Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengatakan bahwa saat ini pembangunan di wilayah provinsi yang berciri daratan relatif jauh lebih maju dibandingkan dengan wilayah provinsi berciri kepulauan. “Orientasi pembangunan saat ini belum berorientasi pada archipelagic approach, sehingga kecil kemungkinan bagi wilayah provinsi berciri kepulauan untuk secara optimal mengejar ketertinggalan pembangunan di wilayahnya,” jelas Agus Widjojo dalam sambutan pembukaan Round Table Discussion (RTD) di Ruang Kresna, Gedung Astagatra, Lantai 4, Lemhannas RI Senin (2/9).
RTD yang mengangkat tema “Percepatan Pembangunan Provinsi Kepulauan dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat” tersebut dihadiri oleh empat narasumber yaitu Menteri Perhubungan Republik Indonesia Ir. Budi Karya Sumadi, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si., Deputi Bidang Pengembangan Regional PPN/Bappenas Ir. Rudy Suprihadi Prawiradinata, M.C.R.P., Ph.D., Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I Kementerian Hukum, dan Hak Azazi Manusia Bunyamin S.H., M.H..
Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur seperti bandara, perlu disebarluaskan hingga ke daerah luar Jawa agar tercapai konektivitas antar pulau yang akan berdampak positif pada perkembangan daerah provinsi kepulauan. “Kami sebagai kementerian yang diberi tugas oleh Pak Presiden untuk membangun bandara dan pelabuhan harus ditinjau apakah sudah membawa manfaat atau belum, dulu semua dibangun di Jawa, karena di Jawa biaya murah dan konsumennya di Jawa, oleh karenanya visi konektivitas Indonesia sentris untuk menyebarkan pembangunan khususnya di daerah kepulauan menjadi perhatian,” jelas Budi.
Selain itu, terkait visi pelayanan ke pulau terpencil, Budi menjelaskan bahwa Kementerian Perhubungan berusaha untuk meningkatkan integrasi fungsi transportasi dengan melakukan berbagai upaya seperti adanya inovasi, peraturan, serta keamanan (keselamatan). Faktor sumber daya manusia atau SDM, jelas Budi, juga merupakan faktor yang penting dalam mendukung pembangunan provinsi kepulauan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan SDM di daerah kepulauan adalah dengan pembangunan sekolah bagi tenaga muda terampil dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Untuk meningkatkan konektivitas antar pulau tersebut, Kementerian Perhubungan telah membangun 299 bandara, 3357 pelabuhan, dengan bekerja sama dengan pihak kerja sama swasta.
Round Table Discussion tersebut kemudian dilanjutkan dengan paparan dari tiga narasumber, Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si., Ir. Rudy Suprihadi Prawiradinata, M.C.R.P., Ph.D., Bunyamin S.H., M.H., dan para penanggap yaitu Dosen Universitas Pattimura Dr. Johanis Leatemia, S.H., M.H., Dosen Universitas Indonesia Berly Martawardaya, M.Sc., Perancang Undang-Undang bidang Politik Hukum dan HAM DPR RI Yudarana Sukarno Putra, S.H., LLM., dan Tenaga Pengkaji Bidang Hukum dan HAM Lemhannas RI Irjen Pol Drs. Sam Budigusdian serta dilanjutkan dengan diskusi.
