Tenaga Ahli Pengajar Bidang Padnas Lemhannas RI Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, S.E., M.Si. selaku pimpinan rombongan, mendampingi Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 67 Lemhannas RI melakukan Studi Strategis Luar Negeri PPRA 67 Lemhannas RI di Negara Kamboja. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama empat hari, yaitu pada Senin, 9 September 2024 sampai dengan Kamis, 12 September 2024.

Kegiatan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) adalah metode pembelajaran melalui peninjauan langsung ke pusat pemerintahan, objek strategis/unggulan dan lembaga organisasi internasional yang ada di Kamboja sebagai pengkayaan dan pembulatan pemahaman setelah para peserta menerima ceramah, membuat kajian serta melaksanakan diskusi tentang lingkungan strategis kontemporer untuk mengkaji sejauh mana prospek hubungan bilateral negara Kamboja dengan Republik Indonesia. Para peserta diharapkan akan memiliki kepekaan dan cakrawala pandang yang lebih luas terhadap perkembangan lingkungan sekitar negara-negara lain di kawasan yang memiliki dampak strategis bagi Indonesia.

Selain didampingi oleh Panca Putra, rombongan peserta PPRA 67 juga didampingi oleh Tenaga Profesional Bidang Geografi Lemhannas RI Dr. Sukendra Martha, M.Sc., MApp.Sc. dan Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI Brigjen TNI Dr. Joseph Robert Giri, S.I.P., M.Si., M.H.I., M.Han., CGCAE. selaku Liaison Officer.

Dalam pelaksanaan SSLN selama empat hari tersebut, rombongan akan meninjau tujuh tempat, yakni Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Phnom Penh, Universitas Pertahanan Nasional Kamboja (NDU), National Committee Against Drug (NCAD), Markas Kopassus Kamboja, dan City Tour ke Royal Palace, Museum Genocide Tuol Sleng, serta Central Market. (SP/CHP)

Kepala Biro Pengkajian Strategis Staf Kapolri Bidang Operasi (Karojianstra Sops Polri) Brigjen Pol Marsudianto, S.I.K., M.Si. berkesempatan memberikan ceramah kepada para peserta PPRA 67 Lemhannas RI di Ruang Bhinneka Tunggal Ika, pada Kamis (5/9). Pada kesempatan tersebut Karojianstra Sops Polri menyampaikan paparan tentang “Kebijakan Penggunaan dan Pembinaan Kekuatan POLRI”.

Karojianstra Sops Polri menyampaikan enam strategi penggunaan dan pembinaan kekuatan Polri, yakni pengembangan dan peningkatan personel, penguatan organisasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengembangan kebijakan dan strategi, kerja sama dengan institusi lain serta penguatan fungsi pengawasan.

Strategi tersebut menargetkan kepada empat sasaran. Pertama adalah kalender keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang terdiri dari berbagai bentuk kegiatan masyarakat dan pemerintah yang bersifat tetap maupun dinamis. Kedua adalah hakikat ancaman yang meliputi potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata di wilayah masing-masing.

Selanjutnya, sasaran ketiga adalah operasional Polri yang meliputi kegiatan rutin, yang terdiri dari kegiatan rutin yang ditingkatkan dan operasi kepolisian, termasuk program unggulan Polri. Lalu yang keempat adalah sumber daya Polri yang meliputi aspek anggaran, kompetensi personel dan cara bertindak dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

Dalam pembinaan sumber daya manusia (SDM), Polri memiliki enam strategi kegiatan, yaitu peningkatan kuantitas dan kualitas SDM menuju era Police 5.0, peningkatan sistem manajemen karire berbasis kinerja, perluasan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri, pengelolaan SDM unggul yang humanis, dan peningkatan kesejahteraan pegawai Polri. Untuk mewujudkan SDM Polri yang unggul dan kompetitif, Karojianstra Sops Polri menyampaikan bahwa pembina SDM Polri harus melaksanakan empat pilar pembinaan SDM presisi. Pilar tersebut adalah pelaksanaan rekrutmen dengan baik, pembinaan karier yang adil dan konsisten, memberikan perawatan dengan optimal serta memberikan kesejahteraan yang tepat.

Di akhir paparannya, Karojianstra Sops Polri berpesan kepada peserta PPRA 67 khususnya pegawai Polri agar tetap bersinergi dengan pemerintah daerah dan para stakeholder. “Kita berbuat baik di polisi ini saja, belum tentu masyarakat maupun polisi sendiri menilai kita baik, apalagi kita berbuat tidak baik. Maka jangan pernah berhenti berbuat baik,” pungkas Karojianstra Sops Polri. (SP/CHP)

Guna meningkatkan wawasan dan kemampuan analisis strategis para peserta pendidikan, Lemhannas RI menyelenggarakan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) dalam rangkaian kegiatan pendidikan. Pada PPRA 67, seluruh peserta dibagi ke dalam empat tujuan, yakni Korea Selatan, India, Kamboja, dan Vietnam.

