Lemhannas RI menandatangi nota kesepahaman dengan Perpustakaan Nasional dan Universitas Terbuka di Ruang Hening, Gedung Trigatra, Lantai I, Lemhannas RI, Selasa (10/9). Acara penanadatanganan nota kesepahaman itu diawali dengan penandatanganan naskah nota kesepahaman antara Lemhannas RI dan Perpustakaan Nasional oleh Gubernur Lemhannas RI dan Kepala Perpustakaan Nasional serta antara Lemhannas RI dengan Universitas Terbuka oleh Gubernur Lemhannas RI dan Rektor Universitas Terbuka.

Rektor Universitas Terbuka Prof. Drs. Ojat Darojat, M.Bus, Ph.D. dalam sambutannya menyampaikan bahwa melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, Universitas Terbuka dengan Lemhannas RI dapat mengembangkan Mata Kuliah Umum (MKU) Pancasila dan Kewarganegaraan dengan pertukaran tenaga ahli, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta pengabdian kepada masyarakat. Terlebih lagi, jelas Ojat, Universitas Terbuka juga menyediakan Mata Kuliah Umum secara online yang dapat diunduh oleh seluruh mahasiswa Universitas Terbuka dan perguruan tinggi lain yang telah menandatangani kerja sama. 

Sementara itu Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, M.M. menyebutkan bahwa saat ini perpustakaan memiliki peran yang berbeda yaitu harus menjangkau masyarakat. Oleh karena itu, jelas Syarif Bando, Perpustakaan Nasional telah menyediakan layanan berbasis online seperti Indonesia One Search yang repositori perpustakaan seluruh Indonesia, aplikasi Khasanah Nusantara (Khastara) yang berisi koleksi manuskrip dan aplikasi iPusnas. 

Selain itu, Syarif Bando juga mengatakan bahwa melalui kerja sama ini, para peserta pendidikan Lemhannas RI akan diberikan kemudahan akses dalam menggunakan koleksi buku yang ada di Perpustakaan Nasional.

Sementara itu Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan wujud komitmen bersama untuk menjalin kerja sama. Secara khusus, nota kesepahaman dengan Perpustakaan Nasional adalah membangun kemitraan dalam konteks perpustakaan dan melalui repositori Indonesia One Search serta pemanfaatan fasilitas layanan Perpustakaan Nasional. Dengan Universitas Terbuka, lanjut Agus, kerja sama yang dijalin adalah untuk pertukaran tenaga ahli, pengabdian kepada masyarakat, serta tukar-menukar informasi dalam rangka pengukuran ketahanan nasional.

Agus berharap penandatanganan ini tidak hanya menjadi acara seremonial namun diwujudkan dalam kegiatan nyata sesuai dengan ruang lingkup yang dikerjasamakan. “Sinergi antara ketiga institusi ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya bersama dalam memperkuat wawasan kebangsaan agar tercipta ketahanan nasional yang tangguh,” pungkas Agus Widjojo.

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo secara resmi menutup Program Pendidikan Regular Angkatan 59 (PPRA 59) pada Kamis (22/8), di Ruang Dwi Warna Purwa, Gedung Pancagatra, Lantai 2, Lemhannas RI.

Agus Widjojo dalam sambutannya mengatakan bahwa para peserta PPRA 59 diharapkan dapat mengimplementasikan pemahaman mengenai empat konsensus dasar bangsa, paradigma nasional wawasan nusantara, ketahanan nasional, serta materi yang telah diberikan dalam menjalankan tugas yang bermuara pada pembuatan dan implementasi kebijakan publik.

“Lemhannas RI menaruh harapan besar kepada seluruh alumni PPRA 59 untuk mampu mengimplementasikan seluruh pengetahuan dan wawasan yang diperoleh selama pendidikan melalui pemahaman dan cara berpikir komprehensif, integral, holistik, dan sistemik,” jelas Agus.

Agus menyampaikan seperti yang dikatakan oleh Jack Ma, Pendiri Alibaba Group, dalam World Economic Forum bahwa keterampilan yang diperlukan di masa depan justru adalah soft skill seperti berpikir independen, sistem nilai, dan kemampuan untuk bekerja sama.

Proses pendidikan, lanjut Agus, merupakan tahap investasi perseorangan dan institusional untuk meningkatkan kualitas pengabdian para alumni dalam institusi yang telah memberikan tugas belajar. Agus menyatakan bahwa wisuda sejatinya merupakan awal dari pengabdian.

“Di negara barat, wisuda disebut sebagai “Commencement Day” yang berarti awal dari dharma bakti, dibandingkan dengan nomenklatur “Wisuda” yang sering kita maknakan sebagai akhir masa pendidikan,” jelas Agus.

Selain itu, Agus berpesaan kepada para alumni peserta PPRA 59 untuk menjadi contoh, teladan, panutan bagi masyarakat dengan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang konsisten dan selaras dengan konsensus dasar bangsa, meningkatkan kepekaan dan kepedulian terhadap perkembangan kondisi sosial kemasyarakatan di lingkungan masing-masing, serta menjaga nama baik almamater.

Selain itu, Lemhannas RI juga memberikan empat penghargaan kepada para peserta PPRA 59 yaitu Penghargaan dalam Pencapaian Hasil Akademik Terbaik yang diberikan kepada Kolonel Inf Tatan Ardianto, S.IP., Penghargaan Pencapaian Kertas Karya Ilmiah Perseorangan Terbaik yang diberikan kepada dr. Dwiaryani MKM, Penghargaan Pencapaian Hasil Akademik Terbaik dari Negara Sahabat yang diberikan kepada kapten Mohamad Norizal Bin Fahrudin dari Malaysia, dan Penghargaan Khusus Kertas Karya Ilmiah Perseorangan Terbaik yang diberikan kepada Kolonel Anand S/O Sathi Kumar dari Singapura.

