Hari kedua kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Calon Anggota DPR RI Terpilih 2024-2029, Lemhannas RI menghadirkan Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., M.Ak., CSFA., CertDA., CGCAE., GRCE., CFrA., CIISA., ChFA. untuk memberikan ceramahnya di Grand Ballroom Hotel Shangrila Jakarta, pada Minggu (22/9). Anggota I BPK RI menyampaikan tentang pengelolaan keuangan negara dalam rangka menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

“Dewan Perwakilan Rakyat adalah manifestasi dari seluruh rakyat Indonesia yang mana mengusung semua keinginan, semua hajat dan semua harapan dari bangsa Indonesia untuk mau menjadi apa ke depan negara kita,” kata Anggota I BPK RI mengawali paparannya. Tujuan negara Indonesia pun dipertegas oleh Anggota I BPK RI yang tentunya menginginkan kesejahteraan untuk rakyatnya. Telah diketahui bersama bahwa tujuan negara Indonesia ada di pembukaan UUD 1945 alinea 4, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Anggota I BPK RI menyampaikan tujuan suatu negara adalah arah dari kebijakan negara untuk menentukan arah gerakan negara itu sendiri yang disesuaikan dengan tujuan dari berbangsa dan bernegara. Menurutnya, merupakan suatu hal yang penting bagi seluruh anggota DPR RI untuk memahami dan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dari mulai tahun berjalan maupun yang akan datang oleh pemerintah untuk dikawal guna mencapai tujuan bernegara. “Bukan hanya dikawal, mengingat fungsi DPR adalah fungsi legislasi, kontrol sekaligus budgeting, (maka) DPR ikut menentukan arah dan tujuan negara kita bagaimana mencapainya dan bagaimana mengevaluasinya,” ujar Anggota I BPK RI .

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dalam melaksanakan seluruh pembangunan dibutuhkan biaya dan dukungan anggaran. Dukungan tersebut adalah anggaran keuangan baik yang ada di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Semua kekayaan negara wajib untuk dikelola dan digunakan untuk mencapai visi misi negara Indonesia. 

Tentang APBN, Anggota I BPK RI mengatakan harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dikatakan juga bahwa saat ini dunia internasional sudah berkembang sangat cepat dan semakin dipercepat dengan adanya pandemi COVID-19. Hubungan antar negara kini menjadi semakin ketat dan semakin prudent untuk dicapai. Atas dasar hal tersebut, hal yang paling penting adalah governance. “Jadi, kata governance menjadi suatu hal yang sangat penting pada saat negara kita mau mencapai tujuan negara kita. Governance (adalah) syarat utama kita masuk (dan) bergaul dengan dunia internasional,” ungkapnya.

Untuk mencapai good governance, terdapat asas-asas yang harus dipenuhi, yakni akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan negara dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas serta mandiri. Adapun bentuk good governance di Indonesia berupa Opini yang diberikan BPK RI, terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), dan Tidak Wajar (TW).

Selanjutnya, Anggota I BPK RI menyampaikan empat upaya peningkatan pengelolaan keuangan negara untuk kesejahteraan masyarakat. Pertama adalah komitmen kuat seluruh elemen bangsa atas peningkatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas keuangan. Kedua adalah mengidentifikasikan national interest, untuk menentukan fokus sektor unggulan sesuai competitive advantage serta roadmap pencapaian menjadi negara maju.

Kemudian upaya ketiga adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui strategi optimasi pendapatan, peningkatan kualitas belanja, penguatan proyek strategis nasional dan hilirisasi sektor industri, National Logistic Ecosystem (NLE) yang efisien dan terintegrasi, penguatan intelijen dan diplomasi serta perbaikan kebijakan dan regulasi yang mendukung iklim berusaha. Lalu yang keempat adalah sinergi pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), BPK dan DPR.

Mengakhiri paparannya, Nyoman Adhi menyampaikan bahwa tantangan ke depan yang akan dihadapi akan semakin besar. Untuk itu, dengan melakukan sinergi antar seluruh elemen bangsa, Nyoman Adhi yakin semua pihak mampu mendukung dan membantu pemerintah, baik yang saat ini maupun yang akan datang untuk menjadi lebih baik lagi guna mencapai visi Indonesia emas 2045. (SP/CHP)

Ketua DPR RI Puan Maharani membuka Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Calon Anggota DPR RI Terpilih Periode 2024-2029 Tahun 2024 Lemhannas RI pada Sabtu (21/9). Diikuti sebanyak 269 peserta, kegiatan yang diselenggarakan pada 21 September 2024 hingga 29 September 2024 tersebut mengangkat judul “Memantapkan Nilai-Nilai Kebangsaan Anggota DPR RI Terpilih Periode 2024-2029, sebagai Pemimpin Legislatif yang Inklusif, Berkarakter, dan Negarawan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”.

