Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menyelenggarakan Sosialisasi Evaluasi Reformasi Birokrasi bertempat di Ruang Pancasila, Lemhannas RI, pada Kamis (22/2). Acara yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas untuk mempercepat tercapainya pembangunan nasional melalui reformasi birokrasi (RB) tersebut dibuka langsung oleh Plt. Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Maman Firmansyah.

Perlu diketahui bersama, RB merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. “Lemhannas RI turut serta melaksanakan RB di lingkungan Lemhannas RI dalam rangka tentunya, menyukseskan program RB nasional,” kata Maman Firmansyah.

Berdasarkan informasi yang didapatkan pada portal RB nasional, hasil evaluasi RB Lemhannas RI tahun 2023 sebesar 72,03 dengan predikat BB (Sangat Baik). Hasil tersebut naik sebesar 2,71 dari capaian nilai RB tahun 2022 yang sebesar 69,32. 

Lebih lanjut, Maman Firmansyah menyampaikan empat penekanan yang harus dilakukan pada pelaksanaan RB ke depan. Pertama, pelaksanaan RB harus turut serta berkontribusi melakukan perbaikan birokrasi dan meningkatkan layanan yang menjadi tujuan RB. Kedua, seluruh aspek dalam penilaian RB harus dilakukan dengan sebaik-baiknya secara merata karena RB merupakan satu sistem yang saling berkesinambungan yang bila salah satu aspek dalam penilaian RB memiliki performa yang kurang, akan memengaruhi performa RB secara keseluruhan.

Pada penekanan ketiga, Maman Firmansyah menegaskan kepada seluruh personel Lemhannas RI untuk sungguh-sungguh dalam berupaya meningkatkan nilai RB karena hal tersebut merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan. Penekanan keempat, yakni ditegaskan kepada seluruh personel Lemhannas RI untuk memperkuat komitmen, usaha dan upaya dalam memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi RB di lingkungan Lemhannas RI.

Sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, yakni Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Kementerian PAN-RB RI Akhmad Hasmy, Ak. Pada kesempatan tersebut, Akhmad Hasmy menyampaikan road map reformasi birokrasi nasional 2020-2024. RB general yang baru terkait dengan cara kita memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan digital. “Oleh karena itu, di RB yang sekarang, Bapak Ibu di Lemhannas pikirkan bagaimana tata kelola di Lemhannas yang basisnya digital. Basisnya digital dan bisa merespons adaptif terhadap perubahan,” ujar Akhmad Hasmy.

Sedangkan pada RB tematik, Akhmad Hasmy menjelaskan RB yang mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata kelola pada berbagai program pengentasan kemiskinan, peningkatan Investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan, dan RB Tematik Prioritas Presiden.

Lebih lanjut, Akhmad Hasmy menyampaikan strategi peningkatan RB. Pertama adalah peningkatan kualitas Rencana Aksi (Renaksi) pembangunan RB general dan RB tematik yang lebih berfokus dalam rangka pencapaian indikator pelaksanaan reformasi birokrasi. Kedua adalah mengidentifikasi permasalahan dan rekomendasi pada setiap indikator penilaian. 

Lalu yang ketiga adalah melakukan pemetaan terhadap indikator yang belum dievaluasi serta berkoordinasi aktif dengan K/L Meso terkait untuk memastikan setiap indikator pada penilaian reformasi birokrasi dapat dievaluasi. Sedangkan yang keempat adalah Penguatan Tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) dan Tim Penilai Internal (TPI) dalam melakukan monitoring dan evaluasi baik pada tahap perencanaan, pelaksanaaan, maupun pada saat pelaksanaan evaluasi internal.

Akhmad Hasmy yang ditemui setelah sosialisasi, menyampaikan adanya perkembangan yang cukup baik pada penilaian Lemhannas RI melihat dari beberapa ukuran di RB general, pun beberapa indikator yang dilakukan melalui pengukuran meso juga ada perkembangan. Perlu diketahui evaluator meso adalah Kementerian/Lembaga yang memiliki peran, tugas, dan fungsi untuk melakukan evaluasi aspek implementasi kebijakan yang merupakan komponen dari indeks reformasi birokrasi dan menjadi tanggung jawabnya.

“Untuk yang (RB) tematik kami mengapresiasi nih, Lemhannas berupaya mengikuti seluruh tema yang ada di road map kami, tetapi memang perlu ada penguatan-penguatan diberbagai renaksinya, supaya kelihatan bahwa Lemhannas punya kontribusi yang jelas (dan) yang besar terhadap tema-tema yang ada,” ujar Akhmad Hasmy.