Rombongan tujuan India yang dibina oleh Tenaga Ahli Pengajar Bidang Geografi Lemhannas RI Mayjen TNI Ramses Lumban Tobing, S.T. dan dipimpin oleh Tenaga Ahli Pengajar Bidang Hubungan Internasional Lemhannas RI Mayjen TNI Yunianto, S.Sos., M.M. mengunjungi India pada 9 sampai 12 September 2024.

Selama melakukan studi di India, rombongan mengunjungi beberapa tempat, di antaranya adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di New Delhi; National Defence College (NDC) New Delhi; Indian Fusion Centre - Indian Ocean Region (IFC IOR); Perusahaan BrahMos di New Delhi; serta kunjungan budaya ke Taj Mahal dan Janpath.

Saat berkunjung ke KBRI di New Delhi, rombongan disambut langsung oleh Duta Besar LBBP RI Ina Hagniningtyas Krisnamurthi. Selanjutnya rombongan mengunjungi NDC New Delhi dan diterima oleh Commandant NDC Air Marshal Handeep Bains AVSM VSM. Kemudian saat bertolak ke IFC – IOR, rombongan diterima oleh Captain Sachin Kumar Singh.

SSLN merupakan metode pembelajaran dengan melakukan peninjauan langsung ke pusat pemerintahan, objek strategis, dan lembaga internasional di suatu negara. Tujuan dilaksanakannya SSLN pada program pendidikan Lemhannas RI adalah untuk membekali peserta tentang kondisi dan prospek hubungan bilateral dengan negara yang dikunjungi dalam rangka kepentingan nasional.

India dipilih karena menjadi salah satu negara yang sangat besar yang memiliki beragam fitur geografis yang membentuk iklim; ekosistem; dan pola pemukiman di seluruh wilayahnya. Sebagai negara dengan populasi kedua terbesar di dunia setelah Tiongkok, India memiliki keberagaman budaya, etnis, bahasa, dan agama.

Diharapkan peserta PPRA 67 akan mendapatkan cakrawala pandang yang lebih luas atas perkembangan kondisi India yang dapat memberikan dampak strategis bagi Indonesia. (NA/CHP)

Lemhannas RI bersama Dewan Pengurus Pusat (DPP) Desa Bersatu melakukan penandatanganan nota kesepahaman pada Rabu (4/9), di Ruang Hening, Gedung Trigatra, Lemhannas RI. Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Plt. Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Eko Margiyono dan Ketua Umum DPP Desa Bersatu Muhammad Asri Anas.

Disampaikan oleh Anas bahwa DPP Desa Bersatu merupakan organisasi perjuangan desa terhadap segala bentuk kebijakan, seperti PP dan UUD. Pada tahun 2024, DPP Desa Bersatu resmi dijadikan lembaga organisasi wadah berhimpun seluruh desa. Penandatangan nota kesepahaman yang dilaksanakan adalah untuk menyelenggarakan pelatihan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

“Bimtek (Bimbingan Teknis -red) yang belum dilakukan peningkatan kapasitas kepemimpinan kecintaan kepada negara pendalaman terhadap pemahaman kebangsaan belum pernah, sehingga kami berinisiatif untuk mendorong agar dilakukan,” ujar Ketua Umum DPP Desa Bersatu. Ketua Umum DPP Desa Bersatuberharap dengan semakin besarnya peran desa ini, tantangannya juga semakin besar, sehingga kecintaan pada bangsa dan negara harus diperkuat.

Selanjutnya, Plt. Gubernur Lemhannas RI dalam sambutannya menyampaikan hal tersebut merupakan sebuah tantangan untuk Lemhannas RI khususnya Deputi Bidang Kebangsaan. Plt. Gubernur Lemhannas RI berpesan bahwa niat baik DPP Desa Bersatu harus tercapai, di antaranya menghilangkan korupsi dan memahami kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan pergelombang dengan tiap gelombang berjumlah 100 peserta sampai 110 peserta. Diminta juga oleh Plt. Gubernur Lemhannas RI dalam pelaksanaannya agar tidak hanya satu wilayah/desa, melainkan berbaur dari Sabang sampai Merauke agar terciptanya networking.

“Saya berpesan kepada penyelenggara, saya tidak ingin asal jalan. Tujuan dirumuskan dengan clear, dituangkan dalam bentuk kegiatan, hingga output betul-betul bisa dirasakan manfaatnya,” tegas Plt. Gubernur Lemhannas RI. Hal tersebut sejalan dengan harapan Plt. Gubernur Lemhannas RI yang menginginkan terbentuknya mindset pada tiap-tiap kepala desa, untuk punya kesamaan visi dalam bertindak mengelola desanya masing-masing. 

Apresiasi juga disampaikan oleh Plt. Gubernur Lemhannas RI kepada DPP Desa bersatu yang telah mempercayai Lemhannas RI untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Pada kesempatan tersebut, hadir delapan organisasi dari DPP Desa Bersatu, yakni APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), DPN PPDI (Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia), ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional), AKSI (Asosiasi Kepala Desa Indonesia), PABPDSI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia), PP PPDI (Pengurus Pusat Perangkat Desa Indonesia), Parade Nusantara (Persatuan Rakyat Desa Nusantara), dan KOMPAKDESI (Komunitas Mantan Kepala Desa Se-Indonesia). (SP/CHP)