Direktorat Pengkajian Sosial Budaya Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) kembali menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) di Lemhannas RI, Kamis (29/4). FGD tersebut merupakan tahap lanjutan dari pelaksanaan kunjungan ke Lokus Provinsi Kepulauan Riau pada 7 dan 8 April 2021 yang lalu.

“Media sosial mampu menjadi sarana komunikasi dan interaksi antara individu satu dengan lainnya, antarkelompok, maupun antara individu dengan kelompok,” kata Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P.

Menurut Reni, karakteristik media sosial yang interaktif, menarik, cepat dan mudah diakses menjadikan media sosial mempunyai kekuatan besar dalam membentuk pola kehidupan masyarakat. Media sosial juga mulai tampak digunakan sebagai pengganti peran media massa konvensional dalam penyebaran berita dan informasi.

Lebih lanjut Reni menyampaikan bahwa saat ini media sosial juga dimanfaatkan oleh pelaku usaha sebagai sarana pemasaran. Media sosial menjadi cara yang ampuh dalam hal mempromosikan produk yang ada. “Optimalisasi pemanfaatan media sosial ini terbukti telah menggantikan sebagian transaksi pasar secara konvensional,” ujar Reni.

Pemanfaatan media sosial tidak hanya terjadi pada sektor ekonomi saja, digitalisasi dalam bentuk media sosial mampu mengubah sistem dan budaya komunikasi, koordinasi dan interaksi bahkan dalam dunia pendidikan, kesehatan, dan politik.

Dapat dikatakan bahwa media sosial mampu menyebarkan pesan secara revolusioner, efek yang ditimbulkan dari pesan tersebut dapat menjadi sedemikian luas sehingga mempengaruhi sikap dan perilaku kolektif masyarakat. Sudah seharusnya pemerintah dapat merespons dengan mengoptimalisasi pemanfaataan media sosial untuk kepentingan pembangunan nasional, sejalan dengan program pemerintah dalam upaya pembangunan karakter berwawasan kebangsaan.

Jika peran media sosial dapat optimal dimanfaatkan maka akan berdampak besar terhadap percepatan pemerataan dan terwujudnya tujuan pembangunan, termasuk pembangunan karakter berwawasan kebangsaan secara nasional.

Kemudian Reni menyampaikan bahwa dalam rangka percepatan pembangunan di seluruh sektor dan potensi keterjangkauannya, menjadikan media sosial sebagai bagian strategis perlu didukung oleh sarana prasarana memadai. Sarana prasarana tersebut terutama adalah infrastruktur komunikasi dan perangkatnya. Kesiapan infrastruktur komunikasi yang semakin masif dibangun, seharusnya dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh aparat  dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Infrastruktur ini tidak sekedar sebagai media komunikasi konvensional melalui sambungan telepon, namun juga dapat dimanfaatkan lebih luas untuk penyalur informasi dan edukasi dari pemerintah pusat ke berbagai pelosok daerah yang mudah diakses masyarakat,” kata Reni.

Pada kesempatan tersebut, Reni menegaskan bahwa pembangunan karakter wawasan kebangsaan pada masyarakat tidak hanya terfokus pada kota-kota besar maupun urban. Namun, justru di daerah–daerah yang terluar dan terpencil sangat perlu dilakukan agar tidak terjadi penggerusan semangat nasionalisme oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. “Peran media sosial sebagai jembatan informasi yang valid tanpa unsur hoaks (informasi bohong) sangat diperlukan dan dioptimalkan,” kata Reni.

Hadir dalam kesempatan tersebut sebagai narasumber Direktur Bela Negara Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Dr. Jubei Levianto, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI Dr. Eng. Agus Haryono, Dosen Filsafat Sosial, Ekonomi Logika, dan Estetika Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI Dr. Fristian Hadinata, M.Hum., dan Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP Prof. Dr. F.X. Adji Samekto, M.Hum.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno L.P. Marsudi memberikan ceramah kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62, Rabu, (28/4). Pada kesempatan tersebut, Retno menyampaikan mengenai Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Krisis Global dan mengangkat isu terkini mengenai diplomasi vaksin.

“Pelaksanaan diplomasi haruslah adaptif, inovatif, dan berani mengambil keputusan dan risiko di saat yang sangat sulit,” kata Retno. Lebih lanjut Retno menyampaikan bahwa pada awal tahun 2021, dunia memiliki harapan baru bahwa pandemi Covid-19 akan lebih cepat terselesaikan. Harapan tersebut muncul karena mulai tersedianya vaksin pada awal tahun dan angka kasus baru di hampir seluruh negara menunjukkan penurunan. Hal tersebut memberikan harapan baru jika keadaan tersebut bisa terus dijaga, maka dunia akan lebih cepat keluar dari pandemi Covid-19. Sampai saat ini vaksin yang diberikan sudah mencapai 1 Miliar dengan rata-rata kecepatan vaksinasi 19,7 juta dosis per hari. “Dari program vaksin yang diberikan maka ini merupakan program vaksinasi global terbesar sepanjang sejarah,” ujar Retno.

