Lemhannas RI menyelenggarakan Diskusi Ilmiah tentang “Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Metode Kalkulasi Penyerapan Karbon Pada Tanaman Kelapa Sawit” pada Kamis (15/2), di Ruang Kresna Gedung Astagatra Lantai 4, Lemhannas RI.

“Kegiatan diskusi ilmiah hari ini akan berfokus untuk mendalami masalah Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) dan metode kalkulasi penyerapan karbon pada tanaman kelapa sawit, khususnya fokus pada emisi di lahan gambut,” kata Plt. Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Maman Firmansyah saat membuka diskusi tersebut.

Perubahan iklim dalam beberapa tahun terakhir dan pemanasan global yang disebabkan gas rumah kaca saat ini menjadi salah satu perhatian utama dunia. Menyoroti hal tersebut, pemahaman mendalam terkait IGRK dan upaya kalkulasi penyerapan karbon oleh tanaman kelapa sawit dinilai menjadi sangat penting, mengingat tanaman kelapa sawit memiliki peran signifikan dalam industri serta memiliki potensi besar dalam menjaga keseimbangan karbon di atmosfer.

Seperti diketahui, lahan gambut adalah ekosistem yang sangat penting tetapi rentan akan degradasi dan pembukaan lahan untuk pertanian. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya kajian intensif terkait emisi gas rumah kaca di lahan gambut dan bagaimana tanaman kelapa sawit dapat menjadi bagian solusi dalam menanggulangi masalah tersebut.

Maman Firmansyah memandang perlu dipertimbangkan metode kalkulasi yang akurat dan relevan untuk mengukur seberapa efektif tanaman kelapa sawit dalam menyerap karbon dari atmosfer pada kajian yang disusun. “Diskusi ini bukan hanya sebagai wadah untuk berbagi pengetahuan, tetapi juga sebagai panggung untuk menginspirasi langkah-langkah konkret yang dapat diambil dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menanggulangi dampak perubahan iklim,” ujarnya.

Diharapkan diskusi tersebut dapat berfokus pada solusi dan menggali potensi tanaman kelapa sawit dalam mitigasi gas rumah kaca sekaligus merawat lahan gambut dengan kebijakan yang berkelanjutan.

Adapun narasumber dalam diskusi yang berlangsung selama dua hari tersebut, yaitu Kepala Pusat Pengelolaan, Peluang dan Resiko Iklim Kawasan Asia Tenggara dan Pasifik, LPPM IPB, Prof. Dr. Ir. Rizaldy Boer, MS; Dosen IPB Dr. Gunawan Djajakirana; Pusat Riset Tanaman Perkebunan, Organisasi Riset Pertanian dan Pangan BRIN Dr. Ai Dariah; Kepala Pusat Penelitian Kelapa Sawit PT Riset Perkebunan Nusantara Dr. Winarna, S.P., M.P.; Dosen Universitas Sriwijaya Dr. Febrian Hadinata; Dosen ITB Dr. Retno Gumilang Dewi; Perwakilan BRIN Nugroho Adi Sasongko. Ph.D.; Pusat Studi Sawit IPB Dr. Basuki Soemawinata; dan Himpunan Masyarakat Gambut Indonesia Prof. Supiandi Sabiham.

“IGRK ini adalah salah satu dasar yang sangat penting dalam menentukan strategi dan sebagai instrumen pengukur sejauh mana kinerja yang dicapai oleh setiap sektor dalam penurunan emisi,” kata Rizaldy Boer. Menurutnya, hal tersebut juga dapat memberikan informasi tentang tingkat dan status emisi gas rumah kaca dari perkebunan kelapa sawit. 

Terkait hal tersebut, tingkat keakuratan hitungan emisi dalam IGRK ditentukan akurasi data aktivitas dan faktor emisi yang digunakan sehingga IGRK menjadi dasar dalam perencanaan upaya penurunan emisi. Selain itu, kontribusi perkebunan kelapa sawit terhadap pengurangan emisi juga dapat ditentukan oleh standar emisi yang ditetapkan. 

Dalam menentukan kebijakan untuk penetapan dasar dan/atau batas atas emisi bagi perkebunan kelapa sawit membutuhkan peta jalan sektor untuk perdagangan karbon yang melibatkan beberapa kementerian dan instansi terkait. Oleh karena itu, guna merumuskan hal ini dibutuhkan kerja sama dari banyak pihak, tidak bisa hanya mengandalkan Kementerian Pertanian.

