Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menyelenggarakan Sosialisasi Evaluasi Reformasi Birokrasi bertempat di Ruang Pancasila, Lemhannas RI, pada Kamis (22/2). Acara yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas untuk mempercepat tercapainya pembangunan nasional melalui reformasi birokrasi (RB) tersebut dibuka langsung oleh Plt. Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Maman Firmansyah.
Perlu diketahui bersama, RB merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. “Lemhannas RI turut serta melaksanakan RB di lingkungan Lemhannas RI dalam rangka tentunya, menyukseskan program RB nasional,” kata Maman Firmansyah.
Berdasarkan informasi yang didapatkan pada portal RB nasional, hasil evaluasi RB Lemhannas RI tahun 2023 sebesar 72,03 dengan predikat BB (Sangat Baik). Hasil tersebut naik sebesar 2,71 dari capaian nilai RB tahun 2022 yang sebesar 69,32.
Lebih lanjut, Maman Firmansyah menyampaikan empat penekanan yang harus dilakukan pada pelaksanaan RB ke depan. Pertama, pelaksanaan RB harus turut serta berkontribusi melakukan perbaikan birokrasi dan meningkatkan layanan yang menjadi tujuan RB. Kedua, seluruh aspek dalam penilaian RB harus dilakukan dengan sebaik-baiknya secara merata karena RB merupakan satu sistem yang saling berkesinambungan yang bila salah satu aspek dalam penilaian RB memiliki performa yang kurang, akan memengaruhi performa RB secara keseluruhan.
Pada penekanan ketiga, Maman Firmansyah menegaskan kepada seluruh personel Lemhannas RI untuk sungguh-sungguh dalam berupaya meningkatkan nilai RB karena hal tersebut merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan. Penekanan keempat, yakni ditegaskan kepada seluruh personel Lemhannas RI untuk memperkuat komitmen, usaha dan upaya dalam memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi RB di lingkungan Lemhannas RI.
Sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, yakni Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Kementerian PAN-RB RI Akhmad Hasmy, Ak. Pada kesempatan tersebut, Akhmad Hasmy menyampaikan road map reformasi birokrasi nasional 2020-2024. RB general yang baru terkait dengan cara kita memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan digital. “Oleh karena itu, di RB yang sekarang, Bapak Ibu di Lemhannas pikirkan bagaimana tata kelola di Lemhannas yang basisnya digital. Basisnya digital dan bisa merespons adaptif terhadap perubahan,” ujar Akhmad Hasmy.
Sedangkan pada RB tematik, Akhmad Hasmy menjelaskan RB yang mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata kelola pada berbagai program pengentasan kemiskinan, peningkatan Investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan, dan RB Tematik Prioritas Presiden.
Lebih lanjut, Akhmad Hasmy menyampaikan strategi peningkatan RB. Pertama adalah peningkatan kualitas Rencana Aksi (Renaksi) pembangunan RB general dan RB tematik yang lebih berfokus dalam rangka pencapaian indikator pelaksanaan reformasi birokrasi. Kedua adalah mengidentifikasi permasalahan dan rekomendasi pada setiap indikator penilaian.
Lalu yang ketiga adalah melakukan pemetaan terhadap indikator yang belum dievaluasi serta berkoordinasi aktif dengan K/L Meso terkait untuk memastikan setiap indikator pada penilaian reformasi birokrasi dapat dievaluasi. Sedangkan yang keempat adalah Penguatan Tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) dan Tim Penilai Internal (TPI) dalam melakukan monitoring dan evaluasi baik pada tahap perencanaan, pelaksanaaan, maupun pada saat pelaksanaan evaluasi internal.
Akhmad Hasmy yang ditemui setelah sosialisasi, menyampaikan adanya perkembangan yang cukup baik pada penilaian Lemhannas RI melihat dari beberapa ukuran di RB general, pun beberapa indikator yang dilakukan melalui pengukuran meso juga ada perkembangan. Perlu diketahui evaluator meso adalah Kementerian/Lembaga yang memiliki peran, tugas, dan fungsi untuk melakukan evaluasi aspek implementasi kebijakan yang merupakan komponen dari indeks reformasi birokrasi dan menjadi tanggung jawabnya.
“Untuk yang (RB) tematik kami mengapresiasi nih, Lemhannas berupaya mengikuti seluruh tema yang ada di road map kami, tetapi memang perlu ada penguatan-penguatan diberbagai renaksinya, supaya kelihatan bahwa Lemhannas punya kontribusi yang jelas (dan) yang besar terhadap tema-tema yang ada,” ujar Akhmad Hasmy.
Akhmad Hasmy juga mengharapkan perbaikan, terutama untuk renaksi yang sudah disiapkan. Akhmad Hasmy ingin renaksi yang disusun dapat mengidentifikasi substansi yang lemah, serta lokasi unitnya. Diharapkan oleh Akhmad Hasmy Lemhannas RI dapat mencari dan berdiskusi tentang hal-hal yang perlu diperbaiki. (SP/CHP)