Akhmad Hasmy juga mengharapkan perbaikan, terutama untuk renaksi yang sudah disiapkan. Akhmad Hasmy ingin renaksi yang disusun dapat mengidentifikasi substansi yang lemah, serta lokasi unitnya. Diharapkan oleh Akhmad Hasmy Lemhannas RI dapat mencari dan berdiskusi tentang hal-hal yang perlu diperbaiki. (SP/CHP)

Biro Perencanaan Settama Lemhannas RI menyelenggarakan Sosialisasi Penganggaran dengan materi “Standar Biaya” bertempat di Ruang Gatot Kaca, pada Selasa (20/2). Acara tersebut diikuti oleh personel Lemhannas RI yang berkaitan dengan bidang pengadaan serta untuk mendapatkan informasi tentang standar biaya.

Acara tersebut menghadirkan dua narasumber dari Kementerian Keuangan RI, yakni Kepala Subdirektorat Standar Biaya Yuni Gunarti dan Penelaah Teknis Kebijakan Tingkat I Aris Susanto. Terkait standar biaya tersebut, Kepala Biro Perencanaan Laksma TNI Trismawan Djonisajoko, S.E., M.M., M.Tr.Opsla menyampaikan bahwa Lemhannas RI sudah berusaha mematuhi standar biaya masukan (SBM) yang sudah ada. Namun demikian, di dalam perjalanannya ada beberapa masukan dan usulan terkait dengan standar biaya lain yang masih diperlukan.

“Sehingga tentunya hal ini kita juga memerlukan pencerahan basicnya, standar biaya apa yang sudah harus kita dapatkan dan bagaimana teknis standar biayanya,” ujar Trismawan Djonisajoko. 

Yuni Gunarti menyampaikan standar biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI selaku pengelola fiskal (chief financial officer) yang digunakan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan pelaksanaan anggaran. “Kami berharap acara ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran. Supaya ke depan, sehingga terhadap alokasi anggaran yang telah diberikan dapat diimplementasikan dan juga digunakan secara lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan juga dapat dipertanggung jawabkan,” kata Yuni Gunarti.

Terkait penerapan SBM dalam RKA-K/L (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga), Yuni Gunarti menyampaikan penyusunan RKA K/L dilakukan berdasarkan beberapa hal yang salah satunya adalah satuan biaya. Satuan biaya yang digunakan antara lain standar biaya masukan, standar biaya keluaran, dan standar struktur biaya.

Lebih lanjut, Yuni Gunarti menyampaikan untuk penetapannya, standar biaya masukan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK), pun satuan yang menambah penghasilan atau fasilitas, harus mendapat izin Menteri Keuangan RI terlebih dahulu. Terkait tanggung jawab dan pengawasan, penyerahan tanggung jawab dan pengawasan diberikan kepada K/L bersangkutan. Sehingga hal tersebut akan menjadi peran aktif bagi K/L yang bersangkutan untuk melakukan pengawasan, pada saat perencanaan maupun pada saat penggunaan.

Acara tersebut dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab oleh narasumber dan peserta. Dengan adanya sosialisasi tersebut, Trismawan Djonisajoko berharap peserta dapat memahami dan mencermati materi dengan baik. (SP/CHP)

Biro Umum Settama Lemhannas RI Lemhannas RI menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pembentukan serta Implementasi Katalog Sektoral dan Toko Daring di Lingkungan Lemhannas RI T.A. 2024 bertempat di Ruang Gatotkaca pada Rabu (21/2). Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Sosialisasi Penerapan Aplikasi Belanja Online E-Purchasing (E-Katalog dan Toko Daring) yang telah dilaksanakan pada Senin, 19 Februari 2024.

“Bimtek pembentukan serta implementasi katalog sektoral dan toko daring ini diperlukan mengingat belanja online ini akan mengaplikasikan sistem yang baru. Di mana melalui bimtek ini dapat mempermudahkan peserta dalam hal pemahaman materi,” kata Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Settama Lemhannas RI Kolonel Kal Heri Setyawan, S.T., M.M.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan upaya agar Lemhannas RI dapat menerapkan e-purchasing dalam proses pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa serta dapat segera memanfaatkan kartu kredit pemerintah. Sebagai informasi, kartu kredit pemerintah dapat digunakan untuk belanja digital dan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu mekanisme pembayaran.

“Melalui kegiatan ini saya berharap agar para peserta mampu memahami dan mengimplementasikannya pada pelaksanaan tugas dan fungsi di unit masing-masing,” pungkas Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Settama Lemhannas RI menutup sambutannya.

Hadir dalam bimbingan teknis tersebut dua narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yakni Analis Kebijakan Muda Direktorat Pasar Digital Pengadaan Hilman Fazri dan Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Elvi Egyasti.

“Kalau mau memakai e-purchasing, sesungguhnya ada 3 cara,” kata Analis Kebijakan Muda Direktorat Pasar Digital Pengadaan Hilman Fazri. Lebih lanjut dijelaskan bahwa jenis metode e-purchasing terdiri dari negosiasi harga, mini kompetisi, dan competitive catalogue. Namun, competitive catalogue belum beroperasi karena dari sisi regulasi teknis dan aplikasi belum tersedia sehingga belum bisa dipakai.