Sementara itu, Peneliti Pusat Riset Tanaman Perkebunan, Organisasi Riset Pertanian dan Pangan BRIN Dr. Ai Dariah menekankan bahwa diperlukan inventarisasi sumber emisi perkebunan kelapa sawit yang telah dan belum dilaporkan. Hal tersebut penting agar tidak terjadi ketertinggalan antara yang satu dengan yang lainnya. 

Lebih lanjut, Ai Dariah menyampaikan bahwa emisi dari perkebunan dan industri kelapa sawit meliputi sektor pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan, pertanian, serta industri. Senada dengan Rizaldy Boer, Dirinya juga memandang dalam menentukan kesepakatan yang akan diterapkan, tidak bisa hanya mengandalkan Kementerian Pertanian saja melainkan pihak-pihak lain perlu terlibat.

Upaya mitigasi pada perkebunan kelapa sawit sebagian besar belum dilaporkan sehingga perlu inventarisasi jenis aksi mitigasi dan data aktivitasnya serta aksi yang tergolong adaptasi terutama dengan co-benefit mitigasi. Sumber emisi dan aksi mitigasi untuk perkebunan yang telah mendapatkan sertifikasi ISPO juga perlu diinventarisasi dan dihitung penurunan emisinya sehingga penurunannya dapat dikuantifikasi.

Metode perhitungan untuk aksi mitigasi perkebunan kelapa sawit, termasuk penetapan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi (PTBAE) juga tidak kalah penting. “Metode perhitungan untuk mitigasi masih menjadi PR. “Aksi mitigasi ada tapi metode perhitungannya belum ada juga belum bisa dilaporkan,” pungkas Ai Dariah.

Lemhannas RI sebelumnya telah melaksanakan beberapa kajian tentang karbon. Hasil kajian tersebut mengerucut pada tema karbon pada tanaman sawit. Dari diskusi-diskusi sebelumnya dihasilkan tindak lanjut dengan adanya Bursa Karbon Indonesia yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada tahun 2023 lalu. Diharapkan dengan adanya potensi karbon yang besar, Indonesia dapat menjadi poros karbon dunia. (NA/BIA)

“Orang-orang yang disekolahkan ke Lemhannas RI adalah orang-orang pilihan, bukan hanya memenuhi kuota pendidikan,” kata Plt. Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Maman Firmansyah. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Pemaparan Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Pemimpin Nasional pada Selasa (13/2), di Ruang Rapat Pusat Laboratorium, Gedung Astagatra Lantai 8, Lemhannas RI..

Menyoroti hal tersebut, diharapkan alumni pendidikan Lemhannas RI dapat menduduki jabatan pimpinan dan mengimplementasikan hasil pendidikan saat kembali ke instansi masing-masing. Oleh karena itu, perlu disusun Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Pemimpin Nasional.

Maman Firmansyah menekankan bahwa kamus dan standar tersebut harus menjadi dasar dalam penilaian kompetensi peserta pendidikan Lemhannas RI. Maka penyusunan kamus dan standar tersebut harus dengan objektif dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ia juga berharap bahwa alumni Lemhannas RI tidak hanya sekedar menerima ijazah dan transkrip nilai, tapi juga menerima sertifikat nilai kepemimpinan nasional sehingga dapat menjadi rekomendasi dan pertimbangan dalam pemberian tugas.

“Saya berharap ini (Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Pemimpin Nasional) betul-betul bisa menjadi warna kita dan menjadi program nasional ke depan,” ujar Maman Firmansyah.

Dalam kesempatan tersebut, Tenaga Ahli PT Karya Cita Insani, Sjahrul selaku narasumber, menyampaikan bahwa jika berbicara tentang pusat asesmen, maka yang menjadi acuan adalah rantai posisi yang akan diisi. 

Hal tersebut dapat terlihat dalam pusat asesmen yang memindahkan aktivitas-aktivitas dari posisi yang akan diisi ke dalam sejumlah simulasi. Aktivitas tersebut akan diobservasi oleh sejumlah asesor kemudian perilaku yang terlihat akan diolah dan dikenali sebagai kompetensi yang akan ditunjukkan. “Sebanyak 70% kita meyakini itu adalah kompetensi yang akan ditunjukkan selama menjabat,” jelasnya

Lebih lanjut Sjahrul menjelaskan bahwa ada tiga hal yang harus disiapkan dalam konteks reaktivasi pusat asesmen di Lemhannas RI, yaitu aspek yang akan diukur (kompetensi); asesor (diharapkan dari internal Lemhannas RI); dan simulasi itu sendiri. Dalam konteks Lemhannas RI, target posisi yang dituju bukan jabatan dalam suatu organisasi atau struktur, melainkan pemimpin nasional. Sehingga penyusunan standar dan kamus kompetensi harus mengacu kepada tujuan pendidikan Lemhannas RI.

