga pemeriksa harus bisa memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat, salah satunya dengan memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan integritas pemerintah serta entitas-entitas sektor publik. Sebagai salah satu anggota INTOSAI, BPK turut serta menerapkan prinsip tersebut melalui fungsi BPK sebagai lembaga pemeriksa tertinggi di Indonesia. BPK telah menerapkan prinsip ISSAI No. 12 dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020. BPK mengembangkan 3 jenis ulasan sebagai tambahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP). Tiga jenis ulasan itu adalah ulasan atas transparansi fiskal, ulasan kesinambungan fiskal, dan ulasan atas desentralisasi fiskal yang disebut ulasan atas kemandirian fiskal daerah.

“Entitas keuangan negara pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya, dipandang perlu memperkuat pertahanan tata keuangan,” tutur Agung. Konsep pertahanan tata kelola tersebut akhirnya disebut sebagai Tiga Lini Pertahanan. Tiga Lini Pertahanan merupakan sebuah model pertahanan internal organisasi yang menyediakan cara yang sederhana dan efektif untuk  meningkatkan pengelolaan dan pengendalian risiko dengan mengklarifikasi dan mengkoordinasikan peran dan tugas penting pada masing-masing lini dalam sebuah organisasi atau entitas.

Lebih lanjut Agung menjelaskan tiap-tiap lini. Lini Pertama diisi dengan fungsi manajemen operasional, yaitu pemilik dan pengelola risiko memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas untuk menilai, mengendalikan, dan memitigasi risiko. Selanjutnya Lini Kedua diisi oleh fungsi manajemen risiko dan kepatuhan. Kemudian Lini Ketiga diisi oleh fungsi internal auditor yang berperan memberikan jaminan independen kepada manajemen senior tentang efektivitas pelaksanaan tata kelola manajemen risiko dan pengendalian internal termasuk di dalamnya bagaimana lini pertahanan lapis pertama dan kedua bertindak beroperasi untuk mencapai tujuan manajemen dan pengendalian insitusi.

 

 

 


Sebanyak 156 orang mengikuti pengambilan sumpah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) pada Selasa (3/10). Pengambilan sumpah tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan secara virtual, hal tersebut merupakan upaya physical distancing dalam pencegahan penyebaran virus Covid-19.

“Saudara merupakan calon pengawak organisasi di masa depan, maka dari sekarang harus memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengembangkan diri,” kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo saat memberikan sambutan. Agus menyampaikan bahwa pengambilan sumpah tersebut diambil dengan kesadaran tanpa paksaan atas kesanggupan para PNS terhadap negara dan Tuhan Yang Maha Esa untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparatur pemerintah. “Hendaknya saudara sadar bahwa harus menunjukkan komitmen dan tanggung jawab moral sebagai PNS,” ujar Agus. Tidak lupa Agus juga mengimbau seluruh PNS yang mengambil sumpah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan proporsional.

Lebih lanjut Agus menyampaikan bahwa diterbitkannya Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bertujuan mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, netral, dan berkinerja tinggi. Hal tersebut menjadi tantangan bagi ASN khususnya PNS untuk dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas sebagai pelayan publik. Tentunya hal tersebut merupakan upaya mendukung tujuan reformasi birokrasi yaitu birokrasi yang efektif, efisien, serta melayani. “Saudara harus mampu menunjukkan figur PNS yang berkualitas dan profesional serta membangun dan menjaga citra positif sebagai ASN,” tutur Agus.

“Jadilah pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta, perekat dan pemersatu bangsa. Junjung setinggi-tingginya profesi PNS dengan mengedepankan profesionalisme,” tegas Agus.


Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo menghadiri Silaturahmi Nasional Badan Publik & Rapat Koordinasi Nasional ke-11 Komisi Informasi se-Indonesia 2020 secara daring pada Senin (26/10). Kegiatan tersebut mengangkat tema “Inovasi Pelayanan Informasi Publik untuk Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi Nasional melalui Adaptasi Kebiasaan Baru”.

Tema tersebut dipilih sebagai langkah menyikapi permasalahan global, yakni pandemi Covid-19 sehingga KI Pusat merasa perlu membangun sinergi dan integrasi keterbukaan informasi publik pada kesehatan dan ekonomi nasional. Proyeksinya, KI Pusat ingin mengajak berbagai komponen bangsa, terutama badan publik dari pusat hingga daerah dan masyarakat untuk terus melakukan inovasi terhadap pelayanan informasi publik. Tujuan hal tersebut adalah agar pandemi ini tidak menjadi hambatan bagi ruang Access to Information sebagai Right to Information pada semua lapisan masyarakat dan menjadi warning system bagi Badan Publik untuk tetap melaksanakan Obligation to Tell kepada masyarakat secara aktif maupun pasif.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana menyampaikan tiga hal yang menjadi fokus pada kegiatan tersebut, yang pertama melakukan koordinasi secara nasional untuk sinergi dan integrasi inovasi pelayanan Informasi Publik untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional melalui adaptasi kebiasaan baru. Kedua, membahas dan mendiskusikan rencana aksi terkait sinergi dan integrasi inovasi pelayanan Informasi Publik untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional melalui adaptasi kebiasaan baru. Ketiga, merumuskan langkah-langkah strategis yang harus diambil oleh badan publik dan Komisi informasi Pusat serta Daerah dalam rangka inovasi pelayanan informasi publik untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional melalui adaptasi kebiasaan baru. “Tantangan yang kita fokuskan harus kita jawab dengan kinerja nyata dan terukur,” kata Ketua Komisi Informasi Pusat.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Menteri Komunikasi dan Informasi RI Jhonny G Plate dan diikuti oleh hampir 1000 Badan Publik yang terdiri atas Komisi Informasi Pusat, 34 Komisi Informasi Provinsi, 5 Komisi Informasi Kabupaten/Kota, 34 Kementerian, 34 Pemerintah Provinsi, 34 Lembaga Non Struktural, 45 Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, 85 Perguruan Tinggi Negeri, 9 Partai Politik, 107 Badan Usaha Milik Negara, 550 Pemerintah Kabupaten/Kota, dan 33 Pegiat dan/atau Praktisi Keterbukaan Informasi.



Hak cipta © 2021 Lembaga Ketahanan Nasional RI. Semua Hak Dilindungi.
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110
Telp. (021) 3451926 Fax. (021) 3847749