Namun, harapan dan dugaan bahwa pandemi Covid-19 akan dapat lebih cepat berakhir ternyata belum dapat terwujudkan. Retno menyampaikan bahwa Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia Tedros Adhanom Ghebreyesus baru saja mengeluarkan pernyataan bahwa jumlah infeksi global terus meningkat selama 9 minggu terakhir. Gelombang baru penyebaran virus terjadi di banyak negara. Dengan adanya kenaikan kasus baru di beberapa negara dan dibarengi dengan munculnya beberapa varian baru yang lebih infeksius, menyebabkan negara-negara pengekspor vaksin mengambil tindakan restriktif di antaranya termasuk restriktif untuk ekspor vaksin dan obat-obatan yang sangat diperlukan di berbagai negara lainnya. Hal tersebut menyebabkan keterlambatan vaksin ke seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia.

Tetapi Indonesia patut bersyukur karena telah bergerak mencari vaksin mulai dari awal pandemi Covid-19. Presiden menugaskan Menteri Luar Negeri, Menteri BUMN, dan Kementerian Kesehatan untuk membuka akses, mencari vaksin bagi kebutuhan dalam negeri. “Tugas kami adalah membuka aksesnya, meratakan jalannya, karena vaksin ini bukan urusan teknis semata,” kata Retno.

Retno juga menyampaikan bahwa Indonesia memang berusaha untuk mencari vaksin bagi kebutuhan dalam negeri, namun Indonesia juga terus ikut berjuang mengenai kesetaraan akses vaksin bagi semua negara. “Indonesia aktif berkontribusi dalam memperjuangkan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara,” ujar Retno. Salah satu kontribusinya adalah Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi bersama dengan Menteri Kesehatan Ethiopia Lia Tadesse dan Menteri Pembangunan Internasional Kanada Karina Gould menjadi Co-Chair COVAX AMC Engagement Gorup (AMC EG). COVAX AMC EG merupakan forum negara AMC dengan negara-negara donor untuk pengadaan dan distribusi vaksin bagi negara AMC. “Di sinilah kita melihat bahwa multilateralisme memiliki manfaat,” tutur Retno.

Diplomasi kesehatan, yakni diplomasi vaksin, harus menjadi dan telah menjadi salah satu bagian prioritas diplomasi Indonesia saat ini. Data saat ini menyebutkan bahwa sebanyak 67 Juta vaksin sudah tiba di Indonesia, baik yang berasal dari jalur bilateral maupun jalur multilateral. Retno berharap pada akhir bulan ada penambahan 6 juta vaksin lagi dan pada bulan-bulan selanjutnya tidak mengalami keterlambatan yang cukup berarti.

“Diplomasi kesehatan, saya yakin, akan terus menjadi isu penting dalam pelaksanaan hubungan luar negeri dan upaya membangun ketahanan kesehatan, mulai dari ketahanan kesehatan nasional, regional, dan dunia akan terus bergulir dan semakin menebal,” kata Retno.

Retno juga meyakini bahwa dengan pandemi Covid-19 pola hubungan antarbangsa akan berubah, isu kesehatan akan menjadi salah satu prioritas. “Bagi Indonesia yang paling penting adalah membangun ketahanan kesehatan nasional,” ujar Retno. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui pembangunan kemandirian industri obat-obatan dan bahan baku obat. Retno menegaskan bahwa sebagai negara besar, Indonesia tidak boleh terus tergantung sepenuhnya pada pasokan asing. “Diplomasi juga berkomitmen untuk berkontribusi mendukung upaya pemerintah membangun kemandirian dibidang kesehatan,” kata Retno.

Mengakhiri ceramahnya, Retno memberikan tambahan pada pernyataan sebelumnya, yakni bahwa pelaksanaan diplomasi Indonesia bukan saja adaptif, inovatif, berani mengambil keputusan dan risiko, tetapi di saat yang sama juga harus senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip. Dengan memegang prinsip, Indonesia tidak akan mudah dibelok-belokan. Prinsip pertama adalah Indonesia senantiasa konsisten menjunjung tinggi prinsip dan nilai hukum internasional seperti Piagam PBB dan Piagam ASEAN. Prinsip kedua, Indonesia sangat percaya kepada kekuatan dialog dan kerja sama, hanya dengan dialog dan kerja sama tantangan global yang tidak mengenal batas dapat diatasi. Prinsip ketiga, yaitu kepentingan nasional adalah kiblat politik luar negeri Indonesia yang tidak bisa ditawar. Namun, Indonesia juga terus berkomitmen untuk berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas dunia. “Kepentingan nasional dan kontribusi kita untuk dunia terus berjalan secara beriringan,” kata Retno. Prinsip tersebutlah yang menjadi esensi dari Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia, yang semakin relevan dengan situasi dunia saat ini.

Direktorat Pengkajian Ideologi dan Politik Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) kembali menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) kajian strategis jangka panjang “Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi di Indonesia”, pada Rabu (28/4). FGD kedua ini merupakan tahap lanjutan dari FGD yang telah dilaksanakan pada 17 dan 18 Maret 2021 bertempat di Lokus Provinsi Sumatera Utara.