Sjahrul juga menekankan bahwa peserta pendidikan Lemhannas RI yang berasal dari berbagai macam institusi pada dasarnya sudah menduduki jabatan pimpinan. Maka  yang diukur dalam pusat asesmen Lemhannas RI bukan lulus atau tidak lulus, melainkan kecocokan kompetensi.

Setelah melalui berbagai proses, dihasilkan tujuh kompetensi yang dituangkan dalam Kamus dan Standar Kompetensi Pemimpin Nasional. Tujuh kompetensi tersebut adalah analisis strategis, pengambilan keputusan strategis, perencanaan strategis, mengelola perubahan, mengelola keragaman, kolaborasi, dan kepemimpinan.

Sementara itu, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si. mengingatkan agar proses penyusunan Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Pemimpin Nasional perlu dilakukan secara sinkronisasi sehingga dapat menjadi produk hukum Lemhannas RI. Nantinya produk hukum tersebut dapat menjadi dasar pembangunan pusat asesmen di Lemhannas RI. “Tujuannya adalah untuk mengukur kepemimpinan para peserta Lemhannas RI yang diawali dengan membangun infrastruktur pusat asesmen,” ujarnya. (NA/BIA)

Pusat Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lemhannas RI menyelenggarakan Rapat Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional Labkurtannas bertempat di Ruang Rapat Pusat Laboratorium, Lemhannas RI, pada Selasa (13/2). Acara tersebut dibuka langsung oleh Plt. Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Maman Firmansyah. 

“Kami menginginkan bahwa betul-betul hasil pengukuran ketahanan nasional untuk daerah yang kita lakukan, betul-betul menjadi diakui oleh nasional dan betul-betul dijadikan patokan dalam mengukur daerah nasional,” kata Maman Firmansyah. Sejalan dengan hal tersebut, Maman Firmansyah menyampaikan ke depannya peralatan untuk pengukuran ketahanan nasional tersebut akan dicoba direvitalisasi.

Disampaikan juga oleh Kepala Pusat Laboratorium Lemhannas RI Marsma TNI Suroto, S.T., M.A.P. bahwa ketahanan nasional memiliki nilai yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang silih berganti mulai dari persoalan kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, separatisme, terorisme, radikalisme, intoleransi, narkoba, bencana alam, dan lainnya adalah tekanan yang sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. 

Apabila negara tidak memiliki ketahanan atau daya survive, tidak menutup kemungkinan berbagai ancaman dan gangguan akan berpotensi membahayakan negara. “Oleh karena itu, kondisi ketahanan nasional Republik Indonesia harus senantiasa dapat dipantau untuk mewaspadai dan menjaga agar kondisi ketahanan Nasional Republik Indonesia selalu dalam kondisi yang aman ketika harus dihadapkan ancaman, gangguan, dan tantangan yang terjadi ke depan,” ujar Suroto dalam sambutannya.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan paparan yang disampaikan oleh Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A. Dalam paparannya, Dadan Umar menyampaikan manfaat dari hasil pengukuran indeks ketahanan nasional. Manfaat tersebut, yakni menghasilkan data penilaian tentang ketahanan nasional yang terukur secara objektif dan komprehensif, kemudian dapat mengidentifikasi kondisi ketahanan nasional, dapat memetakan potret ketahanan nasional, dapat mendiagnosa problematika terkait ketahanan nasional, sebagai bahan koreksi dan evaluasi pembinaan ketahanan nasional, sebagai bahan edukasi, dapat mendukung penelitian dan pengembangan ketahanan nasional serta menuju terwujudnya good governance dan clean government dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang sangat tangguh.

Lebih lanjut, tujuan dari Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (Siskurtannas) terbagi dalam tiga tujuan. Pertama adalah menjadikan Siskurtannas sebagai kebutuhan yang dapat menjadi tolak ukur penilaian kepala daerah, sebagai indikator keberhasilan tujuan nasional, dan sebagai instrument/tools dalam perencanaan pembangunan serta identifikasi masalah. 

Lalu yang kedua adalah untuk menjamin akurasi dan validitas terkini dan teraktual serta selaras dengan perkembangan lingkungan strategis. Selanjutnya yang ketiga adalah memberikan nilai manfaat yang maksimal sebagai pedoman bagi stakeholder, referensi insan akademisi dan nilai tambah bagi Lemhannas RI.