Sedangkan negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi, atau ketersediaan produk. Dapat dikatakan bahwa metode negosiasi harga serupa dengan pengadaan langsung. Metode negosiasi harga tidak memiliki limit nilai, yang membedakan adalah pelakunya di antara pejabat pengadaan atau PPK.

Di sisi lain, mini kompetisi adalah metode yang dilakukan terhadap dua atau lebih penyedia yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis untuk mendapatkan harga terbaik. Dapat dikatakan bahwa mini kompetisi sejenis dengan tender. Pada metode mini kompetisi tidak ada proses negosiasi harga, koreksi harga dilakukan pada proses kompetisi.

Setelah menerima penjelasan materi dari Hilman Fazri, para peserta menerima penyampaian demo penggunaan portal e-katalog.lkpp.go.id oleh Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Elvi Egyasti. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan pencerahan kepada personel Lemhannas RI dalam mengimplementasikan pembentukan serta implementasi katalog sektoral dan toko daring di lingkungan Lemhannas RI. (NA/CHP)

“Nilai-nilai dan wawasan kebangsaan merupakan prasyarat mutlak yang harus dijaga demi tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Plt. Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Maman Firmansyah. Hal tersebut disampaikan dalam Upacara Pembukaan Pelatihan untuk Pelatih/Training of Trainers (ToT) Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Secara Virtual Angkatan I Lemhannas RI Tahun 2024 pada Selasa (20/02).

Dilaksanakan pada 20 Februari 2024 sampai 29 Februari 2024, kegiatan tersebut diikuti sebanyak 170 peserta. Plt. Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Mayjen TNI Rido Hermawan, M.Sc. dalam laporannya menyampaikan tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut adalah Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa guna Memelihara dan Meningkatkan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.

Lebih lanjut, Plt. Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara majemuk yang kental akan perbedaan. Perbedaan-perbedaan pandangan politik, keragaman suku, budaya, bahasa, etnis, golongan, dan agama merupakan kekayaan yang dapat menjadi kekuatan positif dalam pembangunan bangsa.  Namun di sisi lain, mengandung potensi konflik yang bila tidak dikelola dengan baik akan dapat menjadi titik retak persatuan dan kesatuan bangsa.

Oleh karena itu, dalam kegiatan tersebut para peserta akan menerima materi-materi yang terkait dengan empat konsensus dasar bangsa yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Para peserta juga akan dibekali dengan paradigma nasional, yaitu wawasan nusantara, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional dan kepemimpinan nasional. Diharapkan melalui kegiatan ini para peserta dapat memahami secara utuh dan penuh arti penting dari nilai kebangsaan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Walaupun dilaksanakan secara virtual, Plt. Gubernur Lemhannas RI mengimbau agar seluruh peserta tetap semangat, berkomitmen, dan komunikatif dalam mengikuti serta mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan. “Sehingga menjadi insan yang berkarakter kebangsaan yang kuat,” pungkas Plt. Gubernur Lemhannas RI mengakhiri sambutannya.

Setelah mengikuti Upacara Pembukaan, para peserta mendapatkan pengantar pimpinan dari Plt. Gubernur Lemhannas RI. 

“Kemerdekaan kita bukan pemberian, bukan hadiah, kemerdekaan kita adalah perjuangan dengan pengorbanan,” kata Plt. Gubernur Lemhannas RI kepada seluruh peserta. Lebih lanjut, Plt. Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa setelah merdeka, tumbuh rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan tersebut tumbuh dari berbagai unsur sosial budaya masyarakat yang ditempa dalam waktu yang lama.

Plt. Gubernur Lemhannas RI menekankan bahwa hal tersebut harus dihayati. Berbagai keberagaman harus dipahami kemudian diamalkan guna membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang mencakup upaya memperbaiki kondisi kemanusiaan lebih baik dari hari kemarin.

Oleh karena itu, kegiatan Pelatihan Untuk Pelatih/Training of Trainers (ToT) sangat penting untuk diikuti oleh peserta yang nantinya akan menjadi mitra Lemhannas RI dalam menyebarkan wawasan kebangsaan. Lemhannas RI tentunya memiliki keterbatasan untuk menjangkau seluruh bangsa Indonesia. Maka, para peserta yang akan menjadi alumni nantinya akan menjadi perpanjangantangan Lemhannas RI sebagai agen perubahan.

Para alumni diharapkan tidak hanya menyampaikan materi sebagai pelatih, tapi juga membimbing, menginspirasi, dan memberdayakan peserta didik di tempat masing-masing. Selain itu juga menjadi fasilitator yang membantu memperkuat keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk menjadi agen perubahan yang efektif dengan memadukan pengalaman praktis dan pengetahuan yang mendalam.

“Bapak dan Ibu harus mendorong peserta didik masing-masing untuk menyeimbangkan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu yang dihadapi dan mempersiapkan mereka untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mewujudkan perubahan positif dalam masyarakat melalui pendekatan yang terarah, peduli, dan berempati,” pungkas Plt. Gubernur Lemhannas RI. (NA/CHP)