“Pada dasarnya politik identitas tidak dapat dihindari dalam demokrasi,” ungkap Deputi Pengkajian Strategik Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. Namun, Reni menegaskan bahwa hendaknya identitas yang dibawa ke dalam politik tersebut diperankan secara beretika dan bermoral, tidak melampaui batas yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya melek politik dan hukum, dikhawatirkan akan merebaknya sikap emosional yang mudah tersulut api politik praktis sehingga berakibat timbulnya konflik vertikal maupun horizontal, yang justru akan merugikan keutuhan bangsa Indonesia. Pada FGD di Lokus Provinsi Sumatera Utara, ada beberapa hal yang dapat diambil, di antaranya adalah bahwa untuk dapat mengelola fenomena politik identitas, hendaknya perlu meningkatkan aspek demokrasi yang berkualitas, yakni dengan cara komunikasi politik yang menekankan kesepahaman dalam politik untuk tetap berpegang teguh pada konsensus dasar bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, pendidikan politik dirasa perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat berpartisipasi secara positif di dalam politik demokrasi.

“Fenomena ini merupakan tantangan yang dihadapi dan perlu dicari solusinya agar keran demokrasi yang ada dapat dipergunakan dengan sesuai koridor hukum di Indonesia,” ujar Reni. Oleh karena itu, sumbangsih pemikiran tiap-tiap narasumber dan penanggap diharapkan dapat memberikan masukan dalam kajian yang disusun.

Hadir pada kesempatan tersebut sebagai narasumber Deputi I Bidang Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Mayjen TNI Purnomo Sidi, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Prof. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Anggota DPD RI Pdt. Dr. Willem Tumpal Pandapotan Simarmata, M.A., dan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Periode 2006-2015 Prof. Dr. Komaruddin Hidayat. Turut hadir sebagai penanggap Direktur Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri RI Drs. Syarmadani, M.Si., Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. Dr. Firman Noor, M.A., Direktur Eksekutif Center For Social Political Economic and Law Studies (CESPELS) Dr. Ubedilah Badrun, M.Si., serta Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti.

Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. didampingi oleh Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI Ir. Edi Permadi, Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI Prof. Dr. Jana Tjahjana Anggadirejdja, Pelaksana Penelitian dan Pengembangan Bahan Galian Nuklir, Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional, I Gde Sukadana, S.T., M.Eng., Direktur Pengkajian Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI Brigjen TNI Ramses L. Tobing, S.T. dan sejumlah personel Lemhannas RI mengunjungi Lokus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa, 26 April 2021 sampai Rabu, 27 April 2021.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengumpulkan data di Lokus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka memperkaya substansi Kajian Strategik Jangka Panjang “Hilirisasi Mineral dan Logam Tanah Jarang Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional”.

Selama dua hari berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, rombongan melaksanakan tiga Focus Group Discussion (FGD). Pada FGD pertama, rombongan Lemhannas RI berdiskusi dengan PT. Timah (Persero) Tbk yang dipimpin langsung oleh Direktur Utama PT. Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan didampingi oleh jajaran Direksi PT Timah Tbk. Selanjutnya FGD kedua dilaksanakan dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, hadir pada kesempatan tersebut Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol. Drs. Anang Syarif Hidayat dan Komandan Resor Militer 045 Garuda Jaya.

FGD terakhir adalah diskusi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dihadiri oleh Gubernur Bangka Belitung Dr. H. Erzaldi Rosman, didampingi Kepala Dinas Energi dan SDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Amir Syahbana, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Drs. Sunardi, M.A.P, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Eko Kurniawan S.Sos., M.Si, Dosen Fakultas Pertambangan Universitas Bangka Belitung Irvan, S.T., M.Eng, dan anggota DPR RI komisi VII Daerah Pemilihan Bangka Belitung yang membawahi bidang energi, teknologi dan riset serta lingkungan hidup Bambang Patijaya.

“Pada tahun 2021 ini, Pengkajian Strategik Lemhannas RI melaksanakan program kajian berlanjut yang berjudul Hilirisasi Mineral dan Logam Tanah Jarang Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional,” kata Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. Lebih lanjut Reni menyampaikan bahwa FGD di Lokus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap upaya mencari solusi persoalan hilirisasi mineral dan logam tanah jarang.

“FGD di Lokus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini merupakan rangkaian kegiatan pendalaman materi kajian jangka panjang Direktorat Pengkajian Ekonomi dan SKA Debidjianstrat sebagai upaya untuk mendapatkan data dan fakta riil sesuai kondisi di lapangan tentang hilirisasi mineral dan logam tanah jarang,” tutur Reni. Dua pertanyaan mendasar yang diharapkan akan terjawab melalui FGD di Lokus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah apa permasalahan dan kendala yang dihadapi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta dalam mengoptimalkan hilirisasi mineral dan logam tanah jarang sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta bagaimana mewujudkan pengelolaan hilirisasi mineral dan logam tanah jarang sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.