“Kami harapkan Bapak dan Ibu mampu membina dan membangun rasa, memahami dan juga memedomani semangat kebangsaan seluruh elemen kemasyarakatan, bangsa dan negara agar di masa kini dan juga di masa yang akan datang memiliki karakter keindonesiaan,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin saat menyampaikan sambutannya.

Lebih lanjut, Ketua KPU menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh para pendiri bangsa seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Diharapkan kegiatan tersebut mampu memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan meningkatkan kesadaran anggota DPR dan DPD RI terpilih terhadap identitas nasional melalui penguatan rasa cinta tanah air dan memahami pentingnya persatuan dalam keberagaman. “Saya berharap kegiatan ini dapat memperkuat ketahanan nasional dengan membangun karakter bangsa yang kuat, diharapkan masyarakat dapat menghadapi tantangan,” pungkas Ketua KPU.

Mendukung harapan ketua KPU, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan seluruh peserta bahwa amanah dari 204,8 juta pemilih terletak di pundak masing-masing anggota DPR dan DPD Terpilih periode 2019-2024. Oleh karena itu, kehadiran para peserta dalam kegiatan tersebut sangat penting guna mendapatkan pembekalan tentang nilai-nilai kebangsaan.

“Bangsa ini harus memiliki satu tekad bersama untuk memperkokoh kedaulatannya sebagai sebuah negara, terutama dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks dan tidak pasti,” kata Ketua DPD RI. Lebih lanjut, Ketua DPD RI menyampaikan bahwa tekad bersama tersebut harus didukung dengan kerja sama, semangat berjuang, dan keterlibatan semua elemen bangsa, termasuk anggota DPR dan DPD RI.

DPR dan DPD RI sebagai pemegang kekuasaan legislatif dan bertugas menyusun peraturan, harus menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum yang diproduksi. Oleh karena itu, penting bagi anggota DPR dan DPD RI untuk memiliki pengetahuan yang holistik terkait nilai-nilai kebangsaan. “Pemantapan nilai-nilai kebangsaan sangat penting sebagai fondasi kita semua dalam menyongsong dan mewujudkan Indonesia Emas melalui penyatuan langkah kolaborasi antara DPR RI dan DPD RI dalam kesatuan tekad,” ujar Ketua DPD RI.

Ketua DPR RI Puan Maharani dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa komitmen sebagai anggota DPR RI dan DPD RI dibangun dan harus dibangun atas kesadaran dan pemahaman bahwa Indonesia adalah bangsa dan negara yang terdiri atas keberagaman yang tersebar di berbagai pulau. Dengan adanya komitmen tersebut, setiap kebijakan yang disusun harus ditempatkan bagi kepentingan bangsa dan negara.

“Apapun yang akan kita lakukan, tugas-tugas kita yang akan kita laksanakan sebagai anggota DPR RI dan anggota DPD RI adalah seharusnya sebesar-besarnya dan sejati-jatinya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara,” tutur Ketua DPR RI. Pada kesempatan tersebut, Ketua DPR RI mengingatkan seluruh peserta bahwa kepentingan yang paling besar adalah pembangunan bangsa Indonesia. Dalam mewujudkan pembangunan tersebut, kerja sama dan kolaborasi yang dilakukan harus berdasarkan nilai-nilai kebangsaan.

Oleh karena itu, diharapkan kegiatan tersebut dapat memperluas cakrawala pandang para peserta mengenai dinamika kebangsaan yang nantinya akan mendukung penentuan kebijakan yang diambil saat para peserta bertugas.

“Selamat mengikuti kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi anggota DPR RI dan DPD RI terpilih untuk periode 2024-2029. Marilah kita terus perkuat jiwa bangsa Indonesia dalam setiap pelaksanaan tugas sebagai wakil rakyat,” pungkas Ketua DPR RI.

Sebagai informasi, kolaborasi antara Lemhannas RI dan KPU dalam memantapkan nilai-nilai kebangsaan bagi Anggota DPR dan DPD Terpilih sudah berjalan sejak periode 2019-2024. Kegiatan ini merupakan perwujudan dari perjanjian kerja sama Lemhannas RI dengan KPU. Diharapkan kegiatan ini dapat membekali para anggota DPR dan DPD Terpilih sehingga nantinya dapat mengabdi dengan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan. (NA/CHP)

“Indonesia adalah negara besar dan strategis yang memiliki peran penting dalam menentukan landscapegeopolitik global,” kata Plt. Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Eko Margiyono. Hal tersebut disampaikan saat memberikan pembekalan wawasan kebangsaan kepada peserta Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Calon Anggota DPR dan DPD Terpilih Periode 2024-2029 pada Sabtu (21/9).