Acara penutupan tersebut dihadiri juga oleh Komisaris Utama PT. KAI Jusman Syafii Djamal yang memberikan orasi, serta tamu undangan dan pejabat Lemhannas RI.

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengatakan bahwa saat ini pembangunan di wilayah provinsi yang berciri daratan relatif jauh lebih maju dibandingkan dengan wilayah provinsi berciri kepulauan. “Orientasi pembangunan saat ini belum berorientasi pada archipelagic approach, sehingga kecil kemungkinan bagi wilayah provinsi berciri kepulauan untuk secara optimal mengejar ketertinggalan pembangunan di wilayahnya,” jelas Agus Widjojo dalam sambutan pembukaan Round Table Discussion (RTD) di Ruang Kresna, Gedung Astagatra, Lantai 4, Lemhannas RI Senin (2/9). 

RTD yang mengangkat tema “Percepatan Pembangunan Provinsi Kepulauan dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”  tersebut dihadiri oleh empat narasumber yaitu Menteri Perhubungan Republik Indonesia Ir. Budi Karya Sumadi, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si., Deputi Bidang Pengembangan Regional PPN/Bappenas Ir. Rudy Suprihadi Prawiradinata, M.C.R.P., Ph.D., Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I Kementerian Hukum, dan Hak Azazi Manusia Bunyamin S.H., M.H..

Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur seperti bandara, perlu disebarluaskan hingga ke daerah luar Jawa agar tercapai konektivitas antar pulau yang akan berdampak positif pada perkembangan daerah provinsi kepulauan. “Kami sebagai kementerian yang diberi tugas oleh Pak Presiden untuk membangun bandara dan pelabuhan harus ditinjau apakah sudah membawa manfaat atau belum, dulu semua dibangun di Jawa, karena di Jawa biaya murah dan konsumennya di Jawa, oleh karenanya visi konektivitas Indonesia sentris untuk menyebarkan pembangunan khususnya di daerah kepulauan menjadi perhatian,” jelas Budi.

Selain itu, terkait visi pelayanan ke pulau terpencil, Budi menjelaskan bahwa Kementerian Perhubungan berusaha untuk meningkatkan integrasi fungsi transportasi dengan melakukan berbagai upaya seperti adanya inovasi, peraturan, serta  keamanan (keselamatan). Faktor sumber daya manusia atau SDM, jelas Budi, juga merupakan faktor yang penting dalam mendukung pembangunan provinsi kepulauan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan SDM di daerah kepulauan adalah dengan pembangunan sekolah bagi tenaga muda terampil dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Untuk meningkatkan konektivitas antar pulau tersebut, Kementerian Perhubungan telah membangun 299 bandara, 3357 pelabuhan, dengan bekerja sama dengan pihak kerja sama swasta. 

Round Table Discussion tersebut kemudian dilanjutkan dengan paparan dari tiga narasumber, Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si., Ir. Rudy Suprihadi Prawiradinata, M.C.R.P., Ph.D., Bunyamin S.H., M.H., dan para penanggap yaitu Dosen Universitas Pattimura Dr. Johanis Leatemia, S.H., M.H., Dosen Universitas Indonesia Berly Martawardaya, M.Sc., Perancang Undang-Undang bidang Politik Hukum dan HAM DPR RI Yudarana Sukarno Putra, S.H., LLM., dan Tenaga Pengkaji Bidang Hukum dan HAM Lemhannas RI Irjen Pol Drs. Sam Budigusdian serta dilanjutkan dengan diskusi.

“Maksud kegiatan Olah Sismennas adalah untuk mentransformasikan pola pikir yang bulat dan utuh dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan pendekatan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional,” ujar Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingat Nasional Mayjen TNI Karsiyanto dalam upacara pembukaan Olah Sismennas ke-48, Selasa (30/7).

Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 59 Tahun 2019 Lemhannas RI mengikuti kegiatan Olah Sistem Manajemen Nasional (Sismennas) ke-48 dengan tema Koordinasi Lintas Sektoral Aparatur Pemerintah dan Pemangku Kepentingan Terkait dalam rangka Menghadapi Tantangan Sustainable Development Goal’s (SDG’S) di Era Revolusi Industri 4.0, Selasa (30/7) sampai Jumat (2/8).

“Olah Sismennas juga bertujuan untuk melatih peserta dalam proses penyelenggaran negara, mengambil keputusan dalam kondisi kritis, dan membuat kebijakan strategi dalam rangka memecahkan permasalahan nasional yang faktual secara komprehensif,” lanjut Karsiyanto. Olah Sismennas adalah kegiatan latihan simulasi hubungan kerjasama, koordinasi, dan sinkronisasi antar lembaga dalam menghasilkan dan mengoperasionalkan suatu kebijakan pemerintah. Sehingga tercipta kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat terselenggara secara sinergis, efektif, dan efisien serta membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan Olah Sismennas ke-48, para peserta PPRA 59 berperan sebagai pejabat kementerian dan diorganisir kedalam delapan kementerian, yaitu Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora).

“Semoga apa yang telah diperoleh selama kegiatan Olah Sismennas ini, dapat menjadi bekal bagi seluruh peserta dalam penugasan masing-masing nantinya,” kata Karsiyanto dalam sambutannya pada upacara penutupan Olah Simennas ke-48 bertempat di Ruang Dwiwarna Gedung Pancagatra, Jumat (2/8).