Suroto yang ditemui setelah acara menyampaikan harapannya Labkurtannas ke depan dapat memaksimalkan penggunaan artificial intelligence (AI), sehingga akan memberikan relevansi dan kecepatan waktu untuk memberikan indeks penilaian ketahanan nasional. Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol. Drs. R.Z. Panca Putra S., M.Si, Para Deputi, Tenaga Profesional, Tenaga Ahli, Para Direktur, dan Para Kepala Biro Lemhannas RI. (SP/CHP)

Tenaga Profesional Bidang Ekonomi Lemhannas RI Dr. K.P. Suharyono S. Hadiningrat bertindak sebagai narasumber pada Kuliah Umum “Mempersiapkan Generasi Indonesia Emas 2045” pada Senin (12/2), di Institut Teknologi Kalimantan (ITK). Kuliah umum tersebut diselenggarakan dalam rangka meningkatkan literasi menuju Indonesia Emas 2045 yang diikuti oleh civitas akademika ITK.

Dalam kuliah umum yang dimoderatori oleh Ibu Happy Aprillia, S.T., M.T., M.Eng, Ph.D., Suharyono menyampaikan bahwa di dalam sejarah perjuangan dan kehidupan berbangsa, terdapat masa-masa keruntuhan yang kemudian tumbuh dan berkembang menciptakan dinamika dari berbagai aspek internal dan eksternal. 

Melihat sejarah masa lalu tersebut, sebagai bangsa Indonesia harus bisa mengambil pelajaran yang berharga agar bangsa Indonesia bisa menyadari dan berkomitmen untuk menjaga keutuhan dan menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.

Disisi lain, dengan melihat berbagai potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) dari dalam maupun luar, Suharyono menegaskan bahwa hanya bangsa Indonesia yang harus mampu menjaga dan membelanya. Hal tersebut karena Indonesia merupakan epicentrum of growth di kawasan.

Suharyono juga mengingatkan bahwa untuk penyiapan generasi Indonesia Emas 2045, tidak serta merta dapat dicapai dengan mudah mengingat jangka waktu yang diperlukan relatif panjang dan multi-dimensional sebagai kesinambungan antar waktu. Dijelaskannya bahwa perlu memahami kondisi saat ini yang perlu dianalisis bahwa adanya berbagai kemungkinan peluang dan tantangan ke depan, sehingga perlu mencari sejumlah upaya dalam menyelesaikan persoalan secara komprehensif, holistik dan integral.

Lebih lanjut, Suharyono menyampaikan dukungannya untuk ITK menjadi Perguruan Tinggi Negeri yang mandiri berkelas dunia dan menjadi pilar kekuatan ekonomi dan kedaulatan NKRI. “Saya sangat bersyukur dan punya keyakinan bahwa ITK dan Perguruan Tinggi yang lain, dan bangsa Indonesia pada umumnya akan menjadi bangsa yang maju,” ungkapnya. 

Menyinggung Ibu Kota Nusantara (IKN), Suharyono mengatakan bahwa IKN adalah bagian dari masa depan bangsa Indonesia, terutama para mahasiswa, kaum milenial dan generasi Z karena pada 100 tahun Indonesia Merdeka, mereka akan menjadi pemimpin bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sejalan dengan hal tersebut, Suharyono mengajak civitas akademika ITK untuk pro aktif mengambil peranan dalam mempersiapkan generasi emas dan harus mengambil peluang dengan benar secara ksatria. Selain itu, ia juga mengajak berperan signifikan bagi Indonesia emas 2045 dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, rajin belajar dan berorganisasi karena akan menjadi pemimpin di masa depan. 

Suharyono juga mendorong agar ITK dapat menjalin kolaborasi pentha helix utk mengembangkan Nusantara Techno Park guna men-generate lompatan eksponensial menuju Indonesia Emas 2045, termasuk tengah dipersiapkannya kerjasama antara Lemhannas RI dengan ITK guna mewujudkan Kampus Merdeka Berwawasan Kebangsaan. 

Mengakhiri paparannya, Suharyono menyampaikan bahwa generasi emas itu harus yang berpancasila sejati, harus memiliki sikap profesional, kritis dan berbasis pada data dan fakta. Dirinya berharap kolaborasi tersebut harus dilanjutkan dengan focus group discussion (FGD) untuk bisa bersama-sama memberi kontribusi terbaik.

Hadir dalam acara tersebut, Rektor ITK Prof. Dr.Agus Rubiyanto, M.Eng.Sc. dan Asisten II Setda Kota Balikpapan Bidang Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Andi Muhammad Yusri Ramli, S.T, M.T. (SP/BIA)