Peran penting Indonesia dalam geopolitik global, harus dilandasi dengan ketahanan nasional yang kokoh sebagai fondasi menghadapi kontestasi global. Dewasa kini disebut sebagai era turbulensi global karena banyak persaingan-persaingan global di beberapa kawasan. Menyoroti hal tersebut, Indonesia dituntut untuk selalu proaktif dan adaptif dalam menjaga kedaulatan keutuhan wilayah dan kesejahteraan rakyat.

Plt. Gubernur Lemhannas RI menyampaikan tiga perubahan di tingkat global yang tidak dapat dihindari, yakni dinamika geopolitik global, perkembangan teknologi informasi, dan perubahan iklim. Dalam dinamika geopolitik global, ada pergeseran kekuatan dan pengaruh serta terjadi persaingan perebutan kekuasaan antara negara-negara besar. Konflik-konflik yang terjadi secara langsung dan tidak langsung akan memengaruhi perdamaian dunia termasuk keamanan internasional. Hal tersebut tentunya juga memengaruhi kondisi stabilitas Indonesia.

Selanjutnya, persaingan teknologi dan inovasi. Dua hal tersebut memegang peranan penting karena kemajuan teknologi dan inovasi mengubah banyak hal seperti perubahan interaksi sosial, dampak pada budaya konsumsi, serta kreativitas dan ekspresi diri. Kondisi tersebut membuat negara-negara besar mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk riset dan pengembangan infrastruktur digital. Persaingan teknologi mendorong investasi infrastruktur digital seperti jaringan telekomunikasi, pusat data, dan sistem komunikasi. Namun, kondisi ini harus disikapi dengan bijak agar tidak merugikan Indonesia.

Kemudian perubahan iklim yang saat ini terjadi pada hampir semua negara. Perubahan iklim menyebabkan bencana alam semakin ekstrem dan mengancam kestabilan global. Oleh karena itu, perubahan iklim harus diwaspadai semua pihak termasuk anggota DPR dan DPD terpilih agar nantinya dapat merumuskan peraturan yang tepat.

Dunia sudah berubah, dunia penuh dengan ketidakpastian. Untuk menghadapi hal tersebut, dibutuhkan kolaborasi dari seluruh komponen bangsa agar tercipta ketahanan nasional yang tangguh. “Tidak ada lagi menonjolkan ego sektoral, kita butuh kolaborasi. Tidak ada superman, yang ada adalah superteam. Persatuan dan kesatuan adalah kata kunci sebagai kekuatan bangsa kita” ujar Plt. Gubernur Lemhannas RI. (NA/CHP)

Lemhannas RI menyelenggarakan Upacara Bendera Bulan September bertempat di Lapangan Tengah Lemhannas RI pada 17 September 2024. Bertindak sebagai Inspektur upacara, yakni Plt. Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Eko Margiyono.

Pada kesempatan tersebut, Plt. Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa sebentar lagi akan memasuki masa triwulan ke-4 dalam pengelolaan anggaran. Plt. Gubernur Lemhannas RI mengingatkan kepada seluruh unit kerja untuk segera mengerjakan program-program yang sudah direncanakan. Lebih lanjut, ditegaskan agar seluruh unit kerja mengelola anggaran dengan akuntabel dan bertanggungjawab.

“Anggaran yang diberikan kepada masing-masing unit kerja adalah uang milik negara yang harus dipertanggungjawabkan,” tegas Plt. Gubernur Lemhannas RI.

Kemudian Plt. Gubernur Lemhannas RI menyampaikan dua kegiatan besar yang akan segera dilaksanakan Lemhannas RI, yakni Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR RI Terpilih dan Jakarta Geopolitical Forum 2024. Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR RI Terpilih akan dilaksanakan pada 21 sampai 29 September 2024, sedangkan Jakarta Geopolitical Forum 2024 pada 25 dan 26 September 2024. Plt. Gubernur Lemhannas RI mengimbau agar personel yang terlibat merencanakan dan menyiapkan kedua kegiatan dengan sebaik-baiknya.

Bagi personel Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI dan Peserta PPRA 67 Lemhannas RI, Plt. Gubernur Lemhannas RI mengingatkan bahwa pelaksanaan PPRA 67 akan segera selesai. Plt. Gubernur Lemhannas RI berpesan agar sisa waktu yang ada dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar tercapai tujuan program pendidikan Lemhannas RI.

Pada kesempatan tersebut, Plt. Gubernur Lemhannas RI juga mengajak seluruh personel Lemhannas RI untuk menjadi agen pengawas bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memakai pelat nomor dinas Lemhannas RI. Plt. Gubernur Lemhannas RI mengimbau agar para personel Lemhannas RI melapor jika menemui penyalahgunaan pelat nomor dinas Lemhannas RI.

Upacara tersebut diikuti oleh Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI; Pejabat Struktural dan Fungsional Lemhannas RI; Peserta PPRA 67 Lemhannas RI; dan seluruh personel Lemhannas RI. (NA/CHP)